NAMA : JESSY RIFFANY
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
Posts made by Jessy Riffany
NAMA : JESSY RIFFANY
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NAMA : JESSY RIFFANY
NPM :2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Para pendukungnya percaya dia bisa menggoyahkan birokrasi yang tidak efisien. Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.
Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represifini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.
NPM :2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Analisis Jurnal
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus. Para pendukungnya percaya dia bisa menggoyahkan birokrasi yang tidak efisien. Meskipun banyak yang meragukan tokoh nonMuslim ini ketika ia terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, gaya tangguh Ahok dan kampanyenya dalam mengusung transparansi di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, telah membantunya memenangkan dukungan publik yang kuat.
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.
Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represifini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.
NAMA : JESSY RIFFANY
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Supremasi Hukum
Dalam berbagai presepsi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata Negara dan Masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sederhana dan diatur oleh hukum yang sederhana, membuat hukum itu sudah tidak bisa digunakan untuk kehidupan masyarakat modern yang kompleks, sehingga dibutuhkan pembentukan hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran bagi masyarakat modern yang kompleks. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu bernegara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah yg nyaman bagi masyarakatnya. Jika tidak Indoensia akan menjadi save heaven bagi para koruptor yang bisa memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Supremasi Hukum
Dalam berbagai presepsi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata Negara dan Masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sederhana dan diatur oleh hukum yang sederhana, membuat hukum itu sudah tidak bisa digunakan untuk kehidupan masyarakat modern yang kompleks, sehingga dibutuhkan pembentukan hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran bagi masyarakat modern yang kompleks. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu bernegara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah yg nyaman bagi masyarakatnya. Jika tidak Indoensia akan menjadi save heaven bagi para koruptor yang bisa memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
NAMA : JESSY RIFFANY
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031118
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI