Posts made by Aura Sukma Aulia

HAN REG.D 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN

by Aura Sukma Aulia -
Nama : Aura Sukma Aulia 

Npm : 2216041147

Kajian hukum administrasi negara dapat melibatkan analis terkait dengan pemilihan walikota, seperti konstitusi, undang undang pemilihan, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan terkait pemilihan. Dalam konteks ini, fokusnya pada peluang kandidat Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana.

Calon yang ingin mencalonkan diri sebagai Walikota harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan lain-lain, serta memperoleh dukungan dari partai politik atau perseorangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut Deddy Hermawan faktor individu merupakan penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot. faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung itu hanya menjadi tiket, hal itu karena kinerja dan tingkat popularitas seseorang yang menjadi penentunya. 

Sosok Rahmat Mirzani Djausal sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung tidak semerta-merta menjadikanya populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan kader partainya. Lalu sosok Eva Dwiana yang dikabarkan tidak akan maju sebagai Bakal Calon Walikota dari partai PDI Perjuangan, faktor kemenangan kedua nama tersebut dapat dilihat dari hasil survey-survey yang dilakukan. Bagi siapapun yang akan maju pada Pilwakot harus memiliki daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dilihat dari survey politik, agar pergerakanya menjadi rasional. Tingkat dari kepuasan masyarakat harus mencapai 60 persen, sebagai gambaran elektabilitas petahana yang kuat, dan siapapun yang akan maju dalam Pilwakot kedepan tentu harus memiliki modal logistik yang besar. Meskipun modal logistik tetap penting untuk melancarkan kampanye, diskusi kebijakan dan tata kota harus diprioritaskan sebagai dasar pemilihan yang berkualitas.

Nama : Aura Sukma Aulia
Npm : 2216041147

Materi diatas membahas tentang kasus suap yang dilakukan oleh Hasbi Hasan seorsng Guru Besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam di Unila. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya sebagai seorang guru besar Hasbi Hasan menjadi contoh teladan bagi yang lain. Dalam kasus seperti ini dapat menyebabkan berkurang nya kepercayaan publik kepada pejabat publik, kasus ini juga menyebabkan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem pendidikan di Unila. Hukuman bagi koruptor harus sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.
Nama : Aura Sukma Aulia
NPM : 2216041147

Mahfud MD, sebagai Ketua Komite PPU sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), melakukan intimidasi terhadap Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, terkait temuan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun. Mahfud berpendapat bahwa Undang-undang melarang menyebutkan identitas individu, perusahaan, nomor akun, dan sebagainya dalam konteks transaksi mencurigakan, hanya boleh menyebutkan angka satu saja. Bunyamin melaporkan masalah ini, meskipun dalam konteks guyonan, untuk memancing agar Arteria Dahlan dipanggil oleh polisi dan menjelaskan alasan laporannya. Terdapat perdebatan mengenai kewenangan dan keberatan terhadap tindakan Mahfud dalam mengumumkan informasi intelijen kepada polisi, dengan mengancam laporan ke Presiden dan Kepala BIN. Terdapat perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab Kepala BIN terhadap Presiden dan perlunya laporan yang resmi kepada Menko Polhukam setiap minggu. Tanggapan saya walaupun kasus seperti ini sudah sering terjadi tetapi tetap saja Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka kepada publik terkait kasus-kasus yang mencuat. Masih terdapat kekurangan dalam praktek kejujuran, transparansi, dan profesionalitas dalam lingkungan administrasi publik. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk memperbaiki sistem dan kultur kerja di dalam birokrasi, agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.
Nama : Aura Sukma Aulia
NPM : 2216041147

1. Dalam sistem demokratis, penting bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan kritik terhadap para pemimpinnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang mereka miliki. Ketika seorang gubernur menerima kritikan, hal itu dapat memperkuat hubungannya dengan masyarakat, menunjukkan penghargaan terhadap pendapat mereka, dan membuka saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warganya. Namun, dalam kasus Gubernur Lampung, terlihat bahwa beliau menolak untuk menerima kritikan dan bahkan meminta untuk menghapus berita yang melibatkan dirinya. Sikap ini bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kebebasan berpendapat yang merupakan hak masyarakat. Dalam konteks tersebut, tanggapan terhadap permintaan gubernur dapat diartikan bahwa Gubernur Lampung memiliki sifat anti kritik.
Nama : Aura Sukma Aulia
Npm : 2216041147

analisis tentang arti kunjungan Presiden Jokowi melihat hancurnya infrastruktur khususnya jalan- jalan di Lampung?
Kunjungan Presiden Jokowi dapat menjadi langkah awal dalam pemulihan politik daerah yang terkena dampak kerusakan infrastruktur. Dengan mengunjungi daerah tersebut dan memberikan perhatian langsung, Presiden dapat memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat peduli terhadap nasib masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpuasan politik yang mungkin muncul akibat kerusakan infrastruktur dan memulai upaya pemulihan yang diperlukan. Kunjungan presiden ke provinsi Lampung dapat mempertanyakan kinerja gubernur Lampung beserta jajarannya dalam memelihara dan memperbaiki infrastruktur terutama jalan jalan rusak di Lampung. Tanggapan publik terhadap kunjungan ini dapat mempengaruhi dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurut saya tindakan seperti ini menggambarkan bahwa pemerintah lampung sudah gagal dalam membangun infrastruktur di daerah mereka sendiri sehingga pihak pusat harus turun tangan untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak yang ada dilampung tersebut.
https://youtu.be/qbKFSeq9_9k
https://youtu.be/TT_Q13AE7_o