Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

Pancasila merupakan falsafah dan pedoman hidup bangsa indonesia dari hasil pemikiran yang mendalam yang dilakukan oleh anak bangsa menurut Soekarno pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turuntemurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila merupakan hasil dari berbagai macam pemikiran yang lahir dari budaya nusantara. Sukusuku bangsa di nusantara telah melakukan akulturasi antar suku bangsa, antar bangsa sehingga terbentuklah kepribadian kebudayaan bangsa.

Implikasi sila-sila dalam Pengembangan IPTEK:
1. Ketuhanan yang Maha Esa Manusia
Pada hakekatnya adalah makhluk yang religius. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sangat penting mengajarkan nilai-nilai agama sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia harus memahami batas kemampuan berpikirnya, karena tidak semua yang ada di alam ini dapat dicapai melalui pemikiran manusia, dari kemampuan yang terbatas itu manusia harus kembali kepada pencipta dan penguasa segala sesuatu yang ada di alam ini. Kasus mengembangkan pengetahuan ilmiah, orang harus menyeimbangkan antara akal dan irasionalitas, emosi dan akal.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Implikasi Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3. Persatuan Indonesia
Implikasinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan pesahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari factor kemajuan iptek.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Implikasinya dalam pengembangan pengetahuan adalah Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memilki sikap yang tebuka artinya terbuka untuk dikritik/dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Implikasi sila ke 5 dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan msyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya

Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di era globalisasi, banyak aspek-aspek yang mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan yang terjadi tentunya membawa suatu kemajuan bagi segala aspek yang mendapat dampak adanya globalisasi. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-maslah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara Republik Indonesia. Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :
Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

Mahasiswa sebagai generasi muda sebaiknya menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan perkembangan Iptek, serta bisa menyeleksi pengaruh buruk kebudayaan baru, sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dan berdampak negatif kepada bangsa Indonesia dan harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga perkembangan Iptek bisa membantu pembangunan dan perkembangan Negara. Perlu mengaktualisaikan Pancasila khususnya pada generasi muda melalui Kementrian Pendidikan nasional dengan mengemas materi dan metode pembelajaran yang tidak bersifat indoktrinasi. Pemerintah melalui kementrian komunikasi dan informasi perlu meningkatkan filtering terhadap globaliasai arus informasi yang dikemas dalam berbagai media, khususnya teknologi informasi (internet) untuk menangkal berbagai susupan informasi yang berbau radikalisme.

Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

Pancasila Sebagai Dasar Pemngembangan IPTEK

IPTEK adalah hasil harya manusia yang pada dasarnya dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Dalam memanfaatkan IPTEK tentu saja akan memberi dampak positif maupun negatif. Pada dasarnya pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan hal penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi karena perkembangan IPTEK saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa bagi bangsa indonesia adalah mutlak. Jika mengikuti pandangan dunia barat, sepertinya akan berjalan berlawanan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila-sila pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Berdasarkan sila pertama IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan orang lain atau tidak. Berdasarkan sila kedua memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab karena IPTEK sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Berdasarkan sila ketiga pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia dunia. Berdasarkan sila keempat dalam mendasari pengembangan IPTEK harus secara demokratis yang artinya setiap ilmuan harus memiliki kebebasan untuk memgembangkan IPTEK serta memiliki sikap terbuka untuk dikritik dan dikaji ulang maupun dibanhdingkan oleh penemu lainnya. Berdasarkan sila kelima pwngembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dengan diri sendiri maupun dengan tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya.

Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

A. Sistem etika perilaku politik saat ini masih banyak mempertahankan birokrasi yang dibangun dimasa lalu dan menjadi akar masalah pemerintahan sehingga mengancam demokratisasi. Paradigma pemerintahan yang keliru seperti itulah yang tetap dipertahankan sehingga menjadi salah satu ciri kelemahan kinerja jajaran pemerintahan sampai detik ini. Sistem etika perilaku politik saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini terlihat dari kinerja dan kebijakan pemerintah yang belum memuaskan. Sistem etika perilaku politik saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke-2, ke-4, dan ke-5, karena masih kurangnya pelayanan pemerintah dan jajaran birokrasi yang adil, professional, berintegritas, dan transparan. Semua permasalahan mengenai kondisi pelayanan publik dan birokrasi pemerintah karena salah menempatkan paradigma pemerintahan, maka permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Kalau tidak maka akan membusuk dan merusak sistem yang lain. 

B. Etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal saya banyak yang mencerminkan dan ada yang tidak, yang artinya masih banyak generasi muda yang mencerminkan etika dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan yang mempererat silaturahmi serta membantu sesama. Solusi untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi saat ini bisa dengan penanaman pendidikan karakter seperti dalam mata kuliah pancasila yang terdapat pada kampus-kampus di Indonesia. Lalu, bisa juga melalui pengawasan dan perhatian orang tua, yang seharusnya generasi muda sudah diajarkan mengenai etika oleh orang tua sejak dini agar dapat tertanam hingga dewasa. Jika sudah terbiasa dengan etika yang baik sejak dini, maka seharusnya hingga dewasa juga bisa tetap beretika baik.

Nama : Andika Widhiantara
NPM : 2215061052
Kelas : PSTI D

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Perkembangan Media Massa di Indonesia

Ketika membahas media massa, maka akan terkait juga dengan pers. Definisi dari media massa apabila ditelusuri dari kata “media” sendiri berarti alat, corong, instrumen, jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara, peranti, saluran, sarana, wahana. Sedangkan kata “massa” berarti agregat, jasad, kawula, komposit, konglomerat, korpus, pengikut, publik, substansi. Sementara pengertian “media massa” sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Secara historis, pers telah mengalami perjalanan periodik waktu cukup panjang. Kehidupan pers Indonesia diawalai dari masa Hindia Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga kini tanpa mengenal lelah. Pada masa perjuangan, pengaruh pers sangat kuat dan tidak seperti masa kini, pers cenderung mencari keuntungan. Meskipun demikian, jika dibiarkan tanpa mencari keuntungan, maka pers masa kini juga tidak dapat bertahan.

Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki potensidan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial politik. Sebaliknya, media massa memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik. Kajian mengenai media massa senantiasa berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang.

Peran media massa dalam kontrol sosial

Pembentukan opini publik dan komunikasi massa sebagai kecenderungan masyarakat modern pada akhirnya dapat menciptakan persepsi publik berupa personal kultur masyarakat dan mengubah nilai-nilai arah kehidupan sampai dengan struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat.

Secara umum, media massa mempunyai sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Fungsi Pers Nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain dinyatakan, pers yang mana juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi contohnya, fungsi media massa disini terutama sebagai media informasi dan kontrol sosial. Penulis dapat mengemukakan bahwa dalam pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik, kaitannya untuk penanggulangan tindak pidana, salah satu contohnya tindak pidana korupsi, antara lain berupa :
1. Informasi atau berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktik-praktik korupsi
2. Pengungkapan dan peliputan kasus-kasus korupsi dan modus operasi dari praktik-praktik korupsi
3. Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif
4. Pemberitaan penanganan akan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Fungsi kontrol sosial media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi disini antara lain dapat berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Media massa yang melakukan jurnalisme yang tidak beretika lambat laun akan kehilangan audiensnya sendiri, mengingat seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya informasi yang mengedukasi. Konstruksi media massa akan berita hukum tetap dapat memiliki nilai jual kepada audiens sekaligus beretika, asalkan media massa punya sumber daya yang memahami bagaimana jurnalisme hukum dan etika pemberitaan.