Posts made by Hamka Ebid Nego

PKN D3MI, Jumat 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Hamka Ebid Nego -

Nama : Hamka Ebid Nego
NPM   : 2207051028
Kelas  : D3 Manajemen Informatika
Prodi  : D3 Manajemen Informatika

Analisis

Dalam artikel di atas, terdapat pemaparan mengenai keputusan yang diambil terhadap Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemimpin, harus tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan dasar yang penting dalam menjaga tatanan hukum dan pemerintahan yang adil serta demokratis.

Tidak hanya itu, artikel tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, terlebih dari tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya dari kejahatan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, Negara tidak boleh membedakan perlindungan terhadap warga negaranya berdasarkan status, jabatan, atau posisi sosial. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negaranya.



PKN D3MI, Jumat 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Hamka Ebid Nego -

Nama : Hamka Ebid Nego
NPM   : 2207051028
Kelas  : D3 Manajemen Informatika
Prodi  : D3 Manajemen Informatika

Supremasi Hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah atasan dan di atas semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Bagian kedua pembahasan Supremasi Hukum membahas:

Hukum adat atau kebiasaan adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat tertentu yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan mereka sendiri. Meskipun hukum adat bukan merupakan hukum yang tertulis, namun hukum ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Namun, dalam konteks Supremasi Hukum, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal terjadi konflik antara hukum adat dan hukum yang berlaku secara nasional, maka hukum yang lebih tinggi harus diikuti dan diterapkan.

Reformasi 1998 adalah perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi ini membawa perubahan dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah peningkatan independensi lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat.

Dalam konteks Supremasi Hukum, reformasi 1998 sangat penting karena memberikan dorongan dan perlindungan yang lebih besar bagi keberlakuan hukum di Indonesia. Peningkatan independensi lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat, serta peningkatan akses masyarakat ke dalam sistem peradilan, semuanya mendukung prinsip Supremasi Hukum di Indonesia.

Dengan demikian, Supremasi Hukum merupakan prinsip yang sangat penting bagi keberlakuan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum adat harus dihormati namun tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Reformasi 1998 membawa perubahan positif dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, dan mendukung prinsip Supremasi Hukum.



PKN D3MI, Jumat 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Hamka Ebid Nego -
NAMA : Hamka Ebid Nego

NPM : 2207051028

KELAS : Manejemen Informatika

PRODI: Manejemen Informatika

ANALISIS:
Supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Hal ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif, serta pemerintah tidak boleh mengabaikan atau melanggar hukum.

Dalam sebuah negara yang menganut supremasi hukum, semua tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada. Tidak ada satu pun orang atau kelompok yang berada di atas hukum atau memiliki hak istimewa untuk melanggar hukum. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Namun, meskipun supremasi hukum penting untuk menjaga keadilan dan keamanan, pada kenyataannya masih banyak negara di dunia yang belum menerapkannya secara efektif. Beberapa negara bahkan memiliki masalah serius dalam penegakan hukum dan sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan dan memperkuat supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

PKN D3MI, Jumat 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Hamka Ebid Nego -
NAMA : Hamka Ebid Nego

NPM : 2207051028

KELAS : Manejemen Informatika

PRODI: Manejemen Informatika

ANALISIS:
Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu cerminan dari roda pemerintahan yang melibatkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan penentuan kebijakan publik. Di Indonesia, demokrasi sebagai ideologi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum daerah. Namun, sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia seharusnya mengedepankan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Prinsip ini sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Sebagai negara hukum yang memegang prinsip demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas. Dengan memegang teguh prinsip demokrasi, maka Indonesia dapat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Dalam kesimpulannya, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi harus memegang teguh prinsip demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas sehingga dapat mencerminkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah harus menjadi ajang untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.