NAMA : ANISA DWI PRATIWI
NPM : 2216031153
KELAS : REGULER A
PRODI : S-1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031153
KELAS : REGULER A
PRODI : S-1 ILMU KOMUNIKASI
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Anisa Dwi Pratiwi
Nama : Anisa Dwi Pratiwi
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Tugas : Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
M. Husein Maruapey
Staf Pengajar Pada Stisip Syamsul Ulum Sukabumi
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik S3 UNPAD
email: maruapey.husein@gmail.com
Pemimpin ini terkenal dengan Ceplos Ceplosnya. untuk berbicara dengan tegas, lantang dan blak-blakan terlepas dari siapa yang berbicara, terutama ketika kesalahan dibuat dalam pekerjaan bawahannya. Keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum, bukan tekanan publik. Alim Ulama mengikuti kalangan pemuda, ormas meminta Presiden dan jajarannya menangani kasus penistaan agama Ahokin secara transparan dan terbuka. Meski aksi unjuk rasa berakhir damai, Kapolres Jenderal Tito Karnavian mengakui ada segelintir pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi damai tersebut melalui tindakan inkonstitusional. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap warga negaranya dari kekejaman dan ketidakadilan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bukti bahwa komunitas ini adalah bagian dari bangsa Indonesia adalah persamaan di depan hukum dan pemerintahan, dan begitulah DKI, ibu kota Jakarta, pertama kali dikomando oleh seorang etnis Tionghoa, bernama Ahok.
Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh bujuk rayu, Ahok dikenal jago bikin onar terhadap pejabat yang pekerjaannya tidak cakap. Ayahnya mendorongnya untuk menggunakan bakatnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Gaya Ahok mungkin berbeda dengan gaya Jokowi. Pergi ke ibu kota negara, Ahok seperti pedang, siap mencabut yang bersalah. Ahok, macan yang siap menerkam mangsanya, tanpa pandang bulu mencela bawahannya dengan hinaan dan hinaan. Inilah cara Ahok menjalankan Jakarta yang bercirikan heterogenitas diwarnai kebodohannya.
Berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda tinggal di Jakarta. Tidak berbeda dengan menghadapi masalah sosial, namun pertanyaan yang sangat krusial adalah bagaimana mengimplementasikan Jakarta dengan model kepemimpinan yang ideal, yang tegas, cerdas, humanis, dan berpihak pada rakyat, namun tetap memegang teguh nilai-nilai keindonesiaan. . Masyarakat menganggap bepergian berlebihan untuk semua tokoh dan elit, termasuk kiyai dan pendeta. Di sisi lain, sebagai kepala dan panglima tertinggi pemerintahan, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam, agar negara kesatuan NKRI Republik. Indonesia terus menjadi pijakan yang kokoh demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Perlindungan hukum Ada beberapa teori tentang perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli seperti Setiono, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, yang tidak sesuai dengan aturan ketenteraman dan ketertiban umum. . Ia menjelaskan, perlindungan hukum rakyat datang dalam bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum menurut Philipus.
Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan dan kekhasan tersendiri dalam penerapannya. Dengan perlindungan hukum preventif ini, badan hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan komentar sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan hukum ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat rambu-rambu dan larangan untuk melakukan sesuatu. Pemerintah memberikan perlindungan ini untuk mencegah pelanggaran atau perselisihan sebelum terjadi.
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Tugas : Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
M. Husein Maruapey
Staf Pengajar Pada Stisip Syamsul Ulum Sukabumi
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik S3 UNPAD
email: maruapey.husein@gmail.com
Pemimpin ini terkenal dengan Ceplos Ceplosnya. untuk berbicara dengan tegas, lantang dan blak-blakan terlepas dari siapa yang berbicara, terutama ketika kesalahan dibuat dalam pekerjaan bawahannya. Keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum, bukan tekanan publik. Alim Ulama mengikuti kalangan pemuda, ormas meminta Presiden dan jajarannya menangani kasus penistaan agama Ahokin secara transparan dan terbuka. Meski aksi unjuk rasa berakhir damai, Kapolres Jenderal Tito Karnavian mengakui ada segelintir pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi damai tersebut melalui tindakan inkonstitusional. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap warga negaranya dari kekejaman dan ketidakadilan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bukti bahwa komunitas ini adalah bagian dari bangsa Indonesia adalah persamaan di depan hukum dan pemerintahan, dan begitulah DKI, ibu kota Jakarta, pertama kali dikomando oleh seorang etnis Tionghoa, bernama Ahok.
Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh bujuk rayu, Ahok dikenal jago bikin onar terhadap pejabat yang pekerjaannya tidak cakap. Ayahnya mendorongnya untuk menggunakan bakatnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Gaya Ahok mungkin berbeda dengan gaya Jokowi. Pergi ke ibu kota negara, Ahok seperti pedang, siap mencabut yang bersalah. Ahok, macan yang siap menerkam mangsanya, tanpa pandang bulu mencela bawahannya dengan hinaan dan hinaan. Inilah cara Ahok menjalankan Jakarta yang bercirikan heterogenitas diwarnai kebodohannya.
Berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda tinggal di Jakarta. Tidak berbeda dengan menghadapi masalah sosial, namun pertanyaan yang sangat krusial adalah bagaimana mengimplementasikan Jakarta dengan model kepemimpinan yang ideal, yang tegas, cerdas, humanis, dan berpihak pada rakyat, namun tetap memegang teguh nilai-nilai keindonesiaan. . Masyarakat menganggap bepergian berlebihan untuk semua tokoh dan elit, termasuk kiyai dan pendeta. Di sisi lain, sebagai kepala dan panglima tertinggi pemerintahan, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam, agar negara kesatuan NKRI Republik. Indonesia terus menjadi pijakan yang kokoh demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Perlindungan hukum Ada beberapa teori tentang perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli seperti Setiono, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, yang tidak sesuai dengan aturan ketenteraman dan ketertiban umum. . Ia menjelaskan, perlindungan hukum rakyat datang dalam bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum menurut Philipus.
Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan dan kekhasan tersendiri dalam penerapannya. Dengan perlindungan hukum preventif ini, badan hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan komentar sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan hukum ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat rambu-rambu dan larangan untuk melakukan sesuatu. Pemerintah memberikan perlindungan ini untuk mencegah pelanggaran atau perselisihan sebelum terjadi.
Nama : Anisa Dwi Pratiwi
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Di dalam video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2, yang disampaikan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd di-posting oleh akun GCED ISOLAedu, membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Dengan perkembangan masyarakat dan negara yang semakin kompleks, pranata hukum semakin berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Selama ratusan tahun, kehidupan masyarakat yang sederhana diatur oleh adat dan aturan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.
Namun, dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai permasalahan masyarakat dan negara, maka hukum menjadi semakin penting untuk pengaturan dan penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan.
Hukum modern memungkinkan negara untuk mengatur dan mengatur kehidupan sosial secara lebih efektif dan efisien. Hukum modern juga dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti B. kejahatan, perselisihan antar individu atau kelompok dan masalah lain yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan tradisional dan interaksi sosial.
Dengan demikian hukum memainkan peran penting dalam pengaturan dan kontrol kehidupan sosial dalam masyarakat modern dan negara. Aturan hukum modern adalah instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan dan kesetaraan, dan memastikan ketertiban dan keamanan publik.
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Di dalam video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2, yang disampaikan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd di-posting oleh akun GCED ISOLAedu, membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Dengan perkembangan masyarakat dan negara yang semakin kompleks, pranata hukum semakin berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Selama ratusan tahun, kehidupan masyarakat yang sederhana diatur oleh adat dan aturan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.
Namun, dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai permasalahan masyarakat dan negara, maka hukum menjadi semakin penting untuk pengaturan dan penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan.
Hukum modern memungkinkan negara untuk mengatur dan mengatur kehidupan sosial secara lebih efektif dan efisien. Hukum modern juga dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti B. kejahatan, perselisihan antar individu atau kelompok dan masalah lain yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan tradisional dan interaksi sosial.
Dengan demikian hukum memainkan peran penting dalam pengaturan dan kontrol kehidupan sosial dalam masyarakat modern dan negara. Aturan hukum modern adalah instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan dan kesetaraan, dan memastikan ketertiban dan keamanan publik.
Nama : Anisa Dwi Pratiwi
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Di dalam video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 1, yang disampaikan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd di-posting oleh akun GCED ISOLAedu, membahas tentang Supremasi Hukum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan bernegara dan kedaulatan manusia. Negara hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu berlangsung atas dasar kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, tugas wewenang merupakan dasar pelaksanaan kekuasaan hukum. Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis merupakan jaminan bagi terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintahan, yang berdasarkan asas konstitusional, demokratis dan instrumental. Hukum harus menjadi tulang punggung ekonomi bukan penghalang. Investor menginginkan infrastruktur hukum yang mapan terlebih dahulu sebelum mempelajari elemen lain. Digikan hukum untuk menjaga dan mengamankan investasi.
Seperti yang dikutip dalam perkataan Albert Einstein yaitu, “Pertahanan kami bukanlah senjata perang, bukan ilmu pengetahuan, dan tidak bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kami adalah hukum dan ketertiban”, dalam artian pertahanan terhadap negara tidak hanya mengacu pada tentara, teknologi atau sistem pertahanan fisik saja, tetapi juga pada hukum dan penegakan tatanan sosial.
Dalam konteks ini, keadilan dalam masyarakat dapat dipertahankan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu. H. mengembangkan peraturan perundang-undangan yang adil dan melindungi seluruh warga negara dari berbagai potensi ancaman atau bahaya. Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah memberikan rasa aman dan percaya diri kepada masyarakat, sehingga diyakini akan menciptakan situasi yang aman, stabil dan damai bagi kelangsungan hidup masyarakat dan seluruh negara.
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi
Di dalam video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 1, yang disampaikan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd di-posting oleh akun GCED ISOLAedu, membahas tentang Supremasi Hukum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan bernegara dan kedaulatan manusia. Negara hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu berlangsung atas dasar kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, tugas wewenang merupakan dasar pelaksanaan kekuasaan hukum. Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis merupakan jaminan bagi terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintahan, yang berdasarkan asas konstitusional, demokratis dan instrumental. Hukum harus menjadi tulang punggung ekonomi bukan penghalang. Investor menginginkan infrastruktur hukum yang mapan terlebih dahulu sebelum mempelajari elemen lain. Digikan hukum untuk menjaga dan mengamankan investasi.
Seperti yang dikutip dalam perkataan Albert Einstein yaitu, “Pertahanan kami bukanlah senjata perang, bukan ilmu pengetahuan, dan tidak bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kami adalah hukum dan ketertiban”, dalam artian pertahanan terhadap negara tidak hanya mengacu pada tentara, teknologi atau sistem pertahanan fisik saja, tetapi juga pada hukum dan penegakan tatanan sosial.
Dalam konteks ini, keadilan dalam masyarakat dapat dipertahankan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu. H. mengembangkan peraturan perundang-undangan yang adil dan melindungi seluruh warga negara dari berbagai potensi ancaman atau bahaya. Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah memberikan rasa aman dan percaya diri kepada masyarakat, sehingga diyakini akan menciptakan situasi yang aman, stabil dan damai bagi kelangsungan hidup masyarakat dan seluruh negara.
NAMA: ANISA DWI PRATIWI
NPM: 2216031153
KELAS: REGULER A
PRODI: S-1 ILMU KOMUNIKASI
NPM: 2216031153
KELAS: REGULER A
PRODI: S-1 ILMU KOMUNIKASI