NAMA : GABRIEL FREDERICK FASKA P
NPM : 2211011105
KELAS : S1 MANAJEMEN A

Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Perubahan konstitusi juga salah satu relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa dan sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan.

NAMA : GABRIEL FREDERICK FASKA P
NPM : 2211011105
KELAS : S1 MANAJEMEN A

perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indoensia.

REFERENSI;
M. Agus Santoso

NAMA : GABRIEL FREDERICK FASKA P
NPM : 2211011105
KELAS : MANAJEMEN A

1. Hal positif nya adalah secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi.

2. Hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk menjalankan setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3.
Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Contoh kasusnya adalah pada kasus SetyaNovantodiPusaranKasuse-KTP.
Seseorang diberikan hukuman yang adil sesuai dengan berat kasus yang dijalaninya.

NAMA : GABRIEL FREDERICK FASKA P

NPM : 2211011105

KELAS : MANAJEMEN A

NAMA : GABRIEL FREDERICK FASKA P
NPM : 2211011105
KELAS : MANAJEMEN A

Dari video yang ditonton dapat disimpulkan bahwa isi video tersebut berbicara tentang sejarah dan perkembangan UUD RI yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 19
5. UUD adalah seperangkat ketentuan yang mengatur sistem ketatanegaraan negara. dan mengatur. prosedur administrasi negara ini. Tujuan konstitusi antara lain untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia.
Pembahasan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan informasi yang digunakan sebagai sumber adalah informasi sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan beberapa amandemen terhadap konstitusi Indonesia, seperti UUD 19
5, UU RIS, UUD 1950, dan UUD 19
5 hingga sekarang. Konstitusi saat ini telah diubah empat kali