Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Posts made by Rischo Herlambang 2207051014
Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas :D3 manajemen informatika
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai ini dengan dua cara utama.
Pertama, pemilihan umum daerah di Indonesia mewujudkan nilai kerakyatan dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pemimpin daerah mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan rakyat kontrol langsung dalam menentukan wakil-wakil mereka. Dalam proses perwakilan ini, hikmat kebijaksanaan tercermin dalam pemilihan calon pemimpin yang didasarkan pada kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah juga mencerminkan nilai permusyawaratan. Dalam proses pemilihan, terdapat ruang untuk perdebatan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Partai politik, kandidat, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pendekatan yang diambil oleh calon pemimpin daerah. Pemilihan umum daerah memberikan kesempatan bagi perwakilan rakyat dan pemimpin potensial untuk membangun konsensus dan mencari solusi terbaik melalui perundingan dan perdebatan terbuka.
Dengan demikian, pemilihan umum daerah di Indonesia secara substansial mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui partisipasi politik rakyat dan perumusan kebijakan yang berlandaskan permusyawaratan, demokrasi di Indonesia memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta menghormati hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan.
NPM : 2207051014
Kelas :D3 manajemen informatika
Demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai ini dengan dua cara utama.
Pertama, pemilihan umum daerah di Indonesia mewujudkan nilai kerakyatan dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pemimpin daerah mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan rakyat kontrol langsung dalam menentukan wakil-wakil mereka. Dalam proses perwakilan ini, hikmat kebijaksanaan tercermin dalam pemilihan calon pemimpin yang didasarkan pada kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan mereka.
Kedua, pemilihan umum daerah juga mencerminkan nilai permusyawaratan. Dalam proses pemilihan, terdapat ruang untuk perdebatan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Partai politik, kandidat, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pendekatan yang diambil oleh calon pemimpin daerah. Pemilihan umum daerah memberikan kesempatan bagi perwakilan rakyat dan pemimpin potensial untuk membangun konsensus dan mencari solusi terbaik melalui perundingan dan perdebatan terbuka.
Dengan demikian, pemilihan umum daerah di Indonesia secara substansial mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui partisipasi politik rakyat dan perumusan kebijakan yang berlandaskan permusyawaratan, demokrasi di Indonesia memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta menghormati hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan.
Nama : RISCHO HERLAMBANG
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami progres signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Transisi Demokrasi: Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Reformasi politik menghasilkan perubahan dalam sistem politik, termasuk perubahan dalam konstitusi dan peningkatan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers.
2. Pemilihan Umum: Indonesia secara konsisten mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintahan daerah diadakan secara teratur. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum meningkat, dan pemilu-pemilu tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat Indonesia.
3. Kebebasan Berpendapat: Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi telah mengalami perkembangan yang positif. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengkritik pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, beberapa kendala seperti kekerasan terhadap jurnalis dan penyalahgunaan hukum penistaan agama masih menjadi tantangan bagi kebebasan berpendapat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun telah terjadi peningkatan perlindungan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kejahatan hak asasi manusia, seperti pelanggaran di wilayah Papua dan perlakuan tidak adil terhadap minoritas, masih menjadi perhatian utama. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Pemberantasan Korupsi: Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi korupsi yang meluas di berbagai sektor.
6. Keterlibatan Sipil: Peran masyarakat sipil semakin penting dalam mempengaruhi proses kebijakan dan mengawasi pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi telah memainkan peran kunci dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi yang masih merajalela dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Namun, kesinambungan demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami progres signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia:
1. Transisi Demokrasi: Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Reformasi politik menghasilkan perubahan dalam sistem politik, termasuk perubahan dalam konstitusi dan peningkatan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers.
2. Pemilihan Umum: Indonesia secara konsisten mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan presiden, parlemen, dan pemerintahan daerah diadakan secara teratur. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum meningkat, dan pemilu-pemilu tersebut dianggap sah dan diakui oleh masyarakat Indonesia.
3. Kebebasan Berpendapat: Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi telah mengalami perkembangan yang positif. Media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengkritik pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, beberapa kendala seperti kekerasan terhadap jurnalis dan penyalahgunaan hukum penistaan agama masih menjadi tantangan bagi kebebasan berpendapat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun telah terjadi peningkatan perlindungan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kejahatan hak asasi manusia, seperti pelanggaran di wilayah Papua dan perlakuan tidak adil terhadap minoritas, masih menjadi perhatian utama. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Pemberantasan Korupsi: Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi korupsi yang meluas di berbagai sektor.
6. Keterlibatan Sipil: Peran masyarakat sipil semakin penting dalam mempengaruhi proses kebijakan dan mengawasi pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi telah memainkan peran kunci dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi yang masih merajalela dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Namun, kesinambungan demokrasi di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.
Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051914
Kelas : D3 Manajemen Informatika
NPM : 2207051914
Kelas : D3 Manajemen Informatika