Nama : Auni Maliki
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Posts made by Auni Maliki
Nama : Auni Maliki
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal :
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah seorang pemimpin yang tegas dan langsung dalam gaya bicaranya, ia tidak peduli siapa lawan bicaranya dan tidak kompromi terutama saat menangani kesalahan bawahannya. Namun, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan tekanan masyarakat. Ahok siap menghadapi risiko yang membawa keputusan tersebut. Pada 4 November 2016, mayoritas umat muslim melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menuduh Ahok sebagai terdakwa penistaan Alquran. Meskipun demonstrasi berakhir dengan damai, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui bahwa ada beberapa individu yang ingin memanfaatkan aksi damai. Negara harus melindungi seluruh warga negara dari tindakan yang merusak sistem hukum, dan memperlakukan dan melindungi semua orang dari ketidakadilan yang menimpa warga negaranya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
Ahok, memiliki gaya kepemimpinan tegas yang cocok untuk Jakarta dan diapresiasi warga Jakarta dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen. Ahok dikenal karena transparansi dalam anggaran publik dan kinerja serta mampu mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasi persoalan di Jakarta. Namun, kepemimpinannya diwarnai berbagai polemik, dan seorang pemimpin yang ideal harus memiliki sifat tegas tetapi baik, mendengarkan masukan bawahannya, bertanggung jawab, jujur, rela berkorban, dan memiliki ide segar untuk kepentingan kelompoknya.
Pengertian hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum di Indonesia merupakan topik yang kompleks. Hukum adalah peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum melibatkan usaha-usaha untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat menggunakan alat kekuasaan negara seperti undang-undang dan penegak hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan semua warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pengertian penegakan hukum dapat luas atau sempit, dan bisa diartikan sebagai penegakan peraturan atau penegakan nilai-nilai keadilan. Terdapat pula perbedaan antara "the rule of law" dan "the rule of just law".
Penegakan hukum di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah Jokowi dengan pembentukan lembaga hukum untuk mengurangi pungli dan meningkatkan good governance. Meskipun reformasi hukum belum berhasil menurunkan angka kejahatan seperti kriminilitas, narkoba, dan korupsi, Presiden Jokowi berkomitmen untuk tidak campur tangan dalam proses hukum dan meningkatkan kewibawaan negara di mata rakyat dengan menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi. Masalah dalam aparat penegak hukum dan birokrasi harus segera dibenahi untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal :
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah seorang pemimpin yang tegas dan langsung dalam gaya bicaranya, ia tidak peduli siapa lawan bicaranya dan tidak kompromi terutama saat menangani kesalahan bawahannya. Namun, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan tekanan masyarakat. Ahok siap menghadapi risiko yang membawa keputusan tersebut. Pada 4 November 2016, mayoritas umat muslim melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menuduh Ahok sebagai terdakwa penistaan Alquran. Meskipun demonstrasi berakhir dengan damai, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui bahwa ada beberapa individu yang ingin memanfaatkan aksi damai. Negara harus melindungi seluruh warga negara dari tindakan yang merusak sistem hukum, dan memperlakukan dan melindungi semua orang dari ketidakadilan yang menimpa warga negaranya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
Ahok, memiliki gaya kepemimpinan tegas yang cocok untuk Jakarta dan diapresiasi warga Jakarta dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen. Ahok dikenal karena transparansi dalam anggaran publik dan kinerja serta mampu mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasi persoalan di Jakarta. Namun, kepemimpinannya diwarnai berbagai polemik, dan seorang pemimpin yang ideal harus memiliki sifat tegas tetapi baik, mendengarkan masukan bawahannya, bertanggung jawab, jujur, rela berkorban, dan memiliki ide segar untuk kepentingan kelompoknya.
Pengertian hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum di Indonesia merupakan topik yang kompleks. Hukum adalah peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum melibatkan usaha-usaha untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat menggunakan alat kekuasaan negara seperti undang-undang dan penegak hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan semua warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pengertian penegakan hukum dapat luas atau sempit, dan bisa diartikan sebagai penegakan peraturan atau penegakan nilai-nilai keadilan. Terdapat pula perbedaan antara "the rule of law" dan "the rule of just law".
Penegakan hukum di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah Jokowi dengan pembentukan lembaga hukum untuk mengurangi pungli dan meningkatkan good governance. Meskipun reformasi hukum belum berhasil menurunkan angka kejahatan seperti kriminilitas, narkoba, dan korupsi, Presiden Jokowi berkomitmen untuk tidak campur tangan dalam proses hukum dan meningkatkan kewibawaan negara di mata rakyat dengan menjamin hak-hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi. Masalah dalam aparat penegak hukum dan birokrasi harus segera dibenahi untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
NAMA : AUNI MALIKI
NPM : 2216031144
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031144
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Nama : Auni Maliki
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Dari video di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur negara dan masyarakat. Namun, dalam kehidupan modern yang kompleks, tidak mungkin untuk menyerahkan segala sesuatu kepada hukum interaksional. Oleh karena itu, hukum sudah menjadi tatanan yang disengaja dan dibuat dengan tujuan tertentu seperti hukum modern yang ada sekarang ini. Seiring dengan kemajuan kehidupan modern, diperlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan yang kuat untuk masyarakat.
Nama Indonesia dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman dan bahagia bagi rakyatnya. Jika tidak ada hukum yang kuat, Indonesia akan mudah dimanfaatkan oleh para koruptor yang mampu memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan reformasi yang mencakup desentralisasi kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi dan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum agar tidak lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI terbentuk untuk mendukung proses ini.
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B
Dari video di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur negara dan masyarakat. Namun, dalam kehidupan modern yang kompleks, tidak mungkin untuk menyerahkan segala sesuatu kepada hukum interaksional. Oleh karena itu, hukum sudah menjadi tatanan yang disengaja dan dibuat dengan tujuan tertentu seperti hukum modern yang ada sekarang ini. Seiring dengan kemajuan kehidupan modern, diperlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan yang kuat untuk masyarakat.
Nama Indonesia dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman dan bahagia bagi rakyatnya. Jika tidak ada hukum yang kuat, Indonesia akan mudah dimanfaatkan oleh para koruptor yang mampu memanipulasi hukum dengan bantuan pengacara. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan reformasi yang mencakup desentralisasi kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi dan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum agar tidak lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI terbentuk untuk mendukung proses ini.
NAMA : AUNI MALIKI
NPM : 2216031144
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031144
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI