Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Marsya Alifiah_2211011050
Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945.
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945.
Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
1. Pemerintah meminimalisir penyebaran covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berkala (PSBB) dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19. Ada konstitusi yang dilanggar, yaitu kecenderungan aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai hak azasi manusia (HAM), dalih mereka hampir sama, menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Padahal muatan dalam UU 6/18 tepatnya dalam “Bagian menimbang huruf c” menegaskan: “Bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.”
2. Negara yang tidak memiliki konstitusi tidak bisa berjalan dengan baik karena tujuannya tidak tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Sikap intoleran terhadap Bhineka Tunggal Ika yang mengusung ideologis selain Pancasila, Permasalahan Korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan salah satu faktor utama timbulnya permasalahan ketimpangan Sosial. Menurut saya, seharusnya pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 sudah mampu menjadi pedoman namun kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan tantangan dalan kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Menurut saya, konsep bernegara kita masih kurang dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Padahal, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam melawan tantangan yang ada di Indonesia, seperti radikalisme. Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku dan bangsa seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik.
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B
1. Pemerintah meminimalisir penyebaran covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berkala (PSBB) dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19. Ada konstitusi yang dilanggar, yaitu kecenderungan aparat sipil dan keamanan dalam menindak pelanggar PSBB dinilai telah keluar dari nilai hak azasi manusia (HAM), dalih mereka hampir sama, menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Padahal muatan dalam UU 6/18 tepatnya dalam “Bagian menimbang huruf c” menegaskan: “Bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.”
2. Negara yang tidak memiliki konstitusi tidak bisa berjalan dengan baik karena tujuannya tidak tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Sikap intoleran terhadap Bhineka Tunggal Ika yang mengusung ideologis selain Pancasila, Permasalahan Korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan salah satu faktor utama timbulnya permasalahan ketimpangan Sosial. Menurut saya, seharusnya pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 sudah mampu menjadi pedoman namun kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan tantangan dalan kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Menurut saya, konsep bernegara kita masih kurang dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Padahal, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam melawan tantangan yang ada di Indonesia, seperti radikalisme. Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku dan bangsa seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik.