Posts made by Han Damaila Kirana Sita

NAMA: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
KELAS: A
PRODI: Kimia

Analisis Kasus

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel ini menunjukkan keadaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong masih buruk karena memiliki berbagai permasalahan, seperti pelanggaran HAM di masa lalu yang perlu diselesaikan, adanya keterbatasan dalam beragama dan berekespresi, serta diskriminasi gender. Artikel ini juga memberikan informasi terkait pentingnya peran aktif masyarakat sipil dan langkah nyata dalam menjamin perlindungan HAM melalui suatu komitmen sehingga memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Berdasarkan analisis pada artikel tersebut, dapat dilihat bahwa artikel menyatakan penegakan HAM yang perlu diperhatikan karena memiliki beberapa tantangan pada aspek keadilan. Adanya keterbatasan bagi sipil dapat berpengaruh pada komitmen tersebut sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sipil. Selain itu, ratifikasi perjanjian internasional juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan harapan akan perlindungan HAM yang lebih baik.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya ratifikasi perjanjian HAM internasional yang dilakukan oleh Indonesia sehingga menunjukkan komitmen secara internasional. Penegakan HAM juga sangat penting dan membutuhkan kesadaran untuk terus melakukan perbaikan. Peran masyarakat dan mahasiswa juga menjadi faktor penting dalam mendukung perlindungan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban: Analisis demokrasi Indonesia dari pandangan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menekankan bahwa demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai budaya seperti musyawarah, yang mengutamakan diskusi dan saling menghargai pendapat untuk mencapai mufakat. Hal tersebut dapat menjadi contoh praktik dalam demokrasi yang saling menghormati satu sama lain. Namun, apabila kepentingan lain yang bersifat individu diutamakan terlebih dahulu, tentunya dapat menghapus nilai-nilai budaya asli Indonesia, seperti hilangnya konsep musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Demokrasi Indonesia yang berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa pelaksanaan dan konsep demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip ini menjamin hak asasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan moral. Akan tetapi, prinsip ini juga dapat disalahartikan, misalnya dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan demokrasi tetap sejalan dengan etika dan moral yang baik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban: Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjadi landasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Contohnya yaitu dapat dilihat dengan adanya pembatasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait HAM, serta munculnya tindakan diskriminatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam menegakkan HAM dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Kondisi ini tidak dapat dibenarkan dan harus direspons dengan serius. Anggota parlemen seharusnya mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara nyata. Mereka harus mampu menyuarakan aspirasi rakyat serta menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Tindakan yang mengatasnamakan suara rakyat namun justru menjalankan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, saya memandang kondisi ini sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, karena sangat penting untuk mencermati dan menindak perilaku yang tidak pantas.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Kekuasaan yang dimiliki dapat berdampak langsung pada masyarakat karena berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Dampak negatif muncul ketika kekuasaan dijalankan tanpa tujuan yang jelas. Prinsip hak asasi manusia di era demokrasi, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang harus dihormati. Menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demokrasi seharusnya menghormati hak setiap individu, sehingga jika kekuasaan yang bersifat kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi pada saat ini.
NAMA: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
KELAS: A
PRODI: Kimia

Analisis Kasus II Pertemuan 13

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel tersebut berisikan informasi terkait keadaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019. Keadaan tersebut dinyatakan masih buruk karena memiliki berbagai permasalahan seperti pelanggaran HAM di masa lalu yang perlu dituntaskan, adanya kebebasan beragama dan berekespresi yang dibatasi, serta diskriminasi gender. Artikel ini juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat sipil dan langkah dalam menjamin perlindungan HAM melalui suatu komitmen sehingga memberikan wawasan baru. Analisis terhadap artikel tersebut dapat ditunjukkan bahwa artikel menyatakan penegakan HAM yang perlu diperhatikan karena memiliki beberapa tantangan pada aspek keadilan. Adanya keterbatasan bagi sipil dapat berpengaruh pada suatu komitmen sehingga diperlukan peran dari masyarakat sipil. Selain itu, dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional juga dapat digunakan dalam mewujudkan harapan yang lebih baik.

Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut yaitu ditunjukkan bahwa telah dilakukan ratifikasi pada perjanjian HAM internasional yang dapat dinyatakan sebagai komitmen secara internasional. Penegakan HAM juga sangat diperlukan sehingga memerlukan kesadaran dalam melakukan perbaikan, serta diketahui pula adanya peran masyarakat dan mahasiswa yang dapat melakukan pemantauan pada aspek sosial.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban: Analisis mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat menunjukkan bahwa demokrasi tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya seperti musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan diskusi bersama dan saling menghargai pendapat hingga mencapai mufakat. Hal ini dapat memberikan contoh dalam demokrasi yang saling menghormati satu sama lain. Akan tetapi, adanya kepentingan-kepentingan lain yang didahulukan dapat menghilangkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seperti hilangnya konsep musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Demokrasi Indonesia yang memiliki prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa pelaksanaan dan konsep demokrasi harus sesuai dengan sikap dalam beragama. Prinsip ini memberikan hak asasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan saling berkaitan dengan nilai moral. Demokrasi yang memiliki prinsip ini juga dapat dilakukan secara tidak sesuai dengan nilai moral seperti terjadinya diskriminasi pada suatu golongan, sehingga perlu disadari pentingnya melaksanakan demokrasi supaya tetap sesuai dan sejalan dengan etika dan moral yang baik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban: Praktik demokrasi Indonesia saat ini terkadang masih tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi dasar dalam penegakan HAM. Sebagai contoh, adanya keterbatasan dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi yang berkaitan dengan HAM serta adanya tindakan-tindakan diskriminasi. Hal ini dapat memberikan gambaran terkait praktik demokrasi Indonesia yang belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga dibutuhkan penerapan dalam menegakkan HAM yang dapat menjunjung tinggi nilai HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Kondisi tersebut harus ditanggapi dengan baik karena tidak sesuai. Seorang anggota parlemen seharusnya dapat menjadi wakil dari rakyat dan mengutamakan kepentingan secara nyata bagi masyarakat. Anggota parlemen harus bisa menyampaikan pendapat masyarakat dan menyesuaikan dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Tindakan yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat menunjukkan penyalahgunaan dalam bertindak. Oleh karena itu, sikap saya terkait kondisi tersebut harus menyadari dan menanggapi dengan serius karena sikap tersebut sangat diperlukan dalam memperhatikan tindakan yang tidak tepat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Kekuasaan tersebut dapat berdampak pada rakyat karena berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini. Dampak tersebut dapat berimbas pada rakyat karena kekuasaan yang dilakukan tidak menunjukkan tujuan yang jelas. Apabila dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini, maka dapat ditunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan. Penggerakan loyalitas dan emosi rakyat dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia jika dilakukan hanya karena kepentingannya sendiri. Suatu demokrasi dapat digunakan dalam menghormati setiap manusia yang memiliki hak, sehingga apabila kekuasaan kharismatik hanya untuk tujuan yang tidak jelas maka akan bertolak belakang dengan konsep hak asasi manusia pada demokrasi saat ini.
NAMA: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
KELAS: A
PRODI: Kimia

Analisis Kasus I Pertemuan 13

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Tanggapan saya mengenai isi artikel yaitu artikel tersebut dapat memberikan informasi terkait konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste beserta cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan kronologi terjadinya konflik tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penyebab atas berlangsungnya konflik. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan memahami bagaimana upaya dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Adapun hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut yaitu memahami urgensi dari adanya kebijaksanaan, perlunya memahami pendekatan melalui aspek sosial dan budaya karena memiliki peran yang signifikan terhadap konflik. Batas wilayah juga perlu ditetapkan atau ditegaskan serta diperlukan edukasi yang memunculkan sikap damai sehingga meminimalisir terjadinya konflik.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban: Apabila wilayah dan bangsa Indonesia tidak memiliki dan tidak memahami konsepsi wawasan nusantara, maka akan menimbulkan berbagai dampak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya konflik-konflik sehingga berpengaruh pada persatuan dan kesatuan. Tidak adanya pemahaman mengenai wawasan nusantara juga dapat menyebabkan peningkatan permasalahan-permasalahan pada wilayah perbatasan karena lebih mudah terpecah. Selain itu, dapat pula menimbulkan ketidakseimbangan karena kurangnya pemerataan.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawaban: Konsepsi wawasan nusantara dapat dijadikan sebagai sikap yang didasarkan pada satu kesatuan dan memiliki peran dalam mencegah timbulnya konflik seperti pada artikel. Konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik karena berperan dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan sehingga dalam penyelesaian suatu konflik dapat dilakukan bersama-sama. Keutuhan wilayah juga dapat terjaga apabila ditekankan melalui konsepsi wawasan nusantara ini. Berdasarkan artikel tersebut, diketahui pula bahwa penegasan mengenai perbatasan wilayah juga sangat diperlukan. Timbulnya konflik seperti artikel juga dapat dicegah dengan melakukan pembangunan yang merata dan saling bekerja sama untuk mencegah suatu konflik.
Nama: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
Kelas: A
Prodi: Kimia

Analisis video pertemuan 13 yakni menunjukkan materi terkait geopolitik Indonesia. Video ini membahas hakikat konsep geopolitik di mana dikatakan bahwa geopolitik merupakan ilmu pengelolaan suatu negara yang memiliki kebijakan-kebijakan dan berkaitan dengan keadaan geografis wilayah bangsa. Video ini juga menjelaskan teori-teori geopolitik yang terbagi menjadi beberapa macam.

Geopolitik memiliki konsep yang menyatakan bahwa teori geopolitik bangsa Indonesia menunjukkan pancasila yang dijadikan sebagai ideologi nasional. Hal ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan dasar melalui penentuan politik nasional berdasarkan keadaan wilayah geografis. Teori geopolitik ditunjukkan pertama kali pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Geopolitik Indonesia memiliki prinsip yang tidak mengutamakan aspek wilayah saja, melainkan berfokus pada perwujudan kesatuan bangsa berdasarkan aspek wilayah.

Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia menyatakan bahwa wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang didasarkan pada pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Wawasan nusantara juga menyatakan hakikat berupa kesatuan dan keutuhan wilayah. Cara pandang bangsa Indonesia dapat meliputi perwujudan dari kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI di mana konsep ini dicantumkan pada Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kesatuan wilayah Indonesia meliputi kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, dari penjelasan video tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik dengan wilayahnya yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia, serta di antara Benua Asia dan Australia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki keunggulan-keunggulan seperti jumlah yang banyak dan dapat meningkatkan potensi, munculnya keanekaragaman, serta strategis letak wilayahnya.