Berikan analisismu tentang jurnal tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Minimal 2 Paragraf. Terima Kasih
FORUM JAWABAN POST TEST
NAMA : VIONA ALMADEA MIRANDA
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari jurnal yang saya baca di atas, saya dapat menganalisis bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus di dalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari jurnal yang saya baca di atas, saya dapat menganalisis bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Belum tercerminnya demokrasi sebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus di dalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konflikpun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.
Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu, penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan jiwa demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.
Nama : Nasya fhadila nurulsyah
Npm : 2207051013
Kelas : Manajemen informatika
analisis saya terhadap jurnal diatas yaitu tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.
Npm : 2207051013
Kelas : Manajemen informatika
analisis saya terhadap jurnal diatas yaitu tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.
Nama: Putri Wulandari
Npm: 2207051020
D3 Manajemen Informatika
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk
menciptakan bonum publicum.
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Npm: 2207051020
D3 Manajemen Informatika
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk
menciptakan bonum publicum.
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
NAMA : Rumata Artha Uli br. Pardede
NPM : 2207051018
KELAS :D3 MI
Dalam jurnal di atas, dapat saya analisis bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selalu mencerminkan nilai Pancasila sila keempat yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Konflik dan interpretasi yang beragam dapat muncul dan memicu disintegrasi bangsa, terlebih lagi dengan munculnya berbagai macam hoaks dalam politik yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi maupun badawi. Di samping itu, Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat kurang jelas dan multi tafsir sehingga perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Namun, pada dasarnya Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga berarti melindungi hak-hak minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses politik di Indonesia.
NPM : 2207051018
KELAS :D3 MI
Dalam jurnal di atas, dapat saya analisis bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak selalu mencerminkan nilai Pancasila sila keempat yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Konflik dan interpretasi yang beragam dapat muncul dan memicu disintegrasi bangsa, terlebih lagi dengan munculnya berbagai macam hoaks dalam politik yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi maupun badawi. Di samping itu, Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat kurang jelas dan multi tafsir sehingga perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum agar tidak menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Namun, pada dasarnya Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga berarti melindungi hak-hak minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses politik di Indonesia.
nama : Husna Apri Indana
Npm : 2207051004
Kelas : D3 mi
Dari jurnal yang saya baca diatas dapat disimpulkan bahwa;
Pada pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila di sila keempat. Adanya beberapa konflik yang muncul dan berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Menginjak tahun politik muncul berbagai macam hoax untuk menjatuhkan pihak lawan, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian dalam peneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila pada sila keempat ialah perwujudan dari demokrasi di Indonesia, yang ingin adanya ke ikut sertaan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.Dan melindungi demokrasi dan melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, Demokrasi ini ialah sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Npm : 2207051004
Kelas : D3 mi
Dari jurnal yang saya baca diatas dapat disimpulkan bahwa;
Pada pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila di sila keempat. Adanya beberapa konflik yang muncul dan berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Menginjak tahun politik muncul berbagai macam hoax untuk menjatuhkan pihak lawan, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian dalam peneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila pada sila keempat ialah perwujudan dari demokrasi di Indonesia, yang ingin adanya ke ikut sertaan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.Dan melindungi demokrasi dan melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, Demokrasi ini ialah sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama: Devi Setyo Wulandari
NPM : 2207051019
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi seharusnya mengajak warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan di dalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak.
Partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi sebagai terwujudnya amanat konstitusi UUD RI Tahun 1945 BAB X Pasal 28, dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran, dan bagian dari upaya untuk mencapai mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, demokrasi, dan penegakan hukum. Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2207051019
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi seharusnya mengajak warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan di dalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalam bentuk peraturan sebagai pedoman manusia dalam bertindak.
Partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi sebagai terwujudnya amanat konstitusi UUD RI Tahun 1945 BAB X Pasal 28, dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran, dan bagian dari upaya untuk mencapai mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, demokrasi, dan penegakan hukum. Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila. Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NAMA : SALMA AMALIA ZHAFIRA
NPM : 2207051032
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan setelah membaca jurnal tentang "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" dapat saya simpulkan, Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang
demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2207051032
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan setelah membaca jurnal tentang "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" dapat saya simpulkan, Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang
demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama : Ibnu Riva
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Demokrasi merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan Umum Daerah (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari pelaksanaan nilai-nilai sila keempat tersebut.
Dalam Pemilu, warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam proses Pemilu, terdapat mekanisme-mekanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Dengan adanya Pemilu, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan salah satu wujud konkrit dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Demokrasi merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan Umum Daerah (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari pelaksanaan nilai-nilai sila keempat tersebut.
Dalam Pemilu, warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam proses Pemilu, terdapat mekanisme-mekanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Dengan adanya Pemilu, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan salah satu wujud konkrit dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
NAMA : Hamka Ebid Nego
NPM : 2207051028
KELAS : Manejemen Informatika
PRODI: Manejemen Informatika
ANALISIS:
Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu cerminan dari roda pemerintahan yang melibatkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan penentuan kebijakan publik. Di Indonesia, demokrasi sebagai ideologi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum daerah. Namun, sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia seharusnya mengedepankan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Prinsip ini sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Sebagai negara hukum yang memegang prinsip demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas. Dengan memegang teguh prinsip demokrasi, maka Indonesia dapat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu.
Dalam kesimpulannya, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi harus memegang teguh prinsip demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas sehingga dapat mencerminkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah harus menjadi ajang untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
NPM : 2207051028
KELAS : Manejemen Informatika
PRODI: Manejemen Informatika
ANALISIS:
Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu cerminan dari roda pemerintahan yang melibatkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan penentuan kebijakan publik. Di Indonesia, demokrasi sebagai ideologi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum daerah. Namun, sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia seharusnya mengedepankan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Prinsip ini sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Sebagai negara hukum yang memegang prinsip demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas. Dengan memegang teguh prinsip demokrasi, maka Indonesia dapat memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu.
Dalam kesimpulannya, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi harus memegang teguh prinsip demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Indonesia harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilaksanakan secara transparan, adil, dan berintegritas sehingga dapat mencerminkan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah harus menjadi ajang untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
NAMA : MIA AUDINA
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
menurut jurnal yang saya baca diatas, dapat menganalisis bahwa
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat
Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan
Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala
Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara
epistimologi yaitu melakukan regenerasi
kepemimpinan secara terbuka.
Pemilihan umum tersebut juga dapat
diketahui adanya upaya untuk mencari
sistem pemilihan umum terutama pemilihan
umum daerah yang demokrasi dan cocok
untuk bangsa Indonesia (Budiharjo, 2008).
Perkembangan pemilihan umum di
Indonesia begitu panjang seharusnya sudah
banyak mendapatkan dan belajar dari
konflik untuk lebih menekankan nilai
demokasi saebagai perwujudan dari sila
keempat Pancasila dalam pemilihan umum
di Indonesia saat ini.salah
satu contoh bentuk demokrasi dalam
konteks pemilukada adalah adanya calon
pemimpin yang bertarung secara independen
dalam kata lain mengajukan pencalonan
tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan
umum secara independen di Indonesia
sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan
syarat yang sangat berat, memungkinkan
bakal calon gugur.
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
menurut jurnal yang saya baca diatas, dapat menganalisis bahwa
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat
Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan
Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala
Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara
epistimologi yaitu melakukan regenerasi
kepemimpinan secara terbuka.
Pemilihan umum tersebut juga dapat
diketahui adanya upaya untuk mencari
sistem pemilihan umum terutama pemilihan
umum daerah yang demokrasi dan cocok
untuk bangsa Indonesia (Budiharjo, 2008).
Perkembangan pemilihan umum di
Indonesia begitu panjang seharusnya sudah
banyak mendapatkan dan belajar dari
konflik untuk lebih menekankan nilai
demokasi saebagai perwujudan dari sila
keempat Pancasila dalam pemilihan umum
di Indonesia saat ini.salah
satu contoh bentuk demokrasi dalam
konteks pemilukada adalah adanya calon
pemimpin yang bertarung secara independen
dalam kata lain mengajukan pencalonan
tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan
umum secara independen di Indonesia
sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan
syarat yang sangat berat, memungkinkan
bakal calon gugur.
NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM : 2207051031
Intreprentasi hasil analisis. Dalam jurnal tersebut menyinggung demokrasi sebagai perwujudan sila keempat, dalam jurnal menjelaskan bahwasannya pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi yang memiliki kaitan dengan sila ke-4.
Urgensi sila ke-4 terhadap demokrasi merupakan hal yang penting karena tanpa adanya Pancasila sebagai ideologi dan landasan hukum demokrasi hanyalah sebuah sistem yang dijalanka secara sembarang tanpa aturan dan hukum orienatasi nilai demokrasi akan menjuru kepada sisi negatif sehingga dapat mengakibatkan collapsenya suatu kenegaraan.
NPM : 2207051031
Intreprentasi hasil analisis. Dalam jurnal tersebut menyinggung demokrasi sebagai perwujudan sila keempat, dalam jurnal menjelaskan bahwasannya pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi yang memiliki kaitan dengan sila ke-4.
Urgensi sila ke-4 terhadap demokrasi merupakan hal yang penting karena tanpa adanya Pancasila sebagai ideologi dan landasan hukum demokrasi hanyalah sebuah sistem yang dijalanka secara sembarang tanpa aturan dan hukum orienatasi nilai demokrasi akan menjuru kepada sisi negatif sehingga dapat mengakibatkan collapsenya suatu kenegaraan.
NAMA : DIKI PRANATA
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya demokrasi sebagai salah satu wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam juranal tersebut dijelaskan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi yang sangat penting, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan daerah.
Jurnal tersebut juga menekankan bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan demokrasi sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya demokrasi sebagai salah satu wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam juranal tersebut dijelaskan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi yang sangat penting, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan daerah.
Jurnal tersebut juga menekankan bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan demokrasi sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan umum tidak sama sekali mencerminkan nilai pancasila pada sila keempat. Contohnya yaitu berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara serta peserta pemilu yang mana akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang namun belum terlaksana dengan baik.
Pada Pancasila sila keempat, merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Harapannya agar masyarakat ikut serta dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, perlunya ketegasan dalam menegakkan dan menjalani peraturan agar tidak rakyat percaya dan tidak menimbulkan disintegrasi bangsa.
NPM : 2207051016
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan umum tidak sama sekali mencerminkan nilai pancasila pada sila keempat. Contohnya yaitu berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara serta peserta pemilu yang mana akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang namun belum terlaksana dengan baik.
Pada Pancasila sila keempat, merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Harapannya agar masyarakat ikut serta dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, perlunya ketegasan dalam menegakkan dan menjalani peraturan agar tidak rakyat percaya dan tidak menimbulkan disintegrasi bangsa.
Nama : Pinggo Ukasyah Ferkasoe
Npm : 2207051008
Jurnal ini menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai dari prinsip keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Implementasi demokrasi yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat membantu memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Npm : 2207051008
Jurnal ini menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai dari prinsip keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Implementasi demokrasi yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat membantu memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
NAMA : RAMANDA ANTA WIJAYA
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima prinsip. Prinsip keempat Pancasila adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat, namun tetap mempertimbangkan kebijaksanaan dan hikmat dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, implementasi nilai-nilai prinsip keempat Pancasila sangat penting karena memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpin mereka, sementara pemerintah tetap bertindak dengan kebijaksanaan dan hikmat dalam mengambil keputusan.
Beberapa nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah untuk memastikan prinsip keempat Pancasila terpenuhi adalah sebagai berikut:
1.Partisipasi yang aktif dan terbuka: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus mendorong partisipasi yang aktif dan terbuka dari masyarakat dalam pemilihan umum daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pemilihan, termasuk kandidat, platform mereka, dan jadwal pemilihan.
2.Permusyawaratan/Perwakilan: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui perwakilan mereka.
3.Kepemimpinan yang bertanggung jawab: Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang.
4.Penegakan hukum yang adil: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan terbuka. Mereka harus bertindak dengan profesionalisme dan tidak memihak pada salah satu kandidat atau kelompok tertentu.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dari prinsip keempat Pancasila, pemilihan umum daerah dapat dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan, dan memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima prinsip. Prinsip keempat Pancasila adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat, namun tetap mempertimbangkan kebijaksanaan dan hikmat dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, implementasi nilai-nilai prinsip keempat Pancasila sangat penting karena memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpin mereka, sementara pemerintah tetap bertindak dengan kebijaksanaan dan hikmat dalam mengambil keputusan.
Beberapa nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah untuk memastikan prinsip keempat Pancasila terpenuhi adalah sebagai berikut:
1.Partisipasi yang aktif dan terbuka: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus mendorong partisipasi yang aktif dan terbuka dari masyarakat dalam pemilihan umum daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pemilihan, termasuk kandidat, platform mereka, dan jadwal pemilihan.
2.Permusyawaratan/Perwakilan: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui perwakilan mereka.
3.Kepemimpinan yang bertanggung jawab: Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang.
4.Penegakan hukum yang adil: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan terbuka. Mereka harus bertindak dengan profesionalisme dan tidak memihak pada salah satu kandidat atau kelompok tertentu.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dari prinsip keempat Pancasila, pemilihan umum daerah dapat dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan, dan memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
Analisis saya bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum kepala daerah dapat membantu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dalam konteks ini, saya sependapat bahwa independensi calon pemimpin daerah dapat menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa lebih fokus pada kualitas pemimpin yang diusung, tanpa memandang partai politik yang mendukungnya. Namun, tentu saja, independensi tersebut tidak dapat terwujud begitu saja, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
Analisis saya bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum kepala daerah dapat membantu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dalam konteks ini, saya sependapat bahwa independensi calon pemimpin daerah dapat menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa lebih fokus pada kualitas pemimpin yang diusung, tanpa memandang partai politik yang mendukungnya. Namun, tentu saja, independensi tersebut tidak dapat terwujud begitu saja, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.
NAMA : ERVIN DWI FATHUROHMAN
NPM : 2207051007
KELAS : D3 MI
Dari jurrnal yang saya baca pemilu merupakan demokrasi yang ada di indonesia karna dengan adanya pemilu dapat mewujudkan demokrasi yang baik bagi masyarakat, masyarakat dapat menentukan kemajuan negara nya dengan demokrasi, dan pemerintahnya juga dapat ketika dipilih tidak main main dan menepati janji yang telah di ucapkannya
NPM : 2207051007
KELAS : D3 MI
Dari jurrnal yang saya baca pemilu merupakan demokrasi yang ada di indonesia karna dengan adanya pemilu dapat mewujudkan demokrasi yang baik bagi masyarakat, masyarakat dapat menentukan kemajuan negara nya dengan demokrasi, dan pemerintahnya juga dapat ketika dipilih tidak main main dan menepati janji yang telah di ucapkannya
NAMA : M.RAIHAN ALHAYYA
NPM : 2207051015
PRODI : D3 MI
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari salah satu nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan contoh konkret dari implementasi demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
Pada dasarnya, pemilihan umum daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:
- Partisipasi rakyat: Setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum daerah, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib daerah mereka.
- Keterbukaan dan transparansi: Pilkada harus diadakan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat mengetahui dan memantau jalannya proses pemilihan.
- Akuntabilitas: Para calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, serta mampu bertanggung jawab atas janji-janji kampanye mereka kepada rakyat.
-Pengawasan publik: Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilihan umum daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan.
Selain itu, sistem politik Indonesia juga menjamin hak minoritas dalam pemilihan umum daerah. Semua warga negara Indonesia, termasuk minoritas, memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, sehingga semua kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diwakili dalam proses politik.
Dalam kesimpulannya, pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemilihan umum daerah di Indonesia sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik Indonesia.
NPM : 2207051015
PRODI : D3 MI
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari salah satu nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan contoh konkret dari implementasi demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
Pada dasarnya, pemilihan umum daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:
- Partisipasi rakyat: Setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum daerah, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib daerah mereka.
- Keterbukaan dan transparansi: Pilkada harus diadakan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat mengetahui dan memantau jalannya proses pemilihan.
- Akuntabilitas: Para calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, serta mampu bertanggung jawab atas janji-janji kampanye mereka kepada rakyat.
-Pengawasan publik: Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilihan umum daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan.
Selain itu, sistem politik Indonesia juga menjamin hak minoritas dalam pemilihan umum daerah. Semua warga negara Indonesia, termasuk minoritas, memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, sehingga semua kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diwakili dalam proses politik.
Dalam kesimpulannya, pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemilihan umum daerah di Indonesia sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik Indonesia.
Nama:yohan anugrah simamora
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Dari jurnal yg saya baca diatas dapat disimpulkan
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik. berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Dari jurnal yg saya baca diatas dapat disimpulkan
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik. berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai
Muhammad aditiawan
2207051012
Beberapa nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah untuk memastikan prinsip keempat Pancasila terpenuhi adalah sebagai berikut:
1.Partisipasi yang aktif dan terbuka: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus mendorong partisipasi yang aktif dan terbuka dari masyarakat dalam pemilihan umum daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pemilihan, termasuk kandidat, platform mereka, dan jadwal pemilihan.
2.Permusyawaratan/Perwakilan: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui perwakilan mereka.
3.Kepemimpinan yang bertanggung jawab: Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang.
4.Penegakan hukum yang adil: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan terbuka. Mereka harus bertindak dengan profesionalisme dan tidak memihak pada salah satu kandidat atau kelompok tertentu.
2207051012
Beberapa nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah untuk memastikan prinsip keempat Pancasila terpenuhi adalah sebagai berikut:
1.Partisipasi yang aktif dan terbuka: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus mendorong partisipasi yang aktif dan terbuka dari masyarakat dalam pemilihan umum daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pemilihan, termasuk kandidat, platform mereka, dan jadwal pemilihan.
2.Permusyawaratan/Perwakilan: Pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui perwakilan mereka.
3.Kepemimpinan yang bertanggung jawab: Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang.
4.Penegakan hukum yang adil: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemilihan umum daerah dilakukan secara adil dan terbuka. Mereka harus bertindak dengan profesionalisme dan tidak memihak pada salah satu kandidat atau kelompok tertentu.
NAMA :Muhammad Ishann Andhika
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Analisis yang saya amati dari jurnal Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari Sila Keempat Pancasila.
Pertama, dalam pemilihan umum daerah, kerakyatan menjadi inti dari demokrasi yang dijalankan. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung atau melalui perwakilan. Ini mencerminkan nilai partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi daerah tempat tinggal mereka. Pemilihan umum daerah juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah di Indonesia berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan mengacu pada pemahaman yang bijaksana dan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada musyawarah dan konsensus. Pemilihan umum daerah melibatkan proses perundingan, diskusi, dan debat yang memungkinkan pemilih dan calon pemimpin untuk saling berdialog dan menggali pemahaman yang lebih baik. Pemilihan umum daerah juga melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Hal ini mencerminkan nilai perwakilan yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.
Secara keseluruhan, pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana demokrasi menjadi wujud dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila. Melalui proses partisipasi aktif dan perwakilan, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka. Pemilihan umum daerah juga melibatkan proses musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, demokrasi dalam pemilihan umum daerah merupakan implementasi konkret dari Sila Keempat Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Analisis yang saya amati dari jurnal Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari Sila Keempat Pancasila.
Pertama, dalam pemilihan umum daerah, kerakyatan menjadi inti dari demokrasi yang dijalankan. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung atau melalui perwakilan. Ini mencerminkan nilai partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi daerah tempat tinggal mereka. Pemilihan umum daerah juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah di Indonesia berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan mengacu pada pemahaman yang bijaksana dan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada musyawarah dan konsensus. Pemilihan umum daerah melibatkan proses perundingan, diskusi, dan debat yang memungkinkan pemilih dan calon pemimpin untuk saling berdialog dan menggali pemahaman yang lebih baik. Pemilihan umum daerah juga melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Hal ini mencerminkan nilai perwakilan yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.
Secara keseluruhan, pemilihan umum daerah di Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana demokrasi menjadi wujud dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila. Melalui proses partisipasi aktif dan perwakilan, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka. Pemilihan umum daerah juga melibatkan proses musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, demokrasi dalam pemilihan umum daerah merupakan implementasi konkret dari Sila Keempat Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
Nama : Ivan Listanto Prastio
Npm : 2207051006
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan kepada daerah secara langsungtidak mencerimkan sifat Pancasila silakeempat. Beragam konflik, dan munculberbagai intepretasi yang tidak sesuaidengan kenyataan. Menginjak tahun politikberbagai macam hoax muncul untukmenjatuhkan pihak lawan baik secararagawi dan badawi, hal ini memicudisitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturanmengenai pemilihan kepala daerah yangterdapat dalam Undang-Undang kurang jelasdan multi tafsir. Oleh karena itu perludilakukan kepastian dalam meneggakkanperaturan pemilihan umum yang sekiranyamenimbulkan kekacauan dan disintegrasibangsa.
Pancasila sila keempat merupakanperwujudan demokrasi di Indonesia,demokrasi yang dinginkan adalah ikutsertaan rakyat didalam menjalankan rodapemerintahan. Melindungi demokrasi jugamelindungi sesuatu yang menyandang statusminoritas, minoritas dalam hal ini adalahcalon kepala daerah yang bertarung sesua idengan amanat nilai demokrasi dalam silakeempat Pancasila.
Npm : 2207051006
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Pemilihan kepada daerah secara langsungtidak mencerimkan sifat Pancasila silakeempat. Beragam konflik, dan munculberbagai intepretasi yang tidak sesuaidengan kenyataan. Menginjak tahun politikberbagai macam hoax muncul untukmenjatuhkan pihak lawan baik secararagawi dan badawi, hal ini memicudisitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturanmengenai pemilihan kepala daerah yangterdapat dalam Undang-Undang kurang jelasdan multi tafsir. Oleh karena itu perludilakukan kepastian dalam meneggakkanperaturan pemilihan umum yang sekiranyamenimbulkan kekacauan dan disintegrasibangsa.
Pancasila sila keempat merupakanperwujudan demokrasi di Indonesia,demokrasi yang dinginkan adalah ikutsertaan rakyat didalam menjalankan rodapemerintahan. Melindungi demokrasi jugamelindungi sesuatu yang menyandang statusminoritas, minoritas dalam hal ini adalahcalon kepala daerah yang bertarung sesua idengan amanat nilai demokrasi dalam silakeempat Pancasila.
Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas :D3 manajemen informatika
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai ini dengan dua cara utama.
Pertama, pemilihan umum daerah di Indonesia mewujudkan nilai kerakyatan dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pemimpin daerah mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan rakyat kontrol langsung dalam menentukan wakil-wakil mereka. Dalam proses perwakilan ini, hikmat kebijaksanaan tercermin dalam pemilihan calon pemimpin yang didasarkan pada kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah juga mencerminkan nilai permusyawaratan. Dalam proses pemilihan, terdapat ruang untuk perdebatan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Partai politik, kandidat, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pendekatan yang diambil oleh calon pemimpin daerah. Pemilihan umum daerah memberikan kesempatan bagi perwakilan rakyat dan pemimpin potensial untuk membangun konsensus dan mencari solusi terbaik melalui perundingan dan perdebatan terbuka.
Dengan demikian, pemilihan umum daerah di Indonesia secara substansial mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui partisipasi politik rakyat dan perumusan kebijakan yang berlandaskan permusyawaratan, demokrasi di Indonesia memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta menghormati hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan.
NPM : 2207051014
Kelas :D3 manajemen informatika
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai ini dengan dua cara utama.
Pertama, pemilihan umum daerah di Indonesia mewujudkan nilai kerakyatan dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pemimpin daerah mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan rakyat kontrol langsung dalam menentukan wakil-wakil mereka. Dalam proses perwakilan ini, hikmat kebijaksanaan tercermin dalam pemilihan calon pemimpin yang didasarkan pada kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah juga mencerminkan nilai permusyawaratan. Dalam proses pemilihan, terdapat ruang untuk perdebatan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Partai politik, kandidat, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pendekatan yang diambil oleh calon pemimpin daerah. Pemilihan umum daerah memberikan kesempatan bagi perwakilan rakyat dan pemimpin potensial untuk membangun konsensus dan mencari solusi terbaik melalui perundingan dan perdebatan terbuka.
Dengan demikian, pemilihan umum daerah di Indonesia secara substansial mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui partisipasi politik rakyat dan perumusan kebijakan yang berlandaskan permusyawaratan, demokrasi di Indonesia memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta menghormati hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan.
NAMA :REVI EKA PRAYOGA
NPM : 2207052030
KELAS : D3MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
NPM : 2207052030
KELAS : D3MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
NAMA : IBNU RIVA
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Demokrasi merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia mengacu pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Demokrasi juga memungkinkan rakyat untuk mengekspresikan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Melalui pemilihan umum daerah, demokrasi di Indonesia mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, memilih pemimpin dan perwakilan mereka, serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hikmat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah.
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Demokrasi merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia mengacu pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Demokrasi juga memungkinkan rakyat untuk mengekspresikan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Melalui pemilihan umum daerah, demokrasi di Indonesia mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, memilih pemimpin dan perwakilan mereka, serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hikmat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah.
FAJAR ALIF FADILAH
2207051024
D3 MI
Dalam pemilu, warga negara berhak memilih wakilnya di lembaga pemerintahan seperti DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Proses pemilu memiliki mekanisme yang mendukung nilai-nilai demokrasi.
Dengan adanya pemilu maka kepentingan masyarakat dapat lebih diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemilu merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila
2207051024
D3 MI
Dalam pemilu, warga negara berhak memilih wakilnya di lembaga pemerintahan seperti DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Proses pemilu memiliki mekanisme yang mendukung nilai-nilai demokrasi.
Dengan adanya pemilu maka kepentingan masyarakat dapat lebih diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemilu merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila