Nama : Aqila Salsabila

NPM : 2217011016

MK : Pancasila

 

ANALISIS VIDIO

 

Pancasila sebagai sistem etika memberikan kerangka moral yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Pendekatan etis yang digagas dalam Pancasila menekankan bukan hanya pada aturan, tetapi pada pembentukan karakter dan moralitas yang baik di masyarakat. Ini berarti bahwa Pancasila tidak hanya dipahami sebagai landasan ideologi, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang membentuk sikap, keputusan, dan tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Dari analisis berbagai sila dalam Pancasila, terlihat bahwa setiap sila mengandung aspek etis yang berperan dalam memperkuat hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara. Misalnya:

1. Sila Pertama menekankan dimensi spiritual, yang tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga mendorong adanya penghargaan terhadap nilai-nilai religius dalam segala tindakan, termasuk dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan kata lain, sikap religius dapat mengurangi perilaku tidak etis seperti korupsi atau pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

2. Sila Kedua mengarahkan pada penghormatan terhadap kemanusiaan dan martabat, yang berfungsi sebagai landasan untuk menjaga keadilan sosial. Ini sangat penting dalam membentuk kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan semua warga negara tanpa diskriminasi.

3. Sila Ketiga dan Keempat menekankan solidaritas dan demokrasi. Di sini, ada ajakan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan. Penerapan nilai ini berpotensi mengurangi konflik sosial, memperkuat kebersamaan, dan menciptakan masyarakat yang stabil dan damai.

4. Sila Kelima, menyoroti keadilan sosial, yang mencakup tanggung jawab dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sila ini mendorong warga negara dan pemerintah untuk berperan aktif dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil, yang mencerminkan sikap peduli terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu.

 

Analisis ini juga menunjukkan bahwa Pancasila lebih mendekati **etika keutamaan**. Artinya, etika yang diusung dalam Pancasila lebih berfokus pada pembentukan kebajikan dan karakter, seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang berkepribadian baik, tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis tetapi dengan dorongan hati nurani yang baik.

Urgensi Pancasila sebagai etika juga semakin jelas dalam konteks berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi Indonesia, seperti korupsi, ketidakadilan hukum, kesenjangan ekonomi, dan terorisme. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menanamkan nilai-nilai etika Pancasila, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, serta dalam praktik sehari-hari di tingkat masyarakat dan pemerintahan.  Sebagai sistem etika, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam interaksi sosial tetapi juga dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil. Dengan mengadopsi Pancasila sebagai sistem etika, Indonesia berupaya membentuk pola hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Dalam jangka panjang, penerapan Pancasila sebagai sistem etika diharapkan mampu membangun bangsa yang tidak hanya kuat dari segi struktural, tetapi juga dari segi moral dan karakter, mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang sesungguhnya.

 

 

Nama : Aqila Salsabila

NPM : 2217011016

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai sumber nilai dan etika utama. Dalam konteks politik hukum, hukum dirancang untuk mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang meliputi perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, dan ketertiban dunia. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana politik hukum di Indonesia diwarnai oleh pertarungan kepentingan berbagai kelompok, baik melalui kompromi maupun dominasi politik. Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo, dua pakar yang dikutip, mengemukakan bahwa politik hukum bukan hanya proses legislasi tetapi juga arena persaingan politik.

Hubungan antara etika dan hukum dijelaskan dalam tiga dimensi:

1. substansi dan wadah, di mana hukum berperan sebagai pengaturan formal, sedangkan etika menyediakan nilai dasar.

2. Keluasan cakupan, yang menggambarkan bahwa etika memiliki cakupan lebih luas dibanding hukum; pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi sebaliknya, pelanggaran hukum biasanya melanggar etika.

3. Alasan ketaatan, di mana hukum ditaati karena ada sanksi, sementara etika ditaati karena kesadaran moral.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyoroti bahwa dalam pembentukan politik hukum, etika memainkan peran krusial sebagai kontrol internal sebelum hukum bertindak sebagai kontrol formal.

Nama : Aqila Salsabila 
NPM : 2217011016
Tugas analisis jurnal

https://drive.google.com/file/d/14ho9jhcBhcwDWz0XzUDehOD6uRv4OvHa/view?usp=drivesdk

Nama : Aqila Salsabila

NPM : 2217011016

Kelas : Kimia D

 

Tanggapan mengenai artikel “Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Literatur”

Artikel "Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi" membahas tantangan yang dihadapi pendidikan Pancasila di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Artikel ini menunjukkan bagaimana Pancasila, sebagai ideologi negara, memainkan peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang adil, demokratis, dan beradab. Namun, artikel ini juga menekankan bahwa tantangan globalisasi, perubahan sosial, serta kemajuan teknologi membuat pendidikan Pancasila perlu beradaptasi agar relevan.

 

Secara pribadi, saya setuju dengan pandangan bahwa pendidikan Pancasila menghadapi tantangan besar di era modern ini. Teknologi digital, yang memungkinkan akses luas terhadap informasi, membawa risiko disinformasi yang dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Meskipun begitu, artikel ini juga menyajikan solusi inovatif seperti mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menarik minat siswa dan memastikan nilai Pancasila tetap tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, pendidikan karakter berlandaskan Pancasila sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Tantangan keberagaman, baik dari segi agama maupun budaya, membutuhkan pendekatan inklusif, sebagaimana disebutkan dalam artikel ini. Di sinilah pentingnya peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

 

Solusi lain yang disarankan dalam artikel, seperti pelatihan guru dan penyesuaian kurikulum, menurut saya, sangat relevan. Hal ini dapat memperkuat pendidikan Pancasila, terutama di daerah terpencil, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas kadang masih terbatas. saya sepakat bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya tentang pemahaman kognitif, tetapi juga tentang membentuk perilaku dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan ini harus menjadi dasar yang kokoh bagi keberlanjutan Indonesia dalam menjaga persatuan dan integritas di tengah tantangan

Nama : Aqila Salsabila

NPM : 2217011016

Kelas : Kimia D

 

Soal

1. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai kasus penolakan jenazah korban covid-19 yang terjadi di Jawa Tengah tersebut dan bagaimakah korelasinya dengan implementasi nilai Pancasila?

2. Berikanlah saran dan solusi mu sebagai mahasiswa mengenai kejadian tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari!

3. Apakah penolakan jenazah korban covid-19 termasuk pelanggaran sila Pancasila terutama sila ke-2? Bukankah jenazah tersebut sudah tidak bernyawa? Jelaskan dengan argumentasimu secara jelas!

 

Jawab

1.     Menurut saya, kasus penolakan jenazah korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang gugur saat bertugas, sangat memprihatinkan dan mencerminkan kurangnya rasa kemanusiaan di kalangan masyarakat. Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami protokol pemakaman COVID-19 yang sudah aman dan sesuai standar kesehatan. Dari sudut pandang nilai Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," tindakan penolakan tersebut jelas bertentangan dengan semangat Pancasila. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai dan memperlakukan setiap individu, termasuk yang telah meninggal, dengan adil dan beradab. Penolakan ini menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saling menghargai dan memberikan penghormatan, terutama kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis depan pandemi.

 

2.     Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih gencar memberikan informasi yang benar tentang COVID-19, termasuk bagaimana penanganan jenazah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa jenazah yang telah ditangani sesuai prosedur tidak berbahaya, sehingga ketakutan mereka bisa berkurang.

Pendidikan karakter, terutama tentang rasa empati dan kemanusiaan, sangat penting ditanamkan sejak dini. Ini bisa menjadi dasar bagi generasi mendatang agar lebih menghargai sesama, tidak hanya saat hidup, tapi juga setelah meninggal.

 

3.     Menurut saya, penolakan jenazah korban COVID-19 jelas merupakan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Walaupun jenazah sudah tidak bernyawa, ia tetap harus diperlakukan dengan hormat dan layak. Pemakaman adalah bagian dari penghormatan terakhir kepada seseorang, dan ini sudah diatur sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus. Penolakan ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat.