Farmasi MKU Pend. Kewarganegaraan Tahun 2023

Nama: Audry Lintang Hasanuddin
NPM: 2118031025
Prodi: Farmasi 2021

Izin untuk menjawab soal yang telah diberikan pak.

Soal nomor 1:
Pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap pembela HAM. Contohnya, tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, kedua diskriminasi berbasis gender, keempat, kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan yang terakhir adalah pelanggaran HAM masih meningkat tajam di Papua.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah setidaknya di Bali masih ada gerakan masyarakat yang masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa.

Soal nomor 2:
Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta Universum. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Bagi kita dan dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soal nomor 3:
Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini ada yang sebagian sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ada juga yang belum sesuai. Masih banyak oknum yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Contohnya, para pejabat masih banyak yang mementingkan kepentingan individu dibandingkan kepentingan bersama.

Soal nomor 4:
Kekuasaan politik dikuasai oleh partai yang memenangi pemilu. Yaitu partai yg mendapatkan suara terbanyak.partai juga memiliki hak untuk berkampanye agar mendapat suara rakyat. Sehingga, partai yg mendapat suara terbanyak atau memenangi pemilu berarti adalah partai yg paling banyak mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin politik. Menurut saya, apabila suatu partai sudah memenangkan suara, seharusnya kepentingan yang mereka jalani itu berlandaskan kepentingan rakyat, bukanlah kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok partai itu sendiri.

Soal nomor 5:
Karena pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai itu, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah, sehingga secara tidak langsung mereka pun telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Sekian dari saya pak, terima kasih.

Nama: Anna Aufa Nurrohmah
NPM: 2118031007
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

1. Pada tahun 2019 terjadi hal-hal kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

2. Demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat yaitu, mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Dalam realitanya masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak menemui titik terang menjadi pertanyaan apa yang membuatnya tidak selesai dan tidak tuntas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM, harus dibuat dengan sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan meminimalisir kejadian pelanggaran HAM.

4. Mementingkan kepentingan pribadi di atas golongan kerap terjadi pada oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat. Pemerintah harus bersikap tegas terkait dengan para oknum yang merugikan rakyat dan negara untuk menghukum sesuai yang ada dan masyarakat pun harus terus menuntut pemerintah agar tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Indonesia harus mewujudkan hukum yang tidak dapat dibeli dengan menghukum oknum yang merugikan rakyat dan juga negara. Masyarakat pun dapat berpendapat dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus tersebut.

5. Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh besar terhadap sebuah kelompok. Ia dipandang tinggi dan mampu membuat kehidupan kelompok tersebut lebih baik. Namun, hal tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan menggunakan kekuasaannya untuk menarik hati rakyat. Pada demokrasi saat ini, para pencari suara untuk wakil rakyat kerap menggandeng Tokoh agama untuk mendapatkan suara karena perilaku masyarakat Indonesia yang percaya terhadap tokoh agama tersebut. Hal ini memudahkan calon wakil rakyat mendapat banyak dukungan, kemudian kepentingan pribadinya pun tercapai.
Saat ini, masyarakat harus pintar menyalurkan suaranya untuk orang yang benar-benar akan mendengarkan suara rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan dari kemiskinan.

Nama: Oktiva Risma Wardhani
NPM: 2118031028
Prodi: Farmasi 2021
Izin untuk menjawab soal yang telah diberikan pak.
1. kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Namun meskipun seperti itu, tetap ada usaha dari negara indonesia untuk terus memperbaiki dengan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
2. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa.
Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik maupun penyebab pelanggaran HAM.
3. Di Indonesia sendiri sebagian besar pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit
4. Tentu saja sikap saya adalah kecewa karena anggota parlemen itu sebenarnya kan sudah dipercaya untuk mewakili suara rakyat. Jika seperti itu maka akan hilang kesejahteraan rakyat dan pastinya karena hal ini dapat menimbulkan aksi aksi lain seperti saling menghina, saling melecehkan dan menjatuhkan yang dimana membuat perpecahan di dalam suatu demokrasi.
5. Sangat tidak baik karena hal itu akan memicu “ingin menang sendiri” dan tidak mendengarkan lagi aspirasi dan suara rakyat yang padahal negara indonesia sendiri menganut sistem demokrasi. Hubungannya dengan konsep hak assasi manusia tentu saja berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Nama:Diana Mulia Utami
NPM:2118031003
Kelas:A
Prodi: Farmasi

a).Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
hal positif yang dapat diambil dari artikel diatas Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.


b). Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan pentingnya keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama.
Pentingnya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah menjaga kerukunan dan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menciptakan landasan moral yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi.
Namun, di tengah implementasi prinsip ini, penting juga untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan hak minoritas dihormati dan dilindungi dengan baik. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa haruslah diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi universal, seperti pluralisme, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.


c). Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar konstitusional Indonesia yang menyajikan landasan filosofis, ideologis, dan hukum bagi negara dan sistem demokrasi Indonesia. Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial. UUD NRI 1945 mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan serta hak-hak asasi manusia.
Secara umum, Indonesia telah mengadopsi praktik demokrasi, termasuk pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan media. Ada juga lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam mewakili suara rakyat dan proses pengambilan keputusan.
Namun, dalam realitasnya, masih ada ruang untuk peningkatan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara lebih efektif. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk korupsi, aksesibilitas terhadap keadilan, perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak minoritas, serta keterlibatan publik yang lebih luas dalam proses politik.

d).Kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk memajukan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan masyarakat, dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab atas mewujudkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Sikap semacam itu dapat merusak demokrasi dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama bagi para pemimpin yang terpilih, dan tindakan yang bertentangan dengan itu mencerminkan ketidakbertanggungjawaban dan kurangnya integritas.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk menjadi terlibat dalam proses politik dan memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan, dengan mengharuskan anggota parlemen untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik.


e). Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat memiliki pengaruh yang besar dalam politik dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan masyarakat..
Konsep hak asasi manusia, yang merupakan prinsip universal yang diakui di era demokrasi dewasa saat ini, menegaskan pentingnya melindungi dan menghormati martabat serta kebebasan individu. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak adil dalam sistem peradilan, dan hak-hak lainnya yang melekat pada semua manusia.
Penting bagi masyarakat dan lembaga-lembaga demokratis untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan penguasa kharismatik, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip inti dalam sistem politik dan hukum yang melibatkan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sipil.

Nama : Renitta Anggraeni
NPM : 2118031008
Prodi : Farmasi 2021

A. kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung dua aspek penting. Pertama, prinsip ini menegaskan kebebasan beragama dan keberagaman agama di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan pribadinya. prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan salah satu dasar dalam membangun demokrasi yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

C. penilaian tentang sejauh mana demokrasi Indonesia saat ini sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan subjek perdebatan dan tergantung pada interpretasi dan pengamatan individu. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dan keberhasilan demokrasi, termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Penting untuk melihat perkembangan dan kondisi demokrasi di Indonesia melalui analisis yang komprehensif, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat.

D. Situasi di mana anggota parlemen mengabaikan suara rakyat dan melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, bisa menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks demokrasi. Hal ini dapat terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dapat menjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat secara umum. Pendidikan politik yang baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta pentingnya partisipasi dalam proses politik juga dapat membantu membangun demokrasi yang lebih kuat dan mencegah pengabaian suara rakyat oleh anggota parlemen.

E. Hubungan antara konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama dapat menjadi kompleks. Meskipun demokrasi diharapkan melindungi hak asasi manusia, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dapat mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Ulfi Nurhasanah
NPM : 2118031049
Kelas : A

A. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

C. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia saat ini mencoba untuk mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, seperti dalam banyak negara demokrasi lainnya, implementasi ideal demokrasi dapat dihadapkan pada tantangan dan perbedaan interpretasi yang beragam.
Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia harus berusaha mencerminkan prinsip-prinsip ini dalam sistem politik, kebijakan publik, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Sementara itu, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak suara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik.

D. Jika anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, itu bisa menghambat kemajuan dan menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem politik. Hal ini juga dapat merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan aspek penting dalam demokrasi.
Untuk mengatasi situasi seperti itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi sadar akan tindakan dan sikap anggota parlemen. Masyarakat dapat menggunakan hak-hak partisipatif yang ada dalam sistem demokrasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen, serta menyuarakan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka secara terbuka. Selain itu, lembaga-lembaga pengawasan, seperti media independen, LSM, dan lembaga pemantau pemilu, juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memeriksa tindakan para anggota parlemen.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Di satu sisi, kepemimpinan yang karismatik dapat menginspirasi dan memobilisasi masyarakat, serta memperkuat partisipasi politik. Hal ini dapat berdampak positif pada kesadaran politik dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.
Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik juga dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik semacam ini dapat menyebabkan penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi.

Nama : Farrasyifa Ramadhina
NPM : 2118031011
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

1. Salah satu upaya penegakan HAM adalah dengan pembentukan instrumen HAM yaitu suatu alat untuk bisa menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM seperti yang telah tercantun pada artikel. Namun usaha penegakan HAM tersebut masih belum bisa mendapat hasil yang baik. Penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena masih belum ada kepastian penyelesaiannya. Begitu pula pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.

2. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai & diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya harus sesuai atau tak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam melakukan demokrasi antara pemerintah & rakyat harus disadari bahwa aturan yg berlaku tidam hanya aturan yang berasal dari manusia, namun pula aturan Tuhan, sehingga semua tujuan hanya untuk menerima rahmat Tuhan, bukan melakukan sikap buruk seperti korupsi & penyuapan.

3. Proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun, proses demokrasi di Indonesia, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya masih ada beberapa kecurangan, akibat kesalahan teknis atau humas error. Yang terpenting adalah bentuk demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi dan hal-hal lain seperti kecurangan, politik uang dan politisasi sara. Sehingga digarakan baik rakyat dan pemerintah dapat bersama-sama memperbaiki diri agar tercipta demokrasi yang lebih baik.

4. Para anggota parlemen seharusnya menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat. Para anggota Parlemen sebaiknya sesuai dengan hati nurani rakyat yang mereka wakili, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Kinerja para anggota Parlemen juga harus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus perhatian rakyat.

5. Penyebabnya ialah masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agama maupun hal lainnya secara tepat dan mendalam, mereka cenderung langsung percaya pada tokoh-tokoh yang dapat menarik mereka secara emosional, baik tokoh agama,tradisi,atau lainnya. Mereka mudah dikelabui tokoh yang mereka percayai tersebut, padahal tokoh tersebut belum tentu benar. Kemudian, pengetahuan rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena sifat rakyat yang mudah percaya pada tokoh-tokoh yang mereka ketahui dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk memanfaatkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka.

Nama : Salsabila Zaneta Aurelia
NPM : 2118031006
Prodi : Farmasi
Kelas : A

Izin untuk memberikan hasil analisis soal pak

A. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai kinerja Indonesa terkait HAM selama 2019 masih buruk. Namun dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

Selain itu masyarakat sipil juga harus memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Hal positif yang daoat diambil adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus turut ikut serta dalam penegakkan HAM di Indonesia

B. Nilai-nilai adat istiadat/budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan. Negara Indonesia merupakan negara yang ber-“bhineka tunggal ika”, yaitu
memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, dan lainnya; tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI).
Berbeda, tapi satu tujuan. Didasarkan pada perbedaan tersebut, tetapi dirasakan penting untuk
menggali nilai-nilai demokrasi yang berasal dari kearifan lokal yaitu kearifan budaya lokal.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berarti Indonesia sangat memberikan toleransinya kepada masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari adat istiadat, suku, bahasa, ras, pakaian adat, lagu daerah, makanan khas, dan khususnya Agama.

C. Demokrasi di Indonesia saat ini sudah menjunjung nilai HAM. Negara Indonesia merupakan negara demokratis yang berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara
demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu hak dasar warga Negara adalah hak
demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi
itu sendiri.

D. Jika terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam mengatasinya, kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya meminta hak kepentingan kita sebagai masyarakat, dalam hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib yang dapat menangani hal tersebut. Kita sebagai masyarakat sebelumnya harus melihat terlebih dahulu bagaimana seorang anggota parlemen yang ingin kita pilih supaya kedepannya tidak terjadi hal buruk seperti hal tersebut.

E. Pihak pihak yang memiliki kekuasaan sudah sepatutnya mementingkan HAM di era demokrasi. Pihak yang memiliki kekuasaan harus lebih memperhatikan HAM dan mendengarkan pendapat rakyat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat diberi kebebasan lebih dalam kehidupan sosialnya maupun kehidupan politik. demokrasi dibangun berdasarkan kehendak rakyat, dari rakyat, dan akan digunakan kembali ke rakyat.

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B

Izin menjawab pak.

1. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin yang dapat dilihat dari artikel tersebut meliputi Pelanggaran HAM Berat, Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Beragama, Diskriminasi Gender, Pelanggaran HAM di Papua, dan Langkah Reformasi dan Harapan. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kompleks dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi dan komitmen untuk melindungi HAM, masih terdapat banyak tantangan dalam memastikan penghormatan terhadap HAM secara menyeluruh. Pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan keadilan dan akuntabilitas menunjukkan kelemahan sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang juga mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Hal positif dari artikel tersebut adalah meskipun situasi HAM pada tahun 2019 di Indonesia masih terbilang suram, adanya reformasi, komitmen pemerintah, peran masyarakat sipil, dan upaya penyelesaian kasus HAM menunjukkan adanya harapan dan langkah-langkah positif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di masa depan.

2. Budaya Indonesia yang beragam dan adat istiadat yang kaya memiliki potensi untuk mendukung dan memperkuat demokrasi di negara ini. Sistem gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah nilai-nilai yang kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia yang pluralistik dan multikultural mencerminkan nilai penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," mencerminkan pendekatan inklusif yang dapat mendukung demokrasi. Nilai-nilai adat istiadat Indonesia seringkali menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan. Sistem adat dan tradisional seringkali mengedepankan kepemimpinan yang tidak otoriter dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Sementara nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat memberikan kontribusi penting, tantangan juga muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai budaya Indonesia yang mayoritas beragama. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Praktik demokrasi yang baik harus melibatkan kebebasan berpendapat yang luas, diskusi yang terbuka, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, beberapa permasalahan seperti pembatasan kebebasan berekspresi, penindakan terhadap aktivis, serta berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan kritik masih terjadi di Indonesia. Praktik demokrasi yang baik dan efektif harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam rangka memperbaiki praktik demokrasi, penting untuk terus mendorong pengawasan publik, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia secara konsisten. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan dialog antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Praktik seperti itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi yang baik harus mampu mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, dan anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk menjadi perwakilan yang efektif bagi masyarakat yang mereka layani. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan terhadap anggota parlemen. Masyarakat harus diberi akses yang lebih baik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil mereka, termasuk melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, penyampaian aspirasi, dan komunikasi langsung dengan para anggota parlemen. Partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam politik sangat penting. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam proses politik, memilih pemimpin yang berintegritas, dan menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan mekanisme pengawasan juga perlu ditingkatkan agar anggota parlemen dapat memenuhi tugas mereka dengan baik sebagai perwakilan rakyat.

5. Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang besar dapat memanfaatkannya untuk memanipulasi opini dan emosi rakyat serta menggerakkan dukungan yang tidak kritis. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kelompok atau individu yang berbeda pendapat. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dilindungi secara universal, tanpa pandang bulu atau diskriminasi, terlepas dari kekuasaan kharismatik yang ada. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan individu dan pengaruh kekuasaan kharismatik. Kebebasan individu dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi sebagai prinsip fundamental, dan pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik juga harus bertanggung jawab secara moral dan etis terhadap masyarakat yang mereka pimpin. Masyarakat sipil dan lembaga-lembaga demokrasi harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tersebut dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi.

Sekian pak, terimakasih.

Nama : Chintia Dwi Tanasa
NPM : 2118031018
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin memberikan analisis saya pak,
a. Tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Ini ditunjukkan oleh beberapa hal, diantaranya tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan, dll.
Namun masih ada hal positif berupa kabar yang menyatakan Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

b. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang diakui secara resmi adalah "berketuhanan yang maha esa", yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini tercermin dalam hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Prinsip "berketuhanan yang maha esa" juga menekankan pentingnya moralitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama sebagai dasar bagi perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam membangun demokrasi dan HAM, tetapi ada beberapa tantangan yang harus diatasi diantaranya seperti korupsi, akses yang terbatas untuk pendidikan dan pekerjaan, serta permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal menjunjung tinggi HAM. Beberapa masalah yang masih dihadapi adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas agama dan etnis, pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, serta upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Namun, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan HAM di negara ini, termasuk dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, memperkuat sistem hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga disimpulkan masih diperlukan upaya untuk terus meningkatkan dan memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, praktik demokrasi Indonesia secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 serta menghargai HAM.

d. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa dan merusak kepercayaan karena dengan mengatas namakan suatu hal yang sesuai dengan kenyataan dapat merugikan orang lain. Terlebih jika hal tersebut dibiarkan maka tida menutup kemungkinan anggota parlemen tersebut akan terus melakukan hal yang sama kedepannya. Sehingga hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap politik yang ada di Indonesia.

e. Hal tersebut tentu saja termasuk kedalam pelanggaran HAM karena dimana seharusnya seseorang mempunyai hak katas diri dan emosinya namun hal tersebut malah dijadikan tumbal untuk kepentigan pribadi seseorang dan orang tersebut hanya akan mendapatkan kerugian nantinya. Maka dari itu sebisa mungkin kita bijak dalam menjaga dan menggunakan hak kita agar tidak ada oknum yang berusaha untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.

Nama: Fadilah Nur Azizah
NPM: 2118031053
Prodi: Farmasi

1. Pada tahun 2019, terjadi pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan di Indonesia, seperti kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan masalah Papua yang belum terselesaikan dan berdampak pada korban jiwa. Oleh karena itu, HAM harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia dan perlu ditangani dengan serius. Peraturan yang jelas terkait HAM harus diimplementasikan karena prinsip HAM menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melanggar kemerdekaan, kebebasan, atau melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Namun, terdapat hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan reformasi penting untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM menjadi prioritas global yang harus diperjuangkan oleh semua pihak.

2. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Pancasila mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadilan serta hak dan kewajiban bagi semua orang. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui hubungan esensial antara pencipta dan yang diciptakan, menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap pencipta. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, mempengaruhi dan memandu upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat penuh, berdasarkan prinsip kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Indonesia, dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan mampu mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar ideologi tersebut. Menurut Pancasila, hak asasi setiap warga negara Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan kata lain, kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab yang memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum menemukan penyelesaian yang jelas dan tuntas, hal ini menjadi pertanyaan apa yang membuatnya belum terselesaikan. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM. Hukuman harus ditetapkan dengan jelas dan tegas agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan kejadian pelanggaran HAM dapat diminimalisir.

4. Terjadi kecenderungan bahwa oknum-oknum yang mengaku sebagai perwakilan rakyat seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan. Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap oknum-oknum ini yang merugikan rakyat dan negara, dengan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga harus terus menuntut pemerintah agar bersikap tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Indonesia perlu mewujudkan sistem hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh finansial, dengan menghukum oknum-oknum yang merugikan rakyat dan negara. Masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan tuntas.

5. Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kelompok. Masyarakat menghormati dan menganggap mereka mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Sayangnya, pengaruh tersebut seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan digunakan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini, para calon politik seringkali menggandeng tokoh agama dalam upaya mendapatkan dukungan suara, karena masyarakat Indonesia cenderung percaya dan menghormati tokoh agama. Hal ini memudahkan calon tersebut mendapatkan dukungan yang banyak, sehingga kepentingan pribadinya tercapai.

Nama : Tsania Zahra Taslima
NPM : 21181031005
Prodi : Farmasi

A. Penegakan HAM pada artikel tersebut mengalami kemunduran, tepatnya pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

B. Mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun merupakan contoh dari demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan pentingnya keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini adalah berusaha mencoba untuk mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, seperti dalam banyak negara demokrasi lainnya, implementasi ideal demokrasi dapat dihadapkan pada tantangan dan perbedaan interpretasi yang beragam.Proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun, proses demokrasi di Indonesia, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya masih ada beberapa kecurangan, akibat kesalahan teknis atau humas error. Yang terpenting adalah bentuk demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi dan hal-hal lain seperti kecurangan, politik uang dan politisasi sara. Sehingga digarakan baik rakyat dan pemerintah dapat bersama-sama memperbaiki diri agar tercipta demokrasi yang lebih baik.

D. kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia, mereka sebagai wakil rakyat harus dapat mementingkan rakyat bukannya kepentingan pribadi.

E. Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Hubungan antara konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama dapat menjadi kompleks dan dinamis. Meskipun demokrasi diharapkan melindungi hak asasi manusia, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dapat mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Zifa Aisha Vanadis
NPM : 2118031002
Kelas A
Prodi Farmasi

- Kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019 masih buruk. Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Terdapat pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan dan praktik kebijakan. Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan terus terjadi, diikuti oleh pernyataan diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan oleh pejabat. Pemerintah juga gagal dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM yang terus berlangsung bahkan meningkat di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam seperti vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan. Namun, Indonesia melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memperbaiki situasi tersebut. Upaya dilakukan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik

- Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Diperlukan kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan prinsip ini atau penggunaannya sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

- Proses demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan secara umum. Tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam proses tersebut. Beberapa kecurangan masih terjadi, baik karena kesalahan teknis maupun kesalahan humas. Yang paling penting adalah menjaga agar demokrasi berjalan tanpa manipulasi dan kecurangan seperti politik uang dan politisasi sara. Dengan demikian, rakyat dan pemerintah harus bekerja sama untuk memperbaiki diri dan menciptakan demokrasi yang lebih baik.

- Apabila ada anggota parlemen yang mengatas namakan rakyat tetapi mendorong agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sebagai masyarakat, kita perlu bertindak dengan bijaksana. Kita memiliki hak untuk menuntut agar kepentingan kita sebagai masyarakat diwakili dengan benar oleh anggota parlemen. Dalam situasi seperti ini, kita dapat melaporkannya kepada pihak berwenang yang dapat menangani masalah tersebut. Sebagai masyarakat, disarankan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap calon anggota parlemen sebelum memilih, agar kejadian negatif semacam itu dapat dihindari di masa depan.

- Tokoh agama atau tokoh tradisional memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu kelompok dan dihormati oleh masyarakat sebagai pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tersebut. Sayangnya, pengaruh ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan digunakan oleh tokoh tersebut untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini, para calon politik seringkali menjalin hubungan dengan tokoh agama guna mendapatkan dukungan politik, mengingat masyarakat Indonesia umumnya memiliki kepercayaan dan menghormati tokoh agama. Hal ini mempermudah calon politik untuk mendapatkan dukungan yang besar sehingga kepentingan pribadi mereka terpenuhi.

Nama : M. Reza Mantofani
NPM : 2158031006
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin pak,
1. Pada tahun 2019 terjadi hal-hal kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

2. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

3. Di Indonesia sendiri sebagian besar pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit.

4. Para anggota parlemen seharusnya menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat. Para anggota Parlemen sebaiknya sesuai dengan hati nurani rakyat yang mereka wakili, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Kinerja para anggota Parlemen juga harus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus perhatian rakyat.

5. Hubungan antara konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama dapat menjadi kompleks. Meskipun demokrasi diharapkan melindungi hak asasi manusia, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dapat mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama: Shela Sandra Kirana
NPM: 2118031015
Kelas: A
Prodi: Farmasi

Izin menjawab pak,

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian, hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dimana masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia.

Dari artikel tersebut disebutkan bahwa banyak kemunduran yang terjaidi pada penegakan HAM di Indonesia. HAM sendiri saat ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. Mengapa demikain hal ini disebabkan bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa dan negara, karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa masalah penegakan hukum dindonesia masih dalam tahap pembelajaran apalagi masalah penegakan HAM.

Namun hal positif yang bisa di dapatkan adalah usaha yang masih dilakukan dalam penegakan HAM tersebut yaitu dengan Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Selain itu terdapat gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Kelima asas tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Kemudian Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Sehingga demokrasi dapat berjalan dengan diiringi keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Indonesia dipuja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Sehingga dapat dijadikan percontohan bagi negara lain karena Indoensia sendiri memiliki ideologi Pancasila yang melembaga yang menjadi pembentuk karakter, nafas dan falsafah hidup bangsa. Reformasi 1998 ditebus dengan darah mahasiswa. Harapan bagusnya sistem pemilu kita di awal reformasi, banyak ditiru negara lain. Namun sangat disayangkan hal di atas tidak bertahan lama, kini setelah melewati beberapa dekade penerapan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan signifikan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang mendera negeri ini. Mulai dari kasus korupsi yang seolah tiada habisnya dimana diantaranya banyak sekali oknum anggota DPR dan oknum pengurus partai politik terlibat kasus suap dan korupsi tertangkap tangan oleh KPK dan masih banyak lagi kasus lainnya terkait dengan demokrasi.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Tanggapan saya mengenai hal tersebut ialah pemerintah perlu bersikap tegas terhadap oknum-oknum ini yang merugikan rakyat dan negara, dengan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga harus terus menuntut pemerintah agar bersikap tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Indonesia perlu mewujudkan sistem hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh finansial, dengan menghukum oknum-oknum yang merugikan rakyat dan negara. Karena hal tersebut dapat menganggu kesejahteraan masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik yang besar dapat memanfaatkannya untuk memanipulasi opini dan emosi rakyat serta menggerakkan dukungan yang tidak kritis. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kelompok atau individu yang berbeda pendapat. Padahal pada sistem demokrasi, masyarakat diberi kebebasan lebih dalam kehidupan sosialnya maupun kehidupan politik. demokrasi dibangun berdasarkan kehendak rakyat, dari rakyat, dan akan digunakan kembali ke rakyat.

Baik sekian pak, terima kasih.

Nama : Allamanda Cathartica
NPM : 2118031023
Kelas : A
Prodi : Farmasi

Izin menjawab Pak.
1. Pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Ini ditunjukkan oleh beberapa hal, diantaranya tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan. Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan menegakkan supremasi hukum, serta mereformasi sektor keamanan publik.
2. Analisis saya adalah demokrasi di Indonesia mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan pentingnya keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama.
3. Demokrasi di Indonesia saat ini sudah menjunjung nilai HAM dan sesuai dengan nilai pancasila dan undang-undang walau masih terdapat penyimpangan dibeberapa aspek. Namun, negara Indonesia merupakan negara demokratis yang berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu hak dasar warga Negara adalah hak
demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri.
4. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kecewa karena anggota parlemen itu sebenarnya kan sudah dipercaya untuk mewakili suara rakyat. Dan karena hal ini dapat timbul aksi-aksi lain seperti saling menghina, saling melecehkan dan menjatuhkan yang membuat perpecahan demokrasi.
5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sudah sepatutnya mementingkan HAM di era demokrasi. Pihak yang memiliki kekuasaan harus lebih memperhatikan HAM dan mendengarkan pendapat rakyat karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi, sepatutnya masyarakat diberi kebebasan dalam bersuara.

Nama : Citra Lucky Febyolla
NPM : 2118031010
Prodi : Farmasi
Kelas : B

Izin menjawab pak
1. Salah satu upaya penegakan HAM adalah dengan pembentukan instrumen HAM yaitu suatu alat untuk bisa menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM seperti yang telah tercantun pada artikel. Namun usaha penegakan HAM tersebut masih belum bisa mendapat hasil yang baik. Penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena masih belum ada kepastian penyelesaiannya. Begitu pula pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.

2. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

3. Di Indonesia sendiri sebagian besar pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit

4. Jika terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam mengatasinya, kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya meminta hak kepentingan kita sebagai masyarakat, dalam hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib yang dapat menangani hal tersebut. Kita sebagai masyarakat sebelumnya harus melihat terlebih dahulu bagaimana seorang anggota parlemen yang ingin kita pilih supaya kedepannya tidak terjadi hal buruk seperti hal tersebut.

5. Hal tersebut tentu saja termasuk kedalam pelanggaran HAM karena dimana seharusnya seseorang mempunyai hak katas diri dan emosinya namun hal tersebut malah dijadikan tumbal untuk kepentigan pribadi seseorang dan orang tersebut hanya akan mendapatkan kerugian nantinya. Maka dari itu sebisa mungkin kita bijak dalam menjaga dan menggunakan hak kita agar tidak ada oknum yang berusaha untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.

Nama : Savira Rahmadanti
NPM : 2118031004
Kelas : A
Prodi : Farmasi

1. Pada artikel tersebut menyajikan terkait kondisi HAM pada tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa tahun 2019 sebagai tahun yang kelam, seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

2. Demokrasi menjadi kunci dalam bidang ilmu politik, karena demokrasi menjadi indikator perkembangan politik suatu negara. Sila pertama Pancasila, yaitu 'Ketuhanan yang Maha Esa' memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia. Prinsip ini menegaskan pentingnya keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengakui keberagaman agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini terus mengalami pasang surut dan masih belum maksimal. Berbagai tindakan hukum yang masih kurang menegakkan keadilan. Masih banyak kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja, suara takyat dan aspirasi politik rakyat sudah dianggap tidak penting lagi. Tak hanya itu, banyak kasus suap-menyuap, tindak korupsi, dan pelanggaran pemerintah.

4. Tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri membuat saya merasa kecewa. Hal tersebut juga menandakan adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat juga cenderung tidak didengar maupun disuarakan. Banyak sekali pelaksanaan politik yang ditentang oleh banyak kalangan terutama mahasiswa. Tindakan merugikan ini sama saja dengan lepas tanggungjawab. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin diatasi agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

5. Kekuasaan kharismatik menjadi salah satu daya tarik yang dapat membuat rakyat cukup tertarik untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Namun, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan merugikan, karena kekuasaanya yang tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban hak asasi manusia terutama di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti akan terjadi adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya. Baik sudah terjadi ataupun belum, tindakan kekuasaan ini harus sesegera mungkin diatasi oleh pemerintah agar tidak terjadi kekuasaan yang dapat menyimpang terutama dari prinsip demokrasi.

Nama : Aurellia Anggun Sriani
NPM : 2118031032
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

1. Pada tahun 2019 terjadi hal-hal kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

2. Demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat yaitu, mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Dalam realitanya masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak menemui titik terang menjadi pertanyaan apa yang membuatnya tidak selesai dan tidak tuntas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM, harus dibuat dengan sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan meminimalisir kejadian pelanggaran HAM.

4. Mementingkan kepentingan pribadi di atas golongan kerap terjadi pada oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat. Pemerintah harus bersikap tegas terkait dengan para oknum yang merugikan rakyat dan negara untuk menghukum sesuai yang ada dan masyarakat pun harus terus menuntut pemerintah agar tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Indonesia harus mewujudkan hukum yang tidak dapat dibeli dengan menghukum oknum yang merugikan rakyat dan juga negara. Masyarakat pun dapat berpendapat dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus tersebut.

5. Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh besar terhadap sebuah kelompok. Ia dipandang tinggi dan mampu membuat kehidupan kelompok tersebut lebih baik. Namun, hal tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan menggunakan kekuasaannya untuk menarik hati rakyat. Pada demokrasi saat ini, para pencari suara untuk wakil rakyat kerap menggandeng Tokoh agama untuk mendapatkan suara karena perilaku masyarakat Indonesia yang percaya terhadap tokoh agama tersebut. Hal ini memudahkan calon wakil rakyat mendapat banyak dukungan, kemudian kepentingan pribadinya pun tercapai.
Saat ini, masyarakat harus pintar menyalurkan suaranya untuk orang yang benar-benar akan mendengarkan suara rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan dari kemiskinan.

Nama : Ghina Nazhifah Az Zahra
Npm : 2118031026
Prodi : Farmasi 2021

1. Dikatan sebagai tahun yang seram pada 2019, karena HAM kengalami kemunduran dan bahkan banyak sekali serangan nya, diskriminasi merajala lela, kemudia dalam halinipun ada peran pemerintah yang gagal dalam penegakan HAM pada masyarakatnya, hal positif yang dapat diambil adalah masyarakat Bali masih memiliki gerakan masyarakat yang amat kuat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa

2. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung dua aspek penting. Pertama, prinsip ini menegaskan kebebasan beragama dan keberagaman agama di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan pribadinya. prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan salah satu dasar dalam membangun demokrasi yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

3. Di Indonesia sendiri sebagian besar pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga sudah terlaksana berdasarkan hukum dan UUD 1945, namun sebagian kecilnya masih belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena kepentingan partai politik sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok elit dan oligarki. Mereka terkadang mengabaikan kepentingan anggota dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi. Hingga pada akhirnya tujuan suatu partai digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok elit.

4. Apabila ada anggota parlemen yang mengatas namakan rakyat tetapi mendorong agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sebagai masyarakat, kita perlu bertindak dengan bijaksana. Kita memiliki hak untuk menuntut agar kepentingan kita sebagai masyarakat diwakili dengan benar oleh anggota parlemen. Dalam situasi seperti ini, kita dapat melaporkannya kepada pihak berwenang yang dapat menangani masalah tersebut. Sebagai masyarakat, disarankan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap calon anggota parlemen sebelum memilih, agar kejadian negatif semacam itu dapat dihindari di masa depan.

5. Kekuasaan kharismatik menjadi salah satu daya tarik yang dapat membuat rakyat cukup tertarik untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Namun, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan merugikan, karena kekuasaanya yang tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban hak asasi manusia terutama di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti akan terjadi adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya. Baik sudah terjadi ataupun belum, tindakan kekuasaan ini harus sesegera mungkin diatasi oleh pemerintah agar tidak terjadi kekuasaan yang dapat menyimpang terutama dari prinsip demokrasi.

Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi

1.Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian, hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dimana masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia.

Dari artikel tersebut disebutkan bahwa banyak kemunduran yang terjaidi pada penegakan HAM di Indonesia. HAM sendiri saat ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. Mengapa demikain hal ini disebabkan bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa dan negara, karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa masalah penegakan hukum dindonesia masih dalam tahap pembelajaran apalagi masalah penegakan HAM.

2.Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Kelima asas tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Kemudian Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Sehingga demokrasi dapat berjalan dengan diiringi keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

3.Indonesia dipuja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Sehingga dapat dijadikan percontohan bagi negara lain karena Indoensia sendiri memiliki ideologi Pancasila yang melembaga yang menjadi pembentuk karakter, nafas dan falsafah hidup bangsa. Reformasi 1998 ditebus dengan darah mahasiswa. Harapan bagusnya sistem pemilu kita di awal reformasi, banyak ditiru negara lain. Namun sangat disayangkan hal di atas tidak bertahan lama, kini setelah melewati beberapa dekade penerapan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan signifikan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang mendera negeri ini. Mulai dari kasus korupsi yang seolah tiada habisnya dimana diantaranya banyak sekali oknum anggota DPR dan oknum pengurus partai politik terlibat kasus suap dan korupsi tertangkap tangan oleh KPK dan masih banyak lagi kasus lainnya terkait dengan demokrasi.

4.Mementingkan kepentingan pribadi di atas golongan kerap terjadi pada oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat. Pemerintah harus bersikap tegas terkait dengan para oknum yang merugikan rakyat dan negara untuk menghukum sesuai yang ada dan masyarakat pun harus terus menuntut pemerintah agar tegas terhadap oknum-oknum tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Indonesia harus mewujudkan hukum yang tidak dapat dibeli dengan menghukum oknum yang merugikan rakyat dan juga negara. Masyarakat pun dapat berpendapat dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus tersebut.

5.Tokoh agama atau tokoh yang dianggap penting dalam tradisi memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kelompok. Masyarakat menghormati dan menganggap mereka mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok tersebut. Sayangnya, pengaruh tersebut seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan digunakan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks demokrasi saat ini, para calon politik seringkali menggandeng tokoh agama dalam upaya mendapatkan dukungan suara, karena masyarakat Indonesia cenderung percaya dan menghormati tokoh agama. Hal ini memudahkan calon tersebut mendapatkan dukungan yang banyak, sehingga kepentingan pribadinya tercapai.

Nama: Meysha Nur Daffa
NPM: 2118031022
Kelas: A
Prodi: Farmasi

A. Buruknya HAM di Indonesia adalah suatu hal yang sangat disayangkan karena tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM ,pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama ,diskriminasi,penjatuhan dan penerapan hukuman kejam,dan lainnya.  Solusi akhirnya muncul ,yaitu Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa,pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi.Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel adalah masih adanya rasa nasionalisme dan cinta tanah air seperti adanya beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik,harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena.

B. Demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat.
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu contohnya seperti:Menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju,menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan musyawarah,menerima segala saran dan kritikan dengan lapang.
Prinsip Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa yaitu adanya sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Begitu pula mereka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka pula mesti bertanggung jawab atas apa yg mereka kerjakan di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, dalam melakukan demokrasi antara pemerintah & rakyat pula harus disadari bahwa aturan yang berlaku tak hanya aturan manusia, namun juga aturan sang pencipta, sehingga semua tujuan sebagai untuk menerima rahmat Tuhan, bukan melakukan tindakan merugikan orang banyak seperti korupsi & melakukan penyuapan.

C. Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara. Pemaksaan atas nama demokrasi dengan pilihan langsung seringkali terjadi seperti partai membeli suara rakyat dengan cara menyuap masyarakat agar memilih paslon tertentu. Hal ini juga tidak sesuai dengan HAM karena adanya dorongan eksternal tersebut yang membuat masyarakat tidak  memilih pilihannya sendiri.

D. Sikap saya seharusnya jika dalam kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu saya tidak langsung percaya,jika tidak ada yang sesuai harus dikritik karena hal yang tidak sesuai tersebut akan membuat rakyat sangat dirugikan.

E. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang bisa menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibohongi oleh tokoh agama yang mereka percayai, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila sangat lemah.Karena rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini,dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk memanfaatkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka.

Nama : Yasmin Al illyyin
NPM : 2118031041
Kelas : B
Prodi : Farmasi

A. Artikel tersebut membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Beberapa lembaga mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.

Hal Positif: Kesadaran terhadap isu HAM: Artikel tersebut memperlihatkan adanya kesadaran akan pentingnya masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pelanggaran HAM yang masih terjadi dan kemunduran dalam demokrasi. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengacu pada Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan demokrasi. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia mengakui keberagaman budaya dan agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara agama dan negara serta menghormati keberagaman budaya dalam menjalankan demokrasi. Hal ini merupakan aspek penting dalam mencapai kesatuan dan kemajuan dalam konteks Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus diukur dengan sejauh mana sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai HAM. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi menegaskan pentingnya demokrasi, keadilan, dan perlindungan HAM. Penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam praktik demokrasi sehari-hari. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam mewujudkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan HAM. Ada kebutuhan untuk terus meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan HAM dalam sistem politik dan pemerintahan. Namun, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan HAM tetap menjadi acuan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal itu merupakan penyimpangan dalam sistem demokrasi yang sehat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat melanggar prinsip dasar demokrasi yang menekankan representasi yang baik dan pelayanan kepada publik. Sikap seperti itu menciderai demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penting untuk memilih dan mendukung pemimpin yang memiliki integritas, komitmen pada kepentingan publik, dan akuntabilitas kepada rakyat.

E. Saya melihat pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, setiap individu memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak untuk bebas dari pengaruh dan penindasan yang tidak adil.

Nama : Destyana Ratih Risma Widya
NPM : 2118031014
Kelas : A
Prodi : Farmasi 2021

1. Indonesia dinilai masih kurang kinerjanya mengenai penegakan HAM. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal positif yang bisa kita dapatkan adalah Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Demokrasi menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga mengakui bahwa negara harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. Prinsip ini memastikan bahwa kebebasan beragama dipromosikan dan dihormati, dan kebebasan berkeyakinan diberikan pada semua orang. Hal ini berperan penting dalam mendorong partisipasi politik yang luas, mempromosikan pluralisme, dan menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

3. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, serta proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti, yakni partisipasi pemilih di Indonesia rata-rata mencapai 70 persen. Namun demikian, proses demokrasi di Indonesia, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya masih ada beberapa kecurangan, akibat kesalahan teknis atau humas error, tetapi bersifat massif, sistematis dan terstruktur, seperti sudah tidak ada. Praktik demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menghormati prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang lebih baik dan konsisten, serta mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4. Apabila anggota parlemen menggunakan posisi mereka untuk mendorong agenda politik pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan melemahkan integritas demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen harus memprioritaskan kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka wakili, dan bukan agenda politik pribadi mereka sendiri.

5. Tindakan yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dan mengabaikan hak asasi manusia dapat membahayakan keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Konsep hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum, tidak peduli apapun latar belakang atau status sosial mereka. oleh sebab itu, masyarakat harus terus memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan pemimpin mereka untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu di era demokrasi dewasa saat ini.

Nama : Nur Mawar Agustina
NPM : 21181031005
Prodi : Farmasi

Izin memberikan jawaban pada soal postest pertemuan ini, Pak.

A. Pada artikel tersebut diperlihatkan bahwa penegakkan HAM mengalami kemunduran, tepatnya pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan lewat dengan adanya hal sebagai berikut.
- Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
- Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
- Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
- Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
- Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

2. Mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun merupakan contoh dari demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari adat istiadat. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan pentingnya keyakinan akan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan mempromosikan toleransi serta kerukunan antarumat beragama.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini ialah usaha untuk mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, seperti dalam banyak negara demokrasi lainnya, implementasi ideal demokrasi dapat dihadapkan pada tantangan dan perbedaan interpretasi yang beragam.Proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun, proses demokrasi di Indonesia, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya masih ada beberapa kecurangan, akibat kesalahan teknis atau humas error. Yang terpenting adalah bentuk demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi dan hal-hal lain seperti kecurangan, politik uang dan politisasi sara. Sehingga digarakan baik rakyat dan pemerintah dapat bersama-sama memperbaiki diri agar tercipta demokrasi yang lebih baik.

4. kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia, mereka sebagai wakil rakyat harus dapat mementingkan rakyat bukannya kepentingan pribadi.

5. Sebagaimana telah dikemukakan oleh tokoh nasional Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Hubungan antara konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama dapat menjadi kompleks dan dinamis. Meskipun demokrasi diharapkan melindungi hak asasi manusia, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak dengan kekuasaan karismatik dapat mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Terima kasih.

Nama : Ummi Khoirotunnisa
Npm : 2118031035
Kelas : A
Prodi ; Farmasi

Izin memberikan analisis saya pak

A. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai kinerja Indonesa terkait HAM selama 2019 masih buruk. Namun dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

B. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang diakui secara resmi adalah "berketuhanan yang maha esa", yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini tercermin dalam hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Prinsip "berketuhanan yang maha esa" juga menekankan pentingnya moralitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama sebagai dasar bagi perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara. Pemaksaan atas nama demokrasi dengan pilihan langsung seringkali terjadi seperti partai membeli suara rakyat dengan cara menyuap masyarakat agar memilih paslon tertentu. Hal ini juga tidak sesuai dengan HAM karena adanya dorongan eksternal tersebut yang membuat masyarakat tidak memilih pilihannya sendiri.

D. Tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri membuat saya merasa kecewa. Hal tersebut juga menandakan adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat juga cenderung tidak didengar maupun disuarakan. Banyak sekali pelaksanaan politik yang ditentang oleh banyak kalangan terutama mahasiswa. Tindakan merugikan ini sama saja dengan lepas tanggungjawab. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin diatasi agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

E. Karena pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai itu, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah, sehingga secara tidak langsung mereka pun telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Nama: Michelle Jovelyna My Angel Pasaribu
NPM: 2158031002
Kelas: B
Prodi: Farmasi

a. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa HAM di Indonesia selama 2019 masih sangat buruk. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Selain itu juga adanya diskriminasi gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan perempuan. Namun ada sedikit hal positif yang dapat diambil yaitu adanya langkah reformasi untuk melindung HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan yang ada

b. Demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istidat asli masyarakat Indonesia artinya mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Selain itu prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa adanya pengakuan terhadap pentingnya moral dan etika dalam demokrasi. Selain itu juga prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu adanya sikap tanggung jawab oleh para petinggi atau pemegang kekuasaan dan wewenang di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, dalam melakukan demokrasi harus disadari bahwa aturan yang berlaku tidak hanya aturan manusia, namun juga aturan Sang Pencipta sehingga harus melakukan segala hal dengan jujur, adil, dan baik, karena adanya tanggung jawab di hadapan Tuhan.

c. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam proses tersebut juga masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Masih ada tantangan yang perlu diatas untuk memastikan implementasi yang lebih baik dan konsisten serta mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan

d. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat makan akan hilang rasa kepercayaan dalam diri masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia

e. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang cukup besar dan merugikan karena kekuasaannya tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban HAM terutam di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya.

NAma: Putri Nabilla R
NPM: 2158031007
Kelas B
Prodi: Farmasi

1. pada beberapa tahun terakhir beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja HAM di Indonesia masih buruk, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari istiadat yaitu, mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan menegakkan keadialan hak dan kewajiban siapapun. Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan, menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan.

3. Proses demokrasi di Indonesia masih berbagai kekurangan dan kelemahan, dan bentuk demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi.

4. Para anggota Parlemen menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Mementingkan kepentingan pribadi di atas golongan kerap terjadi pada oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai perwakilan rakyat.

5. Pengetahuan rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah, dan tokoh politik untuk memanfaatkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. namun masyarakat Indonesia harus pintar menyalurkan suaranya untuk orang yang benar-benar akan mendengarkan suara rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Nama: Natalia Michelle Simatupang
NPM: 2118031044
Kelas: B
Prodi: Farmasi

A. Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakkan HAM di Indonesia selama 2019 masih buruk atau mengalami kemunduran. Tidak hanya itu, bahkan, para pembela HAM mendapatkan banyak seraangan. Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia masih berusaha untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia menjadi ciri khas yang mempengaruhi demokrasi. Budaya asli Indonesia memiliki nilai-nilai kehormatan dan keseimbangan dalam hubungan antara individu maupun kelompok. Nilai-nilai ini tercermin dalam demokrasi yang menghormati keberagaman, menerima pendapat yang berbeda, dan mencari keseimbangan dalam kepentingan masyarakat yang beragam.

Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta mengakui dan menghormati peran agama dalam membentuk nilai-nilai, moralitas, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini juga mengharuskan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok agama tertentu.

C. Praktik demokrasi di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Meskipun demikian, implementasi demokrasi selalu menjadi tantangan di setiap negara.

Dalam UUD NRI 1945, nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kerakyatan, menjadi landasan bagi sistem politik Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia melibatkan pemilihan umum, partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.Namun, masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi, seperti peningkatan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap wartawan dan pembela hak asasi manusia, serta perbaikan sistem peradilan.

Praktik demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam upaya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi, seperti peningkatan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, serta perbaikan sistem peradilan.

D. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, pemantauan terhadap tindakan anggota parlemen, dan pengungkapan ketidakpuasan melalui mekanisme yang tersedia, seperti pemilihan umum dan partisipasi dalam debat publik, menjadi hal yang sangat penting. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi kuat dari masyarakat adalah elemen krusial dalam memastikan bahwa para pemimpin terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang bersumber dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan fenomena yang sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, dan pembatasan kebebasan individu. Hal ini melanggar hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas kebebasan berserikat.

Nama : Zahra Fadilatusya'adah
NPM : 2158031011
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

1. Walaupun banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun masih terdapat hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut yaitu Indonesia masih terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan landasan atas keberagaman agama yang terdapat di Indonesia yang dimana demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan dan menjalankan agamanya tanpa adanya paksaan dari manapun. Prinsip tersebut termasuk ke dalam HAM setiap individu dan telah tercantum dalam UUD pasal 28 ayat 1.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memang sebagian telah sesuai dengan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia namun masih terdapat praktik demokrasi Indonesia yang masih belum sesuai contohnya dari kebebasan untuk beragama dimana masih terdapat konflik konflik yang terjadi antara umat beragama yang masih mementingkan egonya masing masing dan merasa agamanya lebih baik dibandingkan agama orang lain.

4. Sikap saya terhadap anggota parlemen tersebut adalah seharusnya sebagai anggota parlemen sudah sepatutnya mereka untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan hanya menyampaikan tetapi berusaha untuk menemukan penyelesaian dari banyaknya masalah" yang disalurkan masyarakat. Anggota parlemen dipilih berdasarkan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka, masyarakat berharap para anggota parlemen peduli dengan aspirasi mereka namun pada kenyataannya mereka melaksanakan agenda politik yang mana sudah tidak selaras dengan tujuan dan fungsi anggota parlemen.

5. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pelanggaran HAM Berat karena hal tersebut berdampak menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat ataupun negara.

Nama: Agaphe Suluh Brahmantio
NPM: 2118031042
Kelas: B
Prodi: Farmasi

1.Berdasarkan artikel tersebut, penegakan HAM di Indonesia terutama di tahun 2019 tidak begitu memuaskan. Bahkan, tahun 2019 disebut sebagai tahun yang “kelam” bagi penegakan HAM karena masih banyak masalah terkait HAM yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam rangka penegakan HAM. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

2.Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila. Segala keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah mufakat. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga harus selaras dengan nilai Ketuhanan seperti dalam sila pertama. Demokrasi yang berketuhanan memiliki arti bahwa demokrasi yang ada di tangan rakyat harus selalu berprinsip ketuhanan. Sebagai contoh, demokrasi di Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan agama tertentu.

3. Menurut saya, penerapan demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di beberapa daerah dan situasi serta kondisi tertentu, demokrasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada saat dimana terjadi pelanggaran yang menciderai demokrasi tersebut misalnya jual beli suara dalam pemilu. Sementara itu, berkaitan dengan HAM, seringkali masih terjadi pelanggaran contohnya kekerasan yang dialami oleh pendemo.

4.Tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan menciderai nilai-nilai demokrasi. Pejabat negara seharusnya bekerja untuk rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Dengan demikian, apabila pejabat malah bekerja untuk kepentingannya sendiri, sebagai contoh melakukan korupsi atau menerima suap, tentunya itu adalah hal yang tidak dibenarkan.

5.Pemimpin kharismatik yang memiliki latar belakang agama atau pemimpin adat tentunya memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Dukungan yang dimiliki oleh para pemimpin ini juga sangat besar tentunya, berbasis dari golongan agama maupun adat tertentu. Oleh karena itu, apabila para pemimpin ini memanfaatkan loyalitas pengikutnya untuk tujuan yang tidak jelas, maka tindakan tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya secara pribadi.

Nama Lani Hartanti
Npm 2118031052
Kelas B
Prodi farmasi

1. pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya pada tahun 2019, belum begitu memuaskan. Bahkan, tahun 2019 disebut sebagai tahun “gelap” penegakan HAM, karena masih banyak persoalan HAM yang belum ditangani oleh pemerintah. Sisi positifnya, pemerintah masih berupaya untuk membela hak asasi manusia, contohnya Indonesia terus melaksanakan beberapa reformasi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih baik, penegakan supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Lalu, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan tampaknya terus mengadvokasi ratifikasi konvensi lain, meskipun belum dilaksanakan. Salah satunya adalah Konvensi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Redundansi Paksa. Di Bali, gerakan masyarakat masih sangat menentang pemugaran Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, meski mendapat tekanan dari segala arah – termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan, namun mereka tetap berpegang teguh mempertahankan pendapatnya

2. Pada dasarnya, prinsip demokrasi juga menghargai hak-hak individu dan menghormati tradisi serta keanekaragaman budaya yang ada di dalam masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia masih memiliki banyak persoalan terkait penghormatan terhadap budaya lokal. Salah satunya adalah kecenderungan untuk memaksa setiap kelompok masyarakat untuk beradaptasi dengan cara hidup dan budaya yang dianggap mewakili demokrasi secara umum, sehingga kurang menghargai keunikan budaya lokal. Selain itu, masih terdapat gerakan politik kekuasaan yang tidak menghargai hak-hak individu dan cenderung mengeksploitasi kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Meskipun demikian, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat menghargai adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Hal ini tercermin dalam konstitusi Indonesia yaitu Pancasila, dimana sila pertama mengutamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kesimpulannya, demokrasi Indonesia memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, namun masih terdapat beberapa persoalan dalam penghormatan terhadap keanekaragaman budaya di dalam masyarakat. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, dan menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

3.Dalam praktik di lapangan, demokrasi di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah menggelar pemilihan umum secara rutin dan langsung sejak tahun 1998. Adanya pelaksanaan pemilihan umum yang transparan dan terkendali merupakan salah satu indikator kemajuan demokrasi di Indonesia.

Namun, kampanye politik yang saling menyerang, pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan, dan adanya intimidasi, kekerasan, serta pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, masalah-masalah ini masih terjadi di Indonesia saat ini. Walaupun pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum atas pelanggaran tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini mempengaruhi kredibilitas demokrasi Indonesia.

Karena itu, meskipun praktik demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih ada kelemahan dan tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai HAM. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus berupaya memperkuat institusi demokrasi dan menegakkan nilai-nilai di atas agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan damai bagi semua warga negara Indonesia.

4. Menurut saya, tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah tindakan yang tidak etis dan tidak dapat diterima.

Organisasi politik yang bertujuan mewakili kepentingan masyarakat seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat dan memperjuangkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, tindakan anggota parlemen yang merugikan kepentingan masyarakat hanya akan menciderai demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Pada akhirnya, politikus harus tampil sebagai pengabdian kepada masyarakat. Jika mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, maka tindakan tersebut dapat merusak harapan masyarakat dan meningkatkan level ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan institusi politik. Inilah sebabnya mengapa pengawasan yang memadai dan transparansi dari parlemen sangat penting, untuk memastikan bahwa prioritas dari suara masyarakat dipertahankan dalam keputusan yang diambil.

5. Menurut saya, pihak-pihak yang memperoleh kekuasaan kharismatik dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam sebuah negara yang berdasarkan pada demokrasi dewasa, tindakan seperti itu dikenal sebagai tindakan pada orde yang telah berakhir, tepatnya sebelum terjadinya peradaban demokrasi. Dalam masyarakat demokratis yang dewasa, kekuasaan dan pengambilan keputusan tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan sepihak, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dari institusi demokrasi. Tindakan-tindakan yang merugikan hak asasi manusia atau memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat merusak prinsip-prinsip ini. Apapun alasan atau latar belakangnya, tindakan-tindakan tersebut akan merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Karenanya, dalam era demokrasi yang dewasa, partisipasi politik dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan kepentingan masyarakat secara luas. Tindakan-tindakan yang merugikan hak asasi manusia atau memanfaatkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas harus ditolak dan dipandang sebagai tindakan merugikan demokrasi.

Nama : Ade Putri Selviana
NPM : 2118031045
Prodi Farmasi

1. Dalam penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 dijuluki sebagai tahun kelam, karena di tahun tersebut banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan , kemunduran dan hal buruk lainnya, seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Bahkan para pembela HAM juga banyak mengalami serangan.
Namun tidak hanyak kejadian buruk saja yang dialami di tahun 2019, tentunya ada dampak positif yang terdapat dalam artikel ini salah satunya Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan menegakkan supremasi hukum, serta mereformasi sektor keamanan publik.

2. Berdasarkan nilai-nilai pancasila demokrasi di Indonesia diambil dari adat istiadat yang mementingkan kepentingan golongan diatas kepentingan pribadi. Prinsip nilai pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai budaya Indonesia yang mayoritas beragama. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga harus sesuai atau tak bertentangan dengan norma-norma agama.

3. Dalam prosesnya demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Tetapi tentu masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan diantaranya ada beberapa kecurangan akibat kesalahan teknis atau human error. Dan seharusnya baik rakyat amupun pemerintah dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan proses deomkrasi secara bersama-sama agar terciptanya demokrasi yang baik.

4. Tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu hal yang menandakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berakibat rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislative dan melemahkan integritas demokrasi itu sendiri, dan seharusnya anggota parlemen memprioritaskan kepentingan dan aspirasi masyarakat terlebih dahulu ketimbang kepentingan politik mereka sendiri.

5. Dalam system demokrasi masyarakat diberi kebebasan dalam kehidupan social dan politiknya. Karena pada hakikatnya demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena banyaknya penyalahgunaan wewenang, masyarakat saat ini setidaknya harus paham akan makna ideology dan bisa menyalurkan suaranya untuk dapat memanjukan kesejahteraan rakyat dan memajukan Negara ini.

Nama: Diah Puspita Rini
NPM: 2118031029
Kelas: A

A. Tahun 2019 merupakan tahun kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International meminta Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia sangatlah mencerminkan Indonesia itu sendiri salah satunya ialah prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dimana demokrasi itu sendiri didasari atau dilandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga demokrasi akan selalu sejalan dengan kebaikan dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia karena dalam praktiknya masih terdapat banyak pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM seperti praktik Korupsi, kolusi, nepotisme serta kericuhan yang terjadi saat demo berlangsung.

D. Menurut saya, kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangatlah keji, karena mereka telah mengkhianati kepercayaan dari rakyat dan tidak bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan dan mengemban tugasnya.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah tidak dibenarkan dan tidak berperikemanusiaan. Pada era demokrasi dewasa saat ini banyak terjadi hal seperti itu, janji manis dan merayu masyarakat untuk mendapatkan simpati dan akhirnya mereka sendiri yang ingkar dengan janji janji tersebut dan malah melakukan hal hal yang merugikan dan sangat tidak berperikemanusiaan seperti mencuri uang masyarakat ( korupsi).

Nama: Nikita Aprilia Yuniardi
Npm: 2118031017
Kelas: A
prodi: Farmasi

A. Catatan HAM Indonesia masih lemah di tahun 2019. Pertama, tidak ada keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Kedua, penegakan pembatasan sewenang-wenang atas kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Ketiga, diskriminasi gender yang mengakar dan pelanggaran hak-hak perempuan, diikuti dengan pernyataan resmi yang diskriminatif dan merendahkan perempuan. Keempat, pemerintah tidak mampu memberikan keadilan, mengungkap kebenaran atau memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang terus berlanjut bahkan meningkat drastis di Papua. Dan keenam, kelanjutan dan penerapan hukuman yang kejam, baik melalui hukuman mati maupun tindakan hukum di luar hukum seperti tembak di tempat. Namun, negara Indonesia terus meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan sejumlah langkah reformasi penting untuk lebih melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi keamanan publik.



B. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu asas yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi Indonesia. Prinsip ini menyiratkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam tata kehidupan berdemokrasi. Meskipun Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip ini juga mengakui keberagaman agama dan keyakinan di dalam masyarakat. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" tidak bermakna bahwa negara menganut agama tertentu atau menerapkan hukum agama secara eksklusif. Sebaliknya, prinsip ini mencerminkan semangat kebhinekaan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Negara Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dijamin. Dalam prakteknya, prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti pengakuan terhadap hak-hak minoritas agama, adanya kebebasan beragama dan beribadah, serta pemeliharaan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Penting untuk diingat bahwa prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, membentuk landasan demokrasi Indonesia.



C. Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, yang meliputi sila-sila mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pijakan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini melibatkan pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil rakyat, termasuk presiden, anggota parlemen, dan pemerintah daerah. Terdapat partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, media massa yang relatif bebas, serta kebebasan berserikat dan berpendapat.
Hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi Indonesia, dan dijamin oleh konstitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Terdapat beberapa isu terkait hak asasi manusia di Indonesia yang perlu terus diperhatikan, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, hak perempuan, perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis, serta perlindungan terhadap suku-suku adat dan lingkungan hidup.

D. Jika ada perwakilan yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dan berbeda dengan kepentingan riil masyarakat, kita sebagai masyarakat harus menyikapinya dengan bijak. Ini. Sebagai masyarakat, kita harus melihat dulu anggota parlemen mana yang ingin kita pilih, agar hal buruk serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

E. Tentu saja hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM, karena dimana seseorang seharusnya memiliki hak atas dirinya dan perasaannya, tetapi malah dijadikan sebagai tumbal untuk kepentingannya sendiri, dan orang tersebut baru menerima kerugian di kemudian hari. Itulah mengapa kami melindungi dan menggunakan hak kami semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang mencoba menyalahgunakannya untuk keuntungan mereka sendiri.

Nama: Nova Antika Sintia
NPM: 2118031012
Kelas: B
Prodi: Farmasi 2021

1. Dapat dikatakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang suram bagi hak asasi manusia; berbagai agenda mengalami stagnasi, standar hak asasi manusia merosot, bahkan banyak serangan terhadap para pembela hak asasi manusia. Ini ditunjukkan dalam beberapa cara. Pertama, tidak ada sistem untuk meminta pertanggungjawaban aparat keamanan atas pelanggaran hak-hak rakyat. Kedua, pembatasan sewenang-wenang atas kebebasan berbicara dan beragama diperkuat oleh kebijakan dan prosedur pemerintah. Ketiga, terjadi diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan yang meluas, yang kemudian diikuti oleh pernyataan resmi yang menyinggung martabat perempuan dan diskriminatif. Keempat, penolakan pemerintah untuk memberikan keadilan, mengungkap kebenaran, dan menebus pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, Papua telah mengalami peningkatan substansial dalam pelanggaran HAM yang terus-menerus. Keenam, pemaksaan dan penggunaan hukuman yang brutal secara terus menerus, seperti hukuman mati dan bentuk-bentuk eksekusi di luar hukum lainnya seperti langsung ditembak. Kesimpulan yang menguntungkan dari bagian sebelumnya Untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, mempertahankan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik, Indonesia terus menerapkan sejumlah langkah reformasi penting.

2. Di Indonesia, demokrasi dibangun di atas nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari adat istiadat dan mencakup mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi serta menjaga keadilan hak dan kewajiban setiap orang. Ajaran demokrasi yang menjunjung tinggi Eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan akan pentingnya hubungan antara Pencipta dan Ciptaan serta ketergantungan Ciptaan terhadap Pencipta. Menjiwai, mengusahakan, dan membimbing terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber utama nilai-nilai pedoman hidup bangsa Indonesia. Penggalakan persatuan Indonesia telah menciptakan negara Indonesia yang berdaulat penuh, demokratis, dan diatur oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Hal ini dapat diperdebatkan dan tergantung pada interpretasi dan pengamatan individu seberapa baik demokrasi modern Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi dari demokrasi semuanya dapat berdampak pada seberapa baik penerapannya. Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, terhadap pertumbuhan dan kondisi demokrasi di Indonesia.

4. Orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai wakil rakyat sering menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan kelompok. Masyarakat harus terus menuntut pemerintah tegas terhadap unsur-unsur tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi unsur-unsur yang merugikan rakyat dan negara serta menghukum sesuai dengan yang ada. Indonesia harus memahami bahwa pemerintahan yang adil tidak dapat diperoleh dengan menghukum mereka yang merugikan rakyat dan bangsa. Untuk membantu pemerintah menangani situasi ini, masyarakat dapat menyuarakan ide-ide mereka dan mengirimkannya kepada mereka.

5. Suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh pemuka agama atau orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Dia sangat dihormati dan memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok. Namun, dia benar-benar melakukan ini untuk keuntungan pribadi dan mengeksploitasi pengaruhnya untuk memenangkan hati orang. Karena tindakan rakyat Indonesia yang mengikuti para pemimpin agama ini, para pengambil suara untuk wakil rakyat sering bekerja sama dengan mereka dalam demokrasi modern. Hal ini memudahkan caleg yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk mendapatkan banyak dukungan, yang memungkinkan mereka untuk memajukan kepentingannya sendiri. Saat ini masyarakat harus pintar menyalurkan suaranya kepada orang-orang yang benar-benar mau mendengarkan suara rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Nama: Shabita Aqsha
NPM: 2118031030
Kelas: A
Prodi: Farmasi

1. Terdapat beberapa hal positif dalam artikel tersebut, seperti langkah reformasi pemerintah untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.

2. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini memberikan dasar bagi penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dengan memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat tergantung pada pandangan individu. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai landasan yang kuat untuk memelihara harmoni antaragama dan memastikan pengakuan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, pendekatan ini juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan menghormati hak-hak individu yang berbeda agama.

3. Untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, praktik demokrasi harus memastikan partisipasi politik yang inklusif, kebebasan berekspresi, hak asosiasi, perlindungan terhadap minoritas, perlindungan terhadap diskriminasi, dan keadilan bagi semua warga negara. Evaluasi terhadap praktik demokrasi Indonesia saat ini harus mencakup aspek-aspek tersebut.

4. Praktik seperti itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan. Penting untuk memastikan transparansi dalam tindakan anggota parlemen, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilihan dan pengawasan terhadap perwakilan mereka.

5. Demokrasi yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia universal. Penggunaan kekuasaan kharismatik harus dilakukan dengan tanggung jawab dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia tetap dihormati. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan hak-hak individu tetap terlindungi dalam konteks demokrasi.

Nama : Lailatul Mukarromah
NPM : 2118031027

1.penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan. masih banyak masalah terkait HAM yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam rangka penegakan HAM. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

2.Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila. Segala keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah mufakat. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga harus selaras dengan nilai Ketuhanan seperti dalam sila pertama. Demokrasi yang berketuhanan memiliki arti bahwa demokrasi yang ada di tangan rakyat harus selalu berprinsip ketuhanan. Sebagai contoh, demokrasi di Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan agama tertentu.

3. Menurut saya, penerapan demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di beberapa daerah dan situasi serta kondisi tertentu, demokrasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada saat dimana terjadi pelanggaran yang menciderai demokrasi tersebut misalnya jual beli suara dalam pemilu. Sementara itu, berkaitan dengan HAM, seringkali masih terjadi pelanggaran contohnya kekerasan yang dialami oleh pendemo.

4.Tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan menciderai nilai-nilai demokrasi. Pejabat negara seharusnya bekerja untuk rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Dengan demikian, apabila pejabat malah bekerja untuk kepentingannya sendiri, sebagai contoh melakukan korupsi atau menerima suap, tentunya itu adalah hal yang tidak dibenarkan.

5.Pemimpin kharismatik yang memiliki latar belakang agama atau pemimpin adat tentunya memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Dukungan yang dimiliki oleh para pemimpin ini juga sangat besar tentunya, berbasis dari golongan agama maupun adat tertentu. Oleh karena itu, apabila para pemimpin ini memanfaatkan loyalitas pengikutnya untuk tujuan yang tidak jelas, maka tindakan tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya secara pribadi.

Nama : Zahra Yonada Indra
NPM : 2118031021
Kelas : A
Prodi : Farmasi

A. Artikel tersebut membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019. Beberapa lembaga mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.

Hal Positif: Kesadaran terhadap isu HAM: Artikel tersebut memperlihatkan adanya kesadaran akan pentingnya masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pelanggaran HAM yang masih terjadi dan kemunduran dalam demokrasi. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengacu pada Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan demokrasi. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia mengakui keberagaman budaya dan agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara agama dan negara serta menghormati keberagaman budaya dalam menjalankan demokrasi. Hal ini merupakan aspek penting dalam mencapai kesatuan dan kemajuan dalam konteks Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus diukur dengan sejauh mana sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai HAM. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi menegaskan pentingnya demokrasi, keadilan, dan perlindungan HAM. Penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam praktik demokrasi sehari-hari. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam mewujudkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan HAM. Ada kebutuhan untuk terus meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan HAM dalam sistem politik dan pemerintahan. Namun, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan HAM tetap menjadi acuan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal itu merupakan penyimpangan dalam sistem demokrasi yang sehat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat melanggar prinsip dasar demokrasi yang menekankan representasi yang baik dan pelayanan kepada publik. Sikap seperti itu menciderai demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penting untuk memilih dan mendukung pemimpin yang memiliki integritas, komitmen pada kepentingan publik, dan akuntabilitas kepada rakyat.

E. Saya melihat pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, setiap individu memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak untuk bebas dari pengaruh dan penindasan yang tidak adil.

Nama : Shofiah Noer Fadilah
NPM : 2158031004
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

1. Salah satu upaya penegakan HAM adalah dengan pembentukan instrumen HAM yaitu suatu alat untuk bisa menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah setidaknya di Bali masih ada gerakan masyarakat yang masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak suara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik.

4. kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya meminta hak kepentingan kita sebagai masyarakat, dalam hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib yang dapat menangani hal tersebut. Kita sebagai masyarakat sebelumnya harus melihat terlebih dahulu bagaimana seorang anggota parlemen yang ingin kita pilih supaya kedepannya tidak terjadi hal buruk seperti hal tersebut.

5. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang cukup besar dan merugikan karena kekuasaannya tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban HAM terutam di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya.

Nama: Reti Fusfita
Npm: 2118031034
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

A. Berdasarkan artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. meskipun tahun 2019 terlihat suram, terdapat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan untuk masa depan. Namun, terdapat juga beberapa perkembangan positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya.
Meskipun terdapat beberapa langkah positif dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Perlindungan HAM dan penegakan keadilan masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia. Upaya lanjutan dalam mengatasi pelanggaran HAM masa lalu, mencegah pelanggaran HAM yang masih berlangsung, dan memperkuat kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia tetap diperlukan.

B. Demokrasi di Indonesia memang memiliki karakteristik yang unik karena diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakomodasi keragaman budaya, keyakinan, dan suku bangsa yang ada di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu sila yang menjadi dasar negara adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Prinsip ini mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia serta pentingnya mempertahankan kerukunan antarumat beragama.
Pendekatan demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan komitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan mengakomodasi keberagaman budaya di negara ini. Namun, untuk menjaga demokrasi yang sehat, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini diinterpretasikan dan dijalankan dengan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi lainnya dan tetap menghormati hak asasi manusia serta kebebasan individu.

C. Praktik demokrasi saat ini masih belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 karena masih belum dapat melindungi hak asasi manusia. Praktik demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia harus melibatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan hak-hak buruh. Pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penyelidikan yang adil dan tuntas terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini masyarakat masih belum mendapatkan hak berpendapatnta karena banyak pejabat hukum yang selalu mengaitkan dengan UU ITE jika masyarakat memberikan pendapat yang menyinggungnya.

D. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Transparansi, partisipasi publik, serta adanya lembaga independen yang dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota parlemen dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat diutamakan.
Selain itu, kesadaran politik dan partisipasi aktif dari masyarakat juga penting. Memilih dan mendukung calon-calon yang memiliki integritas, komitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat, serta mengawasi dan memberikan masukan kepada anggota parlemen adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat. Dalam beberapa situasi, kekuasaan kharismatik ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan masyarakat. Praktik seperti ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dengan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun kebebasan beragama adalah hak yang fundamental, hal itu tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak-hak asasi manusia lainnya atau merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Penting untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan serta memastikan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan tidak menyalahgunakannya untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin dan pihak berkuasa harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, dan proses pengawasan serta akuntabilitas harus ada untuk memastikan keadilan dan menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Penting juga bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kritis terhadap pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik secara tidak bertanggung jawab. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan memberikan suara kepada calon yang memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, dapat membantu memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat.

Nama : Risma kristina uli pasaribu
NPM : 2158031005
Kelas : A
Farmasi 2021

Soal nomor 1
Pada tahun 2019 terjadi hal-hal kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.
Soal nomor 2
Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta Universum. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Bagi kita dan dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soal nomor 3
Praktik demokrasi saat ini di Indonesia masih menghadapi tantangan dan perlu terus diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak reformasi pada tahun 1998, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Keterwakilan dan Partisipasi: Praktik demokrasi yang baik harus memastikan keterwakilan yang adil dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal ini, seperti keterbatasan akses dan pelibatan masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal dan daerah terpencil. Selain itu, terkadang ada keterbatasan dalam kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta penindasan terhadap kelompok-kelompok yang menyuarakan kepentingan mereka.

2. Keadilan dan Perlindungan HAM: Demokrasi yang baik harus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun, masih terdapat pelanggaran HAM, seperti intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, atau pengadilan yang tidak adil terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela HAM. Perlindungan HAM yang komprehensif dan penegakan hukum yang adil perlu ditegakkan untuk memastikan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam demokrasi. Namun, masih terdapat tantangan terkait transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Pembangunan politik dan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses informasi yang memadai dan dapat mengawasi pemerintah dengan efektif.

4. Anti-Korupsi: Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak demokrasi. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan di Indonesia, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat lembaga anti-korupsi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dan memperkuat pengawasan terhadap korupsi di semua tingkatan pemerintahan.

5. Kebijakan Publik yang Responsif: Demokrasi yang baik harus mencerminkan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi publik yang inklusif dalam proses pembuatan kebijakan dan mekanisme umpan balik yang efektif perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Untuk memperbaiki praktik demokrasi, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat. Reformasi politik yang berkelanjutan, peningkatan pemahaman akan nilai.

Soal nomor 4
Ketika menghadapi anggota parlemen yang mengatasnamakan masyarakat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak menguntungkan masyarakat, ada beberapa sikap yang dapat kita ambil:

1. Pertimbangkan fakta dan informasi: Lakukan riset dan peroleh informasi yang jelas tentang tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut. Periksa apakah kebijakan tersebut benar-benar tidak menguntungkan masyarakat atau hanya berdasarkan persepsi yang mungkin tidak akurat. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang isu tersebut sebelum mengambil sikap.

2. Berkomunikasi langsung: Coba berkomunikasi langsung dengan anggota parlemen tersebut melalui surat, email, atau pertemuan tatap muka jika memungkinkan. Sampaikan kekhawatiran dan ketidakpuasan Anda terhadap tindakan dan kebijakan yang dijalankannya. Ajukan pertanyaan, minta klarifikasi, dan berikan masukan yang konstruktif. Ini memberikan kesempatan bagi anggota parlemen untuk menjelaskan pandangannya atau merespons keprihatinan Anda.

3. Tingkatkan kesadaran dan partisipasi politik: Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang isu-isu politik dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Dorong masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum, mengikuti diskusi publik, dan mengajukan pertanyaan yang kritis kepada para calon atau anggota parlemen. Dengan meningkatkan kesadaran politik, masyarakat dapat lebih cermat dalam memilih dan mendukung wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

4. Bentuk koalisi dan kelompok advokasi: Jika kita merasa bahwa anggota parlemen tersebut benar-benar tidak mewakili kepentingan masyarakat, pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok advokasi yang memiliki tujuan serupa.

5. Gunakan hak suara Anda: Pada pemilihan umum berikutnya, gunakan hak suara Anda secara cerdas. Lakukan penelitian tentang calon dan partai politik yang berpartisipasi, pertimbangkan track record mereka, dan lihat apakah mereka telah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam tindakan mereka sebelumnya. Gunakan hak suara Anda untuk memilih calon yang menurut Anda akan lebih baik mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

6. Kritik konstruktif: Jika anggota parlemen terus melaksanakan agenda politik yang merugikan masyarakat, berikan kritik secara konstruktif melalui media sosial, surat kabar, atau forum diskusi yang relevan.

Dalam semua sikap ini, penting untuk mempertahankan sik ap yang santun, menghormati pendapat orang lain, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.

Soal nomor 5
Pendapat saya adalah sebagai berikut:

Pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dan tega memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan berpotensi merugikan masyarakat. Manipulasi semacam itu melibatkan penggunaan retorika dan taktik persuasif yang bertujuan untuk mengendalikan opini dan sikap masyarakat tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan sebenarnya.

Hal ini dapat menciptakan situasi yang berbahaya, di mana keputusan politik didasarkan pada emosi dan kesetiaan terhadap individu, bukan pada pemikiran yang rasional dan kritis. Manipulasi semacam ini juga dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang objektif dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.

Dalam demokrasi yang sehat, penting bagi pemimpin untuk berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat, memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan rencana mereka, serta memperhatikan kepentingan umum. Pemimpin yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga kritis, melihat melampaui retorika karismatik, dan mempertanyakan motif dan tujuan dari pihak yang memiliki kekuasaan karismatik. Masyarakat harus didorong untuk mencari informasi yang akurat, berdiskusi secara terbuka, dan mempertahankan kesadaran politik yang sehat untuk menghindari manipulasi dan memastikan keputusan politik yang lebih baik untuk kepentingan bersama.

Nama : Alifia Salsabila Rizquita
NPM : 2118031013
Kelas: A
Prodi: Farmasi 2021

1. Dalam kinerja Indonesia terkait penegakan hak asasi manusia masih kurang. Pemerintah perlu mengevaluasi terkait pelanggaran HAM di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Sempat adanya kemunduran terhadap mutu hak asasi manusia dan terjadinya penyerangan terhadap para pembela hak asasi manusia. Dalam hal ini tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi, kegagalan pemerintah dalam menciptakan keadilan, pelanggaran HAM, dan berlanjutnya penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan dengan cara tembak di tempat. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah pentingnya untuk menghargai hak asasi manusia dan pemerintah harus lebih perhatian terhadap hak asasi manusia karena setiap manusia yang sudah menjalankan kewajibannya berhak untuk mendapatkan haknya.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia yang beragama sesuai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, dan sebagai dapat menjadi dalam kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam proses penyelenggaraan atau tindakan dalam kenegaraan harus mentaati asas yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga diharapkan dengan adanya tindakan yang didasarkan pada hal ini maka dapat menghindari diri dari hal yang tercela. Prinsip ini diharapkan dapat saling menghargai antar sesama agama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlu ditegaskan juga bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan sebagai alasan perlakuan yang tidak baik.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih kurang sesuai terhadap Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sehingga perlu adanya peningkatan perhatian dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih kurang karena masih adanyanya kecurangan dan ketidakadilan. Diharapkan pemerintah bersama rakyat dapat memperbaiki demokrasi yang kurang baik menjadi lebih baik kedepannya sehingga dapat terciptanya praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan aqidah politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata Masyarakat adalah suatu tindakan yang sangat tidak baik dan merugikan terutama kepada masyarakat. Para anggota parlemen seharusnya bertindak dengan jujur dan adil dalam melaksanakan agenda politik mereka dan tidak merugikan pihak lain. Para anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok dan hal tersebut adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan apalagi mengatasnamakan suara rakyat tetapi berbeda dengan kepentingan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu pentingnya untuk mengintropeksi diri sendiri terhadap bagaimana menjalankan tanggung jawab yang sudah ada dengan baik. Sikap ini akan sangat merugikan bagi rakyat karena kepentingan publik harus lebih menjadi prioritas utama bagi para pemimpin. Maka dari itu perlunya hak asasi dari masyarakat ini untuk didukung sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak mereka dan menyuarakan pendapat mereka kepada pemerintah.
5. Mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama yang tidak menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dan bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah sesuatu hal yang sangat tidak adil. Perlu adanya tingkat pemahaman dari masyarakat sehingga dapat memilih secara tepat dan percaya kepada tokoh-tokoh yang memang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya tindakan ini yang memanfaatkan dukungan rakyat dengan tokoh penting yang bisa menarik perhatian rakyat yang hanya untuk kepentingan pribadi sehingga dapat mempermudah untuk mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat dan keinginan pribadi pun terpenuhi. Jadi pihak yang memiliki kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat juga karena ini juga termasuk hak asasi untuk masyarakat itu sendiri. Kepada rakyat juga harus memperhatikan dan lebih teliti serta pemerintah juga harus melindungi hak asasi manusia dalam demokrasi yang adil.

Nama : BELDA AMARETA JONI
NPM : 2118031001
Kelas A

Izin menjawab pak.

Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin yang dapat dilihat dari artikel tersebut meliputi Pelanggaran HAM Berat, Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Beragama, Diskriminasi Gender, Pelanggaran HAM di Papua, dan Langkah Reformasi dan Harapan. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kompleks dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi dan komitmen untuk melindungi HAM, masih terdapat banyak tantangan dalam memastikan penghormatan terhadap HAM secara menyeluruh. Pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan keadilan dan akuntabilitas menunjukkan kelemahan sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang juga mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Hal positif dari artikel tersebut adalah meskipun situasi HAM pada tahun 2019 di Indonesia masih terbilang suram, adanya reformasi, komitmen pemerintah, peran masyarakat sipil, dan upaya penyelesaian kasus HAM menunjukkan adanya harapan dan langkah-langkah positif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di masa depan.

Nama : Oka Mahila Gustia Putri
NPM : 2118031024
Kelas : A

A. Pada tahun 2019 terjadi hal-hal kelam terhadap HAM seperti tidak adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM dan persoalan Papua yang terus menerus tidak menemukan titik terang dan memakan korban jiwa. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas seluruh dunia untuk diperjuangkan.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengacu pada Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan demokrasi. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia mengakui keberagaman budaya dan agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara agama dan negara serta menghormati keberagaman budaya dalam menjalankan demokrasi. Hal ini merupakan aspek penting dalam mencapai kesatuan dan kemajuan dalam konteks Indonesia.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini ialah usaha untuk mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, seperti dalam banyak negara demokrasi lainnya, implementasi ideal demokrasi dapat dihadapkan pada tantangan dan perbedaan interpretasi yang beragam.Proses demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun, proses demokrasi di Indonesia, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, diantaranya masih ada beberapa kecurangan, akibat kesalahan teknis atau humas error. Yang terpenting adalah bentuk demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi dan hal-hal lain seperti kecurangan, politik uang dan politisasi sara. Sehingga digarakan baik rakyat dan pemerintah dapat bersama-sama memperbaiki diri agar tercipta demokrasi yang lebih baik.

D. Tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri membuat saya merasa kecewa. Hal tersebut juga menandakan adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat juga cenderung tidak didengar maupun disuarakan. Banyak sekali pelaksanaan politik yang ditentang oleh banyak kalangan terutama mahasiswa. Tindakan merugikan ini sama saja dengan lepas tanggungjawab. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin diatasi agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

E. Pemimpin kharismatik yang memiliki latar belakang agama atau pemimpin adat tentunya memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Dukungan yang dimiliki oleh para pemimpin ini juga sangat besar tentunya, berbasis dari golongan agama maupun adat tertentu. Oleh karena itu, apabila para pemimpin ini memanfaatkan loyalitas pengikutnya untuk tujuan yang tidak jelas, maka tindakan tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya secara pribadi.

Nama : Wurie Kartika Yendi
Npm : 2118031038
Kelas : B
Prodi : Farmasi

1. Pada tahun 2019 kemutuan HAM mengalami kemunduran, sehingga bisa dikatakan pada tahun itu menjadi tahun yang kelam. Dalam hal ini HAM harus serius ditangani dan dijadikan prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntun peraturan yang jelas terkait HAM karena pada prinsipnya HAM yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Hal positif yang dapat diambil dari artikel di atas yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan menegakkan supremasi hukum, serta mereformasi sektor keamanan publik.

2. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih ada yang belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Banyak warga negara yang kini merasakan tidak bisa menggunakan 'kartu' hak asasi manusia yang mereka miliki, beberapa dari warga negara masih belum bisa mendapatkan hak kebebasan pribadi, hak memperoleh keadilan, sampai hak turut serta dalam pemerintahan. Maka dari itu praktik demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan apa yang tertulis, sebab praktiknya kini lebih condong ke sebelah pihak yang memiliki 'kuasa'.

4. Dengan kondisi anggota parlemen yang lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan anggota bahkan pribadi tentu saja bisa menyebabkan kemunduran atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Apabila suatu partai telah memenangkan dari melalui pemilihan suara berarti partai tersebut telah mengantongin kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya sebagai wakil rakyat yang terpilih harus mendengarkan suara rakyat yang telah memilih mereka, bukan setelah menang malah tidak mau mendengar dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.

5. Agama menjadi hal yang sensitif dan krusial terutama agama mayoritas di negara kita, tokoh-tokoh agama dalam masyarakat masih sangat dihormati dan sangat dijunjungi bahkan diagung-agungkan secara berlebih. Kurangnya pengetahuan atau ilmu di masyarakat membuat mereka menganggap bahwa tokoh agama adalah orang yang paling benar dan sangat diagung-agungkan tanpa mau tau atau menyelidiki bagaimana seluk-beluk dari tokoh yang mereka agung-agungkan tersebut. Membawa agama dalam hal apapun bisa dengan mudahnya menarik secara 'emosional' sehingga banyak dari masyarakat bisa dibodohi dengan mudah.

Nama : Komang Tereza Tri Wijaya
NPM : 2118031048


A. Beberapa lembaga masih memandang bahwa HAM di Indonesia masih buruk. Masih banyak yang harus dibenahi terutamasoal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Rasisme di Indonesia dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Tetapi dari sisi positifnya adalah mulai adanya perkembangan yang baik dan bisa dijadikan harapan untuk memperbaiki penegakkan HAM di Indonesia.

B. Negara Indonesia adalah negara hukum yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan berlandaskan itu maka akan menghasilkan sikap dan perilaku yang menghormati nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Demokrasi Indonesia hingga saat ini juga masih belum pada tingkat menghormati hak asasi warga negaranya. Padahal konstitusi secara jelas telah mencantumkan bahwa rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum mampu menjamin hak-hak tersebut, bahkan tidak jarang pula negara malah melanggar hak-hak warga negaranya, hal ini jelas menyalahi konstitusi nasional kita sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan sempurna, karena sejatinya dalam negara demokrasi hak-hak warga negara haruslah di junjung tinggi.

D. sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang kekuasaan tertinggu dslam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat). Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.

E. Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Permasalahan yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat, dan terkadang justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu.

Nama : Ratri Mawas Firdayanti
NPM : 2118031047
Kelas : B
Prodi : Farmasi 2021

A. Artikel tersebut mencatat bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi banyak tantangan dan masalah. Beberapa isu yang diangkat antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kurangnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat diperoleh adalah kesadaran bahwa masih ada langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki penegakan HAM di Indonesia. Peningkatan dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Selain itu, gerakan masyarakat yang tetap gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka juga memberikan harapan bahwa perubahan dapat terjadi.

B. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan nilai-nilai agama dan spiritual yang dipegang kuat oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Tuhan dipandang sebagai sumber kebijaksanaan, keadilan, dan keberagaman yang harus menjadi landasan dalam praktek demokrasi.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah diterapkan sebagai sistem pemerintahan, masih terjadi pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah. Selain itu, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Untuk memperbaiki praktik demokrasi, diperlukan upaya yang kuat dalam menjaga supremasi hukum, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, dan mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Hanya dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

D. Penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja anggota parlemen, serta memberikan tekanan dan partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang sebenarnya diwakili dan diutamakan. Reformasi politik, penguatan mekanisme akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap perilaku yang tidak etis juga merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini.

E. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari sistem demokrasi yang kuat dan dihormati. Masyarakat harus terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta mendukung upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan politik dan dalam menjaga kekuasaan yang kharismatik agar tetap bertanggung jawab dan menghormati hak-hak individu.

Nama : Dwi Anggita Deswanti
NPM : 2158031020

1.penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan. masih banyak masalah terkait HAM yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, hal positif yang dapat diambil adalah bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam rangka penegakan HAM. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak suara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik.

4. Orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai wakil rakyat sering menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan kelompok. Masyarakat harus terus menuntut pemerintah tegas terhadap unsur-unsur tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi unsur-unsur yang merugikan rakyat dan negara serta menghukum sesuai dengan yang ada. Indonesia harus memahami bahwa pemerintahan yang adil tidak dapat diperoleh dengan menghukum mereka yang merugikan rakyat dan bangsa. Untuk membantu pemerintah menangani situasi ini, masyarakat dapat menyuarakan ide-ide mereka dan mengirimkannya kepada mereka.

5. Dalam system demokrasi masyarakat diberi kebebasan dalam kehidupan social dan politiknya. Karena pada hakikatnya demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena banyaknya penyalahgunaan wewenang, masyarakat saat ini setidaknya harus paham akan makna ideology dan bisa menyalurkan suaranya untuk dapat memanjukan kesejahteraan rakyat dan memajukan Negara ini.

Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi

1. Beberapa lembaga masih memandang bahwa HAM di Indonesia masih buruk. Masih banyak yang harus dibenahi terutamasoal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Rasisme di Indonesia dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Tetapi dari sisi positifnya adalah mulai adanya perkembangan yang baik dan bisa dijadikan harapan untuk memperbaiki penegakkan HAM di Indonesia.

2. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih kurang sesuai terhadap Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sehingga perlu adanya peningkatan perhatian dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih kurang karena masih adanyanya kecurangan dan ketidakadilan. Diharapkan pemerintah bersama rakyat dapat memperbaiki demokrasi yang kurang baik menjadi lebih baik kedepannya sehingga dapat terciptanya praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

4. Transparansi, partisipasi publik, serta adanya lembaga independen yang dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota parlemen dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat diutamakan.
Selain itu, kesadaran politik dan partisipasi aktif dari masyarakat juga penting. Memilih dan mendukung calon-calon yang memiliki integritas, komitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat, serta mengawasi dan memberikan masukan kepada anggota parlemen adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut

5. Permasalahan yang cukup besar dan merugikan karena kekuasaannya tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban HAM terutam di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya

Nama : Avisina Bahirani
NPM : 2118031046
Kelas : A
Prodi : Farmasi

A. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya moralitas dan etika dalam praktik demokrasi. Prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengorbankan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Harus ada kebijaksanaan dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai pembenaran untuk diskriminasi atau ketidakadilan.

C. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia saat ini mencoba untuk mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, seperti dalam banyak negara demokrasi lainnya, implementasi ideal demokrasi dapat dihadapkan pada tantangan dan perbedaan interpretasi yang beragam.
Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia harus berusaha mencerminkan prinsip-prinsip ini dalam sistem politik, kebijakan publik, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Sementara itu, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak suara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berorganisasi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik.

D. Jika anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, itu bisa menghambat kemajuan dan menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem politik. Hal ini juga dapat merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan aspek penting dalam demokrasi.
Untuk mengatasi situasi seperti itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi sadar akan tindakan dan sikap anggota parlemen. Masyarakat dapat menggunakan hak-hak partisipatif yang ada dalam sistem demokrasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen, serta menyuarakan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka secara terbuka. Selain itu, lembaga-lembaga pengawasan, seperti media independen, LSM, dan lembaga pemantau pemilu, juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memeriksa tindakan para anggota parlemen.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Di satu sisi, kepemimpinan yang karismatik dapat menginspirasi dan memobilisasi masyarakat, serta memperkuat partisipasi politik. Hal ini dapat berdampak positif pada kesadaran politik dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.
Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik juga dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik semacam ini dapat menyebabkan penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi.

Nama : Salsabila Anggraini Thahir
NPM : 2118031036
Kelas : B
Prodi : Farmasi

A. Artikel tersebut menggambarkan buruknya kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menunjuk pada pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi gender dan kegagalan dalam masa lalu untuk memberikan hak dan pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Namun ada perkembangan baik yang memberi harapan, seperti langkah reformasi perlindungan HAM, penolakan restorasi Teluk Benoa dan tuntutan masyarakat pegunungan Kendeng, serta komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
Hal positif yang dapat diperhatikan setelah membaca artikel tersebut adalah kesadaran dan peran aktif beberapa pihak dalam melindungi HAM dan menyoroti pelanggaran yang terjadi. Upaya reformasi perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tanda harapan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan hak asasi manusia di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dalam konteks adat/budaya asli bangsa Indonesia, dimana prinsip demokrasi tauhid sesuai dengan nilai-nilai agama dan persatuan dalam keberagaman. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghargai dan mengakui adanya keragaman agama dan budaya dalam penyelenggaraan sistem demokrasi, namun tetap bergantung pada prinsip keadilan, keadilan dan kebebasan individu yang dijamin oleh negara.
Pendapat saya tentang asas demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, asas ini merupakan salah satu landasan yang kuat untuk menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi, keragaman dan kebebasan beragama dihormati, namun tetap ada prinsip dan nilai moral yang menjadi landasan bersama yang mengikat masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama.

C. Praktek demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demikian, pemerintah dan masyarakat berusaha dan mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Sikap saya terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kritis dan kritis terhadap situasi di mana para deputi mewakili suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan riil rakyat. Anggota DPR bertugas untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Mereka harus bertanggung jawab secara moral dan etis dalam memenuhi tugas mereka sebagai pemegang otoritas.

D. Sikap saya terhadap situasi di mana para deputi mewakili suara rakyat tetapi mengikuti agenda politik mereka sendiri dan memisahkan diri dari kepentingan nyata rakyat adalah kritis dan tidak menguntungkan. Sebagai anggota DPR, anggota DPR memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk mewakili kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan jujur. Kepentingan riil rakyat harus didahulukan bagi anggota parlemen dalam pengambilan keputusan dan legislasi. Mereka harus mendengarkan keinginan dan kebutuhan rakyat, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan dan kesejahteraan bersama. Mereka tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kelompok politik atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sikap demikian merusak prinsip demokrasi dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Itulah mengapa penting bagi warga negara untuk memantau dan meminta pertanggungjawaban anggota parlemen dan mendukung transparansi, partisipasi publik, dan pemilihan yang adil sehingga mereka benar-benar mewakili suara rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat yang mereka layani.

E. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, tetapi menggunakan pengaruhnya untuk membangkitkan loyalitas dan emosi masyarakat bahkan menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas, merupakan tindakan yang patut dikritisi. Konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini menekankan penghormatan terhadap kebebasan individu, kesetaraan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Menggunakan kekuatan karismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum yang menghormati hak asasi manusia. Kegiatan tersebut harus dikritisi dan diawasi agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak individu dan kepentingan seluruh masyarakat.

Nama : Ranesya Eka Anggraeni
NPM : 2118031037
Kelas : A
A. Isi artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. tercatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah tantangan tersebut mendorong kesadaran dan upaya dari beberapa pihak seperti mahasiswa, pemerintah dan masyarakat sipil, untuk melakukan reformasi dan memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan hasil dari pemahaman bahwa budaya dan adat istiadat asli masyarakat Indonesia memiliki landasan keagamaan yang kuat. Prinsip ini mengakui keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia serta menghormati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini dapat membantu membangun kesatuan dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, demokrasi Indonesia dapat menjadi wadah untuk menghormati hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan mereka, sambil memastikan adanya kesetaraan dan non-diskriminasi.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini di beberapa daerah dan situasi serta kondisi tertentu, demokrasi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada saat dimana terjadi pelanggaran yang menciderai demokrasi tersebut misalnya pada saat pemilu masih banyak terjadi tindakan kecurangan seperti pemilih ganda, jual beli suara dll. Sementara itu, berkaitan dengan HAM, seringkali masih terjadi pelanggaran contohnya kekerasan yang dialami oleh pendemo. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur demokrasi dan hak asasi manusia, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti pelanggaran HAM yang terjadi dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Peran aktif masyarakat sipil, lembaga-lembaga pengawas, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi sangat penting dalam menjaga dan memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.

D.Hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja para anggota parlemen. Penting bagi masyarakat untuk memilih dan mendukung para pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, serta mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memiliki pengaruh besar. Dukungan yang dimiliki oleh para pemimpin ini juga sangat besar tentunya, berbasis dari golongan agama maupun adat tertentu. Oleh karena itu, apabila para pemimpin ini memanfaatkan loyalitas pengikutnya untuk tujuan yang tidak jelas, maka tindakan tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya secara pribadi. Pemimpin harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. Peran masyarakat sipil, lembaga-lembaga pengawas, dan kebebasan media juga penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan.

Nama : Zahra Nur Sa'diyyah
NPM : 2158031001
Prodi : Farmasi
Kelas : B

1. HAM masih banyak yang perlu dilakukan dalam penanganan konflik sumber daya, banyaknya agenda HAM yang memiliki kemacetan, mengalami kemunduran dan banyaknya serangan. Hal positif yang dapat diambil adalah di bali masih menolak kuat reklamasi

2. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa.
a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran
parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi
parlementer;
b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak
aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan
demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini
berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian
demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang di
awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil

3. Sudah sesuai dan menjujung tinggi HAM, 21 Maret 1968 - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru 1998 menganut sistem demokrasi pancasila)

4. Seharus nya tidak diperbolehkan karena negara Indonesia menganut sistem negara demokrasi yang mana semua kembali kepada rakyat.

5. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang wajib kita miliki sendiri, pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut harus mengetahui hak dari warga nya sendiri,

Nama: Fira Destiana Safitri
NPM: 2118031031
Kelas: B

1. kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Namun meskipun seperti itu, tetap ada usaha dari negara indonesia untuk terus memperbaiki dengan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta Universum. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Bagi kita dan dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Dalam realitanya masyarakat Indonesia memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak menemui titik terang menjadi pertanyaan apa yang membuatnya tidak selesai dan tidak tuntas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian terkait hukuman terhadap pelanggaran HAM, harus dibuat dengan sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dapat diselesaikan dan meminimalisir kejadian pelanggaran HAM.

4. Kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk memajukan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan masyarakat, dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan bertanggung jawab atas mewujudkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
Sikap semacam itu dapat merusak demokrasi dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama bagi para pemimpin yang terpilih, dan tindakan yang bertentangan dengan itu mencerminkan ketidakbertanggungjawaban dan kurangnya integritas.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk menjadi terlibat dalam proses politik dan memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan, dengan mengharuskan anggota parlemen untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik.

5. Karena pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai itu, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah, sehingga secara tidak langsung mereka pun telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Nama : Agnes Monica Murisla
NPM : 2158031003
Kelas B
Prodi Farmasi

1. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang suram dengan banyak kendala dalam agenda HAM, kemunduran dalam mutu HAM, dan serangkaian serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini tercermin dalam beberapa indikator, seperti ketidakadilan dan kurangnya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang baik melalui peraturan maupun praktik kebijakan, akar diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diperparah oleh pernyataan pejabat yang merendahkan dan diskriminatif terhadap martabat perempuan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, terdapat aspek positif yang dapat disoroti, yaitu berita tentang Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi Indonesia juga mengakui dan menghargai keragaman budaya dan agama, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa mencerminkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara agama dan negara, sambil tetap menghormati keragaman budaya dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini menjadi aspek penting dalam mencapai kesatuan dan kemajuan di Indonesia.

3. Di Indonesia, sebagian besar pelaksanaan demokrasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dijalankan berdasarkan hukum dan Konstitusi UUD 1945. Namun, terdapat sebagian kecil pelaksanaan yang masih belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh dominasi kelompok elit dan oligarki dalam kepentingan partai politik saat ini. Kadang-kadang, kelompok-kelompok ini mengabaikan kepentingan anggota partai dan masyarakat umum demi keuntungan pribadi mereka. Akibatnya, tujuan-tujuan suatu partai sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok elit.

4. Apabila terdapat anggota parlemen yang menggunakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat, sebagai warga masyarakat, kita perlu menghadapinya dengan bijaksana. Kita memiliki hak untuk menuntut kepentingan kita sebagai warga masyarakat dan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Sebagai masyarakat, sudah semestinya kita melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap calon anggota parlemen yang ingin kita pilih, sehingga kita dapat mencegah terjadinya kejadian yang merugikan seperti itu di masa depan.

5. Daya tarik kekuasaan kharismatik menjadi salah satu faktor yang membuat rakyat tertarik untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat tersebut. Namun, hal ini juga merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan, karena kekuasaan kharismatik cenderung tidak jelas dan bisa menyimpang dari kewajiban menghormati hak asasi manusia, terutama dalam era demokrasi yang semakin modern. Konsekuensi yang paling berbahaya adalah pembatasan yang semakin jelas terhadap hak-hak asasi rakyat. Apakah hal ini sudah terjadi atau belum, tindakan untuk mengatasi kekuasaan semacam ini harus segera dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan, terutama dari prinsip-prinsip demokrasi. Kekuasaan kharismatik, meskipun menarik, memiliki potensi untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi yang penting, seperti kebebasan berekspresi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepemimpinan yang terlalu bergantung pada kharisma individu seringkali mengabaikan mekanisme demokratis dan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam situasi ini, risiko terhadap penggunaan kekuasaan yang otoriter atau menyimpang meningkat.