Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114
Kelas : PKN (B)
1. .Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah pemerintah yang sigap mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah orang yang terkena covid dengan melakukan kebijakan PSBB untuk mengurangi rantai pertumbuhan virus covid19. Dalam penangan banyak ditemukan orang yang melanggar kebijakan PSBB ini, oleh karna itu pihak aparat menetapkan sikap jera kepada para pelanggar, agar para pelanggar ini tidak menyebarkan virus covid tersebut lebih jauh lagi. Menurut saya pelanggaran konstitusi yang tidak berarti ini tidak seberapa mengganggu masyarakat karena hal ini juga dilakukan untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia agar covid tersebut tidak menyebar luas.
2. jika suatu negara tidak memiliki konstitus Negara Akan tidak beraturan, karena Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan ekspetasi masyarakatnya, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. konstitusi efektif mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan dalam pendampingan kehidupan masyarakat Indonesia, diatur oleh perundangan-undangan. dan perundang-undangan tersebut telah disahkan secara konstitusional dengan berdasarkan pada Kedaulatan rakyat. dan kedaulatan inilah yang akan mempermudah kehidupan bangsa dan negara
3. Masuknya berbagai macam kebudayaan dan agama yang ada di dunia. Muncul berbagai macam aksi unjuk rasa masyarakat karena perbedaan agama,
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945
"negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
4. menurut pendapat saya, konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sudah baik, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, terutama dalam menghadapi perbedaan dan konflik yang timbul. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi antarwarga negara.