Nama: Henni Turnip
NPM : 2217011113
Kelas : A
Prodi : Kimia

Video ini membahas tentang geopolitik indonesia dimana geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah- masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Teori geopolitik juga dibagi menjadi 6 teori. Geopolitik Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi kedudukan wilayah geografis. Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1945 maka prinsip geopolitik Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara Kesatuan berbentuk Republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia serta di antara benua Asia dan Australia.

Nama : Henni Turnip
NPM : 2217011113
Kelas : Kimia- A
A. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Artikel
Pada artikel ini mengangkat buruknya kondisi HAM di Indonesia pada 2019, dengan sorotan pada: Tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat masa lalu, Pembatasan kebebasan sipil, Diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua, Lemahnya sistem hukum dalam menindak pelaku pelanggaran HAM.
Menurut hasil analisis saya pada kasus ini :

Penegakan HAM di Indonesia berjalan stagnan bahkan mundur. Negara belum menjalankan kewajiban sebagai pelindung dan penjamin HAM rakyatnya. Kondisi ini diperparah oleh adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM serta pembungkaman suara-suara kritis melalui kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi.Namun, ada sisi positif yang bisa dicatat:
Komitmen formal terhadap perjanjian HAM internasional melalui ratifikasi berbagai konvensi.
Kebangkitan gerakan mahasiswa dan komunitas sipil yang tetap menjadi pengawas kekuasaan.
Perlawanan lokal terhadap perampasan ruang hidup, seperti di Kendeng dan Teluk Benoa.

B. Demokrasi Indonesia dan Budaya Asli serta Prinsip Ketuhanan
Analisis Budaya Lokal: Demokrasi Indonesia sebetulnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi lokal, seperti:
Musyawarah mufakat : dalam masyarakat adat,
Gotong royong : sebagai bentuk solidaritas sosial,
Kepemimpinan kolektif dalam lembaga adat.
Demokrasi Berketuhanan: Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa"dalam demokrasi Indonesia seharusnya:
Menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi,
Mendorong nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan publik,
Menolak fanatisme dan politisasi agama.

C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Fakta Lapangan: Secara konstitusional, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.
Namun, secara praktik, masih terjadi: Pembungkaman oposisi dan kritik, Kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, Maraknya politik identitas dan diskriminasi terhadap minoritas.
Penilaian: Praktik demokrasi masih banyak menyimpang dari:
Sila ke-2 Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab),
Sila ke-5 (Keadilan sosial),
Pasal 28 UUD 1945 (tentang kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul).

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menyimpang dari Kepentingan Rakyat
Hasil analisis saya : Ketika anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi atau partainya, itu adalah bentuk **pengkhianatan terhadap demokrasi. Mereka seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan elit yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
Sikap saya:
Menolak politisi yang tidak berpihak pada rakyat,
Mendukung partisipasi publik dalam mengawasi kerja parlemen,
Menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Dampaknya terhadap HAM
Hasil analisis : Kekuasaan yang bersumber dari karisma—baik tradisional maupun agama—dapat menjadi positif jika digunakan untuk kebaikan bersama. Namun, jika disalahgunakan, dapat berubah menjadi:
Alat manipulasi massa,
Sumber fanatisme buta,
Pemicu konflik horisontal,
Pembenar pelanggaran HAM. Dalam konteks demokrasi modern, kekuasaan kharismatik harus tunduk pada hukum dan prinsip HAM. Tidak boleh ada loyalitas tanpa logika atau pengorbanan rakyat demi “tujuan mulia” yang tidak jelas atau penuh kebohongan.

Penutup: HAM dan demokrasi adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya harus dijaga dan diperjuangkan secara bersamaan, tidak bisa dikorbankan demi keamanan semu atau stabilitas palsu. Artikel ini menjadi pengingat bahwa kegelapan HAM bisa diatasi jika masyarakat sipil tetap kritis dan negara bersedia berubah.

Nama: Henni Turnip
NPM : 2217011113
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama : Henni Turnip
NPM :2217011113
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama : Henni Turnip
NPM: 2217011113
Kelas : Kimia -A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
 Pada artikel tersebut menggambarkan kondisi suram penegakan HAM di Indonesia selama 2019, mulai dari pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, pelanggaran di Papua, pembatasan kebebasan sipil, hingga diskriminasi berbasis gender dan etnis. Penegakan HAM masih terhambat oleh impunitas, dominasi kekuasaan politik, serta lemahnya akuntabilitas lembaga negara.
Hal positif: Masih adanya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai kontrol sosial yang aktif, Ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya diam, Masyarakat semakin sadar dan berani menyuarakan haknya, meski berhadapan dengan risiko.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Hasil analisis menurut pendapat saya 
Demokrasi Indonesia sesungguhnya memiliki akar kuat dalam budaya asli, seperti musyawarah mufakat dalam sistem adat (misalnya di Minangkabau, Bali, atau Jawa). Demokrasi kita bukan imitasi liberal barat, melainkan demokrasi yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
Prinsip demokrasi berke-Tuhanan:
Demokrasi Indonesia harus mengakui dan menjunjung tinggi nilai spiritualitas dan moralitas. Namun, prinsip Ketuhanan tidak boleh dijadikan alat untuk memaksakan tafsir keagamaan tertentu. Demokrasi yang berke-Tuhanan berarti menjamin kebebasan beragama, menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi atas dasar keyakinan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
Dalam hasil Analisis: 

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal Pancasila dan UUD 1945. Misalnya: Sila ke-2(Kemanusiaan yang adil dan beradab) belum terealisasi ketika kekerasan negara masih dibiarkan, dan pelanggaran HAM masa lalu tak diselesaikan.Sila ke-5 (Keadilan sosial) kontradiktif dengan ketimpangan ekonomi dan diskriminasi wilayah seperti Papua.
Kebebasan berpendapat (dijamin UUD 1945 Pasal 28) seringkali dibatasi dengan dalih keamanan atau moralitas.
Dengan demikian, masih banyak penyimpangan terhadap semangat konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya: Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Parlemen seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat, bukan alat kepentingan partai atau elit politik. Ketika anggota parlemen memaksakan agenda politik pribadi:
Mereka merusak kepercayaan publik pada demokrasi.
Mereka melemahkan legitimasi sistem representatif. 
 Mereka membuka ruang bagi munculnya politik transaksional dan oligarki.
Perlu mekanisme akuntabilitas yang tegas seperti recall oleh konstituen serta transparansi dalam legislasi dan anggaran.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat dan analisis:
Kekuasaan karismatik yang disalahgunakan sangat berbahaya karena bisa menghipnotis massa dan menjauh dari rasionalitas. Ketika pemimpin menggunakan agama atau budaya untuk menggerakkan massa demi tujuan politik sempit:
Mereka melanggar hak asasi manusia (hak hidup, kebebasan berpikir, berkumpul, dan bebas dari indoktrinasi). Mereka memanipulasi emosi rakyat dan menciptakan polarisasi sosial.
 Demokrasi berubah menjadi alat mobilisasi, bukan partisipasi.

Dalam era demokrasi modern, hak asasi manusia harus menjadi pagar etika dan hukum bagi setiap bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan karismatik.