FORUM JAWABAN PRETEST
Berikan analisismu tentang video tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Terima Kasih
NAMA : VIONA ALMADEA MIRANDA
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari video yang saya tonton di atas, saya dapat menganalisis bahwa Perkembangan Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 5 yaitu :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
tetapi Demokrasi Parlementer gagal karena dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik yaitu Partai Islam, Partai Nasionalis, Partai Non Islam, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi Pancasila (Orde Baru)
- tiga tahun awal : kekuasaan seolah-olah akan di distribusikan kepada kekuatan masyarakatan.
- setelah tiga tahun : dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan, pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengembang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.
5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlamenter tahun 1950-1959.
Karakteristik Demokrasi Era Reformasi :
- Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
- Rotasi kekusaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.
NPM : 2207051022
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari video yang saya tonton di atas, saya dapat menganalisis bahwa Perkembangan Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 5 yaitu :
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
tetapi Demokrasi Parlementer gagal karena dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik yaitu Partai Islam, Partai Nasionalis, Partai Non Islam, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi Pancasila (Orde Baru)
- tiga tahun awal : kekuasaan seolah-olah akan di distribusikan kepada kekuatan masyarakatan.
- setelah tiga tahun : dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan, pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengembang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.
5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlamenter tahun 1950-1959.
Karakteristik Demokrasi Era Reformasi :
- Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
- Rotasi kekusaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.
Nama : Nasya fhadila nurulsyah
Npm : 2207051013
Kelas : Manajemen informatika
analisis saya dari vidio diatas yaitu perkembangan demokrasi di indonesia berdiri dari berbagai tahap yaitu mulai dari perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang pada masa revolusi ini memiliki keterbatasan,selanjutnya perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) pada era ini demokrasi parlementer gagal dikarnakan dominan nya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik,dan juga adanya basis ekonomi yang masih sangat lemah.
selanjutnya perkembangan demokrasi terpemimpin (1959-1965) di lanjutkan demokrasi dalam pemerintahan orde baru dan dekokrasi pada masa reformasi/1998 sampai dengan sekarang.
Npm : 2207051013
Kelas : Manajemen informatika
analisis saya dari vidio diatas yaitu perkembangan demokrasi di indonesia berdiri dari berbagai tahap yaitu mulai dari perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang pada masa revolusi ini memiliki keterbatasan,selanjutnya perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) pada era ini demokrasi parlementer gagal dikarnakan dominan nya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik,dan juga adanya basis ekonomi yang masih sangat lemah.
selanjutnya perkembangan demokrasi terpemimpin (1959-1965) di lanjutkan demokrasi dalam pemerintahan orde baru dan dekokrasi pada masa reformasi/1998 sampai dengan sekarang.
Nama: Putri Wulandari
Npm: 2207051020
D3 Manajemen Informatika
A. Perkembangan Demokrasi Pra-Orde Lama
Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No.X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas.
B. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
C. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
D. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
E. Perkembangan Demokrasi Masa Orde Baru
Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar.
F. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.
Npm: 2207051020
D3 Manajemen Informatika
A. Perkembangan Demokrasi Pra-Orde Lama
Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No.X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas.
B. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
C. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
D. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
E. Perkembangan Demokrasi Masa Orde Baru
Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar.
F. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.
NAMA : Rumata Artha Uli br. Pardede
NPM : 2207051018
KELAS : D3 MI
Ringkasan dari video tersebut adalah sebagai berikut:
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan dimana demokrasi sangat terbatas.
2. Masa Parlementer (1945-1959) merupakan kejayaan demokrasi di Indonesia, tetapi gagal karena politik aliran dan persamaan kepentingan yang lemah.
3. Masa Terpimpin (1959-1965) ditandai dengan tolak ukur yang kuat antara kekuatan politik utama pada waktu itu.
4. Masa Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan dominannya peranan ABRI, birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik dan campur tangan pemerintah dalam masalah partai politik.
5. Masa Reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan demokrasi Pancasila yang lebih demokratis, adanya rotasi kekuasaan, pola rekruitmen politik yang terbuka, dan kebebasan menyatakan pendapat.
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode.
NPM : 2207051018
KELAS : D3 MI
Ringkasan dari video tersebut adalah sebagai berikut:
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan dimana demokrasi sangat terbatas.
2. Masa Parlementer (1945-1959) merupakan kejayaan demokrasi di Indonesia, tetapi gagal karena politik aliran dan persamaan kepentingan yang lemah.
3. Masa Terpimpin (1959-1965) ditandai dengan tolak ukur yang kuat antara kekuatan politik utama pada waktu itu.
4. Masa Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan dominannya peranan ABRI, birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik dan campur tangan pemerintah dalam masalah partai politik.
5. Masa Reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan demokrasi Pancasila yang lebih demokratis, adanya rotasi kekuasaan, pola rekruitmen politik yang terbuka, dan kebebasan menyatakan pendapat.
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode.
NAMA : HUSNA APRI INDANA
NPM : 2207051004
KELAS : D3 MI
Analisis yang saya dapat dari vidio diatas bahwa,perkembangan demokrasi di indonesia ialah :
1) perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan
pada demokrasi ini masa dari pemerintahan revolusinya sangat terbatas.
2) perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
pada masa parlementer kejayaan demokrasi di indonesia,hampir semua dari elemen dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia.
3) perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
politik dimasa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat dari tiga kekuatan yang utama pada waktu itu,yaitu ABRI vs soekarno vs PKI.
4) Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
Demokrasi pancasila (orba) yang 3 tahun awalnya kekuasaan di distribusikan pada masyarakat .
5) perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 -sekarang)
pada masa reformasi sampai sekarang telah ditetapkan sebagai demokrasi pancasila,yang tentu saja karakteristiknya berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959.
NPM : 2207051004
KELAS : D3 MI
Analisis yang saya dapat dari vidio diatas bahwa,perkembangan demokrasi di indonesia ialah :
1) perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan
pada demokrasi ini masa dari pemerintahan revolusinya sangat terbatas.
2) perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
pada masa parlementer kejayaan demokrasi di indonesia,hampir semua dari elemen dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia.
3) perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
politik dimasa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat dari tiga kekuatan yang utama pada waktu itu,yaitu ABRI vs soekarno vs PKI.
4) Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
Demokrasi pancasila (orba) yang 3 tahun awalnya kekuasaan di distribusikan pada masyarakat .
5) perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 -sekarang)
pada masa reformasi sampai sekarang telah ditetapkan sebagai demokrasi pancasila,yang tentu saja karakteristiknya berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959.
Nama: Devi Setyo Wulandari
NPM : 2207051019
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Topik pembahasan dari video tersebut adalah tentang "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia".
1) Perkembangan Demokrasi saat Orde Lama (1945-1965)
Periode ini dimulai dengan disahkannya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1959. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh perdana menteri. Demokrasi yang pertama diterapkan pada masa ini pun juga dinamai Demokrasi Parlementer atau sering juga disebut Demokrasi Liberal. Sebenarnya masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi, karena setiap elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Peran parlemen (DPR) yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur pendek lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Akhirnya, rata-rata umur kabinet-kabinet di masa ini hanya delapan bulan saja hingga akhirnya lengser. Karena diikuti dengan kekurangan-kekurangan lainnya, sistem pemerintahan ini pun akhirnya selesai dan digantikan dengan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden saat itu, Ir. Soekarno.
2) Perkembangan Demokrasi saat Orde Baru (1966-1998)
Dikarenakan banyaknya kekurangan dari demokrasi terpimpin, serta pecahnya Peristiwa G30S/PKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa Orde Baru. Pada era pemerintahan Soeharto ini menjadi momen tercetusnya Demokrasi Pancasila. Penamaan itu diambil karena demokrasi pada masa ini dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Soeharto pun berhenti pada Mei 1998 setelah maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.
3) Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi (1998-Sekarang)
Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah awal era Reformasi. Semenjak 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Pada era Reformasi ini merupakan awal dari demokrasi politik yang lebih terbuka. Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi di Indonesia, walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila juga atau demokrasi Orde Reformasi. Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era Reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
NPM : 2207051019
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Topik pembahasan dari video tersebut adalah tentang "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia".
1) Perkembangan Demokrasi saat Orde Lama (1945-1965)
Periode ini dimulai dengan disahkannya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1959. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh perdana menteri. Demokrasi yang pertama diterapkan pada masa ini pun juga dinamai Demokrasi Parlementer atau sering juga disebut Demokrasi Liberal. Sebenarnya masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi, karena setiap elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Peran parlemen (DPR) yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur pendek lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Akhirnya, rata-rata umur kabinet-kabinet di masa ini hanya delapan bulan saja hingga akhirnya lengser. Karena diikuti dengan kekurangan-kekurangan lainnya, sistem pemerintahan ini pun akhirnya selesai dan digantikan dengan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden saat itu, Ir. Soekarno.
2) Perkembangan Demokrasi saat Orde Baru (1966-1998)
Dikarenakan banyaknya kekurangan dari demokrasi terpimpin, serta pecahnya Peristiwa G30S/PKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa Orde Baru. Pada era pemerintahan Soeharto ini menjadi momen tercetusnya Demokrasi Pancasila. Penamaan itu diambil karena demokrasi pada masa ini dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Soeharto pun berhenti pada Mei 1998 setelah maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.
3) Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi (1998-Sekarang)
Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah awal era Reformasi. Semenjak 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Pada era Reformasi ini merupakan awal dari demokrasi politik yang lebih terbuka. Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi di Indonesia, walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila juga atau demokrasi Orde Reformasi. Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era Reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
NAMA : SALMA AMALIA ZHAFIRA
NPM : 2207051032
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan setelah menonton video tentang "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" dapat saya ambil kesimpulan,
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
-Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas.
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer(1945-1959).
-Pada masa ini adalah masa kejayaan Demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen Demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi, Demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Karena :
1) Dominannya politik Alicante, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
2) basis sosial ekonomi yang masi sangat lemah.
3) Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin(1959-1965).
- Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru(Demokrasi Pancasila)
- 3 tahun awal, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan.
5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
- Demokrasi Yang diterapkan negara kita pad era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959.
NPM : 2207051032
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Menurut hasil analisis yang telah saya lakukan setelah menonton video tentang "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" dapat saya ambil kesimpulan,
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
-Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas.
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer(1945-1959).
-Pada masa ini adalah masa kejayaan Demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen Demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi, Demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Karena :
1) Dominannya politik Alicante, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
2) basis sosial ekonomi yang masi sangat lemah.
3) Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin(1959-1965).
- Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru(Demokrasi Pancasila)
- 3 tahun awal, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan.
5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).
- Demokrasi Yang diterapkan negara kita pad era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959.
Nama : Ibnu Riva
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
-Kebebasan Berpendapat dan Pers
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal kebebasan berpendapat dan pers. Undang-undang pers yang baru telah diberlakukan, dan media massa yang independen telah muncul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers mulai terbatas karena adanya intimidasi, pemerasan, dan kekerasan terhadap wartawan.
-Hak Asasi Manusia
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat masalah seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan kekerasan terhadap minoritas, aktivis, dan jurnalis.
-Pemilu dan Partai Politik
Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Partai politik yang berbeda telah muncul, dan beberapa partai baru telah terbentuk. Namun, partai politik masih terlalu terpusat pada kepemimpinan yang kuat, dan masih banyak praktek-praktek politik uang dan kecurangan pada saat pemilihan.
-Kepemimpinan dan Pemerintahan
Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu terkait kualitas kepemimpinan, seperti korupsi, nepotisme, dan tindakan kriminal yang melibatkan pejabat pemerintah.
Dalam keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan. Namun, masih banyak isu yang harus ditangani dan ditingkatkan, agar demokrasi di Indonesia dapat berfungsi secara lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
Npm : 2207051027
Prodi : D3 Manajemen Informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
-Kebebasan Berpendapat dan Pers
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal kebebasan berpendapat dan pers. Undang-undang pers yang baru telah diberlakukan, dan media massa yang independen telah muncul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers mulai terbatas karena adanya intimidasi, pemerasan, dan kekerasan terhadap wartawan.
-Hak Asasi Manusia
Pada awal era reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat masalah seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan kekerasan terhadap minoritas, aktivis, dan jurnalis.
-Pemilu dan Partai Politik
Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Partai politik yang berbeda telah muncul, dan beberapa partai baru telah terbentuk. Namun, partai politik masih terlalu terpusat pada kepemimpinan yang kuat, dan masih banyak praktek-praktek politik uang dan kecurangan pada saat pemilihan.
-Kepemimpinan dan Pemerintahan
Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu terkait kualitas kepemimpinan, seperti korupsi, nepotisme, dan tindakan kriminal yang melibatkan pejabat pemerintah.
Dalam keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan. Namun, masih banyak isu yang harus ditangani dan ditingkatkan, agar demokrasi di Indonesia dapat berfungsi secara lebih baik dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
NAMA : Hamka Ebid Nego
NPM : 2207051028
KELAS : Manejemen Informatika
PRODI: Manejemen Informatika
ANALISIS:
Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa revolusi kemerdekaan, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 setelah melewati perjuangan panjang melawan penjajahan. Di awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang mirip dengan sistem demokrasi di Eropa. Namun, periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan sering terjadi pergantian kabinet. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga mempengaruhi perkembangan demokrasi pada masa ini.
Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Periode ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan nasional, pembentukan partai politik, dan pengaturan undang-undang dasar yang baru. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang menjadi landasan bagi gerakan non-blok. Meskipun perkembangan demokrasi pada masa ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik, namun Indonesia masih tetap mempertahankan sistem demokrasi parlementer.
Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, Presiden Sukarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Sistem ini memberi kekuasaan yang besar pada presiden dan mengurangi peran parlemen. Namun, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak dan pada akhirnya memicu gerakan G30S/PKI pada tahun 1965.
Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966, Soeharto mendirikan Orde Baru dan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pada masa ini, Indonesia diperintah secara otoriter dengan menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi diabaikan, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang masif.
Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa ini, Indonesia memperoleh kembali kebebasan pers dan hak asasi manusia dipulihkan. Indonesia juga berhasil mengadopsi sistem demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka, dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.
Kesimpulan:
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Dari sistem demokrasi parlementer di awal kemerdekaan, hingga terpimpin dan orde baru yang otoriter, dan kini pada era reformasi yang lebih inklusif dan terbuka. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan
NPM : 2207051028
KELAS : Manejemen Informatika
PRODI: Manejemen Informatika
ANALISIS:
Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa revolusi kemerdekaan, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 setelah melewati perjuangan panjang melawan penjajahan. Di awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang mirip dengan sistem demokrasi di Eropa. Namun, periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan sering terjadi pergantian kabinet. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga mempengaruhi perkembangan demokrasi pada masa ini.
Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Periode ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan nasional, pembentukan partai politik, dan pengaturan undang-undang dasar yang baru. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang menjadi landasan bagi gerakan non-blok. Meskipun perkembangan demokrasi pada masa ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik, namun Indonesia masih tetap mempertahankan sistem demokrasi parlementer.
Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, Presiden Sukarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Sistem ini memberi kekuasaan yang besar pada presiden dan mengurangi peran parlemen. Namun, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak dan pada akhirnya memicu gerakan G30S/PKI pada tahun 1965.
Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966, Soeharto mendirikan Orde Baru dan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pada masa ini, Indonesia diperintah secara otoriter dengan menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi diabaikan, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang masif.
Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi. Pada masa ini, Indonesia memperoleh kembali kebebasan pers dan hak asasi manusia dipulihkan. Indonesia juga berhasil mengadopsi sistem demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka, dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.
Kesimpulan:
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Dari sistem demokrasi parlementer di awal kemerdekaan, hingga terpimpin dan orde baru yang otoriter, dan kini pada era reformasi yang lebih inklusif dan terbuka. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan
NAMA : MIA AUDINA
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
Menurut topik yang dibahas dalam video tersebut adalah
"Perkembangan Demokrasi Di Indonesia"
1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:
· Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
· Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
· Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
· Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
· Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
· Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
· Adanya Pemilu secara langsung
· Kebebasan Pers
· Desentralisasi
· Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
· Rekrutmen politik yang inklusif
NPM : 2207051034
KELAS : D3 MI
Menurut topik yang dibahas dalam video tersebut adalah
"Perkembangan Demokrasi Di Indonesia"
1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:
· Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
· Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
· Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
· Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
· Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
· Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
· Adanya Pemilu secara langsung
· Kebebasan Pers
· Desentralisasi
· Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
· Rekrutmen politik yang inklusif
NAMA :HANIF AD DAFFA
NPM :2207051031
Berdasarkan hasil analisis Yang di tinjau dari isi video tersebut, saya menyimpulkan bahwasannya sistem demokrasi di Indonesia mengalami banyak polemik dan perkembangan, hal ini menjadikan sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih kukuh meskipun nilai positif yang didapat kurang signifikan. Menurut saya sistem demokrasi di Indonesia masih belum ranum seperti yang saya tuturkan pada komentar sebelumnya "bahwasanya sistem demokrasi itu cukup bagus namun korup pada penerapannya".
NPM :2207051031
Berdasarkan hasil analisis Yang di tinjau dari isi video tersebut, saya menyimpulkan bahwasannya sistem demokrasi di Indonesia mengalami banyak polemik dan perkembangan, hal ini menjadikan sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih kukuh meskipun nilai positif yang didapat kurang signifikan. Menurut saya sistem demokrasi di Indonesia masih belum ranum seperti yang saya tuturkan pada komentar sebelumnya "bahwasanya sistem demokrasi itu cukup bagus namun korup pada penerapannya".
NAMA : DIKI PRANATA
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
dari analisis saya video di pretest di atas iyalah
Demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak reformasi pada tahun 1998. Sebelumnya, Indonesia adalah sebuah negara yang diperintah oleh pemerintahan otoriter selama lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan Soeharto. Setelah terjadinya reformasi, Indonesia beralih ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.
Beberapa perkembangan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil
Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum (Pemilu) secara teratur setiap lima tahun sekali. Selama beberapa tahun terakhir, Pemilu di Indonesia semakin transparan dan terbuka, dengan partisipasi masyarakat yang semakin besar. Pemilu 2019, misalnya, dihadiri oleh sekitar 80 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat.
2.Kebebasan Pers dan Media
Kebebasan pers dan media di Indonesia semakin terbuka sejak reformasi. Saat ini, terdapat banyak media yang beroperasi di Indonesia, dari media cetak, radio, hingga media sosial. Meskipun demikian, terdapat isu tentang kebebasan media yang terus menjadi perhatian, seperti kasus pembatasan akses internet di Papua pada tahun 2019.
3.Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga semakin diperhatikan di Indonesia. Terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi HAM, seperti Komnas HAM dan Komisi Nasional Perempuan. Meskipun begitu, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua dan Aceh.
4.Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Demokrasi
Masyarakat Indonesia semakin terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia. Ada banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang terus memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat juga semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, seperti hak-hak LGBT dan hak-hak perempuan.
NPM : 2207051033
KELAS : D3 MI
dari analisis saya video di pretest di atas iyalah
Demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak reformasi pada tahun 1998. Sebelumnya, Indonesia adalah sebuah negara yang diperintah oleh pemerintahan otoriter selama lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan Soeharto. Setelah terjadinya reformasi, Indonesia beralih ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.
Beberapa perkembangan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil
Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum (Pemilu) secara teratur setiap lima tahun sekali. Selama beberapa tahun terakhir, Pemilu di Indonesia semakin transparan dan terbuka, dengan partisipasi masyarakat yang semakin besar. Pemilu 2019, misalnya, dihadiri oleh sekitar 80 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat.
2.Kebebasan Pers dan Media
Kebebasan pers dan media di Indonesia semakin terbuka sejak reformasi. Saat ini, terdapat banyak media yang beroperasi di Indonesia, dari media cetak, radio, hingga media sosial. Meskipun demikian, terdapat isu tentang kebebasan media yang terus menjadi perhatian, seperti kasus pembatasan akses internet di Papua pada tahun 2019.
3.Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga semakin diperhatikan di Indonesia. Terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi HAM, seperti Komnas HAM dan Komisi Nasional Perempuan. Meskipun begitu, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua dan Aceh.
4.Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Demokrasi
Masyarakat Indonesia semakin terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia. Ada banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang terus memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat juga semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, seperti hak-hak LGBT dan hak-hak perempuan.
Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Menurut analisis saya, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5 :
• Masa revolusi kemerdekaan, di mana pada masa ini demokrasi sangatlah terbatas.
• Masa Parlementer, masa ini merupakan masa di mana demokrasi di Indonesia mengalami kejayaan, namun gagal dikarenakan politik aliran sangat dominan dan persamaan kepentingan yang lemah.
• Masa terpimpin, memiliki tolak ukur yang sangat kuat dari tiga kekuatan, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
• Masa orde baru, pada tiga tahun pertama peranan ABRI mendominasi, selain itu birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik dan campur tangan pemerintah dalam masalah partai politik juga mendominasi.
• Masa Reformasi, yang mana hingga sekarang Indonesia menetapkan demokrasi pancasila, demokrasi ini berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959.
NPM : 2207051016
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Menurut analisis saya, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5 :
• Masa revolusi kemerdekaan, di mana pada masa ini demokrasi sangatlah terbatas.
• Masa Parlementer, masa ini merupakan masa di mana demokrasi di Indonesia mengalami kejayaan, namun gagal dikarenakan politik aliran sangat dominan dan persamaan kepentingan yang lemah.
• Masa terpimpin, memiliki tolak ukur yang sangat kuat dari tiga kekuatan, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
• Masa orde baru, pada tiga tahun pertama peranan ABRI mendominasi, selain itu birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik dan campur tangan pemerintah dalam masalah partai politik juga mendominasi.
• Masa Reformasi, yang mana hingga sekarang Indonesia menetapkan demokrasi pancasila, demokrasi ini berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959.
NAMA : RAMANDA ANTA WIJAYA
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode pemerintahan Orde Baru ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan pengabaian terhadap hak-hak demokrasi. Namun, setelah Orde Baru runtuh, Indonesia bertransformasi menjadi sebuah negara demokratis yang aktif, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif.
Salah satu tanda-tanda kemajuan demokrasi di Indonesia adalah kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik. Sejak 1999, Indonesia telah melaksanakan lima pemilihan umum, termasuk pemilihan umum presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh lebih dari 120 juta pemilih. Partai-partai politik telah tumbuh subur, dan partisipasi pemilih telah meningkat, menunjukkan semakin matangnya sistem demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Indonesia telah memperkuat lembaga-lembaga demokratisnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Konstitusi. MPR dan DPR merupakan badan legislatif yang menghasilkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
Namun, meskipun ada kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Korupsi menghalangi kemajuan demokrasi dan mengancam integritas lembaga-lembaga pemerintah dan pemilihan umum yang adil.
Selain itu, terdapat juga masalah diskriminasi terhadap minoritas, termasuk kelompok agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kaum minoritas dan perdebatan kontroversial terkait hak-hak LGBT di Indonesia.
Secara keseluruhan, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi, dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut akan memperkuat sistem demokrasi dan menjamin hak-hak yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.Peningkatan Partisipasi Politik: Sejak Reformasi pada tahun 1998, partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum terus meningkat. Semakin banyak warga negara Indonesia yang menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin mereka, baik dalam pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, maupun pemilihan legislatif.
2.Kebebasan Berpendapat: Indonesia semakin terbuka terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Media massa, termasuk media sosial, telah memainkan peran penting dalam memberikan akses informasi dan memberikan suara kepada orang-orang yang sebelumnya terabaikan.
3.Transparansi dan Akuntabilitas: Pada saat ini, pemerintah Indonesia semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Ada lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman yang bertugas untuk mengawasi tindakan korupsi dan penyelewengan di pemerintahan.
4.Perlindungan Hak Asasi Manusia: Indonesia semakin memperhatikan hak asasi manusia. Meskipun masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun upaya pemerintah dan masyarakat sipil semakin intensif untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
5.Tantangan yang Masih Ada: Meskipun ada kemajuan signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti politik uang, praktek korupsi, intoleransi agama, dan isu-isu hak minoritas.
Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia terus berjalan dan memperlihatkan kemajuan yang positif. Namun, tetap perlu adanya upaya dan kerja sama dari semua pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan.
NPM : 2207051026
KELAS : D3 MI
Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode pemerintahan Orde Baru ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan pengabaian terhadap hak-hak demokrasi. Namun, setelah Orde Baru runtuh, Indonesia bertransformasi menjadi sebuah negara demokratis yang aktif, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif.
Salah satu tanda-tanda kemajuan demokrasi di Indonesia adalah kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik. Sejak 1999, Indonesia telah melaksanakan lima pemilihan umum, termasuk pemilihan umum presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh lebih dari 120 juta pemilih. Partai-partai politik telah tumbuh subur, dan partisipasi pemilih telah meningkat, menunjukkan semakin matangnya sistem demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Indonesia telah memperkuat lembaga-lembaga demokratisnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Konstitusi. MPR dan DPR merupakan badan legislatif yang menghasilkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
Namun, meskipun ada kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Korupsi menghalangi kemajuan demokrasi dan mengancam integritas lembaga-lembaga pemerintah dan pemilihan umum yang adil.
Selain itu, terdapat juga masalah diskriminasi terhadap minoritas, termasuk kelompok agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kaum minoritas dan perdebatan kontroversial terkait hak-hak LGBT di Indonesia.
Secara keseluruhan, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi, dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut akan memperkuat sistem demokrasi dan menjamin hak-hak yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.Peningkatan Partisipasi Politik: Sejak Reformasi pada tahun 1998, partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum terus meningkat. Semakin banyak warga negara Indonesia yang menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin mereka, baik dalam pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, maupun pemilihan legislatif.
2.Kebebasan Berpendapat: Indonesia semakin terbuka terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Media massa, termasuk media sosial, telah memainkan peran penting dalam memberikan akses informasi dan memberikan suara kepada orang-orang yang sebelumnya terabaikan.
3.Transparansi dan Akuntabilitas: Pada saat ini, pemerintah Indonesia semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Ada lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman yang bertugas untuk mengawasi tindakan korupsi dan penyelewengan di pemerintahan.
4.Perlindungan Hak Asasi Manusia: Indonesia semakin memperhatikan hak asasi manusia. Meskipun masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun upaya pemerintah dan masyarakat sipil semakin intensif untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
5.Tantangan yang Masih Ada: Meskipun ada kemajuan signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti politik uang, praktek korupsi, intoleransi agama, dan isu-isu hak minoritas.
Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia terus berjalan dan memperlihatkan kemajuan yang positif. Namun, tetap perlu adanya upaya dan kerja sama dari semua pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan.
Nama : Ivan Listanto Prastio
Npm : 2207051006
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa
Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya:
1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.
Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:
· Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
· Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
· Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
· Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
· Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
· Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
· Adanya Pemilu secara langsung
· Kebebasan Pers
· Desentralisasi
· Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
· Rekrutmen politik yang inklusif
Npm : 2207051006
Kelas : D3 Manajemen Informatika
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa
Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya:
1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.
Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:
· Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
· Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
· Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
· Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
· Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
· Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
· Adanya Pemilu secara langsung
· Kebebasan Pers
· Desentralisasi
· Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
· Rekrutmen politik yang inklusif
NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno.
Era demokrasi terpimpin ditandai dengan sentralisasi kekuasaan oleh presiden, dan peminggiran partai politik dan parlemen. Namun, era tersebut hanya berlangsung selama enam tahun karena pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan pergantian pemerintahan dan lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia memasuki era demokrasi pancasila yang ditandai dengan adanya kepemimpinan otoriter, pengendalian terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.
Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh dan Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik. Era reformasi ini membawa banyak perubahan positif, seperti pemulihan kebebasan pers, hak asasi manusia, dan demokratisasi dalam sistem politik. Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin meningkat dan pemilu menjadi lebih bersih dan transparan.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti praktek politik uang, ketimpangan sosial-ekonomi, dan maraknya intoleransi dan radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pluralisme, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno.
Era demokrasi terpimpin ditandai dengan sentralisasi kekuasaan oleh presiden, dan peminggiran partai politik dan parlemen. Namun, era tersebut hanya berlangsung selama enam tahun karena pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan pergantian pemerintahan dan lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia memasuki era demokrasi pancasila yang ditandai dengan adanya kepemimpinan otoriter, pengendalian terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.
Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh dan Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik. Era reformasi ini membawa banyak perubahan positif, seperti pemulihan kebebasan pers, hak asasi manusia, dan demokratisasi dalam sistem politik. Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin meningkat dan pemilu menjadi lebih bersih dan transparan.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti praktek politik uang, ketimpangan sosial-ekonomi, dan maraknya intoleransi dan radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pluralisme, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
NAMA : ERVIN DWI FATHUROHMAN
NPM : 2207051007
KELAS : D3 MI
Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang demokrasi sejak masa transisi dari pemerintahan otoritarian pada tahun 1998. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia:
Reformasi: Akhir dari era Orde Baru, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Suharto pada Mei 1998, membuka jalan bagi reformasi politik yang dikenal sebagai "Reformasi". Periode ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan pers, munculnya organisasi masyarakat sipil, dan pembentukan institusi demokratis.
Reformasi Konstitusi: Konstitusi tahun 1999 menetapkan Indonesia sebagai negara demokratis, terdesentralisasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi ini menjamin hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berkaitan.
Pemilihan Bebas dan Adil: Indonesia telah melakukan beberapa pemilihan bebas dan adil sejak tahun 1999, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan daerah. Pemilihan terakhir diadakan pada tahun 2019, yang melihat Presiden Joko Widodo memenangkan masa jabatan keduanya.
Desentralisasi: Reformasi desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Ini juga memperkuat pemerintahan lokal dan memberikan ruang bagi inisiatif-inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.
Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia seperti korupsi, kekerasan politik, dan perbedaan yang masih terjadi dalam hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Namun, keseluruhan perkembangan demokrasi di Indonesia tetap menunjukkan progres yang positif dalam membangun sebuah negara yang demokratis dan berkeadilan.
NPM : 2207051007
KELAS : D3 MI
Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang demokrasi sejak masa transisi dari pemerintahan otoritarian pada tahun 1998. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia:
Reformasi: Akhir dari era Orde Baru, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Suharto pada Mei 1998, membuka jalan bagi reformasi politik yang dikenal sebagai "Reformasi". Periode ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan pers, munculnya organisasi masyarakat sipil, dan pembentukan institusi demokratis.
Reformasi Konstitusi: Konstitusi tahun 1999 menetapkan Indonesia sebagai negara demokratis, terdesentralisasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi ini menjamin hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berkaitan.
Pemilihan Bebas dan Adil: Indonesia telah melakukan beberapa pemilihan bebas dan adil sejak tahun 1999, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan daerah. Pemilihan terakhir diadakan pada tahun 2019, yang melihat Presiden Joko Widodo memenangkan masa jabatan keduanya.
Desentralisasi: Reformasi desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Ini juga memperkuat pemerintahan lokal dan memberikan ruang bagi inisiatif-inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik.
Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia seperti korupsi, kekerasan politik, dan perbedaan yang masih terjadi dalam hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Namun, keseluruhan perkembangan demokrasi di Indonesia tetap menunjukkan progres yang positif dalam membangun sebuah negara yang demokratis dan berkeadilan.
NAMA : M.RAIHAN ALHAYYA
NPM : 2207051015
PRODI : D3 MI
Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1945, ketika didirikan sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, masa-masa awal Indonesia merdeka ditandai oleh perjuangan untuk mempertahankan kestabilan politik dan sosial, termasuk melawan ancaman pemberontakan dan intervensi dari luar negeri.
Pada tahun 1959, Indonesia memasuki masa Orde Lama di mana pemerintahan demokrasi diawasi secara ketat oleh Presiden Soekarno dan dibatasi kebebasannya. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan demokrasi Orde Lama dan dimulainya masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pada tahun 1998, Orde Baru runtuh akibat tekanan masyarakat dan reformasi politik dimulai. Reformasi ini membuka jalan bagi Indonesia untuk kembali ke sistem pemerintahan demokrasi yang sebenarnya. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah melaksanakan serangkaian pemilihan umum secara demokratis dan berhasil mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dan transparan.
Beberapa perkembangan penting dari pemerintahan demokrasi di Indonesia antara lain:
1 Pemilihan Umum: Sejak reformasi politik, Indonesia telah melaksanakan sejumlah pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan gubernur secara bebas dan adil.
2 Kebebasan Pers: Indonesia memiliki media yang bebas dan banyak warga negara menggunakan platform media sosial untuk berbicara tentang isu-isu penting dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
3 Partisipasi Masyarakat: Indonesia telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan dan pendapat mereka tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Namun demikian, pemerintahan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Dibutuhkan upaya yang lebih besar dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
NPM : 2207051015
PRODI : D3 MI
Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1945, ketika didirikan sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, masa-masa awal Indonesia merdeka ditandai oleh perjuangan untuk mempertahankan kestabilan politik dan sosial, termasuk melawan ancaman pemberontakan dan intervensi dari luar negeri.
Pada tahun 1959, Indonesia memasuki masa Orde Lama di mana pemerintahan demokrasi diawasi secara ketat oleh Presiden Soekarno dan dibatasi kebebasannya. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan demokrasi Orde Lama dan dimulainya masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pada tahun 1998, Orde Baru runtuh akibat tekanan masyarakat dan reformasi politik dimulai. Reformasi ini membuka jalan bagi Indonesia untuk kembali ke sistem pemerintahan demokrasi yang sebenarnya. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah melaksanakan serangkaian pemilihan umum secara demokratis dan berhasil mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dan transparan.
Beberapa perkembangan penting dari pemerintahan demokrasi di Indonesia antara lain:
1 Pemilihan Umum: Sejak reformasi politik, Indonesia telah melaksanakan sejumlah pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan gubernur secara bebas dan adil.
2 Kebebasan Pers: Indonesia memiliki media yang bebas dan banyak warga negara menggunakan platform media sosial untuk berbicara tentang isu-isu penting dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
3 Partisipasi Masyarakat: Indonesia telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan dan pendapat mereka tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Namun demikian, pemerintahan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Dibutuhkan upaya yang lebih besar dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Nama : Pinggo Ukasyah Ferkasoe
Npm : 2207051008
D3 Manajemen Informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami tantangan dan kemajuan yang tergantung pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tetapi, Indonesia tetap fokus pada upaya memperkuat sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan.
Npm : 2207051008
D3 Manajemen Informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami tantangan dan kemajuan yang tergantung pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tetapi, Indonesia tetap fokus pada upaya memperkuat sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan.
Nama:yohan anugrah simamora
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Dari video diatas saya dapat menyimpulkan
Proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Negara ini telah melalui sejumlah pemilihan umum yang bebas dan adil, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung.
Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan presiden yang berjalan dengan lancar dan mendapat pengakuan internasional atas transparansi dan keadilan pelaksanaannya. Proses ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Undang-undang dasar Indonesia, yaitu UUD 1945, menjamin hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Ini adalah landasan penting untuk memastikan partisipasi politik yang luas dan pluralisme dalam masyarakat.
Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan demokrasinya. Korupsi, kekerasan politik, dan ketidakadilan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Selain itu, kebebasan beragama dan hak minoritas sering kali menjadi perhatian, dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.
Perkembangan media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memperluas ruang demokrasi di Indonesia. Masyarakat dapat dengan cepat berbagi informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyuarakan pendapat mereka melalui platform digital. Namun, penyebaran berita palsu dan disinformasi juga menjadi tantangan serius yang perlu ditangani
Npm:2207051011
Kelas:d3 mi
Dari video diatas saya dapat menyimpulkan
Proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Negara ini telah melalui sejumlah pemilihan umum yang bebas dan adil, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung.
Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan presiden yang berjalan dengan lancar dan mendapat pengakuan internasional atas transparansi dan keadilan pelaksanaannya. Proses ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Undang-undang dasar Indonesia, yaitu UUD 1945, menjamin hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Ini adalah landasan penting untuk memastikan partisipasi politik yang luas dan pluralisme dalam masyarakat.
Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan demokrasinya. Korupsi, kekerasan politik, dan ketidakadilan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Selain itu, kebebasan beragama dan hak minoritas sering kali menjadi perhatian, dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.
Perkembangan media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam memperluas ruang demokrasi di Indonesia. Masyarakat dapat dengan cepat berbagi informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan menyuarakan pendapat mereka melalui platform digital. Namun, penyebaran berita palsu dan disinformasi juga menjadi tantangan serius yang perlu ditangani
Muhammad aditiawan
2207051012
demokrasi di Indonesia adalah kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik. Sejak 1999, Indonesia telah melaksanakan lima pemilihan umum, termasuk pemilihan umum presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh lebih dari 120 juta pemilih. Partai-partai politik telah tumbuh subur, dan partisipasi pemilih telah meningkat, menunjukkan semakin matangnya sistem demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Indonesia telah memperkuat lembaga-lembaga demokratisnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Konstitusi. MPR dan DPR merupakan badan legislatif yang menghasilkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
2207051012
demokrasi di Indonesia adalah kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik. Sejak 1999, Indonesia telah melaksanakan lima pemilihan umum, termasuk pemilihan umum presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh lebih dari 120 juta pemilih. Partai-partai politik telah tumbuh subur, dan partisipasi pemilih telah meningkat, menunjukkan semakin matangnya sistem demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Indonesia telah memperkuat lembaga-lembaga demokratisnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Konstitusi. MPR dan DPR merupakan badan legislatif yang menghasilkan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
NAMA :Muhammad Ishann Andhika
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari video tersebut dapat dianalisiskan bahwa Perkembangan demokras di Indonesia mengalami banyak perubahan yaitu Indonesia telah melaksanakan serangkaian pemilihan umum yang teratur sejak reformasi, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintah daerah. Pemilu yang relatif bebas dan adil telah membantu memperkuat demokrasi di Indonesia dan memberikan legitimasi kepada pemimpin dan lembaga negara yang terpilih.
NPM : 2207051002
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dari video tersebut dapat dianalisiskan bahwa Perkembangan demokras di Indonesia mengalami banyak perubahan yaitu Indonesia telah melaksanakan serangkaian pemilihan umum yang teratur sejak reformasi, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintah daerah. Pemilu yang relatif bebas dan adil telah membantu memperkuat demokrasi di Indonesia dan memberikan legitimasi kepada pemimpin dan lembaga negara yang terpilih.
Nama : RISCHO HERLAMBANG
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami progres signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Transisi Demokrasi: Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Reformasi politik menghasilkan perubahan dalam sistem politik, termasuk perubahan dalam konstitusi dan peningkatan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers.
2. Pemilihan Umum: Indonesia secara konsisten mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintahan daerah diadakan secara teratur. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum meningkat, dan pemilu-pemilu tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat Indonesia.
3. Kebebasan Berpendapat: Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi telah mengalami perkembangan yang positif. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengkritik pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, beberapa kendala seperti kekerasan terhadap jurnalis dan penyalahgunaan hukum penistaan agama masih menjadi tantangan bagi kebebasan berpendapat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun telah terjadi peningkatan perlindungan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kejahatan hak asasi manusia, seperti pelanggaran di wilayah Papua dan perlakuan tidak adil terhadap minoritas, masih menjadi perhatian utama. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Pemberantasan Korupsi: Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi korupsi yang meluas di berbagai sektor.
6. Keterlibatan Sipil: Peran masyarakat sipil semakin penting dalam mempengaruhi proses kebijakan dan mengawasi pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi telah memainkan peran kunci dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi yang masih merajalela dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Namun, kesinambungan demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami progres signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Transisi Demokrasi: Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Reformasi politik menghasilkan perubahan dalam sistem politik, termasuk perubahan dalam konstitusi dan peningkatan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers.
2. Pemilihan Umum: Indonesia secara konsisten mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintahan daerah diadakan secara teratur. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum meningkat, dan pemilu-pemilu tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat Indonesia.
3. Kebebasan Berpendapat: Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi telah mengalami perkembangan yang positif. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengkritik pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, beberapa kendala seperti kekerasan terhadap jurnalis dan penyalahgunaan hukum penistaan agama masih menjadi tantangan bagi kebebasan berpendapat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun telah terjadi peningkatan perlindungan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kejahatan hak asasi manusia, seperti pelanggaran di wilayah Papua dan perlakuan tidak adil terhadap minoritas, masih menjadi perhatian utama. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Pemberantasan Korupsi: Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi korupsi yang meluas di berbagai sektor.
6. Keterlibatan Sipil: Peran masyarakat sipil semakin penting dalam mempengaruhi proses kebijakan dan mengawasi pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi telah memainkan peran kunci dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi yang masih merajalela dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Namun, kesinambungan demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.
NAMA :revi eka prayoga
NPM : 2207052030
KELAS : d3mi
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno
NPM : 2207052030
KELAS : d3mi
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno
NAMA : IBNU RIVA
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini:
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959): Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Namun, periode ini ditandai oleh instabilitas politik, dengan pergantian pemerintahan dan konflik yang terjadi. Pada tahun 1959, sistem parlementer digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin yang lebih otoriter.
Era Orde Baru (1966-1998): Pada tahun 1966, Presiden Soeharto berkuasa dan mendirikan Orde Baru. Era ini ditandai oleh otoritarianisme dan pembatasan kebebasan politik. Partai politik dibatasi, dan kekuasaan politik terpusat pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, pada periode ini juga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Reformasi (1998-sekarang): Pada tahun 1998, gerakan Reformasi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Ini membuka jalan bagi perubahan politik yang signifikan. Undang-Undang Dasar 1945 direvisi untuk menguatkan demokrasi. Pemilihan umum mulai dilakukan secara teratur dan bebas. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers meningkat, dan hak asasi manusia menjadi perhatian yang lebih besar. Otonomi daerah juga diperkenalkan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
NPM : 2207051027
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini:
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959): Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Namun, periode ini ditandai oleh instabilitas politik, dengan pergantian pemerintahan dan konflik yang terjadi. Pada tahun 1959, sistem parlementer digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin yang lebih otoriter.
Era Orde Baru (1966-1998): Pada tahun 1966, Presiden Soeharto berkuasa dan mendirikan Orde Baru. Era ini ditandai oleh otoritarianisme dan pembatasan kebebasan politik. Partai politik dibatasi, dan kekuasaan politik terpusat pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, pada periode ini juga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Reformasi (1998-sekarang): Pada tahun 1998, gerakan Reformasi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Ini membuka jalan bagi perubahan politik yang signifikan. Undang-Undang Dasar 1945 direvisi untuk menguatkan demokrasi. Pemilihan umum mulai dilakukan secara teratur dan bebas. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers meningkat, dan hak asasi manusia menjadi perhatian yang lebih besar. Otonomi daerah juga diperkenalkan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah.
FAJAR ALIF FADILAH
2207051024
D3 MI
Analisis video di atas menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia mengalami tahapan yang berbeda, yaitu perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan yang memiliki batasan pada masa revolusi tersebut dan kemudian perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) disini. Demokrasi parlementer saat itu gagal karena dominasi sekte-sekte politik, dengan konsekuensi penyelesaian konflik dan basis ekonomi yang masih sangat lemah.
Selain itu, perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965) melalui demokrasi pada pemerintahan Orde Baru dan demokrasi pada masa Reformasi/1998 terus berlanjut hingga saat ini.
2207051024
D3 MI
Analisis video di atas menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia mengalami tahapan yang berbeda, yaitu perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan yang memiliki batasan pada masa revolusi tersebut dan kemudian perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) disini. Demokrasi parlementer saat itu gagal karena dominasi sekte-sekte politik, dengan konsekuensi penyelesaian konflik dan basis ekonomi yang masih sangat lemah.
Selain itu, perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965) melalui demokrasi pada pemerintahan Orde Baru dan demokrasi pada masa Reformasi/1998 terus berlanjut hingga saat ini.