Nama : Anggi Nurlia
Npm : 2211011152
Kelas : A
Npm : 2211011152
Kelas : A
Posts made by Anggi nurlia 2211011152
Nama : Anggi Nurlia
NPM : 2211011152
Kelas : A
1. Melibatkan anak-anak dalam demonstrasi Sebenarnya bukan tindakan yang bagus. Karena belum tentu juga mereka paham tentang apa yang sedang didemonstrasikan dan hanya sekedar ikut-ikutan, dan membuat ricuh. Sehingga lebih baik anak-anak atau para pelajar tidak ikut berdemo.
2. Menyampaikan pendapat dengan benar dan menggunakan kalimat yang baik tanpa menyinggung kelompok tertentu, serta apabila ada yang kurang setuju terhadap pendapat kita, jangan memaksakan pendapat kita.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan adanya kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak asasi manusia, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar setiap manusia yang bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya.
NPM : 2211011152
Kelas : A
1. Melibatkan anak-anak dalam demonstrasi Sebenarnya bukan tindakan yang bagus. Karena belum tentu juga mereka paham tentang apa yang sedang didemonstrasikan dan hanya sekedar ikut-ikutan, dan membuat ricuh. Sehingga lebih baik anak-anak atau para pelajar tidak ikut berdemo.
2. Menyampaikan pendapat dengan benar dan menggunakan kalimat yang baik tanpa menyinggung kelompok tertentu, serta apabila ada yang kurang setuju terhadap pendapat kita, jangan memaksakan pendapat kita.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan adanya kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak asasi manusia, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar setiap manusia yang bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya.
Nama : Anggi Nurlia
Npm : 2211011152
Kelas : A
1. Hal positif dari artikel di atas adalah partisipasi masyarakat dalam menolak undang-undang Cipta kerja yang tidak sesuai, sehingga dapat terlihat Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan negara. Kesadaran akan, ketika revisi undang-undang MK telah dijalankan, sehingga kita harus menyelamatkan demokrasi kita agar undang-undang yang ada dapat memihak kepada masyarakat.
2. Konstitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga konstitusi menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena ada konstitusi yang membatasi kekuasaan itu.
3. Melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Lalu menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri atau korupsi. Kalau pemerintah melanggar ketentuan konstitusi atau melanggar ketentuan UUD, maka Perwakilan Rakyat wajib memberhentikan pemerintah Karena untuk tujuan itulah DPR dan MPR dibentuk. Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Npm : 2211011152
Kelas : A
1. Hal positif dari artikel di atas adalah partisipasi masyarakat dalam menolak undang-undang Cipta kerja yang tidak sesuai, sehingga dapat terlihat Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan negara. Kesadaran akan, ketika revisi undang-undang MK telah dijalankan, sehingga kita harus menyelamatkan demokrasi kita agar undang-undang yang ada dapat memihak kepada masyarakat.
2. Konstitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Sehingga konstitusi menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena ada konstitusi yang membatasi kekuasaan itu.
3. Melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Lalu menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri atau korupsi. Kalau pemerintah melanggar ketentuan konstitusi atau melanggar ketentuan UUD, maka Perwakilan Rakyat wajib memberhentikan pemerintah Karena untuk tujuan itulah DPR dan MPR dibentuk. Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Nama : Anggi Nurlia
Npm : 2211011152
Kelas : A
Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik orde baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.
Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya.
Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan diluar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.
Referensi :
Kus Eddy Sartono, FIP/MKU-UNY, Indonesia
Npm : 2211011152
Kelas : A
Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik orde baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.
Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya.
Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan diluar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.
Referensi :
Kus Eddy Sartono, FIP/MKU-UNY, Indonesia