Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Posts made by Nazma Prameswari
Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video yang dicantumkan membahas terkait supremasi hukum yang terjadi di Indonesia. Demokrasi dan demokratisasi, ibarat pekerjaan rumah yang berat bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum seperti masa lalu yang mana hal tersebut di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik. Tuntutan akan partisipasi kontrol oleh masyarakat membuat demokrasi semakin kuat adanya.
Lembaga negara baik yang legislatif, eksekutif, maupun yang yudikatif dihadapkan oleh tantangan yang sama. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga turut serta dalam menjalankan hukum yang sebaik-baiknya. Di masa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan Indonesia. Maka dalam hal ini, pluralisme berhukum muncul sebagai tantangan baru. Usaha yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seperti usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya sangat berhubungan erat dengan pergerakan roda perekonomian Indonesia. Untuk itu, peranan hukum dalam berbagai peraturan (terutama pada aspek ekonomi) tidak bisa diabaikan begitu saja. Hukum perlu diposisikan sebagai tiang aturan perekonomian, bukan justru menjadi penghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Hukum juga harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi yang diberikan untuk kemajuan perekonomian.
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video yang dicantumkan membahas terkait supremasi hukum yang terjadi di Indonesia. Demokrasi dan demokratisasi, ibarat pekerjaan rumah yang berat bagi hukum. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara berhukum seperti masa lalu yang mana hal tersebut di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik. Tuntutan akan partisipasi kontrol oleh masyarakat membuat demokrasi semakin kuat adanya.
Lembaga negara baik yang legislatif, eksekutif, maupun yang yudikatif dihadapkan oleh tantangan yang sama. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga turut serta dalam menjalankan hukum yang sebaik-baiknya. Di masa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan Indonesia. Maka dalam hal ini, pluralisme berhukum muncul sebagai tantangan baru. Usaha yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seperti usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya sangat berhubungan erat dengan pergerakan roda perekonomian Indonesia. Untuk itu, peranan hukum dalam berbagai peraturan (terutama pada aspek ekonomi) tidak bisa diabaikan begitu saja. Hukum perlu diposisikan sebagai tiang aturan perekonomian, bukan justru menjadi penghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Hukum juga harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi yang diberikan untuk kemajuan perekonomian.
Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video tersebut membahas tentang variasi hukum yang muncul sebagai lembaga dan dipercaya untuk mengatur dan menata negara agar sistem negara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam sederhana, tentu berbeda dengan aturan hukum masyarakat modern yang lebih kompleks karena semakin luasnya pemahaman terkait supremasi hukum. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern yang berlaku saat ini.
Kehidupan modern dengan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru agar dapat menjadi pegangan. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang bermasyarakat kompleks. Sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukannya negara yang berlandaskan hukum yang kuat, juga berbasis dengan ilmu dan teknologi tinggi agar tercipta hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Jika tidak, Indonesia berkemungkinan besar menjelma menjadi self event para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru memang akan menimbulkan banyak konflik dan malapetaka. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang seperti mengeja undang-undang. Reformasi yang terus bergulir sejak tahun 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokrasi dan desentralisasi. Kemudian terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol dengan tujuan agar negara Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Video tersebut membahas tentang variasi hukum yang muncul sebagai lembaga dan dipercaya untuk mengatur dan menata negara agar sistem negara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam sederhana, tentu berbeda dengan aturan hukum masyarakat modern yang lebih kompleks karena semakin luasnya pemahaman terkait supremasi hukum. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern yang berlaku saat ini.
Kehidupan modern dengan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru agar dapat menjadi pegangan. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang bermasyarakat kompleks. Sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukannya negara yang berlandaskan hukum yang kuat, juga berbasis dengan ilmu dan teknologi tinggi agar tercipta hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Jika tidak, Indonesia berkemungkinan besar menjelma menjadi self event para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Cara berhukum yang keliru memang akan menimbulkan banyak konflik dan malapetaka. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang seperti mengeja undang-undang. Reformasi yang terus bergulir sejak tahun 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokrasi dan desentralisasi. Kemudian terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol dengan tujuan agar negara Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Setelah membaca dan mencermati artikel jurnal karya M. Husein yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta), artikel ini membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta kaitannya dengan masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tahun lalu, Ahok sempat ditangkap karena kasus penistaan agama yang beliau lakukan. Hal tersebut tentu menuai banyak kontroversi dari masyarakat. Namun terlepas dari konflik yang melanda gubernur DKI Jakarta tersebut, gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dibilang sangat cocok untuk Jakarta. Ahok dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menghasilkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi.
Soal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, kasus tersebut harus ditangani dengan penegakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 November 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquran yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstrasi tanggal 2 desember 2016. Dari sini terlihat jelas bahwa aksi penegakan hukum di Indonesia masih bermasalah dan banyak yang harus diperbaiki.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan harus terus menjadi perhatian pemerintah. Proses penegakan hukum yang terus dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara di mata rakyat mendapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Setelah membaca dan mencermati artikel jurnal karya M. Husein yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta), artikel ini membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta kaitannya dengan masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tahun lalu, Ahok sempat ditangkap karena kasus penistaan agama yang beliau lakukan. Hal tersebut tentu menuai banyak kontroversi dari masyarakat. Namun terlepas dari konflik yang melanda gubernur DKI Jakarta tersebut, gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dibilang sangat cocok untuk Jakarta. Ahok dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menghasilkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi.
Soal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, kasus tersebut harus ditangani dengan penegakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 November 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquran yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstrasi tanggal 2 desember 2016. Dari sini terlihat jelas bahwa aksi penegakan hukum di Indonesia masih bermasalah dan banyak yang harus diperbaiki.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan harus terus menjadi perhatian pemerintah. Proses penegakan hukum yang terus dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara di mata rakyat mendapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi