Nama : Ibnu Riva
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Demokrasi merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan Umum Daerah (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari pelaksanaan nilai-nilai sila keempat tersebut.

Dalam Pemilu, warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam proses Pemilu, terdapat mekanisme-mekanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Dengan adanya Pemilu, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan salah satu wujud konkrit dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Nama : Ibnu Riva
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

-Kebebasan Berpendapat dan Pers
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal kebebasan berpendapat dan pers. Undang-undang pers yang baru telah diberlakukan, dan media massa yang independen telah muncul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers mulai terbatas karena adanya intimidasi, pemerasan, dan kekerasan terhadap wartawan.

-Hak Asasi Manusia
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat masalah seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan kekerasan terhadap minoritas, aktivis, dan jurnalis.

-Pemilu dan Partai Politik
Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Partai politik yang berbeda telah muncul, dan beberapa partai baru telah terbentuk. Namun, partai politik masih terlalu terpusat pada kepemimpinan yang kuat, dan masih banyak praktek-praktek politik uang dan kecurangan pada saat pemilihan.

-Kepemimpinan dan Pemerintahan
Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu terkait kualitas kepemimpinan, seperti korupsi, nepotisme, dan tindakan kriminal yang melibatkan pejabat pemerintah.

Dalam keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan. Namun, masih banyak isu yang harus ditangani dan ditingkatkan, agar demokrasi di Indonesia dapat berfungsi secara lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

NAMA : Ibnu Riva

NPM : 2207051027

KELAS : D3 Manajemen Informatika

NAMA : Ibnu Riva

NPM : 2207051027

KELAS : D3 Manajemen Informatika

Nama : Ibnu Riva
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah atau negara pada waktu yang sama, dapat menciptakan situasi yang kompleks dan menantang.

-Persaingan politik yang sengit: Pemilu serentak dapat menciptakan persaingan politik yang lebih sengit karena para kandidat harus bersaing dengan kandidat dari berbagai partai politik di banyak wilayah. Hal ini dapat menciptakan dinamika sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada seberapa kuat partai politik dan kandidat yang bersaing di wilayah tersebut.

-Kampanye politik yang intensif: Para kandidat dan partai politik akan melakukan kampanye politik yang intensif untuk mempromosikan diri dan program politik mereka di berbagai wilayah. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan politik di masyarakat dan memicu debat publik dan forum diskusi.

-Penyebaran informasi palsu: Pemilu serentak dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu yang lebih luas dan terorganisir, karena partai politik atau kelompok tertentu dapat memanfaatkan pemilu serentak untuk memengaruhi pendapat publik di banyak wilayah. Ini dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat serta mempengaruhi pandangan politik dan pilihan pemilih.

-Penegakan hukum dan pengawasan: Pemerintah dan lembaga terkait akan meningkatkan upaya untuk menegakkan hukum dan melakukan pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran hukum dalam pemilu serentak. Hal ini dapat menimbulkan dinamika sosial dan politik yang berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada seberapa ketatnya pengawasan dan penegakan hukum.

-Tingkat partisipasi pemilih: Pemilu serentak dapat menciptakan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi karena para pemilih harus memilih di banyak wilayah. Namun, jika pemilih merasa tidak tertarik atau tidak percaya pada proses pemilu serentak, partisipasi pemilih dapat rendah di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak dapat menjadi kompleks dan menantang karena faktor-faktor yang berbeda di setiap wilayah. Hal ini membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan transparan di seluruh wilayah yang terlibat.