Jawaban posttest analisis jurnal

Analisis jurnal oleh
Nama: Cahya Ashari
NPM: 2213053235
Kelas: 2A

Nama jurnal : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
'
Judul jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Nama penulis: Madani Aulia Rosa Nasution
Halaman: 201-212

Abstrak : Jurnal ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa.

Pembahasan: Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran Civics, Pendidikan Kewarganegaraan Negara Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN. Pada level Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan
Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1).
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara.
Dari beberapa pendapat tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
demokrasi adalah pemerintahan di tangan
rakyat yang mengandung pengertian tiga hal
yaitu; 1) pemerintahan dari rakyat
(government of the people); 2) pemerintahan
oleh rakyat (government by the people); dan
pemerintahan untuk rakyat (government for the
people). Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum. Pengakuan dan dkungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasanannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen maka ambisi otoritarianisme dari para penyelenggaran negara dapat dihindari. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuaasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan utama sebuah pemerintahan yang demokratis (Ubaedillah, 2008: 37). Demi terciptanya proses demokrasi, setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi baik secara formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, dan juga saluran-saluran non-formal seperti fasilitas-fasilitas umum, atau ruang public (public spheres) sebagai sarana interaksi sosial seperti radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan (Sutiyoso, 2010: 167). Pemikiran John Locke tentang HAM berasal dari gagasan Thomas Hobbes yang mengatakan bawa manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium contra omnes.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.

Nama : Cahya Ashari
NPM: 2213053235
Kelas: 2A

Jawaban pretes analisis video

Materi MK video : Hakikat dan Pentingnya PKN di perguruan tinggi.
Adapun submateri yang akan di pelajari
1. Pengertian PKn
2. Dinamika, Esensi & Urgensi
3. Landasan Ideal & Hukum
4. Hakekat & Pentingnya PKn di Perguruan Tinggi
5.Sumber Politik
6. Sumber Historis
7. Sumber Sosiologis

1. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kata kewarganegaraan berasal dari Warganegara yang merupakan anggota dari sebuah negara.Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah
warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan Usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Hasilnya untuk Melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila.
Dari pengertian ini tujuan besarnya ialaha Agara peserta didik sebagai bagian dari warganegara dapat memahami segara materi maupun praktek fisik agar menjadi pribadi warga negara yang taat dan patuh terhadap peraturan dan norma.

2.LANDASAN IDEAL DAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Landasan ideal ialah PANCASILA sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi negara.
Landasan hukum
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945
UU Nomor 20 Tahun 1982
UU Nomor 20 Tahun 2003
SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006


3. Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKn
Berdasarkan sumber Historis Substansi dimulai sebelum Indonesia merdeka. Artinya ini dimulai dari zaman sebelum kemerdekaan atau pada masa pemersiapan kemerdekaan, dan berjalan seiring waktu juga perjuangan Samapi mencapai sekarang. Dalam proses pencapaian inilah sumber sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistenti negara dan bangsa. Maka melalui sumber politik dimuatnya dokumen kurikulum kewarganegaraan.

4. Dinamika,Esensi, dan Urgensi PKn

PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

Nama Cahya Ashari
NPM 2213053235
Kelas 1A

Analisis soal 2

A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?
Jawaban :
Peran Pancasila sebagai Pradigma ilmu menurut jurnal/artikel "Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu
Oleh: Prof.Dr.Sudjito., SH., MSi"
Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu,apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara,telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya.
Beberapa contoh berikut ditunjukkan untuk memahami tentang relevansi
Pancasila sebagai paradigma ilmu, melalui sila-silanya.
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Pertama ini menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam
semesta beserta isinya. Ilmu berparadigma Pancasila bersifat teistik. Hal demikian jelas berseberangan dengan paradigma Cartesian-Newtonian yangmemandang bahwa Tuhan sudah “pensiun” sejak alam semesta dan manusia sebagai penghuninya telah tercipta (Sudjito, 2007). Etikanya dimana kita meyakini keberadaan tuhan dan menghormati kepercayaan orang lain juga menghormati hubungan dan hak sesama manusia,manusia dengan alamsekitarnya. Proses Pradigma etika ini secara global mengalami kemajuan dan kemunduran karena banyaknya spekulasi manusia mengenai hal ini.
2.Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan
rohaniah, keberadaan hati nurani (qalbu) tidak kalah penting daripada akal. Ilmu berparadigma Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal(rasio), namun bukan segala-galanya (ratio above else) l sebagaimana kredo“Cogito ergo sum. Etikanya dimana pengamalan terhadap hak dan kewajiban sebagai manusia yang berakal. Dalam globalisasi terealisasi kannya penghormatan berupa HAM dalam proses penegakannya secaranyata masih banyak penyelewengan tetapi juga makin banyaknya tersadar akan hal asasi ini
3. Persatuan Indonesia
Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai jiwa Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan faham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap faham etnisismadan etnosentrisma (Jacob, 2006). etikanya penghormatan terhadap perbedaan setiap manusia yang harus dihormati dalam proses globalisasi banyaknya budaya akulturasi merupakan bukti kemajuan atas perbedaan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat
dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun.secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana.prosesnya secara global mengalami kemajuan dan kemunduran dikarenakan proses penegakan hukum yang masih labil contoh saja pejabat yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya dalam hukum bisa mendapat keringanan hukuman atas apa yang ia perbuat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena
perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat
sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia, yang berkarakter komunalistik-religius.
Ilmu berparadigma Pancasila mendorong perburuan keadilan sosial, sekaligus menolak dominasi positivisme (Sudjito, 2007). Dalam prosesnya keadilan untuk menuju kesejahteraan terus mengalami kemajuan.


B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
Jawaban :
Harapan saya mengenai model pemimpin iyalah pemimpin yang karismatik atas kemampuan yang dimiliki, memimpin secara transaksional dan transformasional , memerintah secara transparan, memiliki sikap baik bijak dan Arif, dan mau mengerti juga memahami anggotanya atau rakyatnya.
Harapan untuk warganegara dari saya adalah terciptanya masyarakat cerdas dalam mengahadi informasi dan masalah yang menyangkut negara, masyarakat yang aktif dalam memajukan negara , masyarakat yang memiliki ekonomi kreatif, dan masyarakat yang mengamalkan Pancasila secara penar terutama sila yang menyangkut tuhan.
Harapan saya untuk para ilmuan pancasilais terus meningkat value dan iptek berdasar pada Pancasila.

Nama Cahya Ashari
NPM 2213053235
Kelas 1a

Analisis soal 1
A. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai berita tersebut dan apa yang anda lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoaxs?
Jawaban:
Tanggapan saya mengenai berita tersebut adalah prihatin dan harus waspada terhadap berita yang tersebar apa lagi sebagai mahasiswa .
Lalu cara saya untuk mengantisipasi nya bersumber dari artikel kampus. Republika.co.id artikel ini menyarankan Cek sumber informasi/ berita dari mana berita itu bersumber harus di gali lebih dalam valid tidaknya
Cek kelengkapan informasi bisa jadi ada yang terpotong dalam penyampaian;Jangan termakan judul dan harus waspada karna bisa saja isi yang terkandung berbeda;
Periksa keaslian foto atau video, kedua file ini sangat krusial dan sering menyebabkan salah paham; Perhatikan tanggal artikelnya, kapan waktu terbit artikel adalah sangat penting karna bisa jadi masyarakat sering terkecoh akan hal ini; dan yang terakhir Jangan asal share, hal ini yang dapat menyebabkan huru hara yang belum tentu atas apa yang mungkin belum terjadi juga.

B. Bagaimanakah pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dan solusi apa yang anda sampaikan bagi pengembangan iptek yang lebih baik?
Jawaban :
pengaruhnya sangat buruk karena dapat merusak generasi milenial, jika IPTEK tidak mengikuti atau melanggar setiap butir sila yang sudah sesuai dengan harkat dan martabat bangsa maka terjadinya ketidak seimbangan antara kemajuan teknologi yang ada dengan nilai bangsa.
Solusi yang dapat saya sampaikan untuk pengembangan IPTEK lebih baik diantaranya:
1. Harus bermanfaat untuk masyarakat luas tidak untuk golongan tertentu.
2. IPTEK harus berlandaskan Pancasila, undang-undang dan, nilai-nilai konstitusional.
3. Menjalankan kemitraan dengan industri dan masyarakat.
4. penguatan kapasitas riset yang mencakup fasilitas penelitian dan pengembangan (litbang), pola manajemen, fungsionalisasi organisasi litbang, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja hasil litbang Iptek nasional, dan kemitraan dan pengembangan teknologi.
5. peningkatan jumlah Hak Kekayaan Atas Intelektual (HKI) dibidang Ilmu Pengetahuan Teknik agar penemuan inventif dapat dilindungi oleh oleh Undang-Undang.

C. Sikap Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya, bagaimakah solusi menurut program studi/jurusan yang anda ambil saat ini atas permasalahan tersebut?
Jawaban:
Jurusan prodi saya adalah pendidikan guru sekolah dasar , sikap konsumtif dapat ditangani melalui hal-hal berikut yang akan berkaitan dengan profesi saya sebagai guru :
1. Memberikan edukasi mengenai dampak negatif mengenai dari sikap tersebut.
2. Mencontohkan cara menghindar dari hal-hal yang akan menyebabkan sikap konsumtif seperti belajar berhemat dengan menabung atau diadakannya program menabung,tidak menghamburkan makanan,dan membeli barang yang dibutukan .
3.menanamkan rasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh sang pencipta.