Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika

Penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan suatu negara. Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil sangatlah krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, penegakan hukum diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun, dalam realitasnya, masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi, intervensi politik, dan diskriminasi dalam sistem peradilan masih menjadi tantangan yang mengakibatkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Tindakan reformasi dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memperbaiki sistem peradilan, menghapuskan korupsi, meningkatkan independensi lembaga-lembaga hukum, serta memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
Kelas : D3 Manajemen Informatika

Prinsip supremasi hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segala bentuk otoritas dan semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk dan mematuhi hukum. Berikut adalah analisis singkat dan padat tentang prinsip supremasi hukum:

1. Kedaulatan Hukum: Prinsip supremasi hukum merupakan fondasi dari kedaulatan hukum dalam suatu negara. Dalam sistem yang menganut prinsip ini, tidak ada kekuasaan atau individu yang di atas hukum. Hukum menjadi landasan yang mengatur dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di hadapan hukum.

2. Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip supremasi hukum juga mendorong keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini memberikan stabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku.

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan negara hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan menghormati prinsip ini, suatu negara dapat memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian, menjaga keadilan dan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Nama : RISCHO HERLAMBANG
NPM : 2207051014
Kelas : D3 Manajemen Informatika

Nama : Rischo Herlambang
NPM :. 2207051014
Kelas : D3 manajemen informatika

Nama : Rischo Herlambang
NPM : 2207051014
kelas : D3 manajemen informatika


Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segala bentuk otoritas dan semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk dan mematuhi hukum. Berikut adalah analisis tentang supremasi hukum:

1. Pemerintahan yang Adil: Supremasi hukum adalah dasar penting dari pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam sistem yang mengutamakan supremasi hukum, pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak berada di atas hukum. Hal ini memberikan jaminan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara adil dan setara bagi semua individu. Supremasi hukum melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Prinsip supremasi hukum sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Ketika hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan negara, individu memiliki perlindungan yang kuat terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang memiliki akses ke keadilan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum juga menjamin bahwa hukuman yang diberikan atas pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, penting untuk dicatat bahwa supremasi hukum tidak selalu terwujud sepenuhnya di semua negara. Tantangan dan kelemahan dalam penerapan supremasi hukum dapat terjadi akibat korupsi, kelemahan sistem peradilan, atau pengaruh politik yang mempengaruhi independensi lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pembangunan lembaga-lembaga yang kuat, kebijakan transparan, dan pengawasan masyarakat yang efektif guna memastikan supremasi hukum yang sejati.