Nama : M.Akbar Fikardo
NPM : 2211011131
Manajemen kelas A

Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan ketatanegaraan akibat perubahan sosial dan politik dalam sejarah perjuangan Indonesia yang memerlukan penyesuaian tata cara dan sistem pengelolaan politik. Konstitusi telah beberapa kali diubah karena berbagai faktor, seperti:
Kebutuhan untuk beradaptasi dengan zaman.
Kebutuhan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan.
• Adanya tuntutan dari kelompok masyarakat.
Perubahan politik.

Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan ketatanegaraan akibat perubahan sosial dan politik dalam sejarah perjuangan Indonesia yang memerlukan penyesuaian tata cara dan sistem pengelolaan politik. Konstitusi telah beberapa kali diubah karena berbagai faktor, seperti:
Kebutuhan untuk beradaptasi dengan zaman.
Kebutuhan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan.
• Adanya tuntutan dari kelompok masyarakat.
•Perubahan politik.

Periode2 perubahannya yaitu
1.) konstitusi sementara 1944
2.)UUDS 1950
3.) UUD 1945 amandemen 1,2,3,4

1. Yang saya analisis dari artikel tersebut memuat beberapa poin positif, seperti meningkatkan fleksibilitas pekerjaan, termasuk memberikan kesempatan kerja bagi pekerja berketerampilan rendah dan melindungi pekerja informal yang tidak tercakup oleh undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya.
Dalam hal ini, konsep berbangsa dan bernegara menjadi salah satu pertimbangan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak merugikan hak-hak pekerja dan kepentingan masyarakat pada umumnya, serta harus memperhatikan partisipasi dan transparansi publik.

2. untuk pertanyaan kedua, inti dari konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahannya serta pemberian hak dan kewajiban kepada rakyat. Konstitusi juga menjamin pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu yang tidak dapat dilanggar oleh pemerintah.
Pentingnya konstitusi bagi negara adalah memberikan dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang stabil dan adil. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) adalah konstitusi dasar bagi sistem pemerintahan Indonesia, yang mengatur tata cara politik, sistem administrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Perilaku inkonstitusional pejabat publik dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi. Pejabat publik yang melakukan tindakan inkonstitusional harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada, tergantung pada tingkat keparahan dan akibat yang ditimbulkan. Namun, jika seorang pejabat publik ingin memperbaiki perilakunya dan mengikuti konstitusi, ia diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

NAMA : M. Akbar Fikardo

NPM : 2211011131

KELAS : MANAJEMEN (A)