Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148

Dalam perspektif hukum administrasi negara, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi calon walikota. Berikut adalah beberapa faktor-faktor tersebut:

Kewarganegaraan: Calon walikota harus menjadi warga negara yang sah dari negara di mana wilayah tersebut berada.
Usia: Setiap negara memiliki persyaratan usia minimum untuk menjadi calon walikota.
Pendidikan: Meskipun tidak semua negara mewajibkan pendidikan formal tertentu untuk menjadi calon walikota, memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dapat menjadi
Pengalaman kerja: Pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan atau kepemimpinan dapat menjadi faktor penting.
Integritas dan Reputasi: Faktor-faktor seperti integritas, reputasi yang baik, dan kredibilitas sangat penting dalam hukum administrasi negara. Calon walikota yang memiliki rekam jejak yang baik dalam kehidupan pribadi dan profesional akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.
Dukungan politik: Dalam beberapa sistem politik, dukungan partai politik atau kelompok politik lainnya dapat menjadi faktor penentu dalam mencalonkan diri sebagai walikota.
Pemenuhan persyaratan hukum: Persyaratan ini dapat mencakup hal-hal seperti pembayaran pajak, tidak memiliki catatan pidana yang serius, dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya.
Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada sistem politik dan hukum administrasi negara yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Dalam mencapai strategi pemilihan perlu diperhatikan serius terkait pemilih yang menjadi prioritas. Strategi yang tepat sasaran serta dapat menarik minat pemilih dalam pemilihan ini.
Kepada siapa saja yang maju pada Pilwakot harus memiliki daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dilihat dari survey politik, agar pergerakanya menjadi rasional.

Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148

Tanggapan saya tentang pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita disuatu acara yang viral di media sosial adalah tentunya respon masyarakat beragam, sebagai bentuk tanggapan gestur tubuh atau sindiran seharusnya sesuai kontrol.
Kebebasan berpendapat, pers sudah menjadi konsumsi publik. Oleh sebab itu, sebagai pejabat publik memperhatikan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung, tidak bisa meminta wartawan menghapus berita liputan yang seharusnya sudah menjadi tugasnya.

Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148

Dugaan KPK soal suap hakim agung
Tanggapan saya terhadap berita tersebut bahwa check and balance sangat diperlukan agar transparansi tercapai.
Semua pihak tidak menutupi atau mempersulit proses penyelidikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam memberantas tidak pidana korupsi. BPK memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas.
Uang tersebut diduga diberikan dan ikut dinikmati oleh sejumlah pegawai MA yang juga ditetapkan menjadi tersangka. Dalam proses penyidikan inilah nama Hasbi Hasan diduga mencuat hingga berujung pada pemeriksaan oleh KPK.
Dampak dari adanya kasus tersebut bahwa kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia citra lembaga menjadi buruk.
Perlunya etika dan prinsip saat menjalankan tugas yang ditanggung serta bertanggung jawab terhadap semua yang dikerjakan adalah contoh profesionalitas yang masih belum tercapai di Indonesia.

Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148
Kelas : Reguler D
Sistem Politik Indonesia

Analisis tentang arti kunjungan Presiden Jokowi melihat hancurnya infrastruktur khususnya jalan-jalan di Lampung? Ditinjau dari aspek politis terkait dengan posisi Gubernur Lampung dan jajarannya

Jokowi berkunjung ke Lampung melihat kasus jalanan yang hancur, infrastruktur Lampung dinilai lamban dan tidak cepat tanggap dalam mengatasi keluhan masyarakat.
Posisi gubernur Lampung menjadi sorotan usai jalanan provinsi akan diambil alih oleh pemerintah pusat, eskpresi dan respon gubernur Lampung menjadi pusat perhatian masyarakat.
Ditinjau dari segi politik
Juru bicara DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengingatkan kadernya, Arinal Djunaidi yang menjabat sebagai Gubernur Lampung, agar selalu bisa menerima masukan dan kritik dari masyarakat dengan hati yang dingin.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diminta lebih bijak dalam menyikapi kritikan dari Bima Yudho serta tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Dari viralnya jalanan di Lampung seharusnya menyadarkan pemerintah daerah bahwa infrastruktur sepenting itu untuk kelancaran mobilisasi.
Kepada gubernur Lampung lebih cepat tanggap terhadap kritikan dan saran dari masyarakat.

https://youtu.be/OLQ2RFBtVzU