Nama : Ahmad Tsaqif Luthfy
NPM : 2216031115
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Ahmad Tsaqif Luthfy
Npm : 2216031115
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam jurnal politik dan komunikasi yang membahas tentang "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)" karya M. Husein Maruapey, disebutkan bahwa Ahok, gubernur pertama dari etnis Tionghoa dan golongan non-muslim, mendapatkan tantangan dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI). Namun, dengan sifat tegas yang dimilikinya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Selain itu, jurnal tersebut juga membahas mengenai perlindungan hukum, yaitu suatu bentuk sistem untuk melindungi masyarakat dari tingkah laku sewenang-wenang pemimpin yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Di sisi lain, penegakan hukum memiliki tujuan untuk memperoleh rasa keadilan dan ketertiban di masyarakat melalui penggunaan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam kaitannya, perlindungan hukum dan penegakan hukum saling berkesinambungan. Sebab, penegakan hukum yang tidak dilakukan dengan baik atau tidak semestinya, dapat menghalangi atau menghambat penerapan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjalankan penegakan hukum dengan baik dan tepat aturan agar perlindungan hukum dapat terlaksana dengan baik.

Nama : Ahmad Tsaqif Luthfy
Npm : 2216031115

Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dari video tersebut dijelaskan tentang pentingnya hukum sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah di masyarakat modern. Jika dulu, masyarakat sederhana dapat diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka tidak demikian dengan masyarakat modern yang kompleks. Oleh karena itu, hukum modern menjadi sangat penting sebagai pranata sosial politik yang dibuat dengan sengaja dan dapat menjadi sandaran kehidupan modern. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa hukum yang tepat, negara dapat dilanda malapetaka, seperti kasus korupsi yang dapat dimanipulasi oleh para pengacara. Oleh karena itu, reformasi dalam penyelenggaraan hukum dilakukan sejak tahun 1998 untuk meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum, melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Ahmad Tsaqif Luthfy
Npm : 2216031115
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dan keadilan dalam menjalankan tata kelola negaranya. Hal ini menandakan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam mengambil setiap keputusan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Namun, implementasi dari prinsip supermasi hukum dan keadilan di Indonesia masih menemui beberapa tantangan, seperti penyelewengan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya dalam memperkuat sistem hukum dan peradilan, melakukan reformasi kelembagaan di sektor tersebut, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan hukum dan kebijakan publik. Selain itu, peran hukum dan keadilan juga sangat penting dalam mencapai demokrasi dan demokratisasi yang berjalan dengan baik. Dalam upaya memperkuat peran masyarakat, diperlukan kontrol dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan semboyan "Bhineka Tunggal Ika", hukum dan keadilan harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar dapat diandalkan dalam menjalankan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

NAMA : AHMAD TSAQIF LUTHFY
NPM : 2216031115
KELAS : REG C
PRODI : ILMU KOMUNIKASI