PKN D3MI, Jumat 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023

Nama: Devi Setyo Wulandari
NPM: 2207051019
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Prodi: D3 Manajemen Informatika

Dalam lanjutan video pertemuan sebelumnya yang berjudul “Supremasi Hukum”, saya menganalisis bahwa hukum sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk mengatur negara dan masyarakat. Jika kehidupan masyarakat dan negara diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat tidak bisa lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada hukum adat atau customary law. Kehidupan modern membutuhkan hukum baru untuk dipercaya, jika tidak Indonesia akan menjadi zat even para koruptor yang memanfaatkan hukum negara. Maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting sebagai wadah bagi masyarakat dalam berekspresi, berkarya, dan menyalurkan pendapat atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat.

NAMA : ERVIN DWI FATHUROHMAN
NPM : 2207051007
KELAS : D3 MI

Supremasi hukum merupakan prinsip yang menjadi dasar bagi suatu negara dalam menjalankan sistem hukumnya. Prinsip ini menjamin bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, baik dari individu maupun dari pemerintah itu sendiri. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum akan mampu membangun tatanan hukum yang kuat dan memberikan perlindungan serta keadilan yang sama bagi seluruh warga negaranya.

Di Indonesia, prinsip supremasi hukum telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep supremasi hukum juga tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Masih banyak warga negara yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan, karena adanya praktik korupsi dan pengaruh politik dalam penegakan hukum. Selain itu, masih banyak pula masalah-masalah hukum yang belum terselesaikan dengan baik, seperti persoalan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan masih banyak lagi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi sistem peradilan, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia, melalui pendekatan penegakan hukum yang lebih baik dan terintegrasi.

NAMA : M.RAIHAN ALHAYYA
NPM :2207051015
PRODI : D3 MI
lanjutan video pertemuan sebelumnya menurut analisis saya, Dalam kesimpulannya, supremasi hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum dan politik suatu negara, yang menjamin bahwa hukum berada di atas segalanya dan diikuti oleh semua pihak tanpa terkecuali. Supremasi hukum memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum, sehingga dapat melindungi hak asasi manusia dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Nama:yohan anugrah simamora
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Dari video diatas dapat disimpulkan
Kesimpulan Supremasi Hukum
Prinsip supremasi hukum juga berarti bahwa keputusan-keputusan hukum harus adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur hukum harus diikuti dengan benar, dan hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi. Jika terdapat perselisihan, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui sistem peradilan yang independen dan adil.
Kesimpulan ini menegaskan pentingnya sistem hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Supremasi hukum adalah dasar bagi masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadilan, serta merupakan prinsip yang melindungi hak-hak dasar setiap individu

Nama : Husna Apri Indana
Npm : 2207051004
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Prodi : D3 Manajemen Informatika

Pada lanjutan materi video yang berjudul "supremasi hukum" Dapat saya analisis bahwa,supremasi hukum ialah suatu dasar prinsip yang ada dan diterapkan pada seluruh masyarakat.Adanya supremasi hukum ini sebagai keadilan,kekuasaan bagi masyarkat maupun pemerintah serta terdapat perlindungan.Dan harus diberlakukan di indonesia agar menjaga negara untuk tetap bersatu dan memperoleh keadilan hak untuk masyarakat serta pemerintah.Dengan adanya supremasi hukum ini diharapkan masalah yang ada di indonesia dapat terantisipasi dan kembali baik-baik saja,Serta kehidupan masyarakat dan pemerintah damai dan tenang.

Nama:Putri Wulandari
NPM: 2207051020
Kelas: D3 Manajemen Informatika
Prodi: D3 Manajemen Informatika

Hukum dipercaya sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara juga masyarakat. customary international law adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Negara Hukum yang sebenarnya adalah suatu proses panjang karena menyangkut perubahan perilaku tatanan sosial dan kultur. Hukum dan Negara Hukum Modern membutuhkan suatu predisposisi sosial dan kultural tertentu untuk bisa berhasil dengan baik.

NAMA : MIA AUDINA
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
PRODI : D3 MI

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dan setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua orang tanpa kecuali.

Supremasi hukum melibatkan beberapa aspek penting:
- Hukum sebagai otoritas tertinggi
- Kesetaraan dihadapan hukum
- Kepatuhan terhadap hukum
- Perlindungan hak asasi manusia
- Keterbukaan dan akuntabilitas

Prinsip supremasi hukum adalah pijakan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara dalam suatu masyarakat. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak ada individu atau pemerintah yang di atas hukum, dan setiap orang memiliki kepastian bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

NAMA : SALMA AMALIA ZHAFIRA
NPM : 2207051032
KELAS : D3MI
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Setelah menonton video tentang "Supremasi Hukum Bagian 2" dapat saya simpulkan,
1. Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus di atas segalanya, bahkan di atas pemerintah dan penguasa. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama.
2. Supremasi hukum penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dan penguasa, sehingga negara dapat berfungsi secara demokratis dan adil.
3. Di Indonesia, terdapat beberapa kendala dalam menerapkan supremasi hukum, seperti adanya diskriminasi dan korupsi di sistem hukum, serta kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia.
4. Untuk meningkatkan supremasi hukum di Indonesia, perlu dilakukan perbaikan sistem hukum, melibatkan masyarakat dalam proses hukum, dan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia.
5. Di masa depan, Indonesia perlu menghadapi tantangan dalam menerapkan supremasi hukum, seperti menghadapi krisis ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup.

Dalam keseluruhan video tersebut telah memberikan pandangan yang sangat bermanfaat tentang pentingnya supremasi hukum di Indonesia dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan di masa depan.

NAMA : VIONA ALMADEA MIRANDA
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Dari video yang saya tonton di atas, saya dapat menganalisis bahwa dalam berbagai variasi, hukum urgent sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan modern sekaligus kemajuannya membutuhkan struktur terbaru yang menjadi sandarannya, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari dengan dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Berdasarkan yang tercantum di dalam UUD NRI tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi tempat nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan Reformasi adalah Demokratisasi dan Desentralisasi.

NAMA :Muhammad Ishann Andhika
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA


Ananlisis kedua pada video tersebut dapat dimaknakan supremasi hukum melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua individu. Dalam sebuah sistem hukum yang berdasarkan supremasi hukum, hak asasi manusia diakui dan dihormati. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Selain itu, supremasi hukum juga menjamin proses peradilan yang adil dan transparan, sehingga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan keputusan yang berkeadilan.

NAMA : RAMANDA ANTA WIJAYA
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI

Analisi kedua pada video tersebut adalah Supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan individu. Hal ini berarti bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.

Dalam sistem hukum yang berdasarkan supremasi hukum, hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia, baik itu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu, prinsip supremasi hukum juga menjamin bahwa semua individu tunduk pada hukum yang sama dan setara di depan hukum, tanpa diskriminasi apapun. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan.

Dalam sistem hukum yang berdasarkan supremasi hukum, proses peradilan harus berjalan secara adil, transparan, dan objektif, sehingga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan keputusan yang berkeadilan. Dalam hal ini, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan relevan, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik, kekuasaan, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, prinsip supremasi hukum sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua individu dalam sebuah sistem hukum yang demokratis. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa prinsip ini dihormati dan diterapkan dengan baik dalam sistem hukumnya.

Nama = Rumata Artha Uli br. Pardede
Npm = 2207051018
Kelas = Manajemen Informatika
Prodi = d3 Manajemen Informatika


Prinsip Supremasi Hukum menyatakan bahwa hukum adalah atasan dan di atas semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Dalam hal terjadi konflik antara hukum adat dan hukum yang berlaku secara nasional, maka hukum yang lebih tinggi harus diikuti dan diterapkan. Reformasi 1998 memberikan dorongan dan perlindungan yang lebih besar bagi keberlakuan hukum di Indonesia, termasuk peningkatan independensi lembaga-lembaga peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Dalam konteks ini, hukum adat harus dihormati namun tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

NAMA : DIKI PRANATA
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI


Analisis tentang supremasi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam praktiknya dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis tersebut:

Kedaulatan hukum: Supremasi hukum menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai penjaga kedaulatan. Ini berarti tidak ada individu atau kelompok yang di atas hukum, termasuk penguasa atau pejabat pemerintah. Dalam sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang.

Perlindungan hak asasi manusia: Supremasi hukum menjadi penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia. Hukum yang adil dan setara memainkan peran penting dalam menjaga kebebasan individu, menghormati hak-hak dasar, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Supremasi hukum memastikan bahwa tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dapat dituntut dan dikoreksi.

Stabilitas dan kepastian hukum: Supremasi hukum menciptakan stabilitas dan kepastian dalam masyarakat. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan adil, masyarakat memiliki harapan yang jelas tentang bagaimana hukum akan diterapkan terhadap mereka. Ini memungkinkan orang untuk merencanakan kehidupan mereka, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa ketidakpastian.

Pembatasan kekuasaan pemerintah: Supremasi hukum membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya hukum yang mengikat pemerintah, tindakan dan keputusan pemerintah dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Penegakan hukum yang efektif: Supremasi hukum hanya bermanfaat jika hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Sistem peradilan yang independen, profesional, dan transparan penting untuk menjamin penegakan hukum yang efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat penting dalam memastikan keberhasilan supremasi hukum.

Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 Manajemen Informatika

Prinsip supremasi hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segala bentuk otoritas dan semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk dan mematuhi hukum. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang prinsip supremasi hukum:

1. Kedaulatan Hukum: Prinsip supremasi hukum merupakan fondasi dari kedaulatan hukum dalam suatu negara. Dalam sistem yang menganut prinsip ini, tidak ada kekuasaan atau individu yang di atas hukum. Hukum menjadi landasan yang mengatur dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di hadapan hukum.

2. Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip supremasi hukum juga mendorong keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini memberikan stabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku.

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan menghormati prinsip ini, suatu negara dapat memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian, menjaga keadilan dan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

NAMA :REVI EKA PRAYOGA
NPM : 2207052030
KELAS : D3MI

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum merupakan otoritas tertinggi dan setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara terhadap semua orang tanpa kecuali.
Prinsip supremasi hukum adalah pijakan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara dalam suatu masyarakat. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak ada individu atau pemerintah yang di atas hukum, dan setiap orang memiliki kepastian bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

NAMA : IBNU RIVA
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Supremasi hukum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur tindakan individu, institusi, dan pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang, termasuk penguasa dan pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak berada di atasnya.
Bagian penting dari supremasi hukum adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan mereka.
Namun, implementasi supremasi hukum sering kali merupakan tantangan yang kompleks. Ini memerlukan lembaga peradilan yang kuat, transparansi dalam proses hukum, penegakan hukum yang adil dan efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan dan pembentukan hukum. Selain itu, supremasi hukum juga bergantung pada pemeliharaan integritas dan independensi sistem hukum dari pengaruh politik dan kepentingan tertentu.

NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM : 2207051031

Menindak lanjuti argumen analisis pada segment sebelumnya yang berkiatan dengan "SUPREMASI HUKUM".
Urgensi dari supremasi hukum di Indonesia sangatlah penting dalam memastikan terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban di negara ini. Dalam bahasan ini akan di paparkan urgensi spremasi hukum di indonesia:

Menjamin keadilan: Supremasi hukum menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekuatan ekonomi, tunduk pada hukum yang sama. Ini memastikan perlakuan yang adil dan memberikan akses keadilan yang setara bagi semua warga negara.

• Mencegah penyalahgunaan kekuasaan: Dengan adanya supremasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, pejabat publik, atau individu lainnya dapat dicegah. Hukum menjadi pegangan yang mengikat untuk menjaga kewenangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Supremasi hukum menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, masyarakat merasa aman dan memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dengan baik.

• Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi: Keberadaan supremasi hukum yang kuat adalah faktor penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan. Hal ini mendorong investasi dalam negeri maupun investasi asing, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

• Mengurangi konflik sosial: Dengan adanya supremasi hukum yang efektif, sengketa dan konflik sosial dapat diselesaikan secara damai melalui jalur hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan membantu mencegah eskalasi konflik dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

NAMA : NASYA FHADILA NURULSYAH
NPM : 2207051013

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segala bentuk otoritas atau kekuasaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga publik, harus tunduk pada hukum dan tidak dikecualikan darinya.
Supremasi hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hukum harus ditetapkan dengan jelas dan diakses oleh semua orang. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh samar atau tidak jelas sehingga orang dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku.
Kedua, supremasi hukum menunjukkan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Semua orang, termasuk pejabat pemerintah dan elit politik, harus patuh pada hukum yang sama seperti warga biasa. Tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan atau perlakuan istimewa di bawah supremasi hukum.
Ketiga, supremasi hukum menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Hukum harus melindungi hak-hak individu, memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil, dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kekuasaan.

NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM :2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Video tersebut menggambarkan dengan baik tentang prinsip Supremasi Hukum, yang menyatakan bahwa hukum berada di atas semua orang dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah selalu konsisten dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Video tersebut juga membahas tentang hukum adat, yang merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu berdasarkan adat dan kebiasaan mereka. Meskipun hukum adat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, namun dalam konteks Supremasi Hukum, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, maka hukum yang lebih tinggi harus diikuti dan diterapkan.

Selain itu, video tersebut juga mengaitkan Supremasi Hukum dengan Reformasi 1998 di Indonesia. Reformasi tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan, termasuk dalam peningkatan independensi lembaga peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Hal ini berkontribusi dalam mendukung prinsip Supremasi Hukum dengan memastikan keberlakuan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Secara keseluruhan, prinsip Supremasi Hukum sangat penting dalam menjaga keberlakuan hukum di Indonesia. Pendapat tersebut menyoroti bahwa hukum adat harus dihormati namun tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, dan Reformasi 1998 membawa perubahan positif dalam mendukung prinsip Supremasi Hukum. Dengan adanya Supremasi Hukum, diharapkan bahwa hukum dapat menjadi panduan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, serta menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

FAJAR ALIF FADILAH
2207051024
D3 MI

Anda dapat melihatnya di video di atas
Kesimpulan tentang negara hukum
Aturan hukum juga berarti bahwa keputusan hukum harus adil, transparan dan dapat dimengerti. Prosedur hukum harus diikuti dengan baik dan hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi. Dalam hal terjadi sengketa, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui sistem hukum yang mandiri dan adil.
Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya sistem hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik untuk melindungi hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik. Supremasi hukum adalah dasar dari masyarakat yang demokratis, adil dan adil dan prinsip yang melindungi hak-hak dasar setiap individu.

Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI

Supremasi hukum adalah prinsip dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segala pihak, termasuk individu, organisasi, maupun pemerintah. Prinsip ini menyiratkan bahwa kekuasaan dan tindakan semua pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam supremasi hukum, tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum, termasuk pemerintah dan pemimpin negara. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.

Supremasi hukum juga berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang. Hukum harus mengatur hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat secara adil dan setara. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum, proses hukum harus dijalankan secara objektif dan adil.

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu fondasi demokrasi dan negara hukum. Dengan adanya supremasi hukum, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi supremasi hukum dapat bervariasi di berbagai negara. Meskipun menjadi prinsip fundamental dalam banyak sistem hukum, ada tantangan dalam menjaga dan menerapkan supremasi hukum secara konsisten dan efektif.

NAMA :IVAN LISTANTO PRASTIO
NPM :2207051006
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berada di atas segala bentuk otoritas dan semua orang, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan tidak ada entitas atau individu yang dikecualikan dari aturan hukum. Prinsip supremasi hukum menjadi fondasi yang penting dalam sistem hukum yang demokratis. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Supremasi hukum juga mencerminkan prinsip bahwa negara dan pemerintah harus bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.