PSPE_EKONOMI PUBLIK_KELAS C_GANJIL 2026/2027

Desentralisasi Fiskal

A. Pengantar

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu topik penting dalam Ekonomi Publik karena berkaitan dengan pembagian kewenangan, sumber penerimaan, dan tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara sederhana, desentralisasi fiskal menjawab pertanyaan:

Siapa yang seharusnya memungut penerimaan, siapa yang seharusnya membelanjakan anggaran, dan bagaimana sumber daya keuangan dibagikan antara pusat dan daerah?

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal tidak berarti pemerintah daerah sepenuhnya berdiri sendiri secara keuangan. Sistemnya dibangun melalui kombinasi:

Kewenangan daerah + Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Transfer ke Daerah (TKD) + Belanja daerah + Pembiayaan + Sinergi fiskal pusat-daerah.

Kerangka hubungan keuangan pusat-daerah saat ini terutama diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU tersebut mengatur sumber penerimaan daerah, Transfer ke Daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. (BPK Regulation)

 

B. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sebagian fungsi pemerintahan dan sumber daya keuangan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Dalam perspektif ekonomi publik, desentralisasi fiskal bertujuan agar keputusan mengenai penyediaan pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat yang menerima manfaatnya.

Contohnya:

• pemerintah daerah mengetahui kebutuhan jalan lokal;
• pemerintah daerah memahami kebutuhan fasilitas kesehatan daerah;
• pemerintah daerah mengetahui karakteristik pendidikan masyarakat setempat;
• pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan publik dengan kondisi wilayah.

Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

 

C. Mengapa Desentralisasi Fiskal Diperlukan?

Tidak semua kebutuhan publik harus diputuskan pemerintah pusat.

Kebutuhan masyarakat di Jakarta tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat di Lampung, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, atau daerah lainnya.

Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah:

1. memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat;
2. menentukan prioritas pembangunan daerah;
3. mengelola anggaran sesuai karakteristik wilayah;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat;
5. meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah;
6. mendorong inovasi pelayanan publik.

Namun, desentralisasi juga memiliki risiko apabila kapasitas pemerintah daerah berbeda jauh.

Karena itu, desentralisasi fiskal harus disertai dengan mekanisme transfer dan pemerataan fiskal.

 

D. Prinsip Dasar Desentralisasi Fiskal

Terdapat beberapa prinsip penting.

1. Local Preference

Pemerintah daerah lebih memahami preferensi masyarakat lokal.

2. Efisiensi

Keputusan publik dapat dibuat lebih dekat dengan penerima manfaat.

3. Akuntabilitas

Masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja pemerintah daerah.

4. Pemerataan

Transfer antarpemerintah diperlukan agar daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menyediakan pelayanan dasar.

5. Kesesuaian Fungsi dan Pembiayaan

Daerah yang diberi tanggung jawab pelayanan harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai.

 

E. Desentralisasi Fiskal dan Teori Ekonomi Publik

Dalam teori ekonomi publik, penyediaan barang publik oleh pemerintah daerah dapat lebih efisien apabila kebutuhan masyarakat sangat berbeda antarwilayah.

Misalnya, kebutuhan:

• transportasi;
• irigasi;
• sanitasi;
• pengelolaan sampah;
• pasar daerah;
• fasilitas olahraga;
• layanan kesehatan lokal

dapat berbeda antar daerah.

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kondisi lokal.

Namun, terdapat barang publik yang manfaatnya bersifat nasional dan lebih tepat dikelola pemerintah pusat, misalnya:

• pertahanan;
• kebijakan moneter;
• diplomasi;
• sebagian kebijakan redistribusi nasional.

 

F. Pembagian Fungsi Pusat dan Daerah

Secara konseptual:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Kebijakan nasional	Pelayanan lokal
Pertahanan	Infrastruktur daerah
Hubungan luar negeri	Pelayanan kesehatan daerah
Kebijakan moneter	Pendidikan sesuai kewenangan
Redistribusi nasional	Jalan daerah
Stabilitas makroekonomi	Sanitasi dan layanan masyarakat

Pembagian tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, banyak urusan memerlukan koordinasi pusat dan daerah.

 

G. Sumber Pendapatan Daerah

Salah satu komponen penting desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah memperoleh pendapatan.

Pendapatan daerah antara lain berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meliputi:

• pajak daerah;
• retribusi daerah;
• hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
• lain-lain PAD yang sah.

2. Transfer dari Pemerintah Pusat

Transfer merupakan sumber penting untuk membantu daerah membiayai pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal.

3. Pendapatan Lainnya

Misalnya hibah dan sumber penerimaan lain sesuai ketentuan.

 

H. Transfer ke Daerah (TKD)

Transfer ke Daerah merupakan instrumen penting dalam desentralisasi fiskal.

Tujuan transfer antara lain:

• mengurangi ketimpangan fiskal;
• mendukung pelayanan publik;
• membantu daerah menjalankan urusan pemerintahan;
• mengurangi kesenjangan antardaerah;
• mendorong pencapaian target pembangunan.

Dalam UU HKPD, pengelolaan TKD diarahkan pada kinerja sehingga dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan daerah sekaligus mendorong tanggung jawab daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (BPK Regulation)

 

I. Mengapa Daerah Membutuhkan Transfer?

Kemampuan ekonomi setiap daerah berbeda.

Bayangkan dua daerah:

Daerah A

• basis industri kuat;
• banyak perusahaan;
• aktivitas perdagangan tinggi;
• PAD tinggi.

Daerah B

• wilayah terpencil;
• basis ekonomi kecil;
• jumlah penduduk miskin tinggi;
• PAD rendah.

Jika seluruh pelayanan publik hanya bergantung pada PAD, maka Daerah A dapat memberikan pelayanan jauh lebih baik daripada Daerah B.

Hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pelayanan publik.

Transfer berfungsi membantu mengurangi kesenjangan tersebut.

 

J. Fiscal Gap

Konsep penting dalam desentralisasi fiskal adalah fiscal gap.

Secara sederhana:

Fiscal Gap = Kebutuhan Belanja − Kapasitas Fiskal

Jika kebutuhan belanja suatu daerah lebih besar daripada kemampuan pendapatannya, maka terdapat kesenjangan fiskal.

Transfer dapat digunakan untuk membantu menutup kesenjangan tersebut.

 

K. Fiscal Capacity

Fiscal capacity atau kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memperoleh sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik.

Daerah dengan:

• aktivitas ekonomi tinggi;
• basis pajak luas;
• investasi tinggi;
• pendapatan masyarakat tinggi

cenderung memiliki kapasitas fiskal lebih besar.

Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi kecil cenderung memiliki kapasitas fiskal lebih rendah.

 

L. Fiscal Need

Fiscal need adalah kebutuhan pembiayaan daerah untuk menyediakan pelayanan publik.

Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh:

• jumlah penduduk;
• luas wilayah;
• tingkat kemiskinan;
• kondisi geografis;
• biaya penyediaan layanan;
• karakteristik demografis;
• kondisi infrastruktur.

Karena fiscal capacity dan fiscal need berbeda antar daerah, desain transfer menjadi sangat penting.

 

M. Vertical Fiscal Imbalance

Vertical fiscal imbalance terjadi ketika pembagian sumber penerimaan dan tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah tidak seimbang.

Contoh:

Pemerintah daerah memiliki banyak tanggung jawab pelayanan, tetapi sumber pendapatannya terbatas.

Akibatnya:

Belanja daerah > kemampuan pendapatan daerah

Transfer pusat diperlukan untuk membantu mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

 

N. Horizontal Fiscal Imbalance

Horizontal fiscal imbalance adalah perbedaan kemampuan fiskal antar daerah.

Misalnya:

Indikator	Daerah A	Daerah B
PAD	Rp500 M	Rp100 M
Kebutuhan belanja	Rp600 M	Rp500 M
Fiscal gap	Rp100 M	Rp400 M

Daerah B memiliki fiscal gap jauh lebih besar.

Tanpa mekanisme transfer, kemampuan kedua daerah dalam menyediakan pelayanan publik akan sangat berbeda.

 

O. Analisis Data APBD Indonesia 2026

Untuk membuat konsep lebih mudah dipahami, mahasiswa dapat menggunakan data aktual dari Portal SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Data yang diterima SIKD dari 546 pemerintah daerah sampai 28 Juli 2026 menunjukkan:

Komponen APBD 2026	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	Rp1.189,72 T	Rp545,74 T	45,87%
PAD	Rp429,29 T	Rp197,61 T	46,03%
Pajak Daerah	Rp306,26 T	Rp143,37 T	46,81%
Retribusi Daerah	Rp72,33 T	Rp31,22 T	43,17%
Transfer Pemerintah Pusat	Rp700,69 T	Rp327,33 T	46,71%

Data tersebut menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat merupakan komponen pendapatan yang sangat besar dibandingkan PAD dalam agregat APBD daerah. (DJPK)

Portal Data SIKD/APBD – DJPK Kementerian Keuangan

 

P. Menghitung Tingkat Ketergantungan terhadap Transfer

Dari data tersebut:

Pendapatan daerah:

Rp1.189,72 triliun

Transfer pemerintah pusat:

Rp700,69 triliun

Secara sederhana, proporsi transfer terhadap pendapatan daerah:

Rp700,69 / Rp1.189,72 × 100% ≈ 58,89%

Artinya, secara agregat, sekitar 58,9% dari anggaran pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat.

Interpretasi

Angka tersebut menunjukkan bahwa transfer masih mempunyai peranan sangat besar dalam pembiayaan pemerintah daerah.

Namun, mahasiswa tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal gagal.

Mengapa?

Karena transfer memang merupakan bagian dari desain desentralisasi fiskal untuk:

• mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal;
• memastikan pelayanan publik;
• menjaga pemerataan antardaerah.

Jadi pertanyaan yang lebih tepat adalah:

Apakah transfer tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan antardaerah?