Posts made by Indira Naiya Aziza

saya setuju bahwa IUCN dan CITES saja belum cukup untuk mencegah kepunahan hewan, contohnya, orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) sudah masuk daftar hewan yang sangat terancam dan dilindungi dari perdagangan, tapi masih terancam karena perburuan dan hilangnya tempat tinggal. jadi, kita juga perlu menjaga hutan dan mencegah perburuan
Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies terhindar dari kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi, tetapi bukan pengganti tindakan konservasi di tingkat nasional dan lokal. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies secara global berdasarkan kriteria ilmiah, seperti ukuran dan tren populasi, luas persebaran, tingkat penurunan populasi, serta analisis probabilitas kepunahan. Kategori Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR) menunjukkan tingkat risiko kepunahan yang semakin tinggi. Namun, IUCN Red List pada dasarnya berfungsi sebagai dasar informasi untuk mendukung pengambilan keputusan konservasi, bukan sebagai aturan hukum yang secara langsung menghentikan aktivitas yang mengancam spesies. IUCN juga mengakui bahwa penilaian perlu diperbarui secara berkala dan tidak semua spesies memiliki data yang memadai.

CITES memiliki fokus berbeda karena mengatur perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, sedangkan Appendix II mencakup spesies yang perdagangan internasionalnya perlu dikendalikan agar tidak mengancam kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan ketika suatu negara meminta bantuan negara lain untuk mengendalikan perdagangan spesies yang telah dilindungi di wilayahnya. Mekanisme tersebut penting untuk mengurangi eksploitasi akibat perdagangan internasional, tetapi cakupannya terutama berkaitan dengan aktivitas perdagangan lintas negara. Ancaman seperti kehilangan habitat, perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, konflik manusia-satwa, dan perburuan untuk konsumsi lokal tidak otomatis terselesaikan hanya karena suatu spesies tercantum dalam Appendix CITES.

Contoh yang menunjukkan keterbatasan tersebut dapat dilihat pada orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di Indonesia. Spesies ini tercantum sebagai Critically Endangered dalam sistem IUCN dan berada pada Appendix I CITES. Data pemerintah Indonesia juga mencatat orangutan Kalimantan sebagai satwa dilindungi, Critically Endangered, dan Appendix I CITES. Meskipun memperoleh perlindungan dari kedua instrumen tersebut, orangutan tetap menghadapi kehilangan dan fragmentasi habitat, perburuan, perdagangan ilegal, serta konflik dengan manusia. IUCN juga menekankan bahwa orangutan sangat terancam oleh kehilangan, perubahan, dan fragmentasi habitat serta perburuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa larangan atau pengendalian perdagangan saja tidak mengatasi seluruh faktor yang menentukan kelangsungan populasi di alam.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai instrumen penting dalam sistem konservasi yang lebih luas. IUCN menyediakan dasar ilmiah mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES menyediakan mekanisme pengendalian perdagangan internasional. Perlindungan yang efektif tetap membutuhkan penegakan hukum nasional, perlindungan dan pemulihan habitat, pengelolaan kawasan konservasi, pemantauan populasi, pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal, serta keterlibatan masyarakat. Kasus orangutan menunjukkan bahwa keberadaan status konservasi dan regulasi perdagangan dapat memperkuat upaya konservasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi berbagai tindakan tersebut secara terpadu.

Daftar Pustaka

International Union for Conservation of Nature (IUCN). (n.d.). The IUCN Red List of Threatened Species: Categories and Criteria. IUCN Red List

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). (n.d.). The CITES Appendices. CITES

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.