Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114


1. Saya setuju dengan ibu risma, karena berdemonstrasi terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum perlindungan anak. Karena kita tahu bahwa demonstrasi di Indonesia berakhir dengan kerusuhan antara polisi dan pengunjuk rasa. Jadi ini bisa dianggap eksploitasi anak. Demonstran tidak boleh mengundang anak di bawah umur untuk kegiatan demonstrasi
2. Di zaman di mana media sosial mudah diakses oleh semua orang, media sosial menjadi pintu gerbang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, beberapa komitmen Google terhadap media sosial mungkin tidak diketahui oleh lembaga pemerintah. Sehingga Anda dapat mengkomunikasikan keinginan Anda dengan cara yang teratur dan sehat tanpa menyinggung satu sama lain. Cara lain untuk memediasi aspirasi adalah dengan membentuk lembaga dan forum pemerintah. Hal ini memudahkan aspirasi kita untuk didengar dan diubah oleh instansi pemerintah. 3. Tugas manusia yang mendasar adalah tanggung jawab moral yang dimiliki individu hanya karena mereka adalah manusia. Kewajiban mendasar ini merupakan kewajiban moral universal dan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Contoh tugas dasar manusia meliputi:

A. Menghormati hak orang lain
B. Jangan menggunakan kekerasan fisik atau mental terhadap orang lain
C. Membantu mereka yang membutuhkan
D. Lindungi lingkungan
e. Menghargai perbedaan dan keberagaman orang lain
F. Keluarkan potensi Anda dan berikan kontribusi kepada masyarakat
Tugas dasar manusia dan hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tugas dasar manusia adalah fundamental bagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak dasar setiap individu, dan kewajiban dasar manusia yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk memastikan bahwa hak tersebut dihormati dan dilindungi, merupakan tindakan moral yang harus dilakukan

Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114
Kelas : PKN B
Hal positif yang disoroti dari pasal di atas adalah bahaya yang akan muncul jika amandemen UU MK tetap dilaksanakan. Untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi di Indonesia, kita dapat mengambil tindakan dengan membebaskan Mahkamah Konstitusi dari campur tangan politik dan mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat.
2. Hakikat UUD adalah hukum dasar tertinggi dan dasar berlakunya undang-undang lain yang lebih rendah. Pentingnya konstitusi bagi negara bersumber dari kenyataan bahwa dalam konstitusi terdapat beberapa unsur yang harus diikuti atau dipenuhi guna mewujudkan perimbangan kekuasaan di antara penyelenggara negara yang ada.
3. Contoh tindakan inkonstitusional pejabat publik adalah korupsi untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Aparat yang melakukan hal tersebut harus dihukum sepantasnya karena melakukan kesewenang-wenangan, dan hukuman harus memberikan efek jera bagi aparat tersebut.

Nama: Nathania Tasya
NPM: 2211011114
Kelas : PKN B

Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114
Kelas : PKN B

Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114
Kelas : PKN B

Amandemen konstitusi Indonesia terjadi karena adanya perubahan tatanan politik, sosial, dan ekonomi di negara tersebut. Waktu amandemen konstitusi di Indonesia ditunjukkan di bawah ini.
1. Masa Penjajahan (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, republik yang baru belum memiliki konstitusi. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah beberapa kali percobaan, PPKI mengesahkan undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
Periode ini adalah berdirinya Negara Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini, Belanda berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia dengan menaklukkan negeri-negeri seperti Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Sejalan dengan upaya Belanda tersebut, invasi Belanda yang pertama terjadi pada tahun 1947, yang kedua dari tahun 1948. Hal ini menyebabkan terbentuknya KMB, yang menjadi Indonesia Bersatu. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, hanya berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
Negara Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tahun 1959 RIS dibubarkan dan Indonesia dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui amandemen konstitusi. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang
Sebuah keputusan presiden 5 Juli 1959 memulihkan konstitusi 1945. Dan pergantian MPRS Orde Lama dari tahun 1959 ke 1965 menjadi MPRS Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena dianggap bahwa MPRS Orde Lama tidak mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 yang murni dan konsisten. Dan selama ini, UUD 1945 diamandemen sesuai Amandemen Ketiga yang menekankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi pemerintahan.