NAMA : Nick Suryapraja
NPM : 2216031073
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031073
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Posts made by Nick Suryapraja
Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.
Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.
Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Jurnal ini berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta" oleh M. Husein Maruapey membahas kasus penistaan agama oleh Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Jurnal ini memberikan analisis yang cukup mendalam tentang kasus ini dan bagaimana proses hukum berjalan di Indonesia. Jurnal ini juga menjelaskan pentingnya perlindungan negara dalam konteks penistaan agama dan bagaimana upaya negara dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan diskriminatif atau penistaan. Oleh karena itu, jurnal ini dapat menjadi referensi yang baik bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang kasus ini dan pokok permasalahan terkait penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia.
Penulis menekankan bahwa meskipun Ahok dinyatakan bersalah oleh pengadilan, masih ada pihak yang meragukan legitimasi dan imparsialitas sistem hukum dalam menangani kasus ini. Penulis menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk agama atau kepentingan politik. Selain itu, penulis juga membahas perlindungan negara dalam kasus ini dan berpendapat bahwa penodaan agama dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik sosial.
Jurnal ini juga membahas masalah penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya kewibawaan negara di mata rakyat. Penulis mengatakan bahwa karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN dan persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah untuk menjaga kewibawaan negara di mata rakyat.
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Jurnal ini berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta" oleh M. Husein Maruapey membahas kasus penistaan agama oleh Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Jurnal ini memberikan analisis yang cukup mendalam tentang kasus ini dan bagaimana proses hukum berjalan di Indonesia. Jurnal ini juga menjelaskan pentingnya perlindungan negara dalam konteks penistaan agama dan bagaimana upaya negara dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan diskriminatif atau penistaan. Oleh karena itu, jurnal ini dapat menjadi referensi yang baik bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang kasus ini dan pokok permasalahan terkait penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia.
Penulis menekankan bahwa meskipun Ahok dinyatakan bersalah oleh pengadilan, masih ada pihak yang meragukan legitimasi dan imparsialitas sistem hukum dalam menangani kasus ini. Penulis menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk agama atau kepentingan politik. Selain itu, penulis juga membahas perlindungan negara dalam kasus ini dan berpendapat bahwa penodaan agama dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan menghindari kemungkinan terjadinya konflik sosial.
Jurnal ini juga membahas masalah penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya kewibawaan negara di mata rakyat. Penulis mengatakan bahwa karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN dan persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah untuk menjaga kewibawaan negara di mata rakyat.
Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video berjudul "Supremasi Hukum" yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd yang diunggah oleh akun GCED ISOLAEdu membicarakan tentang pentingnya supremasi hukum di dalam negara kita. Dalam video ini dijelaskan bahwa konsep negara hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum adalah yang tertinggi di dalam negara, bahkan di atas pemerintah atau individu manapun.
Dalam video tersebut, Bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. menjelaskan bahwa supremasi hukum sangat penting dalam konteks demokrasi dan demokratisasi pada era reformasi. Supremasi hukum mengacu pada penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dalam hal ini, kekuasaan dan hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang saling mempengaruhi. Lebih lanjut, konsep ini juga sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong masyarakat agar mematuhi batas-batas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan untuk memperhatikan elemen supremasi hukum ini, karena hal ini menunjukkan bahwa sumber daya dan kebijakan negara harus berfokus pada kemakmuran rakyat, dan bukan pada kepentingan pribadi.
Dalam konteks yang sama, Bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. juga mengungkapkan bahwa supremasi hukum merupakan elemen yang esensial dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan supremasi hukum dapat memastikan bahwa kebijakan negara dan sumber daya yang ada digunakan untuk kemakmuran rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam demokrasi, prinsip-prinsip demokratisasi yang adil dan berkeadilan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memperhatikan pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video berjudul "Supremasi Hukum" yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd yang diunggah oleh akun GCED ISOLAEdu membicarakan tentang pentingnya supremasi hukum di dalam negara kita. Dalam video ini dijelaskan bahwa konsep negara hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum adalah yang tertinggi di dalam negara, bahkan di atas pemerintah atau individu manapun.
Dalam video tersebut, Bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. menjelaskan bahwa supremasi hukum sangat penting dalam konteks demokrasi dan demokratisasi pada era reformasi. Supremasi hukum mengacu pada penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dalam hal ini, kekuasaan dan hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang saling mempengaruhi. Lebih lanjut, konsep ini juga sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong masyarakat agar mematuhi batas-batas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan untuk memperhatikan elemen supremasi hukum ini, karena hal ini menunjukkan bahwa sumber daya dan kebijakan negara harus berfokus pada kemakmuran rakyat, dan bukan pada kepentingan pribadi.
Dalam konteks yang sama, Bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. juga mengungkapkan bahwa supremasi hukum merupakan elemen yang esensial dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan supremasi hukum dapat memastikan bahwa kebijakan negara dan sumber daya yang ada digunakan untuk kemakmuran rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam demokrasi, prinsip-prinsip demokratisasi yang adil dan berkeadilan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memperhatikan pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.