Nama: Nadia Eva Prasanti
NPM: 2216041130
NPM: 2216041130
Posts made by Nadia Eva Prasanti
HAN REG.D 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Nadia Eva Prasanti -
Dalam perspektif hukum administrasi negara, berita tersebut mengangkat beberapa poin relevan. Pertama, peran faktor individu dalam memenangkan kontestasi pemilihan menjadi penting, menunjukkan bahwa kualitas dan kinerja individu memiliki pengaruh besar dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Kedua, survei politik menjadi alat penting dalam mendapatkan data tentang preferensi dan opini publik, membantu calon dalam menyesuaikan strategi kampanye secara tepat. Ketiga, tingkat kepuasan masyarakat menjadi faktor penting dalam menilai kinerja seorang petahana, mencerminkan tingkat pelayanan publik, responsivitas, dan efektivitas kepemimpinan. Terakhir, penting untuk menghindari money politik dan memastikan pemilihan yang adil dan transparan dengan menjaga integritas, transparansi, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam hukum administrasi negara yang demokratis.
Nama: Nadia Eva Prasanti
NPM: 2216041130
Dari materi bahan diskusi tersebut dapat diketahui bahwa penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya dugaan kasus suap dalam pengurusan perkara di MA.Mengenai hal ini tanggapan dari Mahkamah Agung dan Juru Bicara MA menunjukkan bahwa mereka masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK mengenai status tersangka Hasbi Hasan. Proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati, dan pihak berwenang harus memberikan kerjasama penuh dalam penyelidikan.
Selain menjabat sebagai sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan juga telah ditetapkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam pada 2 Maret 2022 di Universitas Lampung. Dalam hal ini jika Hasbi benar terbukti melakukan tindakan suap, maka kasus tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi contoh dan teladan, sebagai seorang akademikus dan tokoh penting dalam dunia akademik, Hasbi Hasan seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan etika. Keterlibatannya dalam kasus suap menimbulkan keraguan terhadap integritasnya dan membuatnya kehilangan kepercayaan sebagai figur yang patut dicontoh. Dampak kedua adalah terhadap institusi hukum di negara kita, terutama Mahkamah Agung (MA). Keberhasilan dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan adalah inti dari fungsi MA. Keterlibatan seorang Guru Besar dalam kasus suap menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, evaluasi mendalam dan perbaikan dalam sistem penanganan kasus yang melibatkan praktik korupsi dan suap perlu dilakukan oleh MA.
Kasus suap yang melibatkan Hasbi Hasan menunjukkan betapa pentingnya integritas, etika, dan keadilan dalam lingkungan akademik dan penegakan hukum.
NPM: 2216041130
Dari materi bahan diskusi tersebut dapat diketahui bahwa penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya dugaan kasus suap dalam pengurusan perkara di MA.Mengenai hal ini tanggapan dari Mahkamah Agung dan Juru Bicara MA menunjukkan bahwa mereka masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK mengenai status tersangka Hasbi Hasan. Proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati, dan pihak berwenang harus memberikan kerjasama penuh dalam penyelidikan.
Selain menjabat sebagai sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan juga telah ditetapkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam pada 2 Maret 2022 di Universitas Lampung. Dalam hal ini jika Hasbi benar terbukti melakukan tindakan suap, maka kasus tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi contoh dan teladan, sebagai seorang akademikus dan tokoh penting dalam dunia akademik, Hasbi Hasan seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan etika. Keterlibatannya dalam kasus suap menimbulkan keraguan terhadap integritasnya dan membuatnya kehilangan kepercayaan sebagai figur yang patut dicontoh. Dampak kedua adalah terhadap institusi hukum di negara kita, terutama Mahkamah Agung (MA). Keberhasilan dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan adalah inti dari fungsi MA. Keterlibatan seorang Guru Besar dalam kasus suap menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, evaluasi mendalam dan perbaikan dalam sistem penanganan kasus yang melibatkan praktik korupsi dan suap perlu dilakukan oleh MA.
Kasus suap yang melibatkan Hasbi Hasan menunjukkan betapa pentingnya integritas, etika, dan keadilan dalam lingkungan akademik dan penegakan hukum.
Nama: Nadia Eva Prasanti
NPM: 2216041130
No Absen: 10
Menurut saya, tindakan yang dilakukan Gubernur tersebut sangat aneh. Bukankah hal yang wajar jika kegiatan pejabat publik terkhusus Pemerintah Daerah banyak disoroti liputan, apalagi kegiatan yang dilakukan Gubernur Lampung tersebut merupakan kegiatan yang berlangsung terbuka untuk kalangan jurnalis karena diinformasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung. Tindakan tersebut menimbulkan asumsi masyarakat bahwa Gubernur merupakan sosok pemimpin yang tidak terbuka dan antikritik, hal ini karena gubernur tidak mau kegiatannya diliput pasti karena takut tindakannya ada yang salah dan nantinya dikritik masyarakat. Selain itu, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan integritas jurnalisme. Kebebasan pers adalah hak fundamental dalam banyak negara demokratis, dan wartawan memiliki tugas untuk melaporkan fakta secara objektif kepada masyarakat. Permintaan Gubernur tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers atau mempengaruhi narasi publik. Penting untuk melindungi independensi wartawan dan kebebasan media agar masyarakat dapat mengakses informasi yang berkualitas dan mendapatkan gambaran yang obyektif tentang peristiwa yang terjadi.
NPM: 2216041130
No Absen: 10
Menurut saya, tindakan yang dilakukan Gubernur tersebut sangat aneh. Bukankah hal yang wajar jika kegiatan pejabat publik terkhusus Pemerintah Daerah banyak disoroti liputan, apalagi kegiatan yang dilakukan Gubernur Lampung tersebut merupakan kegiatan yang berlangsung terbuka untuk kalangan jurnalis karena diinformasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung. Tindakan tersebut menimbulkan asumsi masyarakat bahwa Gubernur merupakan sosok pemimpin yang tidak terbuka dan antikritik, hal ini karena gubernur tidak mau kegiatannya diliput pasti karena takut tindakannya ada yang salah dan nantinya dikritik masyarakat. Selain itu, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan integritas jurnalisme. Kebebasan pers adalah hak fundamental dalam banyak negara demokratis, dan wartawan memiliki tugas untuk melaporkan fakta secara objektif kepada masyarakat. Permintaan Gubernur tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers atau mempengaruhi narasi publik. Penting untuk melindungi independensi wartawan dan kebebasan media agar masyarakat dapat mengakses informasi yang berkualitas dan mendapatkan gambaran yang obyektif tentang peristiwa yang terjadi.
Nama: Nadia Eva Prasanti
NPM: 2216041130
No Absen: 10
Vidio Bima salah satu warga Lampung yang membahas jalanan rusak di Lampung viral dan setelah itu banyak sekali orang yang mengunggah ke media sosial terkait keadaan jalanan rusak tersebut. Hal ini lantas membuat Presiden turun langsung ke Lampung untuk mengecek infrastruktur jalannya dan membuktikan kebenaran vidio yang banyak beredar di media sosial. Setelah turun ke Lampung ternyata benar Presiden menemukan banyaknya jalanan rusak yang terbengkalai, melihat itu Presiden pun membuat keputusan untuk mengambil alih jalanan rusak tersebut.
"Secepat-cepatnya dimulai [perbaikan jalan] yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk Kementerian PU [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi selepas meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Natar, Lampung Selatan, Jumat (05/05).
Dengan keputusan Presiden ini menjadi tamparan untuk pemerintah daerah Provinsi Lampung, karena sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. dan adanya keputusan ini menandakan bahwa pemerintah Daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah dengan benar.
Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek politis yaitu sebagai berikut:
1. Kepentingan politik nasional. Kunjungan presiden ke daerah untuk mengecek jalanan yang rusak dapat menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius dalam menangani masalah infrastruktur dan melayani kepentingan rakyat secara langsung. Ini dapat meningkatkan popularitas presiden di kalangan masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah pusat dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
2. Aspek hubungan antara
presiden dan gubernur. Kunjungan presiden ke daerah dapat memperlihatkan bahwa gubernur tidak efektif dalam menangani masalah infrastruktur di daerahnya. Ini dapat menciptakan ketegangan antara presiden dan gubernur serta memperlihatkan ketidakpuasan presiden terhadap kinerja gubernur. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan politik antara presiden dan gubernur.
3. Dampak terhadap politik lokal. Kunjungan presiden ke daerah juga dapat mempengaruhi politik lokal. Kedatangan presiden dapat membuat gubernur dan pejabat setempat merasa tertekan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu, kunjungan presiden juga dapat memperkuat dukungan politik terhadap partai politik yang berada di pihak pemerintah pusat.
4. Efek terhadap opini publik. Kunjungan presiden ke daerah dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat serius dalam menangani masalah infrastruktur dan melayani kepentingan rakyat. Ini dapat memperbaiki citra pemerintah pusat di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-65467866
https://www.youtube.com/watch?v=rjE1anjPbD4&pp=ygUdcHJlc2lkZW4ga3VuanVuZ2FuIGtlIGxhbXB1bmc%3D
NPM: 2216041130
No Absen: 10
Vidio Bima salah satu warga Lampung yang membahas jalanan rusak di Lampung viral dan setelah itu banyak sekali orang yang mengunggah ke media sosial terkait keadaan jalanan rusak tersebut. Hal ini lantas membuat Presiden turun langsung ke Lampung untuk mengecek infrastruktur jalannya dan membuktikan kebenaran vidio yang banyak beredar di media sosial. Setelah turun ke Lampung ternyata benar Presiden menemukan banyaknya jalanan rusak yang terbengkalai, melihat itu Presiden pun membuat keputusan untuk mengambil alih jalanan rusak tersebut.
"Secepat-cepatnya dimulai [perbaikan jalan] yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk Kementerian PU [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi selepas meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Natar, Lampung Selatan, Jumat (05/05).
Dengan keputusan Presiden ini menjadi tamparan untuk pemerintah daerah Provinsi Lampung, karena sudah ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. dan adanya keputusan ini menandakan bahwa pemerintah Daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah dengan benar.
Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek politis yaitu sebagai berikut:
1. Kepentingan politik nasional. Kunjungan presiden ke daerah untuk mengecek jalanan yang rusak dapat menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius dalam menangani masalah infrastruktur dan melayani kepentingan rakyat secara langsung. Ini dapat meningkatkan popularitas presiden di kalangan masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah pusat dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
2. Aspek hubungan antara
presiden dan gubernur. Kunjungan presiden ke daerah dapat memperlihatkan bahwa gubernur tidak efektif dalam menangani masalah infrastruktur di daerahnya. Ini dapat menciptakan ketegangan antara presiden dan gubernur serta memperlihatkan ketidakpuasan presiden terhadap kinerja gubernur. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan politik antara presiden dan gubernur.
3. Dampak terhadap politik lokal. Kunjungan presiden ke daerah juga dapat mempengaruhi politik lokal. Kedatangan presiden dapat membuat gubernur dan pejabat setempat merasa tertekan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu, kunjungan presiden juga dapat memperkuat dukungan politik terhadap partai politik yang berada di pihak pemerintah pusat.
4. Efek terhadap opini publik. Kunjungan presiden ke daerah dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat serius dalam menangani masalah infrastruktur dan melayani kepentingan rakyat. Ini dapat memperbaiki citra pemerintah pusat di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-65467866
https://www.youtube.com/watch?v=rjE1anjPbD4&pp=ygUdcHJlc2lkZW4ga3VuanVuZ2FuIGtlIGxhbXB1bmc%3D