Nama: Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B
Posts made by Lutfiah Aniq Syahara 2211011063
Nama: Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B
Nama; Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)
Analisis saya terhadap video tersebut adalah beberapa kali uu mengalami perubahan, UU 1945, RIS, UUDS 1950 lalu kembali lagi ke UU 1945. Jadi, di era reformasi sekarang menggunakan UUD yang diirngi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi ditambah 4 lampiran dibelakangnya, salah satunya dengan adendum. Dan ini bearwal dari konstituante yang dibentuk tahun 1956 yang gagal membuat konstitusi baru sehingga UU mengalami 4 perubahan, artinya kontitusi sangat mempertimbangkan kelangsungan hukum ketata negaraan bagi Indonesia dengan terus mengalisis mana aturan yang pas untuk kehidupan yang adil dan makmur serta terlindungi haknya maka dari itu UUD tidak dapat dipisahkan dari konstitusi dan hal ini diumumkan pada tanggal 15 Februari 1946.
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)
Analisis saya terhadap video tersebut adalah beberapa kali uu mengalami perubahan, UU 1945, RIS, UUDS 1950 lalu kembali lagi ke UU 1945. Jadi, di era reformasi sekarang menggunakan UUD yang diirngi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi ditambah 4 lampiran dibelakangnya, salah satunya dengan adendum. Dan ini bearwal dari konstituante yang dibentuk tahun 1956 yang gagal membuat konstitusi baru sehingga UU mengalami 4 perubahan, artinya kontitusi sangat mempertimbangkan kelangsungan hukum ketata negaraan bagi Indonesia dengan terus mengalisis mana aturan yang pas untuk kehidupan yang adil dan makmur serta terlindungi haknya maka dari itu UUD tidak dapat dipisahkan dari konstitusi dan hal ini diumumkan pada tanggal 15 Februari 1946.
Nama: Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab: Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa ketika pasca pandemic pemerintah Indonesia melaksankan social distance atau yang biasa disebut dengan PSBB yang melibatkan seluruh masyarakat untuk menrapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar upaya salah satu upaya penting mencegah penyebarluasan infeksi virus semakin berkurang. Dan seluruh tenaga kesehatan juga berperan besar bak pahlawan dalam bencana ini yang turut bahu membahu bersama perangkat negara lainnya dalam membantu masyarakat, misalnya, pemberian vaksin, pengecekan suhu badan secara berkala, swab test hingga edukasi tentang 3M (Meamakai masker, Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsinitizer, dan Menjaga jarak sekitar 2m), jadi, seluruh masyarakat juga tentunya mengetahui upaya-upya tersebut yang tersebar lewat berbagai media sehingga mengikuti anjuran yang telah diberikan demi keselamatan diri dan bumi pertiwi. Berdasarkan pasal yang terdapat pada artikel tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), sejauh tidak tidak ada yang dilanggar karena informasi tentang PSBB dan 3M tersebar dengan cepat, baik dari mulut ke mulut maupun lewat media internet shingga masyarakat pelosok seharusnya masih bisa dijangkau dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengatasi tidak tersebarnya atau terinfeksi oleh virus tersebut. Namun, memang di luar sana masih disayangkan banyak yang kurang mengindahkan anjuran dari pemerintah, misalnya, tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak (berkerumun).
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab: Apabila suatu negara tidak memiliki konstitusi maka negara tersebut tidak mempunya aturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika mereka tahu kalau negaranya non konstitusi sudah dapat dibayangkan bagaiman kualitas warga negara tersebut. Karena hidup itu harus ada aturan, kita mesti mengetahui mana yang baik kita berikan untuk bumi pertiwi, mana yang harus dilakukan untuk bela negara sebagai mahasiswa, mana yang harus kita terapkan untuk tetap menjaga eksistensi nilai-nilai pancasila agar tetap terjaga pengaplikasiannya sebagai kedudukan negara, dan mana tindakan yang mesti kita lakukan ketika negara mengahadapi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam sehingga kontitusi sangat penting dan efektik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar etika dan norma tetap terlaksan dengan baik.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab: Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), seperti yang terjadi sekarang kasus Mario Dandy yang melakukan penganiayaan terhadap David lalu diketahui bahwa ayahnya yang bernama Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat eselon III Kepala Bagian Umum pada DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan yang dicurigai KPK karena jumlah kekayaanya tidak sesuai dengan profilnya tersebut sehingga berimbas pada pegawai pajak Kemenkeu lainnya. Dalam UU No 32 Tahun 2002 ”Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” berlaku pada kasus tersebut yang awalnya KPK memeriksa Rafael Alun Trisambodomenjadi melakukan pemeriksaan pada sekitan seribu pegawai sehingga KPK menyelesaikan tugas terbut dengan dilindungi undang-undang dan menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang merekam berapa saja penghasilan karyawan-karyawan tersebut apakah sesuai dengan jabatan yang diampu. Jadi, pada kasus ini pasal tersebut sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantang dari kasus ayahnya Mario Dandy karena sudah semestinya KPK melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat secara berkala dan terus update informasi meskipun perkembangan cepat kasus tersebut dibantu viralkan oleh netizen dan kita jadi mengetahui lewat berita jika KPK melakukan tindakan pemerikasaan.
4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab: Konsep negara kita bisa dibilang belum terlaksana dengan baik, misalnya, menghargai satu sama lain dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Dalam hal menghargai satu sama lain pasti tidak asing lagi kita dengan yang namanya body shaming apalagi banyak terjadi di sekitar kita. Misalnya, ada sesorang yang melamar pekerjaan yang diinginkan, tetapi tertolak karena badnya terlalu besar atau tidak good looking. Kita sebenarnya sering bertanya Tanya kenapa hareus ada hal, seperti itu bukannya seharusnya asalkan orang itu jujur, amanah, pintar dalam bidangnya, serta dapat diandalkan diterima saja? Kenapa harus mementingkan kedua hal tersebut. Nah ini, yang harus dibenahi agar penerapan nilai pancasila yang kedua dapat teraplikasi secara merata dan berwujud nyata.
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab: Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa ketika pasca pandemic pemerintah Indonesia melaksankan social distance atau yang biasa disebut dengan PSBB yang melibatkan seluruh masyarakat untuk menrapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar upaya salah satu upaya penting mencegah penyebarluasan infeksi virus semakin berkurang. Dan seluruh tenaga kesehatan juga berperan besar bak pahlawan dalam bencana ini yang turut bahu membahu bersama perangkat negara lainnya dalam membantu masyarakat, misalnya, pemberian vaksin, pengecekan suhu badan secara berkala, swab test hingga edukasi tentang 3M (Meamakai masker, Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsinitizer, dan Menjaga jarak sekitar 2m), jadi, seluruh masyarakat juga tentunya mengetahui upaya-upya tersebut yang tersebar lewat berbagai media sehingga mengikuti anjuran yang telah diberikan demi keselamatan diri dan bumi pertiwi. Berdasarkan pasal yang terdapat pada artikel tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), sejauh tidak tidak ada yang dilanggar karena informasi tentang PSBB dan 3M tersebar dengan cepat, baik dari mulut ke mulut maupun lewat media internet shingga masyarakat pelosok seharusnya masih bisa dijangkau dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengatasi tidak tersebarnya atau terinfeksi oleh virus tersebut. Namun, memang di luar sana masih disayangkan banyak yang kurang mengindahkan anjuran dari pemerintah, misalnya, tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak (berkerumun).
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab: Apabila suatu negara tidak memiliki konstitusi maka negara tersebut tidak mempunya aturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika mereka tahu kalau negaranya non konstitusi sudah dapat dibayangkan bagaiman kualitas warga negara tersebut. Karena hidup itu harus ada aturan, kita mesti mengetahui mana yang baik kita berikan untuk bumi pertiwi, mana yang harus dilakukan untuk bela negara sebagai mahasiswa, mana yang harus kita terapkan untuk tetap menjaga eksistensi nilai-nilai pancasila agar tetap terjaga pengaplikasiannya sebagai kedudukan negara, dan mana tindakan yang mesti kita lakukan ketika negara mengahadapi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam sehingga kontitusi sangat penting dan efektik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar etika dan norma tetap terlaksan dengan baik.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab: Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), seperti yang terjadi sekarang kasus Mario Dandy yang melakukan penganiayaan terhadap David lalu diketahui bahwa ayahnya yang bernama Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat eselon III Kepala Bagian Umum pada DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan yang dicurigai KPK karena jumlah kekayaanya tidak sesuai dengan profilnya tersebut sehingga berimbas pada pegawai pajak Kemenkeu lainnya. Dalam UU No 32 Tahun 2002 ”Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” berlaku pada kasus tersebut yang awalnya KPK memeriksa Rafael Alun Trisambodomenjadi melakukan pemeriksaan pada sekitan seribu pegawai sehingga KPK menyelesaikan tugas terbut dengan dilindungi undang-undang dan menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang merekam berapa saja penghasilan karyawan-karyawan tersebut apakah sesuai dengan jabatan yang diampu. Jadi, pada kasus ini pasal tersebut sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantang dari kasus ayahnya Mario Dandy karena sudah semestinya KPK melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat secara berkala dan terus update informasi meskipun perkembangan cepat kasus tersebut dibantu viralkan oleh netizen dan kita jadi mengetahui lewat berita jika KPK melakukan tindakan pemerikasaan.
4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab: Konsep negara kita bisa dibilang belum terlaksana dengan baik, misalnya, menghargai satu sama lain dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Dalam hal menghargai satu sama lain pasti tidak asing lagi kita dengan yang namanya body shaming apalagi banyak terjadi di sekitar kita. Misalnya, ada sesorang yang melamar pekerjaan yang diinginkan, tetapi tertolak karena badnya terlalu besar atau tidak good looking. Kita sebenarnya sering bertanya Tanya kenapa hareus ada hal, seperti itu bukannya seharusnya asalkan orang itu jujur, amanah, pintar dalam bidangnya, serta dapat diandalkan diterima saja? Kenapa harus mementingkan kedua hal tersebut. Nah ini, yang harus dibenahi agar penerapan nilai pancasila yang kedua dapat teraplikasi secara merata dan berwujud nyata.
Nama: Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B (S1 Manajemen)