PSPE_EKONOMI PUBLIK_KELAS C_GANJIL 2026/2027

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang pada Pertemuan 9 Mata Kuliah Ekonomi Publik.

Pada pertemuan ini kita akan membahas tiga persoalan yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi publik, yaitu kesejahteraan, kemiskinan, dan ketimpangan.

Ketiga konsep tersebut saling berhubungan, tetapi tidak sama.

Sebuah negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi belum tentu seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara merata. Kemiskinan dapat menurun, tetapi ketimpangan masih tinggi. Demikian pula, pendapatan masyarakat dapat meningkat, tetapi kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesempatan ekonomi belum tentu membaik secara proporsional.

Karena itu, pertanyaan utama dalam Ekonomi Publik bukan hanya:

“Seberapa besar ekonomi tumbuh?”

tetapi juga:

“Siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut?”

dan:

“Apakah peningkatan kesejahteraan dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan?”

Pada pertemuan ini mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami konsep, tetapi juga membaca data, membandingkan kondisi, menemukan hubungan sebab-akibat, mengevaluasi kebijakan, dan menyusun rekomendasi. Dengan demikian, pembelajaran diarahkan pada kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS).

 

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep kesejahteraan ekonomi;
2. membedakan kemiskinan dan ketimpangan;
3. menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan ketimpangan;
4. menganalisis data kemiskinan dan ketimpangan Indonesia;
5. membandingkan kondisi perkotaan dan perdesaan;
6. menjelaskan faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan;
7. menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan;
8. mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan;
9. menyusun alternatif kebijakan berdasarkan data;
10. memberikan argumentasi dan rekomendasi melalui pendekatan HOTS.

 

B. Apa yang Dimaksud dengan Kesejahteraan?

Secara sederhana, kesejahteraan ekonomi menunjukkan kondisi ketika individu atau masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan:

• pendapatan;
• konsumsi;
• kepemilikan barang.

Tetapi juga dapat mencakup:

• pendidikan;
• kesehatan;
• perumahan;
• keamanan;
• pekerjaan;
• lingkungan;
• akses terhadap layanan publik;
• kesempatan ekonomi;
• dan kualitas hidup.

Dengan demikian:

Pendapatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.

 

C. Pendekatan Utilitas dan Kesejahteraan Sosial

Dalam teori ekonomi, kesejahteraan sering dikaitkan dengan utilitas atau kepuasan yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa.

Jika pendapatan meningkat, seseorang secara umum memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, Ekonomi Publik memiliki pertanyaan yang lebih luas:

Bagaimana kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan?

Di sinilah muncul konsep kesejahteraan sosial (social welfare).

Pemerintah harus mempertimbangkan tidak hanya manfaat bagi satu individu, tetapi juga distribusi manfaat dan biaya di antara seluruh anggota masyarakat.

 

D. Efisiensi dan Keadilan

Dalam kebijakan publik terdapat dua prinsip yang sering menjadi perhatian:

1. Efisiensi

Sumber daya digunakan sedemikian rupa sehingga manfaat sosial yang diperoleh dapat dimaksimalkan.

2. Keadilan atau pemerataan

Manfaat pembangunan dan kesempatan ekonomi didistribusikan secara lebih adil.

Masalahnya:

Kebijakan yang meningkatkan efisiensi belum tentu meningkatkan pemerataan.

Sebaliknya:

Kebijakan yang sangat menekankan pemerataan belum tentu menghasilkan efisiensi ekonomi yang maksimal.

Inilah salah satu trade-off yang harus dianalisis dalam Ekonomi Publik.

 

E. Apa Itu Kemiskinan?

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pada tingkat tertentu sesuai dengan ukuran yang digunakan.

Dalam statistik Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kemiskinan moneter, dengan garis kemiskinan sebagai batas untuk menentukan apakah seseorang termasuk miskin.

Garis kemiskinan terdiri atas:

• Garis Kemiskinan Makanan (GKM);
• Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Sehingga:

Garis Kemiskinan = GKM + GKBM

Pendekatan ini penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli makanan, tetapi juga kebutuhan dasar nonmakanan.

 

F. Kemiskinan Bukan Sekadar “Tidak Punya Uang”

Mahasiswa perlu memahami bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang lebih luas.

Seseorang mungkin memiliki pendapatan rendah dan mengalami keterbatasan dalam:

• pendidikan;
• kesehatan;
• air bersih;
• sanitasi;
• perumahan;
• transportasi;
• akses teknologi;
• kesempatan kerja.

Karena itu, dikenal pula konsep kemiskinan multidimensi.

Pendekatan ini melihat kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pendapatan atau pengeluaran.

 

G. Data Nasional Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan data resmi BPS, pada September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 8,25%, turun 0,22 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,32 poin dibandingkan September 2024.

Jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Namun, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan:

Wilayah	Kemiskinan September 2025
Perkotaan	6,60%
Perdesaan	10,72%
Indonesia	8,25%

Kemiskinan perdesaan hampir 4,12 poin persentase lebih tinggi daripada perkotaan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Pertanyaan HOTS:

Mengapa kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan?

Mahasiswa tidak cukup menjawab:

“Karena pendapatan masyarakat desa lebih rendah.”

Analisis harus dilanjutkan:

• Bagaimana struktur lapangan pekerjaan?
• Bagaimana produktivitas pertanian?
• Bagaimana akses pendidikan?
• Bagaimana akses pasar?
• Bagaimana infrastruktur?
• Bagaimana kepemilikan aset produktif?
• Bagaimana akses terhadap layanan keuangan?

 

H. Analisis Data: Apakah Kemiskinan Indonesia Sudah Teratasi?

Data menunjukkan kemiskinan menurun.

Tetapi apakah kita dapat menyimpulkan:

“Masalah kemiskinan Indonesia sudah selesai”?

Tidak.

Mengapa?

Karena masih terdapat 23,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan pada September 2025. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan kembali miskin ketika mengalami:

• kehilangan pekerjaan;
• sakit;
• kenaikan harga pangan;
• bencana;
• penurunan pendapatan;
• atau guncangan ekonomi lainnya.

Jadi, evaluasi kemiskinan tidak cukup hanya melihat:

persentase turun atau naik.

Kita juga harus bertanya:

Berapa jumlah orang miskin?

Seberapa jauh kondisi mereka dari garis kemiskinan?

Mengapa mereka miskin?

Apakah mereka rentan kembali miskin?

 

I. Kemiskinan dan Ketimpangan: Apa Bedanya?

Ini adalah konsep yang sangat penting.

Kemiskinan

Berfokus pada apakah seseorang berada di bawah standar minimum tertentu.

Ketimpangan

Berfokus pada bagaimana pendapatan atau pengeluaran didistribusikan di antara masyarakat.

Contoh:

Negara A:

• semua orang berpendapatan Rp5 juta.

Negara B:

• sebagian besar berpendapatan Rp2 juta;
• sebagian kecil berpendapatan Rp50 juta.

Negara A mempunyai distribusi yang sangat merata.

Negara B mempunyai ketimpangan tinggi.

Namun, belum tentu seluruh masyarakat di Negara A lebih sejahtera karena kita juga harus memperhatikan standar kebutuhan hidup.

 

J. Mengukur Ketimpangan: Gini Ratio

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio.

Nilainya berada antara:

0 sampai 1.

Secara sederhana:

• 0 → distribusi sangat merata;
• mendekati 1 → distribusi semakin timpang.

Namun, mahasiswa harus berhati-hati dalam menginterpretasikan Gini Ratio.

Gini Ratio mengukur ketimpangan distribusi, bukan secara langsung mengukur kemiskinan.

 

K. Data Ketimpangan Indonesia

Menurut BPS, Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363.

Angka tersebut turun dari:

• 0,375 pada Maret 2025;
• 0,381 pada September 2024. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Ini berarti ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan.

Tetapi sekali lagi:

Apakah penurunan Gini Ratio otomatis berarti seluruh masyarakat menjadi sejahtera?

Belum tentu.

Kita harus melihatnya bersama indikator lain seperti:

• kemiskinan;
• pengangguran;
• pendapatan;
• pendidikan;
• kesehatan;
• kualitas pekerjaan;
• dan akses terhadap layanan publik.

 

L. Perkotaan dan Perdesaan

Pada September 2025:

• Gini Ratio perkotaan = 0,383
• Gini Ratio perdesaan = 0,295

Dengan demikian, ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Ini menarik karena sebelumnya kita menemukan:

Kemiskinan perdesaan > kemiskinan perkotaan

tetapi:

Ketimpangan perkotaan > ketimpangan perdesaan.

Inilah contoh penting untuk berpikir HOTS.

Jangan menyimpulkan:

“Daerah dengan ketimpangan tinggi pasti memiliki kemiskinan tinggi.”

Hubungan tersebut tidak selalu sederhana.

 

M. Analisis Data Lampung

Sebagai konteks yang dekat dengan mahasiswa Universitas Lampung, kita dapat melihat kondisi Provinsi Lampung.

Pada September 2025, tingkat kemiskinan Lampung sebesar 9,66%, turun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,97 poin dibandingkan September 2024.

Jumlah penduduk miskin mencapai 860,13 ribu orang. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

Sementara itu, Gini Ratio Lampung pada September 2025 sebesar 0,287, turun dari 0,292 pada Maret 2025 dan 0,301 pada September 2024. (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)

Perbandingan sederhana

Indikator	Indonesia	Lampung
Kemiskinan	8,25%	9,66%
Gini Ratio	0,363	0,287

(Badan Pusat Statistik Indonesia)

Pertanyaan HOTS:

Lampung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada nasional, tetapi Gini Ratio lebih rendah daripada nasional.

Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut?

Mahasiswa perlu memahami:

Kemiskinan dan ketimpangan mengukur dimensi yang berbeda.

Suatu wilayah dapat relatif lebih merata tetapi memiliki tingkat pendapatan/konsumsi rata-rata yang lebih rendah.

Ini merupakan contoh penting bahwa satu indikator tidak cukup untuk menilai kesejahteraan masyarakat.

 

N. Ketimpangan Menurut Distribusi Pengeluaran

BPS juga menggunakan ukuran distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah.

Pada September 2025, kelompok 40% terbawah di Indonesia menerima sekitar 19,28% dari total pengeluaran. Di perkotaan angkanya 18,32%, sedangkan di perdesaan 22,09%. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Data tersebut memperlihatkan kembali bahwa kondisi distribusi pengeluaran berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pertanyaan analitis:

Mengapa 40% penduduk terbawah di perdesaan memiliki proporsi pengeluaran lebih besar daripada perkotaan, sementara kemiskinan perdesaan justru lebih tinggi?

Mahasiswa perlu mempertimbangkan:

• tingkat harga;
• struktur konsumsi;
• sumber pendapatan;
• kepemilikan aset;
• struktur ekonomi;
• dan karakteristik rumah tangga.

 

O. Mengapa Kemiskinan dan Ketimpangan Terjadi?

Tidak ada satu penyebab tunggal.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhinya:

1. Pendidikan

Pendidikan memengaruhi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

2. Kesehatan

Kesehatan yang buruk dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

3. Kesempatan kerja

Kurangnya pekerjaan produktif dapat menyebabkan pendapatan rendah.

4. Kepemilikan aset

Akses terhadap tanah, modal, teknologi, dan aset produktif memengaruhi kemampuan menghasilkan pendapatan.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang buruk meningkatkan biaya transportasi dan menghambat akses pasar.

6. Perbedaan wilayah

Kondisi ekonomi perkotaan dan perdesaan tidak sama.

7. Struktur ekonomi

Pertumbuhan sektor tertentu tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat.

8. Kebijakan pemerintah

Pajak, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat memengaruhi distribusi kesejahteraan.

 

P. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Secara teori:

Pertumbuhan ekonomi → produksi meningkat → kesempatan kerja meningkat → pendapatan meningkat → kemiskinan berpotensi turun.

Namun hubungan tersebut tidak otomatis.

Pertumbuhan ekonomi dapat lebih banyak dinikmati oleh:

• pemilik modal;
• tenaga kerja berpendidikan tinggi;
• wilayah tertentu;
• sektor ekonomi tertentu.

Jika kesempatan ekonomi tidak tersebar luas, pertumbuhan dapat berlangsung bersamaan dengan ketimpangan.

Karena itu kita perlu membedakan:

Economic growth

dan

Inclusive growth.

Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih luas kepada berbagai kelompok masyarakat.

 

Q. Studi Kasus: Bantuan Sosial

Bayangkan pemerintah memiliki anggaran Rp10 triliun.

Ada dua alternatif:

Kebijakan A

Seluruh dana diberikan sebagai bantuan tunai.

Kebijakan B

Sebagian dana diberikan sebagai bantuan tunai, sebagian digunakan untuk:

• pendidikan;
• pelatihan kerja;
• kesehatan;
• pemberdayaan ekonomi;
• infrastruktur dasar.

Pertanyaan:

Mana yang lebih baik?

Tidak ada jawaban otomatis.

Bantuan tunai dapat:

• segera meningkatkan kemampuan konsumsi;
• membantu rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi;
• mencegah kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Namun, investasi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berpotensi memberikan:

• peningkatan produktivitas;
• peningkatan pendapatan jangka panjang;
• pengurangan ketergantungan terhadap bantuan.

Kesimpulan HOTS:

Kebijakan pengentasan kemiskinan perlu membedakan antara kebutuhan jangka pendek dan penyebab struktural kemiskinan.

 

R. Studi Kasus: Bantuan Tunai atau Penciptaan Lapangan Kerja?

Bayangkan dua keluarga miskin:

Keluarga A

Miskin karena kehilangan pekerjaan sementara.

Keluarga B

Miskin karena:

• pendidikan rendah;
• tidak memiliki aset produktif;
• tinggal jauh dari pusat ekonomi;
• keterampilan terbatas.

Apakah kebijakan yang sama efektif untuk keduanya?

Belum tentu.

Keluarga A mungkin lebih cepat pulih dengan bantuan sementara.

Keluarga B mungkin membutuhkan kombinasi:

• pendidikan;
• pelatihan;
• akses modal;
• infrastruktur;
• koneksi pasar;
• perlindungan sosial.

Pelajaran:

Kebijakan pengentasan kemiskinan harus berbasis karakteristik penerima manfaat.