Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
NPM : 2216041131
NPM : 2216041131
Posts made by Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
Nama : Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
NPM : 2216041131
Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024 artikel yang disampaikan oleh Dedy Hermawan. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa faktor yaitu elektabilitas ketertarikan masyarakat untuk memilih nya. Pemilihan walikota adalah proses demokratis dalam memilih kepala daerah di suatu kota. Dalam kajian hukum administrasi negara, pemilihan walikota diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan walikota dari sisi kajian hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan calon walikota
Setiap calon walikota harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang seperti memiliki kualifikasi pendidikan, usia, dan syarat lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon walikota memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memadai untuk memimpin suatu kota.
2. Tahapan pemilihan walikota
Tahapan pemilihan walikota juga diatur dalam undang-undang. Tahapan ini meliputi pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Tahapan ini harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
3. Sanksi bagi pelanggaran dalam pemilihan walikota
Undang-undang juga mengatur sanksi bagi pelanggaran dalam pemilihan walikota. Sanksi ini dapat berupa diskualifikasi calon, pembatalan hasil, atau sanksi pidana bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan walikota.
NPM : 2216041131
Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024 artikel yang disampaikan oleh Dedy Hermawan. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa faktor yaitu elektabilitas ketertarikan masyarakat untuk memilih nya. Pemilihan walikota adalah proses demokratis dalam memilih kepala daerah di suatu kota. Dalam kajian hukum administrasi negara, pemilihan walikota diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan walikota dari sisi kajian hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan calon walikota
Setiap calon walikota harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang seperti memiliki kualifikasi pendidikan, usia, dan syarat lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon walikota memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memadai untuk memimpin suatu kota.
2. Tahapan pemilihan walikota
Tahapan pemilihan walikota juga diatur dalam undang-undang. Tahapan ini meliputi pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Tahapan ini harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
3. Sanksi bagi pelanggaran dalam pemilihan walikota
Undang-undang juga mengatur sanksi bagi pelanggaran dalam pemilihan walikota. Sanksi ini dapat berupa diskualifikasi calon, pembatalan hasil, atau sanksi pidana bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan walikota.
Nama : Anna Loviniuli Des Demona
NPM : 2216041131
Menurut saya ,pernyataan gubernur Lampung meminta wartawan menghapus berita viral merupakan suatu perbuatan yang tidak benar karena hal ini menentang kebebasan masyarakat untuk berpendapar. Selain ity tugas seorang wartaean adalah untuk meliput dan menyebarkan berita terkini kepada masyarakat.
NPM : 2216041131
Menurut saya ,pernyataan gubernur Lampung meminta wartawan menghapus berita viral merupakan suatu perbuatan yang tidak benar karena hal ini menentang kebebasan masyarakat untuk berpendapar. Selain ity tugas seorang wartaean adalah untuk meliput dan menyebarkan berita terkini kepada masyarakat.
Nama : Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
NPM : 2216041131
Menurut pendapat saya terkait Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Hal tersebut sangat disayangkan. Sebagai aparat hukum seharusnyaa berperilaku jujur, baik, tegas, dan bertanggung jawab. Dan atas pengukuhan Hasbi Hasan sebagai guru besar Unila sangat memalukan. Beliau tidak pantas disebut sebagai guru besar atas kasus yang telah menyeretnya . Sebagai guru besar seharusnya Hasbi Hasan memebrikan contoh yang baik kepada mahasiswa Unila.
NPM : 2216041131
Menurut pendapat saya terkait Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Hal tersebut sangat disayangkan. Sebagai aparat hukum seharusnyaa berperilaku jujur, baik, tegas, dan bertanggung jawab. Dan atas pengukuhan Hasbi Hasan sebagai guru besar Unila sangat memalukan. Beliau tidak pantas disebut sebagai guru besar atas kasus yang telah menyeretnya . Sebagai guru besar seharusnya Hasbi Hasan memebrikan contoh yang baik kepada mahasiswa Unila.
Nama : Anna Loviniuli Des Demona Br Manalu
NPM : 2216041131
Presiden Jokowi mengaku ingin berkunjung ke Lampung untuk mengecek kondisi jalanan di sana yang sebelumnya viral karena banyak jalan berlubang. Pak Jokowi ingin memastikan apakah yang ada di media itu betul. Pak Jokowi juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang lambat di Lampung. Menurut presiden kita pemerintah baru mengumpulkan data-data soal jalan-jalan rusak parah yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Jokowi menyadari anggaran di provinsi dan kabupaten/kota hanya sedikit yang ditujukan untuk infrastruktur. Jokowi menekankan pentingnya pembangunan jalan rusak di daerah. Sebab, jalanan yang rusak mengganggu mobilitas orang dan barang sehingga membuat biaya logistik naik. Dalam hal ini posisi gubernur Lampung dan para jajarannya perlu dipertanyakan. Mengapa jalan jalan yang rusak tidak diperbaiki sejak dulu. Dan mengapa baru diperbaiki setelah kedatangan Presiden Jokowi. Seharusnya pemerintah Lampung memprioritaskan pada perbaikan infrastruktur. Akibat tersebut Presiden Jokowi mengambil ahli perbaikan jalan rusak yg ada di Lampung. Perbaikan jalan yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi bukan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung semogaa di kedepannya lebih memperhatikan infrastruktur lampung.
NPM : 2216041131
Presiden Jokowi mengaku ingin berkunjung ke Lampung untuk mengecek kondisi jalanan di sana yang sebelumnya viral karena banyak jalan berlubang. Pak Jokowi ingin memastikan apakah yang ada di media itu betul. Pak Jokowi juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang lambat di Lampung. Menurut presiden kita pemerintah baru mengumpulkan data-data soal jalan-jalan rusak parah yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Jokowi menyadari anggaran di provinsi dan kabupaten/kota hanya sedikit yang ditujukan untuk infrastruktur. Jokowi menekankan pentingnya pembangunan jalan rusak di daerah. Sebab, jalanan yang rusak mengganggu mobilitas orang dan barang sehingga membuat biaya logistik naik. Dalam hal ini posisi gubernur Lampung dan para jajarannya perlu dipertanyakan. Mengapa jalan jalan yang rusak tidak diperbaiki sejak dulu. Dan mengapa baru diperbaiki setelah kedatangan Presiden Jokowi. Seharusnya pemerintah Lampung memprioritaskan pada perbaikan infrastruktur. Akibat tersebut Presiden Jokowi mengambil ahli perbaikan jalan rusak yg ada di Lampung. Perbaikan jalan yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi bukan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung semogaa di kedepannya lebih memperhatikan infrastruktur lampung.