Nama : Madina Ghassan Nebraska
NPM : 2058011001
NPM : 2058011001
Posts made by Madina Ghassan Nebraska
A. Masalah
1. Diskriminasi terhadap Komunitas Tionghoa
2. Kasus Penistaan Agama oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama
3. Penegakan dan perlindungan hukum yang masih rendah
4. Pungutan liar oleh oknum terhadap masyarakat
B. Faktor Penyebab
Yang menjadi factor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada system hukumnya, tetapi ada pada kualitas manusia yang menegakkan hukum. Banyak factor yang mempengaruhi, diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Selain itu persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
C. Penyelesaian Masalah
1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan sebagai hasil perjuangan komunitas tionghoa untuk mendapatkan penegakkan hukum yang adil dan perlindungan negara
2. Memastikan demonstrasi pada kasus Ahok sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan berlangsung damai
3. Pembentukan Lembaga-lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area pelayanan public
D. Tindak lanjut terhadap masalah
Untuk mencegah terjadi permasalahan yang sama, harus terjadi kesinambungan antara system hukum dan kualitas manusia yang menegakkan hukum. Dalam hukum Indonesia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, hukum seharusnya berlaku sama bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa memandang ras maupun etnis seseorang. Hukum tidak seharusnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun hal ini hanya dapat berjalan jika manusia yang menegakkan hukumnya juga berkualitas. Aparat penegakkkan hukum harus menjalankan tugasnya dengan Amanah dan jujur demi kepercayaan masyarakat.
1. Diskriminasi terhadap Komunitas Tionghoa
2. Kasus Penistaan Agama oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama
3. Penegakan dan perlindungan hukum yang masih rendah
4. Pungutan liar oleh oknum terhadap masyarakat
B. Faktor Penyebab
Yang menjadi factor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada system hukumnya, tetapi ada pada kualitas manusia yang menegakkan hukum. Banyak factor yang mempengaruhi, diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Selain itu persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
C. Penyelesaian Masalah
1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan sebagai hasil perjuangan komunitas tionghoa untuk mendapatkan penegakkan hukum yang adil dan perlindungan negara
2. Memastikan demonstrasi pada kasus Ahok sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan berlangsung damai
3. Pembentukan Lembaga-lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area pelayanan public
D. Tindak lanjut terhadap masalah
Untuk mencegah terjadi permasalahan yang sama, harus terjadi kesinambungan antara system hukum dan kualitas manusia yang menegakkan hukum. Dalam hukum Indonesia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, hukum seharusnya berlaku sama bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa memandang ras maupun etnis seseorang. Hukum tidak seharusnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun hal ini hanya dapat berjalan jika manusia yang menegakkan hukumnya juga berkualitas. Aparat penegakkkan hukum harus menjalankan tugasnya dengan Amanah dan jujur demi kepercayaan masyarakat.
1. Negara demokrasi menjunjung tinggi pendapat warga negaranya. Demonstrasi yang ditunjukkan untuk menyampaikan aspirasi diperbolehkan jika tidak terdapat hal-hal anarkis didalamnya. Dari berita tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa oknum yang menunggangi aksi demonstrasi hingga berakhir anarkis.Seharusnya, cara menyampaikan aspirasi yang baik adalah dengan tanpa aksi anarkis.
2. Pemerintah telah memberikan izin untuk melaksanakan aksi demonstrasi dengan syarat tanpa aksi anarkis didalamnya. Hal ini menunjukkan negara telah memberikan warga negara hak nya untuk mengajukan pendapat. Hanya saja tetap ada oknum yang membuat ricuh pelaksanaan demonstrasi. Pemerintah mengatakan bahwa mereka akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap oknum. Hal ini merupakan Langkah yang tepat dilakukan agar membuat oknum jera.
3. Seluruh warga negara wajib melakukan bela negara. Contoh bela negara yang dapat dilakukan dikalangan mahasiswa saat ini adalah menerapkan hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, tidak menyebarkan hoax, dan menjaga nama baik negara.
2. Pemerintah telah memberikan izin untuk melaksanakan aksi demonstrasi dengan syarat tanpa aksi anarkis didalamnya. Hal ini menunjukkan negara telah memberikan warga negara hak nya untuk mengajukan pendapat. Hanya saja tetap ada oknum yang membuat ricuh pelaksanaan demonstrasi. Pemerintah mengatakan bahwa mereka akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap oknum. Hal ini merupakan Langkah yang tepat dilakukan agar membuat oknum jera.
3. Seluruh warga negara wajib melakukan bela negara. Contoh bela negara yang dapat dilakukan dikalangan mahasiswa saat ini adalah menerapkan hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, tidak menyebarkan hoax, dan menjaga nama baik negara.
1. Melihat semakin merebaknya penyebaran virus COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Pemerintah Indonesia menerapkan Penerapan Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kadaruratan Kesehatan masyarakat. Dapat dilihat bahwa Indonesia kini menduduki posisi ke-2 tingkat penyebaran virus COVID-19, maka PSBB merupakan Tindakan yang tepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Namun pada pelaksanaanya, seringkali ditemukan kecenderungan apparat sipil dan keamanan yang berlaku otoritas dalam menindak pelanggas PSBB. Padahal berdasarkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam pelaksanaannya diharuskan menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Memang betul ada niat baik di belakangnya, namun akan lebih baik bila menghindari perilaku intimidatif dan menghormati sepenuhnya martabat manusia secara universal.
2. Konstitusi merupakan alat yang berisi peraturan untuk mengatur sebuah negara. Dalam konstitusi terdapat tujuan bangsa yang berhubungan dengan politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Konstitusi ibarat arah mata angin yang menuntun jalannya sebuah negara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, negara tersebut akan kehilangan arah dan mudah untuk tercerai-berai. Konstitusi dengan hukum didalamnya efektif untuk menjalankan sebuah negara.
3. Teknologi kian memasuki kehidupan sehari-hari. Mustahil nampaknya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan teknologi. Teknologi pun kini sudah menjadi lifestyle dan dapat menunjukkan tatanan sosial seseorang. Contoh teknologi yang selalu ada disetiap aktifitas kita adalah handphone. Mulai dari calendar, alarm, jam, dan bertukar pesan sekarang sudah terdapat dalam satu alat yang dinamakan handphone. Didalamnya juga terdapat media sosial yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sayangnya, media sosial sering kali disalahgunakan oleh oknum. Hoax kian menyebar. Hoax sangat merugikan karena dapat menyebarluaskan kabar burung yang mampu membuat fitnah dan menggiring opini. Untuk menghindarinya, kita harus cerdas dalam bersosial media. Jangan mudah percaya dengan apa yang ada di sosial media. Pemerintah sendiri sudah mengambil Langkah tegas untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Contohnya Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan meyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
4. Konsep bernegara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan merupakan konsep yang dapat memperkuat negara jika pelaksanaannya dilakukan dengan benar. Konsep tersebut dapat memperkecil sebuah negara untuk terpeca- belah dah tercerai-berai. Hanya saja dalam kehidupan nyata, masih banyak yang belum melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya oknum yang menyebarluaskan perilaku SARA. Untuk menanganinya perlu dilakukan perubahan mindset dan perilaku. Untuk menerapkan hal ini tidak mudah karena mindset biasanya tumbuh bersama generasi tersebut. Oleh karena itu, perlu didikan yang mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan sedari dini sehingga mindset persatuan tumbuh bersama mereka.
2. Konstitusi merupakan alat yang berisi peraturan untuk mengatur sebuah negara. Dalam konstitusi terdapat tujuan bangsa yang berhubungan dengan politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Konstitusi ibarat arah mata angin yang menuntun jalannya sebuah negara. Jika negara tidak memiliki konstitusi, negara tersebut akan kehilangan arah dan mudah untuk tercerai-berai. Konstitusi dengan hukum didalamnya efektif untuk menjalankan sebuah negara.
3. Teknologi kian memasuki kehidupan sehari-hari. Mustahil nampaknya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan teknologi. Teknologi pun kini sudah menjadi lifestyle dan dapat menunjukkan tatanan sosial seseorang. Contoh teknologi yang selalu ada disetiap aktifitas kita adalah handphone. Mulai dari calendar, alarm, jam, dan bertukar pesan sekarang sudah terdapat dalam satu alat yang dinamakan handphone. Didalamnya juga terdapat media sosial yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sayangnya, media sosial sering kali disalahgunakan oleh oknum. Hoax kian menyebar. Hoax sangat merugikan karena dapat menyebarluaskan kabar burung yang mampu membuat fitnah dan menggiring opini. Untuk menghindarinya, kita harus cerdas dalam bersosial media. Jangan mudah percaya dengan apa yang ada di sosial media. Pemerintah sendiri sudah mengambil Langkah tegas untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Contohnya Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan meyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
4. Konsep bernegara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan merupakan konsep yang dapat memperkuat negara jika pelaksanaannya dilakukan dengan benar. Konsep tersebut dapat memperkecil sebuah negara untuk terpeca- belah dah tercerai-berai. Hanya saja dalam kehidupan nyata, masih banyak yang belum melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya oknum yang menyebarluaskan perilaku SARA. Untuk menanganinya perlu dilakukan perubahan mindset dan perilaku. Untuk menerapkan hal ini tidak mudah karena mindset biasanya tumbuh bersama generasi tersebut. Oleh karena itu, perlu didikan yang mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan sedari dini sehingga mindset persatuan tumbuh bersama mereka.