PKN PGSD 2A, Senin 15.50-17.30 T.A Genap 2022/2023

Nama : Dhea Anisya Putri
NPM : 2213053186

Yang dapat saya analisis dari jurnal di atas adalah urgensi pendidikan kewarganegaraan memang benar2 di butuhkan untuk masa demokrasi seperti sekarang ini. Hal ini karena pendidikan kewarganegaraan akan membuat seseorang mengerti akan pentingnya menerapkan Pancasila di era demokrasi ini. Melalui pendidikan kewarganegaraan seseorang akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dan mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan.

Pendidikan kewarganegaraan harus lah di dapat kan oleh semua masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Setiap orang wajib memahami tentang pendidikan kewarganegaraan demi sukses dan tercapainya era demokrasi di Indonesia ini.

Nama: Adinda Febriele Rindiyani
Npm: 2213053030
Kelas: 2A

Post-Test
Analisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pendidikan kewarganegaraan atau Civics dapat dirumuskan sebagai ilmu yang berkaitan dengan:
- manusia dengan manusia
- manusia dalam perkumpulan terorganisasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, dan demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila.

Nama : Syakila Haswa Utami
Npm : 2213053019
Kelas : 2A

Analisis Jurnal

Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa indonesia melalui demokrasi, HAM M dan masyarakat madani.

Indonesia yang krisis, aktif, demokratis, dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalan kehidupan bermasyarakat dab bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara di era modern saat ini.

Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan kgazanah pemikiran dan nilai- nilai Indonesia, yabg diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila.

Pancasila sendiri sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur untama pembentukan karakter nasional indonesia.

Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : 2A

Analisis jurnal!!!

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting dalam mendidik karakter bangsa Indonesia menjadi warga yang aktif dan kritis.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membangun masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Analisis Jurnal tentang Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia Melalui HAM, Demokrasi dan masyarakat
Madani

Dari beberapa pengertian yang di sebutkan dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang didalamnya ada hubungan warga negara dengan negara. Urgensi Pendidikan kewarganegaraan ini muncul karena pada sejarahnya banyak warga negara yang masih buta akan demokrasi. Sedangkan demokrasi sendiri merupakan suatu sistem yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan ini ditujukan untuk membangun karakter bangsa Indonesia terkhusus dalam penerapan aturan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan pendidikan karakteristik. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat akan terpenuhi apabila rakyatnya paham dan mampu menjadi warga negara yang baik.

Dalam peraturan HAM juga diperlukan karakter bangsa yang mampu memaknai masing-masing haknya dalam hidup setiap manusia sehingga akan terlihat dinamis. Terbentuknya sistem sosial yang dinamis ini nantinya akan membentuk masyarakat yang Madani yang memiliki lingkup sosial sangat baik.

Jawaban posttest analisis jurnal

Analisis jurnal oleh
Nama: Cahya Ashari
NPM: 2213053235
Kelas: 2A

Nama jurnal : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
'
Judul jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Nama penulis: Madani Aulia Rosa Nasution
Halaman: 201-212

Abstrak : Jurnal ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa.

Pembahasan: Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran Civics, Pendidikan Kewarganegaraan Negara Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN. Pada level Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan
Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1).
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara.
Dari beberapa pendapat tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
demokrasi adalah pemerintahan di tangan
rakyat yang mengandung pengertian tiga hal
yaitu; 1) pemerintahan dari rakyat
(government of the people); 2) pemerintahan
oleh rakyat (government by the people); dan
pemerintahan untuk rakyat (government for the
people). Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum. Pengakuan dan dkungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasanannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen maka ambisi otoritarianisme dari para penyelenggaran negara dapat dihindari. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuaasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan utama sebuah pemerintahan yang demokratis (Ubaedillah, 2008: 37). Demi terciptanya proses demokrasi, setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi baik secara formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, dan juga saluran-saluran non-formal seperti fasilitas-fasilitas umum, atau ruang public (public spheres) sebagai sarana interaksi sosial seperti radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan (Sutiyoso, 2010: 167). Pemikiran John Locke tentang HAM berasal dari gagasan Thomas Hobbes yang mengatakan bawa manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium contra omnes.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.

Nama : Putri Aprilliani
Npm : 2213053298
Kelas : 2A

Jawaban post test ( Analisis jurnal )

Pendidikan kewarganegaraan ini berfungsi untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, cerdas, aktif dan demokratis, serta mengembangkan demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, dan toleransi.
Demokrasi terdiri dari kata "demos" yang artinya rakyat dan "cratein / cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai suatu kodrat. Hak ini adalah hak dasar yang setiap manusia yang dibawa sejak lahir.

NAMA : Nabiilah Okti Salsabila
NPM : 2213053004
KELAS : 2A

Analisis jurnal post test Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

“Demokrasi” secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “ demonstrasi ” yang berarti orang atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Seperti saat ini, transisi Indonesia menuju demokrasi telah menimbulkan banyak kecemasan. Sementara itu, masyarakat masih cenderung menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak demokratis, dengan mencari keadilan bagi diri sendiri, dengan memaksakan kehendak, dan dengan menghabiskan uang politik sebagai alternatif. Mencerminkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan demokrasi yang dianjurkan oleh para reformis.

Perkembangan ini tentu saja menjadi fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi (demokrasi) yang beradab. Seiring berkembangnya gelombang demokrasi ketiga, tuntutan akan demokrasi yang aktual dan sosial pasca rezim Orde Baru semakin menjadi. Salah satu mapkelompok gerakan reformasi, dimana salah satu syaratnya adalah melakukan inovasi pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini dirasa tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang beradab, peran pendidikan kewarganegaraan sangat diperhatikan sebagai urgensi pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak model dan syarat pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia( HAM).

Menurut Ubaedillah (2008 1), beberapa nama yang digunakan untuk Pendidikan Kewarganegaraan meliputi mata kuliah Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila dan PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan sesuai Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah untuk melatih warga negara yang cerdas, baik dan berpikir kritis untuk mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di suatu negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab utama negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik ( smart and good kewarganegaraan) untuk dapat diterapkan di berbagai negara.

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktekkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara indoktrinasi, penanganan atas demokrasi dan Pancasila.

Sedangkan menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan- perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu- individu dengan negara.

Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Kewarganegaraan dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun watak ( character structure) bangsa Indonesia meliputi a) pembentukan keterampilan untuk partisipasi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun selalu berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan keutuhan bangsa; c) mengembangkan budaya demokrasi yang beradab, yaitu kebebasan, kebebasan, toleransi dan tanggung jawab. Dengan demikian diharapkan para generasi muda kedepannya bisa menjadikan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi.

Nama :Mita prinanda febri
Kelas : 2A

Npm : 2213063084

analisis jurnal
pasca jatuhnya Rezim Orde Baru di awal tahun 1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali Pendidikan kewarganegaraan dalam pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu dapat menerapkan demokrasi, hak asasi yang baru di Indonesia. Berbagai model dan manusia (HAM) dan masyarakat madani istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan kewarganegaraan model lama. misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa PEMBAHASANnama yang dipakai untuk pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic

kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran Education) atau Civics memiliki banyak Civics, Pendidikan Kewarganegaraan Negara pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Numan Soemantri pengertian Civics dapat Moral Pancasila,pada level dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan yang membicaraan hubungan manusia dengan; Pendidikan Kewiraan. a.manusia dalam perkumpulan-perkumpulan Pendidikan kewarganegaraan di terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan politik); b) individu-individu dengan negara. dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu Kewarganegaraan berdasarkan Surat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. pemerintahan dan kewarganegaraan yang 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan istimewa warganegara. Pengertian ini Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1). Tujuan politik (Ubaedillah, 2008: 5) pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya Menurut sejarahnya pendidikan adalah menjadikan warga negara yang cerdas kewarganegaraan (Civics) berasal dari dan baik serta mampu mendukung pendidikan tentang kewarganegaraan keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan mewarganegarakan individu atau orang orang bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh dua pengertian dalam arti sempit, citizenship Negara. Hal ini sejalan dengan konsep hanya mencakup status hukum warga negara warganegara yang baik (smart and good dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, citizenship) untuk dapat diterapkan dalam mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan berbagai negara.

Nama : Intan ayu ulan dari
Npm : 2253053053
Kelas : 2A
Analisis juranal
Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia.
Nilai pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini dikarenakan sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,persatuan maupun nilai kerakyatan.

Nama: Auliya Putri
Kelas : 2A
NPM: 2213053128

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani


Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan
dan integritas bangsa
c) mengembangkan
kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa
konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokratisasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan hak-hak sebagai
kewarganegaraannya. Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan
dan “jatuh bangun” dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang
akan datang.


HAM adalah hak dasar setiap
manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan (Sutiyoso, 2010: 167). Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;
1)kebebasan
2)kemerdekaan
3) persamaan
4) keadilan
Pelaksanaan HAM telah dilakukan melalui dua instrumen yaitu pertama, kovenan hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan kedua kovenan hak- hak ekonomi, sosial
dan budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Posttest
Menganalisis jurnal

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
Penulis : Aulia Rosa Nasution

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional merupakan suatu hal yang telah ada sejak lama yang dapat diketahui dari beragamnya model dan istilah pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berdasar pada surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (smart and good citizenship) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara. Namun dalam penerapannya masih terdapat urgensi pendidikan kewarganegaraan.

Urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangan reformis selama ini.

Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar serta pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah ide kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan menjadi dasar pembentukan karakter warga negara Indonesia. Dan dapat menjadi masyarakat madani, Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. mahasiswa merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani.

Nama : Siska Tri Utami
NPM : 2213053195
Kelas : 2A
Analisis jurnal!
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara. Pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu telah direkayasa oleh rezim Orde Baru sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, maka dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan ditengah masyarakat seperti, melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values, dan transfer of principles, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah,2008: 10).
Demokrasi adalah pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu: 1). Pemerintahan dari rakyat (government of the people), 2). Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan 3). Pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

Pengertian HAM pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu : 1). Kebebasan, 2). Kemerdekaan, 3). Persamaan, dan 4). Keadilan.
Istilah masyarakat madani pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Mentri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat memiliki ciri-cirinya yang khas yaitu kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbal balik (reciprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai.

nama: Rafael kukuh Avethresando
npm: 2213053143
kelas: 2A

post test
analisis jurnal

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Civics adalah ilmu yang berkaitan dengan, manusia dengan manusia, manusia dalam perkumpulan terorganisasi. Bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yg aktif, kritis dan demokrasi.

Disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang didalamnya ada hubungan warga negara dengan negara. Terbentuknya sistem sosial yang dinamis ini nantinya akan membentuk masyarakat yang Madani dan memiliki lingkup sosial sangat baik.

Nama : Hanny Luthfia Shabrina
NPM : 2213053237
Kelas : 2A

Analisis Jurnal

Setelah saya membaca jurnal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Pendidikan kewarganegaraan membantu untuk mendorong seseorang untuk mengerti akan nilai-nilai Pancasila, dengan begitu seseorang akan lebih bersikap bijaksana dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada.

Pendidikan kewarganegaraan menurut saya juga penting untuk didapatkan oleh setiap masyarakat Indonesia untuk tercapainya negara yang sukses dan maju di era saat ini.

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A

Analisis jurnal Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa Indonesia adalah:
1. Membentuk partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab,
2. Menjadikan warga Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokrasi yang tetap menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan
kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu
kebebasan, persamaan, toleransi serta
tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di era modern saat ini.
Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) merupakan upaya yang tepat dalam menyemaikan budaya demokrasi di bangsa Indonesia. Upaya sistematis dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (Civil Society).

Masyarakat madani membutuhkan unsur-unsur pokok yang dapat membangun dirinya yaitu:
1. Wilayah public yang bebas
2. Demokrasi
3. Toleransi
4. Kemajemukan
5. Keadilan (Ubaedillah, 2008: 185).
Upaya mewujudkan masyarakat madani dilakukan dalam ranah organisasi non-pemerintah atau Non Governmental Organization (NGO) yang memiliki kaitan dengan badan-badan PBB atau pun mitra-mitra PBB.
Mahasiswa pun menjadi salah satu komponen bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi dan masyarakat madani yang dapat dilakukan melalui perilaku sehari-hari yang tentunya harus bersumber dari Pancasila yang diharapkan dapat menjadi unsur utama dalam pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia.

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A

Analisis Jurnal

Analisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Pendidikan kewarganegaraan secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.



pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon- calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu.

Nama : Banu Sudawi Haq
NPM : 2213053266
Kelas : 2A

Analisis jurnal

Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan
misi pendidikan demokrasi dan hak asasi
manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah: pelajaran Civics, Pendidikan Kewarganegaraan Negara Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN. Pada level Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan.

Pendidikan Kewarganegaraan yang
humanis-partisipatoris diharapkan mampu
menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari
Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

Nama: Ngusman Aris
NPM : 2213053202
Kelas :2A
Analisis Posttest

Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri bertujuan agar manusia dapat melakukan perubahan di tengah masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas yang masih awam mengenai demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekpresi individu dalam ruang civil society. Beberapa konflik yang terjadi dikarenakan pihak yang terkait merasa memiliki hak fundamental.

HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Pelaksanaan HAM telah dilakukan melalui dua instrumen dan wacana HAM di Indonesia itu sendiri berjalan seiring dengan berdirinya Negara Indonesia. Selanjutnya mengenai masyarakat madani yang merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yamg menjamin keseimbangan individu dengan kestabilan masyarakat. Munculnya masyarakat Madani dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani.

Nama : Andestri Nanda Raya
NPM : 2213053113
Kelas : 2A
Analisis Jurnal (Post Test)
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara, maka diselenggarakanlah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Hal itu juga guna mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia.

Dengan adanya pendidikan tersebut, sebagai warga negara mengetahui akan pentingnya demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Untuk mengenai demokrasi, mungkin sepenuhnya belum dimengerti dan dikuasai oleh masyarakat sehingga dahulu banyak terjadinya konflik, main hakim sendiri, dan sulitnya mendapat hak. Seharusnya demokrasi itu merupakan sebuah kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Maka dari itu, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Lalu yang kedua adalah HAM yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun empat prinsip dasar HAM yaitu; 1) kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.

Lalu yang ketiga, yaitu Masyarakat Madani yang merupakan sistem sosial yang berprinsip pada adab atau moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Hal itu tidak muncul dengan sendirinya tetapi terdapat unsur-unsur sosial yang menjadi prasyaratnya, seperti pendapat yang dikutip oleh (Ubaedillah, 2008: 185), yaitu 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2) demokrasi (democracy); 3) toleransi (tolerance) ; 4) kemajemukan (pluralism); dan 5) keadilan sosial (social justice).

Nama : Khairul Rifai
NPM : 2213053265
Kelas : 2A

Post test
Analisis jurnal

Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan
kewarganegaraan dilakukan
oleh Pemerintah RI untuk

menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Pendidikan kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi

No.267/Dikti/Kep/200 tentang PenyempurnaanKurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1). Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung

keberlangsungan bangsa dan negara.

Pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang baik dan benardan memiliki kemampuan untuk
melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (prosespembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip)
demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.

Nama: Nada Fauziana
Npm: 2253053033
Kelas: 2A
Analisis jurnal

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia melalui demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikaitkan dengan pendidikan nasional telah lama ada, yang dapat dilihat dari berbagai model dan kondisi pendidikan kewarganegaraan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi kini telah diperluas dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan SK Dirjen Perguruan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 Tujuan pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik yang mampu mendukung kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tugas pokok dan tanggung jawab negara adalah upaya untuk menjadikan warga negara dari individu atau mereka yang tinggal di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep good citizen (kewarganegaraan yang cerdas dan baik) untuk diterapkan di berbagai negara. Namun, penerapannya masih memiliki kebutuhan mendesak untuk pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai character building bangsa Indonesia melalui demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Transisi Indonesia ke sistem demokrasi tidak bisa dihindari. Pasca penggulingan rezim Orde Baru oleh Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, proses pembangunan demokrasi terjadi di Indonesia, meski baru terjadi setelah lebih dari 30 tahun kekuasaan Orde Baru. Transisi Indonesia menuju demokrasi sangat memprihatinkan, sementara pada saat yang sama masyarakat masih cenderung menyelesaikan konflik dengan cara-cara non-demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak dan praktik kebijakan moneter mencerminkan perilaku dan sikap yang bertentangan dengan demokrasi. . mereka berjuang untuk perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak memberikan kontribusi bagi transisi Indonesia menuju demokrasi berkeadaban (democratic citizen). Dengan berkembangnya demokrasi gelombang ketiga, tuntutan demokratisasi praktis dan sosial di bawah Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi, dengan salah satu tuntutannya adalah reformasi pendidikan kewarganegaraan. sampai sekarang dianggap sebagai tidak signifikan dalam semangat reformasi. Dalam pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban, peran pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai pembentukan karakter yang sangat mendesak dan urgen bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi jalan untuk mempertemukan nilai dan prinsip yang berbeda dari luar dan pemikiran serta nilai keindonesiaan yang bertujuan untuk melahirkan ide kreatif yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi pancasila dan dasar. untuk pembentukan karakter warga negara Indonesia. Dan dapat menjadi masyarakat madani, yang menurut Ibrahim merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip-prinsip moral, yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial.

Nama: Shakina Aura Ayudistia
Npm: 2213053066
Kelas: 2A

Analisis jurnal "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"

Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih sering melakukan penyelesaian konflik/masalah melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak tanpa memperdulikan kehendak orang lain, dan praktik money politics dalam artian segala sesuatu dapat di beli dengan uang, dengan uang semua masalah selesai, hal tersebut lah sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangaan penerus selama ini.

Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) kalau di pikirkan sangatlah urgen/penting dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada awalnya adalah untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah digunakan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memperlama kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tentu saja kita sudah tidak asing dengan hal tersebut, karena sebagian besar masih sering terjadi di negara kita Indonesia. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sisi dan bertujuan pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan maupun hal yang lainnya

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Nama : M. IQBAL PRAYOGA
NPM : 2253053007
Kelas : 2A
Analisis Jurnal (Post Test)
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara, maka diselenggarakanlah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Hal itu juga guna mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia.

Dengan adanya pendidikan tersebut, sebagai warga negara mengetahui akan pentingnya demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Untuk mengenai demokrasi, mungkin sepenuhnya belum dimengerti dan dikuasai oleh masyarakat sehingga dahulu banyak terjadinya konflik, main hakim sendiri, dan sulitnya mendapat hak. Seharusnya demokrasi itu merupakan sebuah kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Maka dari itu, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Lalu yang kedua adalah HAM yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun empat prinsip dasar HAM yaitu; 1) kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.

Lalu yang ketiga, yaitu Masyarakat Madani yang merupakan sistem sosial yang berprinsip pada adab atau moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Hal itu tidak muncul dengan sendirinya tetapi terdapat unsur-unsur sosial yang menjadi prasyaratnya, seperti pendapat yang dikutip oleh (Ubaedillah, 2008: 185), yaitu 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2) demokrasi (democracy); 3) toleransi (tolerance) ; 4) kemajemukan (pluralism); dan 5) keadilan sosial (social justice).

Nama : Juliana Wulandari
Npm : 2213053291
Kelas : 2A

Analisis jurnal
Judul : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Penulis : Aulia Rosa Nasution Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Hasil analisis:
Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang sangat berperan penting dalam mendidik karakter anak-anak bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa.Agar anak-anak bangsa Indonesia memiliki rasa demokrasi dan patriotisme yang tinggi, apalagi di era globalisasi seperti saat ini.

Di perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga masyarakat melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik demokrasi langsung dalam perkuliahan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mendorong agar peserta didik mampu berpikir kritis dan sesuai dengan Pancasila.

Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A

Menganalisis Jurnal berjudul "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"
Dengan penulis : Aulia Rosa Nasution

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara pemerintah untuk membentuk warga negara yang cinta, setia, rela berkorban, serta patuh terhadap aturan-aturan dalam berbangsa dan bernegara. Pada saat ini pendidikan kewarganegaraan telah diwujudkan pada perguruan tinggi. Salah satu tujuan mewujudkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar dapat menerapkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat madani sebagai unsur yang hilang dalam pendidikan
kewarganegaraan model lama.
Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sebuah mata kuliah, pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi berperan sangat penting dalam mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia. Bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa pendidikan kewarganegaraan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan perlu diwujudkan mulai dari jenjang sekolah dasar.

Pada saat ini banyak orang menganggap Pancasila hanya dianggap sebagai simbol tanpa adanya pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pendidikan kewarganegaraan banyak hal-hal berkaitan tentang pentingnya sebagai warga negara memahami, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar terwujudnya masyarakat yang damai dan tertib. Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Pemahaman mengenai demokrasi di
Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak
untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis sehingga negara Indonesia menjadi negara maju dan terbebas dari konflik-konflik yang menghambat kemajuan bangsa.

Nama : Yori Andra Umarsyah
NPM : 2213053170
Kelas : 2A

Analisis Jurnal Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Dari jurnal tersebut dapat dianalisis bahwa Pendidikan kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab. Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi.

mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat.
Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan sebuah sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk anak muda dalam upaya menumbuhkan kesadaran ,sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam jiwa

Nama:Aria dian indiani
Npm :  2213053177

Post-test
Analisis jurnal

Nama: Dea vania azzahrah
Kelas: 2A
Npm: 2253053051
Urgensi pendidikan kewenegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani 
Mata kuliah pendidikan kewenegaraan ini sangat wajib untuk generasi sekarang, seperti berfikir kritis dan demokratis.
Tujuan pendidikan kewenegaraan juga menjadikan masyarakat diluar sana lebih mengetahui akan pancasila, mendukung bangsa-negara, membangun karakter bangsa indonesia.

Pengertian HAM pertama kali ditemukan oleh John Locke dimana menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hqk ywng diberikan langsung oleh tuhan seperti sesuatu yang bersifat kodrati
Ada 4 prinsip dasar dalam HAM seperti:

-Kebebasan
-Kemerdekaan
-Persamaan
-Keadilan

Nama : Anjelita Shailia
NPM : 2213053302
Kelas : 2A
Analisis Jurnal (Post Test)

Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A

Menganalisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Penulis: Aulia Rosana Nasution

Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara kita yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
seperti kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Nama: Adelia ispalana salsabila
NPM: 2213053204
Kelas: 2A

Post test jurnal
Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat Madani.

Hal yang menjadi fokus dari pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara kritis, aktif, demokratis dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan dalam membangun demokrasi pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasi dengan nilai nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila.

Masyarakat Madani tidak muncul dengan sendirinya, ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat Madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat Madani diantaranya:
1. Wilayah public yang bebas
2. Demokrasi
3. Toleransi
4. Kemajemukan
5. Keadilan sosial
Upaya mewujudkan masyarakat Madani juga dilakukan dalam ranah organisasi non pemerintah atau non government organization (NGO)

Nama : Annisa Ghaida Fadhila
Npm : 2213053216

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Sebagai negara yang masih minim pengalaman berdemokrasinya, Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan dan jatuh bangun dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Meski begitu demokrasi membutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi.

Dengan begitu pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada generasi muda untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkan rasa nasionalisme, memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, Hak asasi dalam menghadapi tantangan serta membentuk warga negara menjadi pribadi yang berpikir kritis.

Nama: karina rita yanisa
NPM: 2213053008
Analisis jurnal

dari jurnal diatas dimana pendidikan kewarganegaraan merupakan salah suatu ilmu yang didalamnya berisi hubungan warga negara dengan negara. dimana Urgensi Pendidikan kewarganegaraan ini muncul karena masih banyak warga negara yang buta akan demokrasin Sedangkan demokrasi itu sendiri adalah sistem yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. makan Pendidikan kewarganegaraan ini bertujukan guna membentuk serta membangun karakter bangsa Indonesia.
serta peraturan HAM sangat diperlukan guna karakter bangsa yang mampu memaknai haknya dalam hidup setiap manusia maka terlihat dinamis.

Nama : Muthia Fazila Putri
NPM   : 2213053293
Kelas  : 2A
Tugas : Review Jurnal


Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan, dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangan reformis selama ini. Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik, serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Nama: Elok Melviana
Npm: 2253053056

Kelas: 2A

Post Test analisis jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

Nama: Khairani Fina Irfani
Npm: 2253053041
Kelas: 2A
Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Dari jurnal diatas , pendidikan kewarganegaraan akan membuat seseorang mengerti akan pentingnya menerapkan Pancasila di era demokrasi ini.
Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia: sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila.Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring
Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa indonesia melalui demokrasi, HAM Madani dan masyarakat .
pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang didalamnya ada hubungan warga negara dengan negara. Urgensi Pendidikan kewarganegaraan ini muncul karena pada sejarahnya banyak warga negara yang masih buta akan demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah untuk melatih warga negara yang cerdas, baik dan berpikir kritis untuk mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di suatu negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab utama negara.

Nama : Syakila Haswa Utami 2A
Npm : 2213053019

Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa

Bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang multikuktural, atau dasar itulah semua komponen bangsa ini berkewajiban memelihara dan mendidik masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing dan mampu memberi jaminan hidup budaya orang/etnis lain.

Kearifan lokal yang dimiliki daerah-daerah dalam lingkup wilayah NKRI sungguh sangat luar biasa banyaknya dan yang menunjukkan keberagaman jenisnya.