PRETEST

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

Analisis Soal

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Re: PRETEST

by Khairani fina irfani 2253053041 - Monday, 13 March 2023, 3:50 PM

Nama: Khairani Fina Irfani
Npm: 2253053041
Kelas: 2A
Pretest

1.Positifnya, artikel ini menekankan pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil putusan dan menjalankan tugasnya. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya dukungan dari masyarakat untuk memastikan putusan yang diambil oleh MK memihak pada kepentingan masyarakat. Artikel ini juga menekankan pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum dan dasar negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Namun, hal yang harus dibenahi adalah campur tangan politik dalam urusan hukum dan peradilan, yang dapat membahayakan independensi lembaga peradilan, termasuk MK. Selain itu, pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan kepatuhan pada konstitusi juga perlu ditingkatkan.

2.Hakikat konstitusi adalah sebagai landasan hukum dan dasar negara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara. Konstitusi menjadi penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena dapat memastikan keadilan, keamanan, dan stabilitas negara serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara.

3.Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melanggar hak asasi manusia, melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Mereka harus dikenai hukuman yang maksimal karena perbuatannya merugikan masyarakat dan negara, namun diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dengan mengakui kesalahannya, mengembalikan uang negara yang telah dicuri, serta berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan.

Re: PRETEST

by Khoirun Nisa 2213053085 - Monday, 13 March 2023, 3:54 PM

Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
1. Hal positif yang dapat diperoleh adalah pemahaman tentang pentingnya asas transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan ancaman revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia.
Hal yang harus dibenahi
-Memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar lebih transparan dan partisipatif sesuai dengan asas-asas demokrasi. DPR perlu lebih memperhatikan urgensi
-Menghargai prinsip kedaulatan rakyat dan norma hukum yang menjadi dasar negara Indonesia. DPR harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan bertanggung jawab.
-Mempertinbangkan Revisi UU MK perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan rakyat.
-Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan hak-haknya sebagai warga negara, serta mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi jika ada peraturan perundang-undangan yang dianggap inkonstitusional.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar atau aturan tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta perlindungan hak-hak dasar individu dalam suatu negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia, karena sebagai dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya dan sebagai jaminan terhadap hak-hak warga negara. UUD NRI 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak dasar rakyat, dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya konstitusi, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan, sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selain itu, konstitusi juga menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan sengketa di masyarakat. Dengan demikian, konstitusi sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan nasional serta melindungi hak-hak rakyat Indonesia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah mengabaikan asas transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan transaksi politik dengan para hakim konstitusi, dan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Pejabat negara yang melakukan perilaku ini patut mendapat hukuman yang maksimal karena melanggar hukum dan mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, jika masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan melakukan upaya pembenahan, maka dapat diberi kesempatan untuk melakukannya.

Re: PRETEST

by HANINDITA MONICA SAPUTERI 2213053068 - Monday, 13 March 2023, 3:54 PM

Nama : Hanindita Monica Saputeri
NPM : 2213053068
Kelas : 2A

Analisis Soal Pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat saya dapat dari artikel diatas adalah masyarakat yang memiliki hak luas untuk menyampaikan aspirasi yang tidak tersampaikan sebelumnya atas kebijakan yang telah menyimpang dan masyarakat juga bisa lebih sadar tentang akibat yang akan terjadi jika revisi UU MK nanti telah berjalan kedepannya. Hal yang harus dibenahi adalah harus keterbukaan dan partisipasi publik di demokrasi kepada masyarakat dalam pembentukan UU supaya tidak merugikan bagi warga negara dan hanya menguntungkan untuk pihak pemerintah saja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat konsititusi adalah hukum dasar yang tertinggi yang mengandung ketentuan-ketentuan sebagai dasar peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan negara yang tidak merugikan pihak manapun baik dalam susunan ketatanegaraan suatu negara maupun warga negaranya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sebagai pedoman bagi penyelenggara negara supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan sehingga dapat merugikan warga negara dan sebagai acuan dalam mengatur dan menjalankan kekuasaan negara serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sedang marak pada saat ini adalah pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri yaitu korupsi. Sangat layak mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah sangat merugikan negara dan warga negara yang tidak tahu (awam) mengenai dunia politik. Pejabat saat ini yang sudah terkena maupun yang belum terlihat melakukan korupsi menurut saya kurang diberikan hukuman yang membuat mereka jera yang hanya diberikan hukuman penjara selama beberapa tahun, apalagi jika diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Mungkin ada sebagian pejabat yang merasakan jera tetapi sisanya mungkin juga akan mengulangi melakukan kasus korupsi kembali.

Re: PRETEST

by Auliya Putri - Monday, 13 March 2023, 3:56 PM

NAMA: Auliya Putri
NPM: 2213053128
KELAS: 2A
Pretest

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa saja yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut? Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu saya mengetahui bahwasanya UU cipta kerja bisa direvisi melalui MK dengan prosedur yang ada. Hal yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara yaitu menghargai pendapat masyarakat dan mendengarkannya. Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti hal nya UU cipta kerja ini. Dalam UU cipta kerja terdapat keterangan mengenai penghapusan upah minimum kota/kabupaten bersyarat. Hal ini sangat merugikan para pekerja buruh,karena pekerja buruh di gaji dengan nominal yang tidak besar dan jika UU cipta kerja di sahkan tentunya akan menekan perekonomian mereka menjadi lemah dan tak stabil.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Kontitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar tertinggi dan tentunya menjadi dasar berlakunya perundang-undangan. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi berperan sebagai hal yang mengatur jalannya pemerintahan, kemudian pengatur pembatasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya

3. Sebutkan contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya? Salah satu pejabat yang tidak konstitusional adalah Surya Darmadi. Beliau merupakan salah satu orang yang melakukan korupsi terbesar di Indonesia. Total kerugian negara akibat dari prilaku beliau ditaksir mencapai 78 triliun rupiah. Padahal nyatanya beliau termasuk ke 28 orang terkaya se Indonesia,berarti bisa disimpulkan bahwa beliau termasuk orang yang berpengaruh dan berpengetahuan tinggi dalam banyak hal. Tentunya korupsi sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan seluruh bangsa indonesia. Orang seperti Surya Darmadi memang sudah seharusnya untuk mendapatkan hukuman maksimal. Sebab banyak orang yang dirugikan atas perbuatannya. Diharapkan beliau dapat intropeksi diri melalui hukuman yang diberikan. Sebab manusia harus selalu belajar dari kesalahan dan harus siap menanggung resiko setelahnya.

Re: PRETEST

by Nabiilah Okti Salsabila 2213053004 - Monday, 13 March 2023, 3:59 PM

Nama : Nabiilah Okti Salsabila
NPM : 2213053004
Kelas : 2A

Pretest Analisis Soal tentang "Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?"

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban: Menurut saya tidak ada hal positif yang bisa di ambil dari artikel di atas tentang UU Cipta Kerja. Karena pemerintah terlalu terburu-buru untuk mengesahkan UU itu dan tidak mempertimbangkan dampak apa yang terjadi apalagi waktu itu Indonesia sedang di landa virus covid-19 yang sedang merajalela. Lalu hal atau konsep yang perlu dibenahi dari artikel di atas dalam berbangsa dan bernegara yaitu pemerintah seharusnya bertindak secara terbuka terhadap publik atau masyarakat dalam mengesahkan UU tersebut karena itu merupakan unsur penting dalam berdemokrasi di negara kita ini. Seperti yang sudah tertera dalam pasal 88 dan pasal 96 tentang transparansi dan partisipasi publik yang dimana itu merupakan hal patut di patuhi oleh pemerintah karena UU diciptakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya untuk kesejahteraan yang memiliki kekuasaan saja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban: Hakikat dari konstitusi itu adalah sebagai hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi juga penting bagi suatu negara karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara dan konstitusi juga sebagai pelindung konstitusional bagi seluruh masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban : Menurut saya contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dari artikel di atas yaitu DPR. Para pejabat DPR melanggar tata cara pembuatan UU cipta kerja, mereka membuat UU cipta kerja demi kepentingan golongan pribadi bukan demi kepentingan bersama. Contohnya saja adanya perubahan dalam usia minimal seseorang untuk bisa menjadi hakim konstitusi. Seperti yang kita ketahui pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal untuk menjadi Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun. Hal itu tentu saja tidak benar karena jika kita pikir semakin tua usia pada Mahkamah Konstitusi nantinya akan semakin sulit juga untuk mengambil atau menentukan suatu keputusan yang dimana itu nantinya akan dijadikan alat bagi para pemerintah untuk membuat pembaruan UU tanpa harus melalui proses ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya para pejabat yang tidak konstitusional sebenarnya sangat layak untuk diberikan hukuman tetapi mereka juga masih layak diberikan kesempatan untuk menjalani hidupnya karena sejatinya mereka hanyalah seorang manusia yang pastinya pernah melakukan suatu kesalahan.

Re: PRETEST

by Dinda Sindy Astuti 2213053013 - Monday, 13 March 2023, 4:03 PM

Nama: Dinda Sindy Astuti
NPM: 2213053013
Kelas: 2A
Analisis soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: hal positif yang didapatkana adalah sikap kepekaan masyarakat pada masalah kontitusi Indonesia terutama pada UU cipta kerja, dan tak hanya itu masyarakat juga berani bertindak menyampaikan aspirasi mereka yang dianggap bisa diterima dan dapat berpengaruh pada kebijakan konstitusi UU cipta kerja yang masih dianggap janggal oleh masyarakat dan tidak sesuai aturan. . Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah sikap pemerintah dalam melakukan perubahan yang tidak memperhatikan hak warga negara secara progresif, yang menyalahi bentuk negara sebagai negara berdaulat yang harusnya melibatkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas kenegaraan termasuk dalam mengatur kebijakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban rakyat Indonesia yang sebenernya adalah masalah internal negara yang sulit di benahi dari dulu karena kurangnya transparansi politik pemerintahan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: hakikat konstitusi adalah suatu aturan yang dimiliki suatu negara. Pentingnya konstitusi adalah untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara agar teratur dan dapat berjalan dengan tertib. Negara tanpa konstitusi akan sulit terkendali dalam keutuhan nya, karena akan banyak oknum yang ingin menguasai nya. Namun dengan adanya konstitusi semua aktifitas khusunya yang berkaitan dalam pemerintahan sudah diatur dan rancang dalam pembatasan kekuasaan yang adil. Sebagaimana negara Indonesia yang memiliki konstitusi UUD 1945 yang menjadi hukum dasar dalam pemerintahan. Negara akan diatur dan ditertibkan oleh konstitusi UUD negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: contoh perilaku pejabat yang melanggar konstitusi adalah kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti DPR. Perilaku korupsi termasuk kedalam tindakan tidak jujur dalam melaksanakan kekuasaannya dimana pejabat dengan leluasa dan semaunya sendiri menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan.
Pelaku korupsi harus dihukum secara maksimal Karena sudah pasti korupsi sangat merugikan banyak pihak dan kebanyakan pelaku korupsi juga para pejabat yang hidupnya layak yang tidak memikirkan rakyatnya yang kesusahan akibat imbas dari tindakan korupsi nya. Jadi pantas saja pelaku korupsi dihukum secara maksimal.
Terima kasih

Re: PRETEST

by Karina rita yanisa Yanisa - Monday, 13 March 2023, 4:25 PM

NAMA : karina rita yanisa
NPM : 2213053008
KELAS : 2A
1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi
dari artikel tersebut kita mampu menanamkan sikap kepekaan terhadap masyarakat serta masalah kontitusi pada UU cipta kerja, kemudian diharapkan masyarakat juga berani untuk menyampaikan aspirasi mereka, yang dimana hak cipta kerja yang tidak sesuai aturan. Kemudian Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu dimana sikap pemerintah saat melakukan perubahan yang sewenang-wenang Tampa memperhatikan hak warga negara secara progresif, yang menyalahi bentuk negara sebagai negara berdaulat yang harusnya melibatkan masyarakat.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu dan Dengan adanya konsitusi akan terciptanya pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan dalam menjalankan negaea. Selalin itu, adanya konsitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjim hak -hak asasi warga negara , sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenag -wenag dari pemerintahan setempat.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Korupsi dana desa atau sering disebut bansos , biasnya ada konum yang menyalah gunakan kekuasaanya untuk memperkaya dirinya sendiri, biasanya sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam kasus ini hiharpakan tidak ada lagi kejadiin ini terulang di negara kita dan onum tersebut sebaiknya mempertanngunng jawabkan perillakunya dengam menjalankan hukuman yang telah ditetapkan serta tidak akan mengulangi perbutan itu karena akan merugikan banyak masyrakat.

Re: PRETEST

by Aria dian indiani 221305317 - Monday, 13 March 2023, 4:05 PM

Nama: Aria Dian Indiani
Npm: 2253053177
Kelas: 2A

No 1
Menurut analisi saya hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel diatas ialah masyarakat yang memiliki hak luas untuk menyampaikan aspirasi yang tidak tersampaikan sebelumnya atas kebijakan yang telah menyimpang dan masyarakat juga bisa lebih sadar tentang akibat yang akan terjadi jika revisi UU MK nanti telah berjalan kedepannya.
Dan adapun hal yang harus dibenahi ialah harus adanya keterbukaan dan partisipasi publik di demokrasi kepada masyarakat dalam pembentukan UU supaya tidak merugikan bagi warga negara dan hanya menguntungkan untuk pihak pemerintah saja.

No 2
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.
dan Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

No 3
Contoh perilaku yang tidak konstituonal yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Terimakasih.

Re: PRETEST

by Andestri Nanda Raya 2213053113 - Monday, 13 March 2023, 4:06 PM

Nama : Andestri Nanda Raya
NPM : 2213053113
Kelas : 2A
PRETEST

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang dapat diambil ialah dengan adanya perubahan perundangan-undangan, masyarakat akan lebih melek atau peka terhadap pemberitaan yang sedang terjadi. Selain itu, hal yang dapat saya petik setelah membaca artikel tersebut ialah bahwasanya dalam konsep berbangsa dan bernegara harusnya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang dapat merugikan masyarakat akan menimbulkan perbincangan mengenai isu-isu dalam pemberlakuan undang-undang serta masyarakat pun akan turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Dengan hal itu, perlu dibenahi dengan mengingat sistem negara kita, yaitu demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya konstitusi, kita dapat beraspirasi untuk menolak adanya perubahan Undang-Undang yang dapat merugikan rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi dasar dalam berlakunya peraturan perundang-undangan serta konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sangat berperan penting dalam pemerintahan negara karena konstitusi dijadikan untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Menurut saya, contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional ialah dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Saat ini banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Sudah menjadi rahasia umum pejabat banyak memakan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk kepentingan pribadi. Sesuai yang tercantum pada pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.
Tindak pidana tersebut harus diatasi sesuai dengan sanksi yang berlaku. Sesuai dengan konstitusi yang ada, tindak pidana ini tercantum pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 di mana pelaku diberu sanksi penjara seumur hidup, penjara minimal 5 tahun, dan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda yang diajukan paling sedikit 500 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dengan adanya konstitusi yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada pada UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
Mengenai layak atau tidaknya diberi hukuman, menurut saya pasti sangat layak. Karena dengan menjalankan hukuman yang ada merupakan bentuk tanggung jawabnya dan sebagai pemberlakuan konstitusi yang berlaku. Pada hakikatnya pejabat pun seorang manusia biasa, yang notabene-nya tidak ada pembeda dengan rakyat (sama rata) sehingga pejabat yang berbuat perilaku yang tidak konstitusional sangat patut diberi hukuman yang maksimal.

Re: PRETEST

by Syakila Haswa Utami 2213053019 - Monday, 13 March 2023, 4:07 PM

Nama : Syakila Haswa Utami
Npm : 2213053019
Kelas : 2A

Pretest!

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat di ambil adalah kepekaan masyarakat terhadap adanya perpu yang menurut mereka menyimpang. Pemerintah atau wakil rakyat seharusnya membuat keputusan tidak hanya melihat dari satu sisi tapi dari pandangan rakyat juga. Pemerintahan seperti itu harus ditegasi dahulu agar tidak mengulangi dan membuat masyarakat merasa haknya tidak dihargai.

2. Apa sebenarnya hakikat dari kontitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar dalam berlakunya peraturan perundang-undangan, dan berkepentingan sebagai pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatsan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi tidak merugikan masyarakat banyak.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak kontitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya!
Kasus SN, beliau yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk kasus korupsi yang menyangkut E-KTP. Hal seperti itu patut dan pantas mendapat sorotan pblik dan hukuman yang susai dengan peraturan yang ada.

Re: PRETEST

by Celda Vahleviana 2213053286 - Monday, 13 March 2023, 4:10 PM

Nama : Celda Vahleviana
NPM : 2213053286
Kelas : 2A

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi lebih paham tentang konstitusi yang ada di Indonesia yang mana sekarang ini perlu adanya transparansi dalam membuat peraturan perundang-undangan agar diterima oleh masyarakat, UU cipta kerja mendapat banyak penolakan bagi masyarakat karena kurangnya transparansi dalam pembuatan peraturan undang-undang tersebut, bahkan masyarakat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, serta adanya usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK.
Yang perlu dibenahi menurut saya adalah sebelum membuat UU cipta kerja DPR harus lebih terbuka dengan peraturan baru tersebut dan didiskusikan dengan masyarakat dengan cara memberi tahu rancangan UU sebelum disahkan, bukan memberi tahu publik setelah disahkan akibatnya banyak masyarakat bahkan sebagian besar menolak UU cipta kerja tersebut karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sebaiknya juga rakyat tidak langsung turun ke jalan untuk berdemonstrasi rakyat sebelumnya harus bermusyawarah dan berdiskusi dahulu kepada para wakil rakyat, dan dalam berdemonstrasi harus tetap menjaga ketertiban umum. Dengan begitu tercipta sebuah negara yang berdemokrasi dan berkonstitusi yang baik dan benar.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara dapat dikatakan tanpa konstitusi dapat dikatakan pula konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya. Sebuah negara akan sulit untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya, tanpa konstitusi pula sebuah negara pasti akan sulit mengatur hak asasi masyarakatnya dan tidak dapat dipungkiri pasti akan terjadi banyak konflik dalam negara tersebut.
Tentu konstitusi sangat penting dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu dapat kita rasakan saat ini kita berkewarganegaraan Indonesia yang konstitusinya sangat jelas dan tertata sehingga kita merasa aman dan nyaman karena hak asasi kita terlindungi dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terdapat satu dan lain hal dalam konstitusi juga sudah terdapat hal-hal yang menjadi aturan-aturan bagi warga negara Indonesia untuk menjadikan kehidupan rakyat Indonesia aman dan tentram.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
1. Perilaku pejabat yang banyak dan sering terjadi yang kurang konstitusional adalah korupsi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat negara Indonesia banyak yang melakukan tindakan tidak konstitusional tersebut dan bahkan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Dan mirisnya walaupun sudah tertangkap dan terbukti melakukan korupsi pejabat tersebut hanya diberi hukuman ringan, hal itu tentu membuat rakyat kurang respect kepada pejabat negara. Menurut saya pejabat negara yang melakukan korupsi seharusnya diberi hukuman yang maksimal seperti harta yang dikorupsi diambil, tidak boleh diberikan kesempatan menjadi pejabat negara lagi dan dihukum dengan seberat-beratnya karena merugikan negara.
2. Mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok minoritas.
Hal ini merupakan hal yang tidak terpuji dimana para pejabat hanya memprioritaskan pendapat dari kelompoknya dan mengabaikan kelompok minoritas. Hal ini contoh tidakan tidak konstitusional dimana tidak adanya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya pejabat negara tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dengan lebih mendalami nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana semua warga Indonesia berhak berpendapat dan didengar.
3. Menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat
Banyak pejabat yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat karena kekuasaan yang mereka miliki, mereka seolah lupa bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat, para pejabat bahkan merasa mereka memiliki tingkatan atau kedudukan lebih tinggi daripada rakyat biasa. Pejabat yang seperti ini perlu diberi ketegasan bahkan hukuman jika masyarakat sudah tidak tahan masyarakat bisa membuat permohonan penurunan pejabat tersebut.

Re: PRETEST

by Banu Sudawi haq - Monday, 13 March 2023, 4:14 PM

Nama : Banu Sudawi Haq
NPM : 2213053266
Kelas : 2A

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa sebagai warga negara, kita harus memperhatikan dan memahami permasalahan hukum yang sedang dihadapi negara kita. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah kebijakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang yang harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, partisipasi publik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembentukan undang-undang dan menghindari terjadinya ketidakadilan hukum. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi konstitusional Indonesia dan melindungi hak-hak rakyat.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi itu seperti aturan dasar negara yang menentukan bagaimana pemerintah harus bekerja, bagaimana rakyat harus diperlakukan, dan apa yang dianggap benar atau salah di dalam negara tersebut. Konstitusi penting karena mengatur kekuasaan negara dan melindungi hak-hak rakyat. Di Indonesia, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang mengatur semua itu. Tanpa konstitusi, negara bisa jadi tidak teratur dan hak-hak rakyat tidak terlindungi.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain melanggar hak asasi manusia, melakukan korupsi, melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan mengabaikan kewajiban konstitusional.

Apabila pejabat negara melakukan perilaku yang tidak konstitusional, hukuman yang diberikan tergantung pada seberapa serius tindakan tersebut dan dampak yang ditimbulkannya. Pejabat negara yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat dijatuhi hukuman maksimal jika terbukti bersalah. Namun, jika pejabat negara bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, ia dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya melalui rehabilitasi atau pengampunan atas tindakannya.

Re: PRETEST

by Shakina Aura Ayudistia 2213053066 - Monday, 13 March 2023, 4:22 PM

Nama: Shakina Aura Ayudistia
Npm: 2213053066
Kelas: 2A

Tugas analisis soal pertemuan 5
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban: Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi mengetahui bahwa apabila suatu UU di mohonkan untuk di uji maka MK dapat memutuskan untuk membatalkan UU yang di mohonkan untuk di uji tersebut. Apa yang harus di benahi dari konsep berbangsa dan bernegara di artikel di atas adalah, dengan selalu menjaga hak-hak warga negara secara progresif dan tidak merugikan rakyat untuk kedepannya. Dan apabila mau meresivi sesuatu itu selalu dipertimbangkan kedepannya akan merugikan negara tersebut atau tidak.
2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban: Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban: contohnya adalah dengan banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, yang telah merugikan negara dan masyarakat negara tersebut, sangat layak untuk mendapatkan hukuman secara maksimal agar kedepannya tidak ada kasus serupa yang terulang kembali dan pejabat negara yang lain itu sadar akan dampak dari penyimpangan konstitusional yaitu korupsi, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu yang menyimpang apabila mengetahui hukuman yang akan diberikan atau pernah diberikan kepada pelaku penyelewengan

Re: PRETEST

by Putri Aprilliani 2213053298 - Monday, 13 March 2023, 4:33 PM

Nama : Putri Aprilliani
NPM : 2213053298
Kelas : 2A
Pretest

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban : hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka untuk kebijakan-kebijakan yang ada, jadi secara tidak langsung masyarakat juga berkontribusi dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Akan tetapi, pemerintah harus lebih baik lagi dalam mengambil sebuah keputusan, jangan sampai mengambil keputusan secara terburu-buru, dikarenakan keputusan ataupun kebijakan yang mereka ambil tersebut akan berdampak kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah keterbukaan terhadap masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya pembentukan UU, dll. Agar tidak ada perpecahan yang terjadi, dan agar supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban : konstitusi adalah suatu hukum yang menjadi dasar tertinggi serta menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi juga merupakan hal yang mengatur jalannya kehidupan bernegara. Jadi, sebuah negara harus memiliki sebuah konstitusi yang menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara. Intinya adalah konstitusi merupakan aspek yang sangat penting dalam bernegara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban : salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya angka korupsi di negara kita ini termasuk tinggi. Banyak sekali pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri, dan itu sangat harus ditindaklanjuti dengan tegas dan diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, karena itu sangat merugikan bangsa dan negara kita.

Re: PRETEST

by Juliana Wulandari 2213053291 - Monday, 13 March 2023, 4:41 PM

Nama : Juliana Wulandari
Npm : 2213053291
Kelas: 2A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah tentang keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat atas ketidaksetujuan terhadap undang-undang cipta kerja yang di anggap merugikan masyarakat. Hal yang perlu diperbaiki adalah pemerintah harus lebih mementingkan kepentingan rakyatnya dan tidak membuat keputusan yang tertutup, keputusan harus dibuat secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan warga masyarakat.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur dan menjaga kekuasaan di dalam suatu negara dan konstitusi menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi mengatur batas kekuasaan dari seseorang yang akan menjamin hak asasi manusia Masyarakatnya. Karena dengan adanya konstitusi pemerintah tida akan bertindak sewenang-wenang.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu pejabat negara berlaku sewenang-wenang kepada warganya. Sebagai contoh, kepala desa yang mencari keuntungan dalam pembagian bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu. Hal itu tentu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang konstitusional. Seorang pejabat yang berlaku tidak konstitusional masih layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Re: PRETEST

by Ngusman Aris 2213053202 - Monday, 13 March 2023, 4:42 PM

Nama: Ngusman Aris
NPM : 2213053202
Kelas : 2A
Pretest

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah bahwa ada yang harus diperhatikan selain dari UU Cipta Kerja, yaitu Revisi UU MK yang mana hal ini bisa mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pemerintah harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana demokrasi sendiri berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga apabila pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat yang ada, maka yang dinamakan "demokrasi" di Indonesia itu tidak berjalan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Hakikat konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya. Maka sesuai dengan hakikatnya, pentingnya konstitusi nagi negara adalah untuk menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilakunya yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan atas kekuasaan yang dimiliki serta korupsi. Hukuman atas perilaku ini layak untuk dihukum maksimal untuk menumbuhkan efek jera serta untuk memperingati pejabat yang lainnya apabila akan melakukan hal yang sama.

Re: PRETEST

by Tri Maharani 2213053017 - Monday, 13 March 2023, 5:02 PM

Nama : Tri Maharani
Npm : 2213053017
Kelas : 2A

pretest

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus
dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut !
Jawaban
Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan
bisnis. RUU diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi
yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Rancangan UndangUndang Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketenagakerjaan. RUU ini membahas mengenai
aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat
meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan RUU
tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum
mendapatkan kesempatan bekerja.

2. Apa sebenrnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara,
seperti halnya indonesia dengan adanya UUD NKRI 1945 ?
Jawaban
Hakikat dari konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan
kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu
pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan
dengan waktunya.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak
menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam
menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin
agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Selain sebagai pemberi batas kekuasaan, konstitusi juga
digunakan sebagai penjamin hak-hak warga negara. Hak-hak konstitusional warga yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar; yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk
mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak
bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan
berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan hak atas pemerintahan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat
hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaikinya?
Jawaban
Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah
ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau
kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri salah satunya adalah korupsi. Perilaku pejabat
negara yang tidak konstitusional seperti korupsi layak mendapatkan kesempatan untuk
memperbaiki kehidupannya

Re: PRETEST

by Yori Andra Umarsyah 2213053170 - Monday, 13 March 2023, 5:31 PM

Nama: Yori Andra Umarsyah
NPM: 2213053170
Kelas: 2A

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa sangat penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang sebuah negara. Masyarakat Indonesia tidak hanya tinggal diam dan tunduk terhadap keputusan pemerintah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang berani menyampaikan aspirasinya bahkan tak sedikit masyarakat yang berani menentang keputusan pemerintahan perihal pembentukan UU cipta kerja yang dianggap kurang baik dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Hal yang perlu di benahi adalah pemerintah tidak boleh membuat UU secara terburu-buru. Pemerintah harus mempertimbangkan segala kepentingan masyarakat ketika mengambil keputusan. Pemerintah atau oknum yang membuat suatu keputusan atau kebijakan yang cendrung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat seharusnya di berikan hukuman yang setimpal supaya kedepanya tidak ada lagi pemerintah yang bertindak seperti itu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi adalah sebuah hukum atau peraturan tertinggi yang ada di dalam sebuah negara. Dengan adanya sebuah konstitusi sistem pemerintahan sebuah negara akan berjalan dengan baik. Dengan adanya konstitusi juga HAM dan kebebasan masyarakat akan terjamin.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak konstitusional. Perilaku korupsi sendiri merupakan perilaku yang merugikan negara dan masyarakat. Pejabat yang melakukan perilaku korupsi sudah seharusnya diturunkan dari jabatannya serta di hukum semaksimal mungkin dan tidak berhak mendaptkan ampunan atas perbuatanya. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pemerintah takut atas perilaku korupsi dan diharapkan agar tidak ada lagi kasus korusi di Indonesia.

Re: PRETEST

by rafaelkukuhavethresando 2213053143 - Monday, 13 March 2023, 6:46 PM

Nama: Rafael kukuh Avethresando
Npm: 2213053143
Kelas: 2A
Pretest
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut !
Jawaban:
Menurut saya hal positif yang bisa diambil dari artikel diatas yaitu
-memperbaiki perundang-undangan
-Menghargai prinsip kedaulatan rakyat dan norma hukum yang menjadi dasar negara Indonesia.
-Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan hak-haknya sebagai warga negara.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Hakikat konsititusi adalah hukum dasar yang tertinggi yang mengandung ketentuan-ketentuan sebagai dasar peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan negara yang tidak merugikan pihak manapun baik dalam susunan ketatanegaraan suatu negara maupun warga negaranya di kehidupan berbangsa dan bernegara.
konstitusi berperan penting bagi negara,

karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara dan konstitusi juga sebagai pelindung konstitusional bagi seluruh masyarakat.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawaban:
perilaku pejabat yang melanggar konstitusi adalah kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
Pelaku korupsi harus dihukum secara maksimal Karena sudah pasti korupsi sangat merugikan banyak pihak dan tidak ada kesempatan memperbaiki hidupnya dan harus diasingkan.

Re: PRETEST

by CahyaAshari 2213053235 - Monday, 13 March 2023, 7:29 PM

Nama : Cahya Ashari
NPM : 2213053235
Kelas : 2/A
Analisi soal Pretest
1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban : hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel ini ialah Masyarakat yang turut aktif menyatakan aspirasi dalam perudang – undangan demi ke tranparsian hukum, urgensi masyarakat yang sangat dipikirkan presiden, setiap hak warganegar sangan dijunjung tinggi dalam UU, masyarakat yang berdemonstrasi memberikan dukungan atas ketidak adilan dan ketidak berpihakan yang adil dalam perumusan UU, masyarakat yang aktif mengawasi dalam ketatanegaraan.Hal-hal yang harus dibenahi ialah cara pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memikirkan berbagai pihak dan mempertimbangkan sebab-akibat dari kebijakan yang dii ambil, ketransparasian hukum juga persidangan atas UU agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, kongkalikong antara pejabat hukum dengan pemerintah DPR terhadap pengesahan undang-undang, perlindungan atas konstitusi yang menyangkut MK, hak-hak warganegara.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban : hakikat konstitusi ialah hukum yang memuat ketentuan kenegaraan atau aturan yang mengatur jalannya pemerintahan negara; pentingnya konstitusi bagi negara yaitu konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari pembatasan atas kekuasaan lalu penjamin HAM agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan, tanpa adanya konstitusi maka negara tidak memiliki dasar dalam mengatur kenegaraan. Iya seperti halnya indonesia yang memiliki undang -undang dalam pengambilan keputusan karena undang –undang memuat dasar hukum, pasal-pasal,serta aturan yang bersifat rambu-rambu pengatur dalam pengambilan kebijakan.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban : dalam artikel ini terdapat contoh yaitu perumusaan uu cipta kerja oleh DPR yang tidak transparan sehingga masyarakat cemas dan merka terdistraksi, salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional indonesia dan UU tersebut bermasalah tidak hanya secra formil tetapi juga dalam materialnya yang dimuat. Pejabat DPR yang merumuskan secara tidak transparasi tersebut sangat layak mendapat hukuman maksimal karena ini menyangkut hak asasi warga negara dan krisi kepercayaan kepada wakil rakyat.

Re: PRETEST

by Elok Melviana 2253053056 - Monday, 13 March 2023, 7:30 PM

Nama: Elok Melviana
Npm: 2253053056
Kelas: 2A

Pretest
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak kepada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara karena konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi, dimana korupsi juga termasuk kepada perampasan atau penculikan asset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk kepentingan bersama untuk menyejahterakan rakyat. Hukuman yang diberlakukan dengan penegakan hukum tidak membuat para koruptor untuk tidak mengulangi hal tersebut jadi kemungkinan menurut saya hukumannya adalah mencari tahu sampai ke akar-akarnya siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut dan membuka seluruh kasusnya atau mungkin seperti yang KPK pernah sampaikan: "jika ada pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati" dan presiden jokowi juga pernah membahas mengenai ini, ini akan diberlakukan apabila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan.

Re: PRETEST

by SiskaTri Utami 2213053195 - Monday, 13 March 2023, 11:26 PM

Nama : Siska Tri Utami
NPM : 2213053195
Kelas : 2A
ANALISIS SOAL
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah kepedulian masyarakat yang menunjukkan sikap nasionalisme, yang ditunjukkan dengan menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tak tersampaikan kepada wakil rakyat, hingga mereka melakukan demonstrasi.
Hal yang harus dibenahi adalah UU yang dibentuk secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan urgensi dimasa pandemi yang menunjukkan tidak adanya “sense of crisis”. Juga perlu adanya asas-asas tranparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96), agar masyarakat tidak resah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi merupakan segala peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Suatu negara pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karena konstitusi penting dalam suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Seperti yang sekarang sedang ramai diperbincangkan mengenai pejabat pajak yang diduga korupsi. Perilaku pejabat negara ini layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Re: PRETEST

by Sevia Palupi Dwi Ningrum - Tuesday, 14 March 2023, 7:44 AM

Nama : Sevia Palupi Dwi Ningrum
Npm : 2253053003
Kelas : A/2

Jawaban PRETEST

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel diatas kita sebagai masyarakat harus menyampaikan aspirasi kitaa. Dan masyarakat juga harus lebih sadar tentang UU dan jangan mudah menerima berita apabila itu belum pasti.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Hakikat konstitusi bagi negara itu merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih rendah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Contohnya
- Mellanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan normayang telah di tetapkan.
- Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau untuk memperkaya dirinya sendiri(korupsi)
Menurut pendapat saya layak untuk mendapatkan hukuman guna untuk memperbaiki kehidupan nya.

Re: PRETEST

by Adelia ispalana salsabila 2213053204 - Wednesday, 15 March 2023, 12:34 PM

Nama: Adelia ispalana salsabila
NPM: 2213053204
Kelas: 2A
Analisis soal
1. hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab : hal positif yang dapat saya ambil yaitu masyarakat yang turut menyampaikan aspirasinya yang dirasa tidak tersampaikan, hal ini menunjukkan sikap pastisipasi dalam berdemokrasi. dan hal yang harus dibenahi yaitu pemerintah dalam membuat UU harus mempetimbangkan urgensinya pada masa itu (masa pandemi) dan juga tidak bertentangan dengan asas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU No 12 tahun 2011.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar berlakunya perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman dalam mengatur jalannya pemerintah, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang wenang. seperti halnya di Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: contohnya prilaku yang tidak konstitusional yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (korupsi). pejabat-pejabat yang seperti itu layak diberi hukuman karena telah merugikan bangsa dan negara.

Re: PRETEST

by Dea Vania azzahrah - Friday, 17 March 2023, 11:55 PM

Nama: Dea vania azzahrah
Npm: 2253053051
Kelas: 2A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah kita sebagai masyarakat bisa mengungkapkan aspirasi masing-masing dalam kebijakan yang ada, hal yang harus dibenahi itu adalah sebagai pemerintah harus mendengarkan dan terbuka terhadap masyarakat sehingga sebelum membuat suatu keputusan pemerintah harus mendengarkan dari beberapa pihak terlebih dahulu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi sangat penting dalam negara, jika ada nya konstitusi negara akan berjalan dengan baik jika tidak ada konstitusi negara tersebut tidak akan terbentuk, konstitusi di ibaratkan pedoman dalam suatu negara konstitusi lah yang mengatur jalannya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu seperti main hakim sendiri, berperilaku tidak adil dan korupsi. Para pejabat yang seperti itu harus mendapatkan hukuman yang ditentukan namun sekarang hukuman itu percuma karena ada banyak nya para pejabat yang memberikan uang/suap agar diringankan hukuman nya dan jika kita membebaskan nya mereka akan kembali lagi untuk melakukan hal yang sama.

Re: PRETEST

by Intan ayu ulan dari 2253053053 - Saturday, 18 March 2023, 8:10 AM

Nama : Intan Ayu Ulan Dari
Npm : 2253053053
Kelas : 2A
Analisis soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi dan Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri
Layak nya nya kenah hukuman di penjara biar yang lain tidak ikut ikutan

Re: PRETEST

by ANJELITA SHAILIA - Saturday, 18 March 2023, 11:51 AM

NAMA : Anjelita Shailia
NPM. : 2213053302
KELAS : 2A

Analisis soal
Pre-test

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab

1. Hal positif dari artikel tersebut ialah sebagai warga negara kita memilki hak mengembangkan potensi dalam.diri.dan menyatakan pendapat pada negara kita karena negara kita merupakan negara domkrasi yang berati bebas adil dan bijaksana seperti dalam artikel di atas ketika kita mengetahui bahwa terdapat ketidaksesuaian UU dengan kebutuhan negara dan MK yang tidak mengikuti peraturan perundangan-undangan sesuai hukum dasar negara yakni UUD 1945 maka kita mempunyai hak untuk menyatakan ketidak Adilan dan menyatakan pendapat agar bisa di benahi dalam membentuk peraturan yang sesuai, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel diatas ialah sebagai warga negara Indonesia harus kritis dalam masalah politik yang ada yang dimana dapat menimbulkan konflik dan ketidak Adilan untuk mengurangi itu seharusnya kita bersama-sama sebagai warga yang senasib dan sepenanggungan bersama memperhatikan perkembangan pemerintah secara keseluruhan bukan hanya fokus pada satu titik selain itu kita juga harus bersatu melawan politik karena pada dasarnya kita harus mendukung bangsa kita sesuai dengan UUD 1945 pada saat apapun.

2. Hakikat dari konstitusi merupakan hukum paling dasar dan tertinggi sehingga Konstitusi adalah hal dasar berlaku dan terlaksananya perundang-undangan lain yang lebih rendah kedudukannya. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah untuk mendasari peraturan- peraturan yang akan di buat kedepannya atau sebagai tolak ukur dalam membentuk peraturan. Konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa masih kurang karena pengaruh globalisasi pada masyarakat menjadikan masyarakat kurang dalam karakter Pancasilalis Sehingga menurunkan rasa rasa kesatuan dan persatuan. Yang perlu di perhatikan untuk memperbaiki masalah itu dengan memberikan peraturan yang tepat untuk meningkatkan karakter Pancasila selain itu menanamkan karakter Pancasila dari dasar seperti melakukan sosialisasi Pancasila dll.

3. Contoh prilaku pejabat negara yang Inkonstitusional antara lain:

1. Prilaku menyalah gunaan kekuasaan dan wewenang
2. Prilaku tidak pidana seperti korupsi

Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Menurut saya mereka layak diberikan hukuman semaksimal mungkin karena sebagaimana mereka di beri kepercayaan dan amanah dari warga tetapi di kecewakan selain itu disalah gunakan sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dapat mengembangkan pemerintah, negara dan mensejahterakan masyarakat akan tetapi mereka malah menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam hukum kita tidak ada perbedaan kasta kaya atau pun miskin perempuan ataupun laki-laki semua harus di perlakukan sama ketika melakukan tindakan pidana karena setiap tindakan yang mereka lakukan seharusnya mereka mengetahui konsekuensi yang akan mereka terima sehingga dengan memberikan hukuman yang maksimal akan membuat para pejabat lainnya jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana dan Inkonstitusional.

Re: PRETEST

by Hanny Luthfia Shabrina 2213053237 - Saturday, 18 March 2023, 5:01 PM

Nama : Hanny Luthfia Shabrina
NPM : 2213053237
Kelas : 2A

Analisis Soal

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah ada hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara seperti menghargai pendapat masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya masalah dalam UU cipta kerja ini.

2. Hakikat dari konstitusi sendiri adalah menjadi hukum dasar tertinggi yang berfungsi mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan serta menjamin HAM (Hak Asasi Manusia).

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu ketika ada salah satu pejabat yang tersandung kasus mengenai e-KTP. Pejabat itu dikabarkan mendapatkan bagian dari korupsi pengadaan e-KTP.
Menurut saya, hal tersebut sangat memprihatikan, apalagi yang tersandung kasus adalah seorang pejabat negara yang harusnya menjadi contoh atau menjadi panutan bagi masyarakat. Menurut saya untuk pelaku seperti ini perlu diberi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Re: PRETEST

by Dhea Anisya Putri 2213053186 - Saturday, 18 March 2023, 7:16 PM

Nama : Dhea Anisya Putri
Kelas : 2A
NPM : 2213053186

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa saja yang harus dibenahi dalan konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut adalah saya mengetahui bahwa UU cipta kerja bisa direvisi melalui MK dengan prosedur yang ada. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah menghargai pendapat masyarakat dan mendengarkannya. Dalam UU cipta kerja terdapat keterangan mengenai penghapusan upah minimum kota/kabupaten bersyarat. Hal ini sangat merugikan pekerja buruh, karena pekerja buruh di gaji dengan nominal yang sedikit dan jika UU cipta kerja di sahkan tentunya akan menekan perekonomian mereka menjadi lemah dan tidak menentu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat konstitusi adalah suatu aturan yang dimiliki oleh suatu negara. Pentingnya konstitusi adalah mengatur kekuasaan pemerintahan negara agar teratur dan tertib. Negara tanpa konstitusi akan sulit terkendali keutuhannya, karena akan banyak oknum yang ingin menguasainya. Namun dengan adanya konstitusi semua aktifitas khusunya yang berkaitan dalam pemerintahan sudah diatur dan rancang dalam pembatasan kekuasaan yang adil. Sebagaimana negara Indonesia yang memiliki konstitusi UUD 1945 yang menjadi hukum dasar dalam pemerintahan. Negara akan diatur dan ditertibkan oleh konstitusi UUD negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh pejabat yang tidak konstitusional adalah pejabat yang telah melakukan korupsi. Mereka layak diberikan hukuman yang maksimal karena apa yang telah mereka perbuat bukanlah hal yang patut di sepelekan, mereka melanggar kejujuran dan menyalah gunakan kekuasaan. Mereka merugikan orang lain. Menurut saya hukuman yang maksimal ini diharapkan bisa memberi efek jera kepada pelaku, orang yang korupsi adalah orang yang serakah, dan orang yang terbiasa korupsi akan selalu mengulangi perbuatannya.

Re: PRETEST

by KHALDA HANUN RAFIANA 2213053122 - Saturday, 18 March 2023, 9:43 PM

Nama : Khalda Hanun Rafiana
NPM : 2213053122
Kelas : 2A

Pretest
Menganalisis Soal
Bagaimana Revisi UU di MK Mengancam Konstitusi di Indonesia

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat yang sadar hukum dan paham hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan paham hukum akan mampu mengetahui Undang-Undang yang dapat mengancam konstitusional di Indonesia. Seperti halnya dalam artikel tersebut UU Cipta Kerja, yang mana pasal-pasal yang terkandung di dalamnya menuai problematik. Masyarakat yang paham hukum pasti akan menyuarakan hak demokrasinya agar UU tersebut tidak disahkan.

Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah adanya asas asas yang tidak diindahkan pemerintah didalam membuat Undang-Undang, yakni asas transparansi (pasal 88) dan partisipasi publik (pasal 96). Minimnya transparansi publik dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Hal yang harus dibenahi lainnya adanya pengujian UU yang mengancam konstitusi Indonesia. Seperti pada revisi UU MK adanya substansi usaha transaksi politik antara pemerintah dengan hakim konstitusi yang menjabat saat ini dengan harapan putusan hakim konstitusi dapat memihak pemerintah dan DPR. Perubahan yang ada pada revisi UU MK tersebut berisi hal yang dapat melemahkan MK sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan hukum di Indonesia. Padahal MK merupakan pioner dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal yang harus dicegah dari hal ini adalah mengajukan permohonan pengujian UU revisi MK ke MK karena UU tersebut inkonstitusional.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi l, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak akan terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.

Seperti halnya Indonesia yang memiliki konstitusi yakni UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang artinya bahwa seluruh aturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD) atau supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan pemerintah. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi menjadi batu uji apakah isi peraturan dibawahnya bertentangan atau tidak. UUD NRI 1945 ini juga memiliki fungsi untuk memberi batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tidak bertindak sewenang-wenang, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan infrastuktur politik), dan tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi dan membeli jabatan dengan uang. Menurut pendapat saya, untuk pejabat negara yang korupsi harus mengganti 100% uang atau harta yang dikorupsinya. Karena uang atau barang yang mungkin sudah dialih namakan kepemilikannya tersebut merupakan aset negara, milik seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemerataan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya karena pejabat tersebut memiliki jabatan yang tinggi, memiliki banyak harta, kemudian bertindak semena-mena dan ketika sidang putusan hakim malah dibebaskan dengan aset negara tidak dikembalikan dan tetap menjadi milik beliau itu. Mengenai hukuman maksimal dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, saya rasa itu sudah harus dilakukan. Namun, saya rasa terkadang hukum di Indonesia ini masih tebang pilih. Maka dari itu, hal yang terpenting adalah aset negara yang dicuri dapat dikembalikan seluruhnya. Kemudian apakah beliau ini mau memperbaiki hidupnya, itu merupakan hak beliau. Karena ketika manusia ingin memperbaiki hidupnya, niat itu berasal dari hatinya. Jika pejabat tersebut ingin memperbaiki hidupnya dengan hati yang ikhlas maka beliau bisa melakukan hal tersebut, jika tidak maka akan jatuh dilubang yang sama.

Re: PRETEST

by Annisa Ghaida Fadhila 2213053216 - Saturday, 18 March 2023, 10:49 PM

Nama : Annisa Ghaida Fadhila
Npm : 2213053216
Kelas : 2A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat saya ambil adalah mengetahui cara mecegah terjadinya kerusakan pada demokrasi indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK dengan cara menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar keputusan MK memihak kepada masyarakat

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Membatasi pemerintah agar tidak sewenang-wenangnya, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan tersalurkan

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya seperti korupsi, dengan memberlakukan hukuman yang sekiranya membuat efek jera sehingga tidak mengulangi hal tersebut

Re: PRETEST

by M. IQBAL Prayoga 2253053007 - Sunday, 19 March 2023, 1:02 AM

Nama : M. Iqbal Prayoga
NPM : 2253053007
Kelas : 2A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat saya ambil dari pasal di atas adalah bahwa masyarakat memiliki hak yang luas untuk menyampaikan keinginan yang sebelumnya tidak diungkapkan dalam bentuk dissenting policy, dan masyarakat juga dapat lebih mengetahui konsekuensi dari reformasi konstitusi. Hukum kebenaran maju. Transparansi dan partisipasi warga negara dalam demokrasi harus diperhatikan dalam penyusunan undang-undang agar tidak merugikan warga negara dan hanya menguntungkan pemerintah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi dan merupakan dasar bagi berlakunya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.Pembuat konstitusi dan penyusun konstitusi memandang perlu untuk membuat batasan kekuasaan dengan konstitusi melalui pemisahan kekuasaan. kondisi Selain itu, keberadaan konstitusi juga sangat penting untuk membela hak asasi warga negara, agar tidak ada penindasan dan perlakuan semena-mena oleh pemerintah daerah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku inkonstitusional oleh pejabat pemerintah termasuk pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian tugas konstitusional. Jika seorang pejabat publik melakukan tindakan inkonstitusional, hukuman yang akan dijatuhkan tergantung pada keseriusan tindakan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya. Pejabat pemerintah yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan menghadapi hukuman maksimal jika terbukti bersalah. Namun, jika pejabat pemerintah ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan, ia dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dengan merehabilitasi atau memaafkan perbuatannya.

Re: PRETEST

by Nada Fauziana - Sunday, 19 March 2023, 12:38 PM

Nama : Nada Fauziana
Npm : 2253053033
Kelas: 2A
Pretest

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut analisis saya, setelah membaca artikel di atas, positifnya adalah masyarakat memiliki hak yang luas untuk menyampaikan keinginan yang sebelumnya tidak disampaikan mengenai penyimpangan kebijakan, dan masyarakat juga dapat lebih mengetahui akibat yang akan timbul jika dilakukan revisi terhadap kebijakan tersebut. UU tentang Mahkamah Konstitusi terus berlanjut.
Dan persoalan yang harus dibenahi adalah bahwa dalam demokrasi harus ada keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang untuk kepentingan umum, sehingga tidak merugikan warga negara dan hanya menguntungkan pemerintah.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur dan mempertahankan kekuasaan dalam negara, dan konstitusi adalah dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan sekunder lainnya. Konstitusi penting bagi negara, karena konstitusi mengatur batas-batas kekuasaan seseorang, yang menjamin hak asasi masyarakat. Karena menurut konstitusi, pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.Negara harus memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu prasyarat terpenting untuk menciptakan dan membangun negara yang merdeka, karena konstitusi penting dalam negara.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
1. Pelanggaran ketentuan Konstitusi atau aturan dan norma Konstitusi.
2. Penyalahgunaan Konstitusi untuk kepentingan pribadi atau golongan atau untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).Cara memperbaiki nya adalah dengan mengakui kesalahannya serta dihukum setimpal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Re: PRETEST

by Adinda Febriele Rindiyani 2213053030 - Sunday, 19 March 2023, 2:52 PM

Nama: Adinda Febriele Rindiyani
NPM. : 2223053030
Kelas : 2A

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah saya menganalisis artikel tersebut. Masyarakat memiliki hak yang luas untuk menyampaikan keinginan yang sebelumnya tidak diungkapkan mengenai kebijakan penyimpangan dan masyarakat juga dapat lebih mengetahui akibat yang timbul bila hal ini terjadi. terjadi pengujian UU MK. Serta, hal yang harus dibenahi adalah masyarakat harus memiliki transparansi dan partisipasi publik dalam demokrasi saat membuat undang-undang agar tidak merugikan warga negara dan hanya menguntungkan pemerintah.

2.UUD pada hakekatnya merupakan undang-undang dasar yang tertinggi dan menjadi dasar untuk diundangkannya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.Para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah.
dan pentingnya konstitusi bagi negara harus menjadi pedoman yang mengatur kegiatan pemerintahan, pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Contoh perilaku inkonstitusional yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara: Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri atau golongan sendiri, korupsi.

Cara memperbaikinya adalah harus ada seseorang yang berani untuk mengungkap keluar masuk dana yang terdapat dalam pejabat tersebut, pejabat tersebut mengakui kesalahannya dan akan mengikuti prosedur yang berlaku untuk menebus kesalahannya tersebut.

Re: PRETEST

by Khairul Rifai - Sunday, 19 March 2023, 8:02 PM

Nama : Khairul Rifai
Kelas : 2 A
NPM : 2213053265

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dampak Positifnya adalah didalam artikel ini menekankan pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil putusan dan menjalankan tugasnya. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya dukungan dari masyarakat untuk memastikan putusan yang diambil oleh MK memihak pada kepentingan masyarakat. Artikel ini juga menekankan pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum dan dasar negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Namun, hal yang harus dibenahi adalah campur tangan politik dalam urusan hukum dan peradilan, yang dapat membahayakan independensi lembaga peradilan, termasuk MK. Selain itu, pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan kepatuhan pada konstitusi juga perlu ditingkatkan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Kontitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar tertinggi dan tentunya menjadi dasar berlakunya perundang-undangan. Konstitusi penting bagi suatu negara karena konstitusi berperan sebagai hal yang mengatur jalannya pemerintahan, kemudian pengatur pembatasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak konstitusional. Perilaku korupsi sendiri merupakan perilaku yang merugikan negara dan masyarakat. Pejabat yang melakukan perilaku korupsi sudah seharusnya diturunkan dari jabatannya serta di hukum semaksimal mungkin dan tidak berhak mendaptkan ampunan atas perbuatanya. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pemerintah takut atas perilaku korupsi dan diharapkan agar tidak ada lagi kasus korusi di Indonesia.

Re: PRETEST

by Mita prinanda febri 2213053084 - Monday, 20 March 2023, 10:14 AM

Nama : Mita prinanda febri
Npm : 2213053084

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= hal positif nya artikel ini dapat menekankan betapa pentingnha indepedensi MK dalam mengambil keputusan yang telah di ambil

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=konstitusi itu pada hakikatnya yaitu merupakan hukum dasar yang menjadi tinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus UUD selalu menganggap dan menentukan tidak mudah.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=contoh perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara:
MPR : mengubah dan menetapkan UU, melantik presiden dan wakilnya,
dan lain-lain.
Presiden : mengajukan rancangan UU kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri menteri dan lain-lain .
DPR : membentuk undang undang, membahas rancangan undang-undang Bersama dengan presiden, dan lain-lain.
DPD : mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah.
KPU : menyelanggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BPK : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
MA : menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
MK : memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum

PKN PGSD 2A, Senin 15.50-17.30 T.A Genap 2022/2023

PRETEST