Nama : Isnaini
Npm: 2216041156

Menanggapi pertanyaan diatas dalam materi yang disampaikan pada link berita tersebut terdapat bahwa ada seorang pasien yang tak sabar akan rasa sakit yang dialaminya sehingga pasien tersebut beranggapan bahwa dokter internship tidak baik dalam melayani pasien tersebut apalagi pasien tersebut menggunakan BPJS. Hal ini pun menimbulkan konflik antara dokter internship dan pasien. Sampai-sampai pasien memberikan kejadian yang tidak wajar terhadap dokter. Hal ini juga dapat melanggar hukum yang berlaku terkait ham dan perlindungan terhadap dokter.

Menurut saya, komunikasi antara dua pihak tersebut kurang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya. Selain itu, pasien juga memiliki sikap yang egois dan tak sabaran . Padahal tidak semua reaksi kimia dalam obat berjalan sebegitu cepatnya.

Jadi, dalam kasus ini. Kedepannya pasien dan dokter harus mengedepankan dan mengimplementasikan etika yang benar. Sebagai pasien, kita harus sabar dalam penanganan yang diberikan oleh dokter. Selagi itu masuk akal, kita harus sabar dalam menghadapi serta menunggu hasilnya.
Kemudian, perlu ditingkatkan pelayanan bagi pasien pemegang BPJS kesehatan supaya mereka merasa dihargai. Apalagi, para dokter juga dapet komisi dari sistem BPJS tersebut. Karena dokter dan pasien sama sama mendapatkan keuntungan maka keduanya harus saling menghargai, menjaga komunikasi dengan baik, tidak semena-mena, dan mematuhi peraturan yang ada.

Nama: Isnaini
Npm: 2216041156

Pemaparan dari Pak Dedi pada link materi yang ada dalam Diskusi Han tersebut sangat bagus,
saya setuju dengan pendapat beliau. Peluang Rahmat Mirzani Djausal dengan Eva Dwiana
memang harus dilihat dari aspek individu kinerja mereka serta tingkatan popularitasnya dan
tidak dapat dilihat dari sisi partai politiknya. Jika partai politik nya bagus, belum tentu seluruh
individunya bagus.

Dengan begitu, Rahmat dan Eva harus memperhatikan kinerjanya dengan baik, membuat
peningkatan atas kepercayaan masyarakat, dan membuat inovasi baru melalui ide-ide nya
untuk membuat perubahan yang akuntabilitas.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang pilwakot dalam perspektif hukum administrasi negara. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan: Pemilihan walikota diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait proses pemilihan walikota.

2. Kelayakan Calon: Aspek hukum administrasi negara mempertimbangkan kelayakan calon dalam hal syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Calon walikota harus memenuhi persyaratan seperti kewarganegaraan Indonesia, memiliki tingkat pendidikan yang ditentukan, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, dan lain sebagainya. Faktor ini penting untuk memastikan calon memiliki kualifikasi yang sesuai untuk menjabat sebagai walikota.

3. Proses Pemilihan yang Adil dan Demokratis: Aspek hukum administrasi negara juga menekankan pentingnya menjalankan proses pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Hal ini mencakup tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilihan. Seluruh proses ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan integritas pemilihan walikota.

4. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa: Aspek hukum administrasi negara mencakup pengawasan terhadap proses pemilihan dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Lembaga pengawas pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan. Jika ada sengketa terkait hasil pemilihan, maka proses penyelesaiannya juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Integritas dan Etika: Aspek hukum administrasi negara juga menekankan pentingnya integritas dan etika dalam proses pemilihan walikota. Calon walikota diharapkan menjalankan kampanye yang jujur dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Tindakan pelanggaran etika, seperti suap atau manipulasi hasil pemilihan, dapat mengakibatkan diskualifikasi calon atau pembatalan hasil pemilihan.

Dalam prakteknya, proses pemilihan walikota juga melibatkan faktor politik dan sosial yang dapat mempengaruhi hasilnya. Aspek-aspek sosial dan politik meliputi popularitas dan reputasi, partai politik dan dukungan, isu kampanye dan platform, kualitas dan pengalaman, kampanye dan strategi, konteks sosial dan politik. Aspek ini sangat berpengaruh dalam pilwakot. Karenannya aspek Han dan SPI saling berkaitan. Sehingga pemilihan yang baik ialah pemilihan yang dapat memenuhi dua sisi kriteria Han dan SPI.

Nama : Isnaini
NPM : 2216041156

Menurut saya, jika Gubernur Lampung meminta wartawan menghapus liputannya ini dapat menghambat suatu informasi yang seharusnya seluruh masyarakat mengetahui informasi yang ada namun informasi tersebut malah dihapus sehingga menyebabkan tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut dan disisi ini dapat dilihat bahwa Gubernur Lampung tidak ingin masyarakat mengetahui kondisi yang ada di Lampung.

Gubernur Lampung tidak seharusnya meminta para wartawan untuk menghapus liputannya, karena liputan yang diberikan pada wartawan ini sangat membantu masyarakat dalam update kondisi yang ada di Lampung. Jika Gubernur Lampung meminta wartawan menghapus liputannya, itu berarti bahwa Gubernur Lampung malu akan berita fakta yang terjadi di Lampung karena kebanyakan dari liputan para wartawan akhir-akhir ini berkaitan dengan kinerja Gubernur Lampung. Jika beliau malu, itu menunjukkan bahwa kinerja dirinya tidak menunjukkan hal yang positive.

Nama : Isnaini
NPM : 2216041156

Dari kedua materi pertemuan 11 saya menyimpulkan bahwa Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH., MH., yang menjabat sebagai Guru Besar bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam di Universitas Lampung yang juga menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung(MA) ini dikabarkan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap perkara di MA. Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto (swasta) sebagai tersangka beserta 15 orang lainnya lagi. Dalam Hukum Administrasi Negara yang mencakup kegiatan apa yang harus dicapai dalam instansi, para tersangka tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal dan mengingkari sumpah jabatan yang telah dilakukan. Dalam keterlibatannya pada kasus suap, mereka perlu diberikan sanksi sesuai dengan besaran pelanggaran yang mereka perbuat dan apa yang ditetapkan oleh hakim saat proses persidangan. Hal ini tertuang dalam UU No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bagi yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan diberikan sanksi sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Sanksi yang biasanya diterima sebagai tersangka kasus suap diantara lain ialah: Penahanan, pembekuan jabatan, denda, penjara, dan pencabutan hak-hak tertentu.
Seharusnya sekretaris MA dan seorang guru besar di Universitas dapat menjadi tauladan bagi yang lain dan meninggalkan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dengan begitu tugas dan tanggungjawabnya akan terpenuhi dengan baik sesuai dengan sumber hukum yang ada.

Nama : Isnaini
NPM : 2216041156
Kelas : Reg D

Analisis tentang arti kunjungan Presiden Jokowi melihat hancurnya infrastruktur khususnya jalan- jalan di Lampung? Ditinjau dari aspek politis terkait dengan posisi Gubernur Lampung dan jajarannya.

5 Mei 2023 Presiden Joko Widodo mengunjungi Lampung dengan tujuan untuk meninjau kebenaran terkait video yang sedang viral pada jalan-jalan yang rusak di Lampung. Kunjungan ini menuai sisi negative dari pandangan masyarakat dan terdapat pula sisi positive. Setelah Presiden Joko Widodo sampai disana, ternyata benar jalan di Lampung memang banyak yang berlubang. Hal ini sangat mengganggu mobilitas barang dan mobilitas pengendara, termasuk juga meningkatnya biaya logistik menyebabkan produk yang ada tidak mampu bersaing akibat dari jalan yang rusak. Kebenaran jalan yang rusak tersebut dibuktikan dengan diambil alihnya infrastruktur provinsi Lampung oleh pemerintah pusat. Dari video yang telah saya tonton, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi malah bertepuk tangan saat mendengar ucapan Presiden mengambil alih pembangunan infrastruktur tersebut.
Padahal, menurut saya hal ini justru membuktikan bahwa pemerintah daerah (Gubernur Lampung) tidak benar dalam menyikapi pembangunan infrastruktur di Lampung. Seharusnya Gubernur Lampung memperhatikan dengan benar pembangunan mana yang perlu diperbaiki sehingga kabar pembangunan yang buruk di Lampung tidak terdengar sampai pemerintah pusat. Gubernur Lampung juga harus memperhatikan dengan seksama kritikan atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat Lampung. Pengelolaan dana APBN dan dana PAD di Provinsi Lampung harus digunakan sebaik-baiknya dan penggunaan dana tersebut harus jelas untuk apa. Pandangan-pandangan negative ini muncul dari masyarakat yang dilontarkan kepada Gubernur Lampung beserta jajarannya. Namun dari pandangan Gubernur Lampung beserta jajarannya sendiri pun pasti tetap memiliki pandangan positif setelah adanya kunjungan Presiden Joko Widodo.

Pandangan positive tersebut muncu karena dengan berkunjungnya pemerintah pusat ke provinsi Lampung ini membuat Gubernur berpandangan bahwa provinsi Lampung menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah pusat dengan diambil alihnya pembangunan infrastruktur di Lampung. Provinsi Lampung menjadi viral karena berita ini bisa menjadikan suatu peningkatan bagi produk Lampung. Isu ini menjadi gerbang awal berkembangnya provinsi Lampung menuju majunya provinsi Lampung.

Namun, jika saya berposisi sebagai Gubernur Lampung atau jajarannya, saya akan merasa malu karena gagal dalam menjalankan pembangunan infrastuktur di Lampung sampai jalan-jalan dan kondisi di Lampung menjadi viral bahkan terdengar sampai keluar negeri.

Link Youtube yang berkaitan:
https://youtu.be/cpSfVUqOufs
https://youtu.be/n9xsA77vcaA
https://youtu.be/TQxulwEZPkk