Nama : Irmayanti

NPM : 2216041005

Kelas : Reg A

Dari prespektif Hukum Administrasi Negara, dilaksanakannya Pemilu Walikota Bandar Lampung termasuk salah satu bagian dari implementasi manajemen publik.
Keterlibatan Rahmat Mirzani Djasual dan Eva Dwiana dalam partai politik merupakan suatu perwujudan dari partai politik sebagai mesin politik untuk meningkatkan elektabilitas dari masing masing calon walikota, meskipun tidak selamanya partai politik menjadi penentu kemenangan setidaknya partai politik sedikit banyak akan berpengaruh terhadap suara rakyat.

Closing statement dari Dedy Hermawan yang berharap agar pilkada bebas dari money politics menunjukkan bahwa terindikasi masih terdapat praktik money politics dibeberapa daerah pemilihan umum, yang mana money politics termasuk salah satu pelanggaran hukum pasal 523 Ayat 1-3 UU No. 7 Th. 2017, dalam sudut pandang hukum administrasi negara sendiri praktik money politics melanggar fungsi normatif.

Nama : Irmayanti
NPM: 2216041005
Kelas : Reg A

Sambutan Arinal Djunaidi Gubernur Lampung dalam acara sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Pelaksanaan Petugas Kloter dan Petugas Haji Derah pada 15 Mei lalu memancing netizen untuk berkomentar, pasalnya Arinal meminta wartawan mematikan kamera yang sedang digunakan untuk merekam dengan dalih sedang pusing sebab apapun yang terjadi selalu menjadi hal yang viral. Penyebab Arinal meminta wartawan mematikan kamera dan menghapus rekaman video yang diketahui karena Arinal menegur Petugas Jemaah Haji yang kedapatan mengobrol saat dirinya memberikan sambutan.
Sebenarnya apa yang dilakukan Arinal menegur orang yang mengobrol saat ada orang lain sedang bicara itu bukan suatu hal yang dimaslahkan, akan tetapi cara dia meminta wartawan mematikan kamera dan menghapus video itulah yang salah sebab bukan ranah Arinal untuk memerintahkan hal tersebut selama wartawan tidak melanggar kode etik jurnalistik. Niatnya meminta wartawan mematikan kamera agar tidak viral malah menjadi bumerang bagi Arinal

Nama : Irmayanti
NPM : 2216041005

Korupsi lagi lagi terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah Sekjen Mahkamah Agung (2016-2019) Nurhadi, kini giliran Hasbi Hasan yang terlibat dalam pusaran korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Jika masih terdapat orang orang korup seperti itu di lingkungan Mahkamah Agung nampaknya penanganan perkara di Mahkota Agung tidak akan pernah mengedepankan asas keadilan tapi lebih kepada siapa yang bisa membeli keadilan. Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Hasbi Hasan diketahui menerima suap sebesar Rp. 3 Miliar dan 4 mobil mewah. Sumber lain menyebutkan jika Hasbi Hasan tidak melaporkan LHKPN sejak tahun 2019, hal ini tentu saja menumbuhkan rasa curiga yang semakin besar bahwa benar adanya kasus suap tersebut. Mahkamah Agung ialah pintu terakhir bagi orang orang yang mencari keadilan tapi jika terus seperti ini keadilan hanya milik orang orang kaya, supaya dapat terjadi kompromi dalam penyelesaian sebuah kasus. Hal itu sangat bertolak belakang dengan asas keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam Mahkamah Agung.

Nama : Irmayanti
NPM : 2216041005

Menanggapi kasus tersebut rasanya ingin tertawa melihat apa yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung dalam menyambut kunjungan Jokowi. Apa yang mereka lakukan menurut saya menunjukkan jika apa yang selama ini viral tentang infrastruktur Lampung itu benar adanya. Memperbaiki jalan dalam waktu yang sangat singkat belumlah tentu menjamin kualitas jalan yang diperbaiki itu akan bagus dan bertahan lama. Mungkin jalanan tersebut hanya akan mulus selama beberapa bulan saja, bagi mereka yang terpenting hanyalah mereka terlihat baik saat menyambut Presiden Joko Widodo. Apa yang pemerintah provinsi Lampung lakukan menunjukkan wajah aslinya, yang mereka pikirkan hanya diri mereka saja dan tidak memikirkan rakyat. Dibuktikan dengan pembangunan hanya dilakukan di jalan yang akan dilewati presiden Joko Widodo saja.

Makalah Kelompok 3 HAN, Kasus Penyalahgunaan Wewenang Gubernur Papua Lukas Enembe

Nama: Irmayanti
NPM: 2216041005