Posts made by Indah Rarapi Sholeha

NAMA : Indah Rarapi Sholeha
NPM : 2217011109
KELAS : A
PRODI : Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel menunjukkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, ruang kebebasan sipil makin menyempit, dan diskriminasi terhadap kelompok rentan—terutama di Papua dan terhadap perempuan—masih tinggi. Namun, artikel juga menyebutkan adanya langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil seperti mahasiswa dan komunitas lokal.

Hal positif yang dapat diambil adalah semangat perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan dan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak dan kebebasan, yang menjadi harapan bagi masa depan HAM di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia tidak lepas dari akar budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan cara hidup kolektif dan keputusan bersama yang adil, jauh dari individualisme ekstrem. Demokrasi yang tumbuh dari adat istiadat ini lebih mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial.

Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak berarti bebas sebebasnya, tetapi tetap berlandaskan moral dan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, dan keadilan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Secara ideal, demokrasi Indonesia dirancang sesuai Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi HAM. Namun praktiknya masih jauh dari ideal. Banyak kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang tidak adil. Ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi masih inkonsisten dan perlu dikritisi serta diperbaiki.

Untuk menjunjung HAM secara konsisten, perlu penegakan hukum yang kuat, penghormatan terhadap kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya adalah menolak dan mengkritik keras perilaku semacam itu. Anggota parlemen dipilih untuk menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai atau kepentingan pribadi. Ketika mereka menyalahgunakan jabatan untuk agenda sendiri, mereka telah mengkhianati amanat rakyat.

Dalam demokrasi yang sehat, wakil rakyat harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban, termasuk melalui protes damai dan pemilu.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok adalah ancaman bagi demokrasi dan HAM. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merendahkan harkat kemanusiaan.

Dalam era demokrasi modern, setiap individu harus dilindungi dari eksploitasi emosional atau ideologis yang berujung pada kekerasan atau pengorbanan yang tidak perlu. HAM menjamin kebebasan berpikir, beragama, dan bersikap—bukan untuk dikorbankan demi kekuasaan seseorang.
Indah Rarapi Sholeha
2217011109
Kimia-A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Isi artikel menyoroti kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019. Banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, rasisme di Papua, dan ancaman terhadap pembela HAM. Namun, di tengah situasi tersebut, masih terdapat upaya reformasi seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan bangkitnya gerakan masyarakat sipil seperti mahasiswa dan kelompok-kelompok lokal yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan sosial.

Hal positif yang bisa diambil adalah munculnya kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk terus mengawal kebijakan publik serta pentingnya peran mereka sebagai pengawas kekuasaan. Selain itu, meskipun pelaksanaan HAM masih minim, komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional tetap menjadi peluang perbaikan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban: Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan yang hidup dalam adat istiadat lokal. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya dialog dan pengambilan keputusan bersama demi kepentingan bersama.

Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa nilai-nilai moral dan etika keagamaan menjadi dasar dalam berdemokrasi. Artinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap harus menghormati nilai-nilai spiritual, tidak anarkis, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta toleransi antaragama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban: Secara prinsip, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM. Namun dalam praktik, masih terdapat banyak penyimpangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, tindakan represif terhadap demonstran, serta ketidakadilan dalam hukum dan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya dijalankan sesuai konstitusi. Masih diperlukan komitmen politik yang kuat dan partisipasi masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Sikap saya adalah menolak keras praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Anggota parlemen dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jika mereka menyalahgunakan kekuasaan, maka rakyat berhak mengevaluasi melalui kritik, demonstrasi damai, hingga pemilu berikutnya. Akuntabilitas dan transparansi harus ditegakkan agar parlemen benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan elit politik.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi emosi rakyat demi tujuan tidak jelas adalah bentuk pelanggaran etika dan HAM. Dalam era demokrasi modern, setiap warga negara memiliki hak untuk berpikir dan menentukan sikap secara bebas. Mengorbankan rakyat atas dasar manipulasi emosi atau dogma agama tanpa dasar rasional yang jelas adalah bentuk penindasan terselubung.

HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk tidak dijadikan alat kepentingan siapa pun, termasuk oleh tokoh agama atau adat. Demokrasi yang sehat harus menjamin perlindungan individu dari bentuk eksploitasi seperti ini, dan mendorong rasionalitas, dialog terbuka, serta tanggung jawab publik.
Indah Rarapi Sholeha
2217011109
Kimia-A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?

Tanggapan saya terhadap artikel tersebut adalah bahwa konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste menunjukkan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan secara cermat dan diplomatis. Artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kronologi konflik, faktor penyebab, dan perlunya solusi jangka panjang.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya kesadaran akan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan perbedaan secara damai serta perlunya memperkuat identitas dan persatuan bangsa agar tidak mudah terpecah oleh isu perbatasan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka negara ini akan rentan terhadap perpecahan dan konflik internal, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Tidak adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke bisa menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah, maraknya separatisme, dan konflik antardaerah maupun antarsuku.

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pandangan geopolitik Indonesia yang menempatkan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Tanpa ini, integritas nasional dan kedaulatan negara sangat mungkin terancam.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?

Konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah konflik seperti di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan menumbuhkan rasa persatuan, kesetaraan, dan keadilan antarwilayah. Wawasan ini juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan dan kehadiran negara di wilayah perbatasan sehingga masyarakat merasa dilindungi dan menjadi bagian penting dari NKRI.

Selain itu, wawasan nusantara menekankan pendekatan integral dalam penanganan perbatasan, termasuk kerja sama lintas sektor (politik, sosial, budaya, dan pertahanan) serta mendorong solusi damai melalui diplomasi. Dengan begitu, konflik seperti yang terjadi di Timor Tengah Utara dapat diminimalkan bahkan dicegah.