Nama : Safira Nazarani
NPM : 2216041150
Kelas : REG D
NPM : 2216041150
Kelas : REG D
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ SAFIRA NAZARANI
HAN REG.D 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
SAFIRA NAZARANI གིས-
Nama : SAFIRA NAZARANI
NPM : 2216041150
Dalam aspek kajian hukum administrasi negara sebagai kandidat pilkada, Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana perlu memenuhi persyaratan seperti usia, kewarganegaraan, pendidikan, dan pengalaman kerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika mereka memenuhi persyaratan tersebut, maka secara hukum mereka berpeluang untuk maju sebagai kandidat. Dalam sistem politik multipartai, dukungan dari partai politik dapat memberikan keuntungan strategis kepada kandidat. Jika Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana berhasil memperoleh dukungan dari partai politik yang kuat dan memiliki basis pemilih yang signifikan, maka peluang mereka untuk memenangkan pilkada akan meningkat. Program-program yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan kota, serta memperhatikan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika program-program yang diusung memiliki landasan hukum yang kuat dan relevan dengan kepentingan publik, maka peluang mereka untuk memenangkan pilkada akan lebih baik.
NPM : 2216041150
Dalam aspek kajian hukum administrasi negara sebagai kandidat pilkada, Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana perlu memenuhi persyaratan seperti usia, kewarganegaraan, pendidikan, dan pengalaman kerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika mereka memenuhi persyaratan tersebut, maka secara hukum mereka berpeluang untuk maju sebagai kandidat. Dalam sistem politik multipartai, dukungan dari partai politik dapat memberikan keuntungan strategis kepada kandidat. Jika Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana berhasil memperoleh dukungan dari partai politik yang kuat dan memiliki basis pemilih yang signifikan, maka peluang mereka untuk memenangkan pilkada akan meningkat. Program-program yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan kota, serta memperhatikan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika program-program yang diusung memiliki landasan hukum yang kuat dan relevan dengan kepentingan publik, maka peluang mereka untuk memenangkan pilkada akan lebih baik.
Nama : Safira Nazarani
NPM : 2216041150
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Hasbi Hasan dan Dadan Try Yudianto sangat merugikan masyarakat dan juga merusak lembaga penegakan hukum di Indonesia serta merusak nama institusi yang terlibat. Dalam menangani kasus ini, pemeriksaan yang mendalam perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Sebagai seorang Guru Besar bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam di Universitas Lampung, Hasbi Hasan memiliki peran penting sebagai panutan dan teladan bagi mahasiswa. Seorang guru besar memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab pada mahasiswa. Keterlibatan seorang guru besar dalam kasus korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan dunia akademik secara keseluruhan.
NPM : 2216041150
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Hasbi Hasan dan Dadan Try Yudianto sangat merugikan masyarakat dan juga merusak lembaga penegakan hukum di Indonesia serta merusak nama institusi yang terlibat. Dalam menangani kasus ini, pemeriksaan yang mendalam perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Sebagai seorang Guru Besar bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam di Universitas Lampung, Hasbi Hasan memiliki peran penting sebagai panutan dan teladan bagi mahasiswa. Seorang guru besar memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab pada mahasiswa. Keterlibatan seorang guru besar dalam kasus korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan dunia akademik secara keseluruhan.
Nama : Safira Nazarani
NPM : 2216041150
Menurut saya, tidak seharusnya seorang gubernur meminta wartawan untuk menghapus liputan beritanya karena hal tersebut sangat tidak wajar dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat indonesia. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan penting kepada publik. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat dilihat sebagai tindakan yang melanggar kebebasan pers dan menghalangi akses publik untuk mendapatkan informasi, permintaan untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik tindakan tersebut dan membuat masyarakat mengira bahwa itu adalah berita yang benar adanya.
NPM : 2216041150
Menurut saya, tidak seharusnya seorang gubernur meminta wartawan untuk menghapus liputan beritanya karena hal tersebut sangat tidak wajar dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat indonesia. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan penting kepada publik. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat dilihat sebagai tindakan yang melanggar kebebasan pers dan menghalangi akses publik untuk mendapatkan informasi, permintaan untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik tindakan tersebut dan membuat masyarakat mengira bahwa itu adalah berita yang benar adanya.
Nama : Safira Nazarani
NPM : 2216041150
Kunjungan Presiden ke lampung pada beberapa waktu lalu untuk mengecek kasus jalan rusak yang viral di sosial media. Banyaknya tanggapan warga lampung perihal jalan rusak dan lambatnya pemerintah daerah gubernur Lampung dalam pembangunan infrastruktur daerah hingga presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikannya. Presiden Jokowi beserta jajarannya kecewa karena kelalaian gubernur Lampung dan jajarannya soal infrastruktur jalan dilampung. Pada kunjungan kerjanya presiden jokowi melewati jalan rusak di Lampung yang kondisinya berlubang dan merasa cukup kesulitan melintasi jalur tersebut, Presiden jokowi meminta agar jalan rusak di provinsi lampung yang sering dikeluhkan oleh masyarakat segera diperbaiki, sehingga pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan mengambil alih pengerjaan perbaikan infrastruktur jalan jika pemprov lampung tidak mampu untuk melakukan perbaikan. Kedatangan presiden jokowi diapresiasi oleh warga lampung karena sudah mendengar keluhan yang terjadi selama ini dan berharap agar infrastruktur dapat segera diperbaiki.
https://youtu.be/Xhz0cDVrLhE
NPM : 2216041150
Kunjungan Presiden ke lampung pada beberapa waktu lalu untuk mengecek kasus jalan rusak yang viral di sosial media. Banyaknya tanggapan warga lampung perihal jalan rusak dan lambatnya pemerintah daerah gubernur Lampung dalam pembangunan infrastruktur daerah hingga presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikannya. Presiden Jokowi beserta jajarannya kecewa karena kelalaian gubernur Lampung dan jajarannya soal infrastruktur jalan dilampung. Pada kunjungan kerjanya presiden jokowi melewati jalan rusak di Lampung yang kondisinya berlubang dan merasa cukup kesulitan melintasi jalur tersebut, Presiden jokowi meminta agar jalan rusak di provinsi lampung yang sering dikeluhkan oleh masyarakat segera diperbaiki, sehingga pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan mengambil alih pengerjaan perbaikan infrastruktur jalan jika pemprov lampung tidak mampu untuk melakukan perbaikan. Kedatangan presiden jokowi diapresiasi oleh warga lampung karena sudah mendengar keluhan yang terjadi selama ini dan berharap agar infrastruktur dapat segera diperbaiki.
https://youtu.be/Xhz0cDVrLhE