Nama : Dwi Anggita Desanti
NPM : 2118031020
Kelas A
Farmasi 2021

Artikel tersebut menunjukkan bahwa konsep berbangsa dan bernegara masih relevan dan penting dalam konteks dunia yang terus berkembang. masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.
Berdasarkan artikel tersebut, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah:
1. Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan dengan baik, terutama hak minoritas dan kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang miskin.
2. Pendidikan yang berkualitas dan merata harus menjadi prioritas utama, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.
3. Keadilan sosial harus menjadi fokus utama dalam pembangunan, dan kebijakan pemerintah harus mengarah pada pemerataan kesempatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
4. Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan memastikan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam pemerintahan, dan pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
6. Perlindungan lingkungan harus diperhatikan secara serius, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bencana lingkungan dapat dihindari.
7. Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai.
Hal-hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh banyak negara dalam membangun sistem politik dan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh sektor masyarakat untuk mencapai tujuan ini.

Nama : Dwi Anggita Deswanti
NPM : 2158031020

1.penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan. masih banyak masalah terkait HAM yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam rangka penegakan HAM. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak suara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik.

4. Orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai wakil rakyat sering menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan kelompok. Masyarakat harus terus menuntut pemerintah tegas terhadap unsur-unsur tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi unsur-unsur yang merugikan rakyat dan negara serta menghukum sesuai dengan yang ada. Indonesia harus memahami bahwa pemerintahan yang adil tidak dapat diperoleh dengan menghukum mereka yang merugikan rakyat dan bangsa. Untuk membantu pemerintah menangani situasi ini, masyarakat dapat menyuarakan ide-ide mereka dan mengirimkannya kepada mereka.

5. Dalam system demokrasi masyarakat diberi kebebasan dalam kehidupan social dan politiknya. Karena pada hakikatnya demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena banyaknya penyalahgunaan wewenang, masyarakat saat ini setidaknya harus paham akan makna ideology dan bisa menyalurkan suaranya untuk dapat memanjukan kesejahteraan rakyat dan memajukan Negara ini.

Nama: Dwi Anggita Deswanti
NPM: 2118031020
Kelas: A

Salah satu aspek positif yang dapat dipetik dari artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik perbatasan dan perlunya langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya konflik serupa di masa depan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya menyelesaikan masalah batas wilayah dan memahami dengan jelas zona netral antara kedua negara.

Wawasan nusantara adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya persatuan, integritas, dan keragaman wilayah yang meliputi kepulauan Indonesia. Konsep ini menganggap Indonesia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, serta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman tersebut. Tanpa konsep wawasan nusantara, risiko konflik antarwilayah dan pecahnya persatuan bangsa dapat meningkat.

Konsep wawasan nusantara dapat berperan dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang disebutkan dalam artikel. Dalam konteks perbatasan, wawasan nusantara mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangga, berbagi sumber daya dengan adil, dan menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan diplomatis. Dalam hal ini, penyelesaian masalah batas wilayah yang belum terselesaikan menjadi salah satu langkah yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya konflik.

Dwi Anggita Deswanti
2118031020
kelas A

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa
Macam-Macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah suatu bangsa. Konsep geopolitik sendiri adalah Pancasila digunakan dalam mempertimbangkan penentuan politik nasional ketika dihadapkan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis. Teori geopolitik ini pertama kali diperkenalkan pada sidang BPUPKI 1 oleh Soekarno. Prinsip geopolitik ini tidak mementingkan wilayah tapi lebih kepada pembangunan kesatuan bangsa. Seperti pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa.
A. Perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai suatu kesatuan
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatua notonom
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai scitu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satup kesatuan pertahanan.
Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Nama : Dwi Anggita Deswanti
Npm : 2118031020
Kelas: A
Prodi farmasi 2021

Wawasan Nusantara adalah konsep yang lahir di Indonesia setelah kemerdekaan pada 1945. Konsep ini merupakan pandangan mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan dapat memanfaatkan seluruh kekayaan alam dan manusia yang dimilikinya untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas. Konsep ini juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Tujuan utama dari konsep Wawasan Nusantara ialah untuk mencapai kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari sisi ekonomi, konsep ini juga mengarahkan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia Indonesia dengan baik, sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep Wawasan Nusantara memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan konsep lainnya. Pertama, konsep ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama di tengah perbedaan bahasa, agama, dan budaya yang ada di seluruh nusantara. Kedua, konsep Wawasan Nusantara menempatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang strategis. Sehingga, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan.