Assalamualaikum wr,wb
Perkenalkan saya Putri wulandari (2116041099) Reg A
Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
“Administrasi Publik sebagai Administrasi”
memiliki fokus dan lokus yang jelas yaitu berfokus pada teori administrasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Sedang lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. ini dikemukakan oleh Nicholas Henry.
Ketidakpuasan terhadap paradigma lama memaksa para sarjana untuk membangun suatu paradigm baru, yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma baru ini menganggap bahwa Administrasi Publik adalah Administrasi Publik, bukan merupakan bagian dan berbeda dari ilmu administrasi maupun ilmu politik, walau diakui beberapa konsep dan konstruk banyak diambil dari dua disiplin ini, dan karenanya keterkaitannya sangat erat.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Administrasi Publik itu terkait erat dengan praktik pemerintahan dan politik. Praktik kenegaraan itu perlu diadministrasikan dan distrukturkan secara mantap. Hal ini berlaku baik menurut versi Eropa maupun versi Amerika. Hal ini disebabkan oleh meluasnya pendekatan postivisme dalam hokum tata negara, sehingga Administrasi Publik merupakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintahan secara abash menurut hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Pada dasarnya, administrasi negara dalam perspektif manajemen ini ingin menonjolkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), yang merupakan seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi negara harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak bisa bersifat netral. Dengan begitu administrasi negara baru harus mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan-gagasan baru itulah yang menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi. Yakni, administrasi publik sebagai manajemen.
Administrasi publik sebagai Manajemen Publik
Pengertian dari manajemen sendiri menurut pendapat beberapa tokoh adalah “Suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri” (Gibson, Donelly & Ivanceich ; 1996:4). Dan menurut James A. F Stoner (1982:2) “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usah-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Pada intinya, manajemen bisa berarti sebagai seni , ilmu dan proses. Sebagai seni dapat berarti “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain” (baca: Mary Parker Follet). “Kemampuan atau ketrampilan pribadi” (lihat Handoko, 203:8 ) .Sebagai ilmu, karena dapat dipelajari oleh semua orang di mana manajemen memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep universal yang sistermatis.

Nama : Putri Wulandari (2116041099)

Menurut Vernon van Dyke: Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah data yang relevan.
Pendekatan diperlukan untuk melihat Standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data yang mana yang akan dikesampingkan

pendekatan-pendekatan yang muncul dalam ilmu politik :
1. Pendekatan Legal/Institusional
Disebut juga pendekatan tradisional. Dalam Pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencangkup baik unsur legal maupun institusional.
Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut. Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi informal. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Lagi pula dalam proses pembahasan, fakta kurang dibedakan dengan norma.
Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dengan mengansumsikan norma-norma demokrasi Barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitsional yang formal.
2. Pendekatan Perilaku
Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencangkup kesatuan-kesatuan yang lebih besar.
Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku:
1.Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner, maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Merupakan suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik.

3. Pendekatan Neo-Marxis
Para Marxis ini, yang sering dinamakan Neo-Marxis untuk memmbedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama.
Kebanyakan kalangan Neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan “borjuis” dan seperti cendekiawan di mana-mana, enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Hanya ada satu atau dua kelompok yang militan antara lain golongan Kiri Baru (New Left).
Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan Neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Marx dan Engels tidak mengalami bagaimana pemikiran mereka dijabarkan dan diberi tafsiran khusus oleh Lenin. Tafsiran ini kemudian dibakukan oleh Stalin dan diberi nama Marxisme-Leninisme dan Komunisme. Selain itu karya Marx dan Engels sering ditulis dalam keadaan terdesak waktu sehingga tidak tersusun secara sistematis, sering bersifat fragmentaris dan terpisah-pisah. Dengan demikian banyak masalah yang oleh golongan Neo-Marxis dianggap masalah pokok, hanya disinggung sepintas lalu atau tidak disinggung sama sekali.

Nama : Putri Wulandari ( 2116041099)

Public Interest adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerakan politik dan organisasi yang merupakan kepentingan umum – mendukung masyarakat umum dan untuk kepentingan masyarakat, berlawanan dengan kepentingan pribadi dan perusahaan (tujuan partikularistik). Kepentingan publik juga bisa berarti lebih umum apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Public interest dapat berarti individual interest yang berkaitan dengan hal-hal umum yang dikehendaki oleh semua orang seperti misalnya jaminan keamanan, kualitas kehidupan yang layak, udara bersih, air bersih dan hal-hal semacam itu. Sering orang menginginkan hal-hal yang juga merupakan kepentingan bersama namun berbeda atau bertentangan dengan kepentingan individual.

Mengapa kepentingan publik menjadi wilayah kajian ilmu politik? Karena dalam politik di butuhkan sebuah kebijakan, Mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kepentingan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan.

Nama : Putri Wulandari (2116041099)

langkah-;langkah rasional dan konstitusional yang secara etis dapat diterima dalam rangka meraih kekuasaan, menggunakan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, membatasi kekuasaan, maupun mengakhiri kekuasaan dapat di terapkan dengan cara merealisasikan Etika pemerintahan. Berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (Pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (Teks Proklamasi).
Dalam hal ini, etika pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.
Etika pemerintahan harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral.

Nama : Putri Wulandari ( 2116041099)

1. Perbedaan pemerintah dengan pemerintahan
Jika dirinci mengenai pemerintah dan pemerintahan, Finer (dalam Pamudji, 1980:20-21) menyatakan bahwa istilah “goverment” paling sedikit mempunyai paling sedikit mempunyai empat arti, Pertama menunjukkan kegiatan atau proses memerintah; kedua Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai; ketiga Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah; dan keempat menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. Berdasarkan konteks itu, pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga yang ditunjukkan melalui mediasi kepentingan rakyat terhadap pemerintah yang selanjutnya dibuatkan, melaksanakan hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya diharapkan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

2. perbedaan pemerintahan dengan birokrasi
Pemerintahan mengacu pada aturan dan sistem yang melaluinya, pemimpin dalam suatu organisasi menjalankan wewenang, menetapkan tujuan dan kebijakan, memantau kinerja, dan bertanggung jawab.
Semua pemerintahan memerlukan administrasi, yang mengacu pada proses sehari-hari dalam menjalankan bisnis atau organisasi. Birokrasi mengacu pada jenis organisasi tertentu – yang besar dan kompleks dengan hierarki dan aturan formal yang ditetapkan. Birokrasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk administrasi.
Fritz Morstein Marx, Ilmuwan administrasi dan politik Jerman-Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.