Nama : M. Alfian Jamal
Npm : 2211011083
Kelas : Manajemen A

Indonesia mengalami perubahan konstitusi beberapa kali karena faktor instabilitas politik, transisi ke rezim otoriter dan demokrasi, penyesuaian otonomi daerah, dan promosi kesetaraan gender. Perubahan-perubahan ini mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu itu.
Periode perubahan konstitusi meliputi pembentukan konstitusi, revisi konstitusi, amendemen konstitusi, dan reinterpretasi konstitusi oleh pengadilan atau pihak berwenang. Tujuan dari perubahan konstitusi adalah untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan memperbaiki kekurangan konstitusi yang ada. Contohnya adalah pembentukan Konstitusi AS tahun 1787, amendemen Konstitusi AS ke-13, ke-14, dan ke-15 setelah Perang Saudara, serta reinterpretasi Konstitusi oleh pengadilan di berbagai negara.

Nama : M. Alfian Jamal
Npm : 2211011083
Kelas : Pkn A

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah adanya kesadaran pada masyarakat atas transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan uu sehingga masyarakat banyak yang menolak ada uu jika tidak transparansi dan tidak bisa diam saja. Dan yang harus dibenahi dalam hal tersebut ialah harusnya ada transparansi kepada masyarakat dalam pembuatan uu.

2. Konstitusi adalah dokumen yang mengatur dan menetapkan struktur, kekuasaan, dan fungsi pemerintahan suatu negara. Konstitusi penting bagi suatu negara karena menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara, menentukan struktur pemerintahan, menjamin kestabilan politik, dan memberikan dasar hukum yang kuat. UUD NRI 1945 adalah konstitusi Indonesia yang memainkan peran penting dalam menjamin stabilitas politik dan pembangunan, serta memberikan dasar hukum bagi kebijakan dan tindakan pemerintah di Indonesia

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain melanggar hak asasi manusia, menyalahgunakan wewenang, menerima suap, menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, dan tidak menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab. Hukuman yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran, tetapi pejabat negara yang melakukan kesalahan juga berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, jika pelanggarannya sangat serius dan merugikan masyarakat, maka hukuman maksimal mungkin diperlukan.

Nama : M. Alfian Jamal
Npm : 2211011083
Kelas : Pkn A

Nama : M. Alfian Jamal
Npm : 2211011083
Kelas : Pkn A

Nama : M. Alfian Jamal
Npm : 2211011083
Kelas : pancasila a

1. Saya setuju dengan walikota Surabaya Tri Rismaharini mengenai tidak melibatkan anak-anak dari aksi berdemo dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa dan kenapa dilakukan demo dan hanya ikut ikut saja. Hal positif yang dapat diambil ialah bu risma cepat tanggap sebagai tanggungjawab nya.

2. Menurut saya solusi dalam menyampaikan aspirasi depan umum harus menghindari dari kata provokator.

3. - Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup
-Kewajiban untuk membantu sesamaKewajiban untuk menghormati hak asasi manusia