གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dinda Sindy Astuti 2213053013

Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Kelas: 2A
Analisis soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: hal positif yang didapatkana adalah sikap kepekaan masyarakat pada masalah kontitusi Indonesia terutama pada UU cipta kerja, dan tak hanya itu masyarakat juga berani bertindak menyampaikan aspirasi mereka yang dianggap bisa diterima dan dapat berpengaruh pada kebijakan konstitusi UU cipta kerja yang masih dianggap janggal oleh masyarakat dan tidak sesuai aturan. . Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah sikap pemerintah dalam melakukan perubahan yang tidak memperhatikan hak warga negara secara progresif, yang menyalahi bentuk negara sebagai negara berdaulat yang harusnya melibatkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas kenegaraan termasuk dalam mengatur kebijakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban rakyat Indonesia yang sebenernya adalah masalah internal negara yang sulit di benahi dari dulu karena kurangnya transparansi politik pemerintahan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: hakikat konstitusi adalah suatu aturan yang dimiliki suatu negara. Pentingnya konstitusi adalah untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara agar teratur dan dapat berjalan dengan tertib. Negara tanpa konstitusi akan sulit terkendali dalam keutuhan nya, karena akan banyak oknum yang ingin menguasai nya. Namun dengan adanya konstitusi semua aktifitas khusunya yang berkaitan dalam pemerintahan sudah diatur dan rancang dalam pembatasan kekuasaan yang adil. Sebagaimana negara Indonesia yang memiliki konstitusi UUD 1945 yang menjadi hukum dasar dalam pemerintahan. Negara akan diatur dan ditertibkan oleh konstitusi UUD negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: contoh perilaku pejabat yang melanggar konstitusi adalah kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti DPR. Perilaku korupsi termasuk kedalam tindakan tidak jujur dalam melaksanakan kekuasaannya dimana pejabat dengan leluasa dan semaunya sendiri menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan.
Pelaku korupsi harus dihukum secara maksimal Karena sudah pasti korupsi sangat merugikan banyak pihak dan kebanyakan pelaku korupsi juga para pejabat yang hidupnya layak yang tidak memikirkan rakyatnya yang kesusahan akibat imbas dari tindakan korupsi nya. Jadi pantas saja pelaku korupsi dihukum secara maksimal.
Terima kasih
Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Analisis Jurnal tentang Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia Melalui HAM, Demokrasi dan masyarakat
Madani

Dari beberapa pengertian yang di sebutkan dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu yang didalamnya ada hubungan warga negara dengan negara. Urgensi Pendidikan kewarganegaraan ini muncul karena pada sejarahnya banyak warga negara yang masih buta akan demokrasi. Sedangkan demokrasi sendiri merupakan suatu sistem yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan ini ditujukan untuk membangun karakter bangsa Indonesia terkhusus dalam penerapan aturan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan pendidikan karakteristik. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat akan terpenuhi apabila rakyatnya paham dan mampu menjadi warga negara yang baik.

Dalam peraturan HAM juga diperlukan karakter bangsa yang mampu memaknai masing-masing haknya dalam hidup setiap manusia sehingga akan terlihat dinamis. Terbentuknya sistem sosial yang dinamis ini nantinya akan membentuk masyarakat yang Madani yang memiliki lingkup sosial sangat baik.
Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Kelas: 2A

Analisis Vidio pretest tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangatlah penting. Pada hakikatnya PKN di perguruan tinggi ditujukan sebagai pembentuk karakter mahasiswa yang dapat membentuk dan mendidik mahasiswa untuk memahami arti kewarganegaraan, landasan ideal dan landasan hukum, mengetahui sejarah historis, sosiologi dan politik serta mampu membantu negara dalam kemajuan teknologi nya dengan memahami dinamika esensi dan urgensi yang dapat memanfaatkan pengaruh positif kemajuan IPTEK di Indonesia.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita sebagai mahasiswa khususnya di PGSD PGSD sebagai calon pendidik akan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan dan mampu mencetak generasi penerus bangsa Indonesia yang semakin baik.