Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A

Buatlah analisis mu Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut.

Jawab :

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945, atau hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang cukup singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, maka oleh penyusunnya dikatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD kilat. Faktor internal dan eksternal pun turut berkontribusi dalam perubahan konstitusi negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam proses sejarahnya telah melalui 4 tahapan perubahan yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (dengan periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949); Undang-Undang Dasar RIS (dengan periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950); Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (dengan periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959); Kembali ke UUD 1945 (dengan periode 5 Juli 1959 – sekarang).


Sumber Referensi:
Ivana, S. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. Jurnal UBELAJ, 1 (1), 30-55.

Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang setidaknya dapat diambil dari teks artikel tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat terkait revisi undang-undang yang berkemungkinan akan mengancam demokrasi rakyat Indonesia, oleh karenanya banyak para demonstran yang sampai rela turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka demi kesejahteraan bersama. Namun, tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pengimplementasian konsep berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik dan juga tepat.

Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa poin yang dirasa merugikan pihak rakyat dan hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan konsep berbangsa dan bernegara. Karena bukan hanya rakyat saja yang harus menerapkan konsep hidup berbangsa dan bernegara itu tetapi pihak-pihak pemerintah juga wajib menerapkan konsep tersebut. Lalu terciptanya UU Cipta Kerja ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak menerapkan konsep berbangsa dan bernegara yang benar, sehingga hal ini pun terjadi. Terlebih lagi, salah satu UU yang dibuat oleh DPR dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia yang mana wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. Hal tersebut tentu saja bukan berita yang membahagiakan bagi rakyat Indonesia dan ini perlu diatasi serta dibenahi secara serius.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Mengutip dari sumber Safaat Lecture, konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu perlu menentukan tata cara perubahan yang tentu tidaklah mudah. Dengan prosedur yang tidak mudah, menjadi tidak mudah pula bagi orang untuk mengubah hukum dasar negaranya, kecuali apabila hal tersebut memang sungguh-sungguh diperlukan karena adanya pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta bukan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan segolongan orang yang berkuasa saja.

Bagi suatu negara, keberadaan konstitusi sangat diperlukan, konstitusi adalah bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, tetapi juga untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, dikhawatirkan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia (rakyat). Oleh karena itu tidak berlebihan jika Aristoteles mengatakan bahwa perundangan terbaik yang disetujui oleh warga tidak akan banyak berarti, jika tidak dilandaskan secara efektif pada prinsip dasar konstitusi.


3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Rafael Alun Trisambodo adalah seorang pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menunggak pajak selama bertahun-tahun dan menimbun kekayaan hingga di angka yang hampir setara dengan jumlah kekayaan menteri keuangan. Terlebih, anaknya telah melakukan aksi penganiayaan yang serius sehingga harus dijebloskan ke dalam penjara. Pejabat yang berkelakuan seperti ini layak mendapatkan hukuman berat karena selain sudah bersikap egois menimbun kekayaan sendiri, dia juga telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat karena tidak membayar pajak secara semestinya, dan dia juga secara tidak langsung telah mencoreng nama baik pemerintah dan juga negara Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada lagi ampunan untuk pejabat yang berlaku semena-mena seperti itu. Dia harus dihukum seberat-beratnya agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A

Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A

Nama : Nazma Prameswari
NPM : 2216031081
Kelas : Reguler A

Video tersebut membahas tentang perbedaan antara Undang-undang dasar versi pengesahan 18 Agustus dengan versi UUD 1945 versi yang berlaku saat ini. Perlu diketahui bahwa kita sudah berevolusi menjadi empat republik. Yang pertama ialah republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan konstitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustusnya. Lalu republik kedua Indonesia mengalami perubahan menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi yang sama yaitu RIS. Kemudian republik ketiga berubah lagi menjadi UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950. Dan republik keempat kembali lagi diberlakukan UUD 1945 yang disahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan penjelasan yang dimuat di dokumen terpisah dan masih berlaku sampai saat ini. Dan dengan ditetapkannya perubahan Undang-undang Dasar 1945 ini, UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.