Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel menggambarkan bahwa kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2019 mengalami banyak kemunduran. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat masih macet, kebebasan sipil menyempit, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua meningkat, serta pengadilan HAM gagal menghadirkan keadilan.
•Analisis:
Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih lemah karena negara belum menunjukkan keberanian politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan membenahi aparat keamanan. Pembungkaman kebebasan berekspresi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
• Hal positif yang didapat:
Masih ada harapan dari gerakan masyarakat sipil, seperti aksi mahasiswa dan komunitas lokal (seperti di Teluk Benoa dan Kendeng), serta pengakuan bahwa Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa?
Jawab:
Analisis demokrasi dan budaya lokal:
Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan hormat kepada orang tua dan pemimpin. Nilai-nilai ini mencerminkan partisipasi kolektif dan keputusan bersama tanpa pemaksaan, yang sangat sesuai dengan semangat demokrasi.
• Pendapat tentang demokrasi berke-Tuhanan:
Demokrasi Indonesia bukan demokrasi sekuler sepenuhnya, melainkan demokrasi yang diwarnai nilai-nilai ketuhanan. Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan kebebasan untuk tetap berada dalam koridor moral dan spiritual. Artinya, kebebasan berpendapat tetap harus menghormati nilai kemanusiaan, etika, dan tidak menindas pihak lain.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara konstitusional, demokrasi Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM (Pasal 28 UUD 1945). Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan, terutama oleh aparat negara, tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas. Kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul sering dibatasi melalui regulasi atau tindakan represif.
Demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena pelaksanaan HAM masih lemah. Sila ke-2 dan ke-5 tentang kemanusiaan dan keadilan sosial belum terwujud secara merata.

D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
• Sikap saya:
Saya sangat menolak tindakan seperti ini karena bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Wakil rakyat seharusnya menjalankan mandat rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partainya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan bisa merusak legitimasi lembaga legislatif.
• Solusi:
Rakyat harus lebih aktif mengawasi parlemen melalui media, LSM, petisi, dan pemilu. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi syarat mutlak dalam lembaga demokratis.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
• Pendapat saya:
Pemimpin karismatik yang memanfaatkan kekuasaan tradisi atau agama untuk mengorbankan rakyat demi tujuan politik pribadi sangat berbahaya. Ini adalah bentuk manipulasi emosional dan pelanggaran terhadap hak individu. Loyalitas rakyat tidak seharusnya diperalat untuk konflik atau kekerasan.
• Hubungan dengan HAM dan demokrasi:
Dalam era demokrasi modern, HAM menjadi batas moral kekuasaan. Tidak seorang pun, termasuk tokoh karismatik, boleh melanggar hak hidup, kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama seseorang. Demokrasi sejati membatasi kekuasaan absolut dan menjamin kebebasan individu dari tekanan kekuasaan yang tidak adil.

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A
Prodi: Kimia

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A
Prodi: Kimia

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel ini menunjukkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil masih terjadi, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih berlangsung. Kasus-kasus di Papua serta berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi menjadi sorotan utama.
Analisis saya, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya komitmen negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Negara dinilai lamban menyelesaikan pelanggaran HAM dan tidak cukup tegas terhadap pelanggar HAM, termasuk aparat negara sendiri.
Hal positif yang dapat diambil adalah masih adanya kelompok masyarakat sipil, aktivis HAM, dan akademisi yang terus berjuang menyuarakan keadilan dan pembaruan hukum. Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal juga memberi harapan bahwa kesadaran akan hak dan keadilan masih hidup dalam masyarakat Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia sejatinya memiliki akar kuat dalam nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam adat dan budaya berbagai daerah di Indonesia, keputusan penting selalu diambil bersama, mencerminkan semangat partisipatif dan egaliter dalam berdemokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat penting, karena menekankan bahwa kebebasan dan hak dalam demokrasi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Demokrasi Indonesia tidak semata-mata bersifat liberal, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, pemilu dan kebebasan berpendapat secara formal masih berjalan, namun di sisi lain terdapat pembatasan ruang gerak masyarakat sipil, kriminalisasi aktivis, serta ketimpangan akses terhadap keadilan dan pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Penegakan HAM sebagai bagian dari demokrasi substantif masih lemah, karena hak-hak dasar belum sepenuhnya terpenuhi untuk seluruh rakyat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan warga Papua.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya menolak keras praktik tersebut karena hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Anggota parlemen dipilih untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan menjalankan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Ketika wakil rakyat justru mengejar agenda politik sendiri, mereka mencederai kepercayaan publik dan merusak tatanan demokrasi.
Sebagai warga negara, kita harus bersikap kritis, mengawasi kinerja para wakil rakyat, serta aktif menyuarakan aspirasi melalui berbagai saluran demokratis agar parlemen benar-benar menjadi perwakilan rakyat, bukan perwakilan kekuasaan.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemanfaatan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak transparan dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat adalah bentuk manipulasi yang membahayakan demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, setiap kekuasaan baik yang bersumber dari tradisi, budaya, maupun agama harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Jika kekuasaan tersebut digunakan untuk mengorbankan rakyat atau menciptakan konflik, itu merupakan pelanggaran terhadap HAM karena merampas hak hidup, hak kebebasan berpikir, dan hak atas perlindungan hukum. Demokrasi sejati harus melindungi kebebasan individu dari dominasi yang tidak adil, bahkan jika itu berasal dari tokoh yang dihormati secara sosial maupun spiritual.

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

Berikut adalah analisis dan jawaban dari ketiga soal berdasarkan artikel tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste:

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas tentang konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, termasuk latar belakang, kronologi, dan faktor penyebabnya. Saya menanggapi artikel ini sebagai sebuah peringatan penting bahwa masalah perbatasan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, sejarah, dan budaya antarwarga. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog damai, kerja sama lintas negara, dan pemahaman budaya satu sama lain. Selain itu, artikel ini menyadarkan kita akan perlunya pengelolaan perbatasan secara adil dan manusiawi agar konflik tidak terus berulang.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan mudah terganggu, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rentan konflik. Tanpa wawasan nusantara, rasa kebangsaan dan tanggung jawab terhadap wilayah Indonesia akan melemah, sehingga bisa menimbulkan perpecahan, perebutan wilayah, dan ketidakpedulian terhadap daerah-daerah terpencil. Bangsa Indonesia juga bisa kehilangan jati diri sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Hal ini tentu membahayakan keutuhan NKRI secara keseluruhan.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Jawab:
Konsepsi wawasan nusantara, yang menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sangat penting untuk mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan wawasan nusantara, seluruh rakyat Indonesia termasuk yang tinggal di perbatasan didorong untuk merasa sebagai bagian dari bangsa yang satu, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kedaulatan dan keharmonisan wilayahnya. Konsep ini juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui musyawarah dan pendekatan damai, serta mendorong pemerintah untuk lebih hadir dan peduli terhadap kondisi masyarakat di wilayah perbatasan, agar tidak merasa ditinggalkan atau terprovokasi oleh pihak luar.