Nama : Sonia Apriyani

NPM : 2213034029

1.Program transmigrasi di Indonesia awalnya digerakkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20. Program transmigrasi di Indonesia berakar dari masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Upaya awal ini ditujukan untuk meratakan jumlah penduduk dan mengeksploitasi sumber daya di wilayah yang lebih jarang penduduknya. Pada masa penjajahan, transmigrasi memiliki tujuan utama ekonomis—mengembangkan lahan pertanian baru dan memperkuat kontrol kolonial. Sementara itu, dalam masa pasca-kolonial, resminya transmigrasi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk keseimbangan demografis dan kesejahteraan.

Pada masa penjajahan, transmigrasi memiliki tujuan utama ekonomis—mengembangkan lahan pertanian baru dan memperkuat kontrol kolonial. 

Program transmigrasi inti dimulai pada November 1905 dengan perpindahan 155 kepala keluarga dari Kedu (Jawa Tengah) ke Lampung. Desa ini menjadi lokasi percobaan transmigrasi pertama oleh Belanda. Selama periode 1905–1929, sekitar 24.300 orang termasuk 4.800 orang pada tahap awal (1905–1911) dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Periode intensifikasi transmigrasi terjadi hingga 1941, ketika Belanda masih menjabat sebelum pendudukan Jepang.

Pada pendudukan Jepang, transmigrasi berganti nama menjadi Kokuminggakari, bersifat individual dan dipaksakan. Pada 1943, sekitar 31.700 orang dipindahkan ke Lampung (Toyosawa, sekarang Purbolinggo). 

Pada era Orde Lama Istilah transmigrasi baru digunakan secara resmi mulai 1950. Pelaksanaan transmigrasi pascakemerdekaan dimulai Desember 1950, tercatat sebanyak 22.360 orang diberangkatkan antara 1950–1959 ke Lampung dan daerah lain.

Kemudian pada era Orde Baru transmigrasi menjadi prioritas nasional, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita I–IV) oleh Presiden Soeharto. Skala transmigrasi mencapai puncak, didukung dari dana nasional maupun lembaga internasional seperti Bank Dunia.

Pada Era Reformasi (Pasca-1998) transmigrasi mengalami penurunan drastis karena desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terbatas dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

2.Menurut saya transmigrasi penting untuk dilakukan dengan beberapa hal yang menjadi urgensi dilaksanakan nya program transmigrasi. Adanya ketimpangan distribusi di Indonesia, lebih dari 56% populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% dari total wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur, lahan, pangan, perumahan, dan lapangan kerja. Di pulau Jawa terjadi krisis lahan pertanian, perumahan, permukiman kumuh, pengangguran terselubung, dan urbanisasi berlebihan. Sedangkan diluar Pulau Jawa sumber daya alam berlimpah, tetapi tidak tergarap maksimal karena minim tenaga kerja produktif dan infrastruktur. Transmigrasi mendesak untuk mengurangi tekanan tersebut sekaligus memaksimalkan potensi wilayah luar Jawa yang relatif sepi penduduk tetapi kaya sumber daya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan Jawa mencapai lebih dari 1.000 jiwa/km², sementara Papua dan Kalimantan memiliki luas wilayah ±48% dari total Indonesia, tetapi penduduknya hanya sekitar 10–12% dari total nasional. Papua misalnya, kepadatannya hanya 10 jiwa/km², sangat rendah. Ketimpangan ekstrem ini membuat redistribusi penduduk menjadi keharusan.