Nama : Keyna Arifina Azzahra Laurika'
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Keyna Laurika
Nama : Keyna Arifina Azzahra Laurika
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ialah Gubernur DKI Jakarta untuk pertama kalinya yang beretnis Tionghoa. Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia yaitu ditetapkannya Ahok sebagai Gubernur DKI yang kini menjadi Gubernur non-aktif karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.
Dengan adanya kasus ini, menimbulkan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat, walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ialah Gubernur DKI Jakarta untuk pertama kalinya yang beretnis Tionghoa. Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia yaitu ditetapkannya Ahok sebagai Gubernur DKI yang kini menjadi Gubernur non-aktif karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.
Dengan adanya kasus ini, menimbulkan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat, walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Nama : Keyna Arifina Azzahra Laurika
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Supremasi hukum. Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara beserta masyarakatnya. Seiring berjalannya kehidupan yang semakin modern yang tentunya juga mendorong kemajuan, diperlukan struktur hukum baru yang bisa menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Seperti yang telah tercantum di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, untuk itu dengan mendukung kaitannya terhadap kehidupan bernegara maka kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk masyarakat.
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Supremasi hukum. Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara beserta masyarakatnya. Seiring berjalannya kehidupan yang semakin modern yang tentunya juga mendorong kemajuan, diperlukan struktur hukum baru yang bisa menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Seperti yang telah tercantum di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, untuk itu dengan mendukung kaitannya terhadap kehidupan bernegara maka kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk masyarakat.
Nama : Keyna Arifina Azzahra Laurika
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pada video tersebut membahas materi terkait “Supremasi Hukum” yang disampaikan langsung oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan demokratisasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Hukum seharusnya diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan justru sebagai penghambat, oleh karena itu hukum harus dapat diandalkan.
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pada video tersebut membahas materi terkait “Supremasi Hukum” yang disampaikan langsung oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan demokratisasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. Hukum seharusnya diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan justru sebagai penghambat, oleh karena itu hukum harus dapat diandalkan.
NAMA: Keyna Arifina Azzahra Laurika
NPM: 2216031010
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Komunikasi
NPM: 2216031010
KELAS: Reguler B
PRODI: Ilmu Komunikasi