Muhammad Dikhya Rahman
2211011118
PKN B

1. Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut yaitu bukan pekerja maupun perusahaan yang diuntungkan, melainkan Pemerintah. UU Cipta Kerja tersebut hadir untuk mendukung program restrukturisasi Pemerintah, khususnya dalam sektor Perekonomian. Pemerintah berharap keberadaan RUU Cipta Kerja bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel yaitu diantaranya salah satu agenda yang harus dicapai oleh revisi UU Cipta Kerja adalah terkait partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yang telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, hal tersebut mengurangi kekuatan putusan yang mempengaruhi politik hukum Indonesia sehingga dapat mengancam konstitusi.

2. Hakikat dari konstitusi adalah peraturan-peraturan/rambu-rambu yang harus kita patuhi untuk hidup didalam lingkup suatu negara, konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara karena dengan suatu konstitusi (peraturan) maka negara tersebut akan semakin mudah untuk mencapai tujuannya, hal ini dikarenakan fungsi konstitusi itu sendiri yaitu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negara.

3. Perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi,penyalahgunaan jabatan,praktik suap,dll yang mana harus di adili sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Nama: Muhammad Dikhya Rahman
Npm:2211011118
Kelas : PKN B

Nama: Muhammad Dikhya Rahman
NPM: 2211011118
Kelas: PKN B

Nama : Muhammad Dikhya Rahman
NPM : 2211011118
MKU PKN B

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Di sini pula konstitusi mempunyai fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta melindungi dan melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia.
Konstitusi juga ada sebagai sistem ketatanegaraan total suatu negara sebagai kumpulan aturan yang membentuk, mengatur atau memandu pemerintahan suatu negara.
peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau mengendalikan pemerintahan negara dalam hal ini senantiasa harus dipenuhi dan diterapkan dalam kehidupan warga negara.

Nama: Muhammad Dikhya Rahman
NPM: 2211011118
Kelas: PKN B

1. Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan sendirinya, terbukti dengan menurunnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Sebelum tindakan dilakukan, lebih baik memberikan edukasi dahulu terkait dampak baik dari PSBB yang diterapkan. Memberi perlindungan, keselamatan dan meretas kesenjangan sosial ditengah pandemi merupakan kelanjutan dari penerapan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi akar kehidupan berbangsa.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, sulit untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif dan adil. Tanpa konstitusi, ketidakpastian hukum dapat muncul dan kekuasaan dapat disalahgunakan secara sewenang-wenang. Konstitusi yang efektif sangat penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang baik dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas hukum dan menghormati hak asasi manusia. Konstitusi juga dapat menyediakan mekanisme kontrol atas tindakan pemerintah dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

3. Contoh tantangan yang dihadapi bangsa saat ini yaitu pengenalan budaya barat, hilangnya semangat persatuan menjadi lebih individualisme, adanya paham-paham baru yang tidak sesuai dengan ajaran UUD 1945. Mengenai pasal tersebut sebenarnya tidak ada yang perlu diubah, hanya satu yang harus dilaksanakan yaitu bagaimana masyarakat Indonesia sendiri memandang hukum, apakah hukum itu keadilan materil ataukah hanya penguasa saja yang merupakan hukum.

4. Menurut saya, pemahaman bangsa kita tentang penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan sudah baik, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satu pembenahan yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, terutama dalam menghadapi perbedaan dan konflik yang muncul. Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi masyarakat.