Nama : ABDU AR RAHMAN ATHALLAH

NPM : 2515061002

Asal : SMA NEGERI 2 PRABUMULIH

Jurnal ini membahas peran penting mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam membentuk sikap mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan cara yang positif serta penuh tanggung jawab. Melalui penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dan analisis regresi, ditemukan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai Pancasila, yang kemudian tercermin dalam perilaku mereka saat menggunakan teknologi—misalnya memanfaatkan IPTEK untuk menunjang pembelajaran dan lebih selektif terhadap informasi negatif di media sosial. Mata kuliah ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa terhadap IPTEK, dengan kontribusi sebesar 28,2%, sehingga menguatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar normatif dalam pemanfaatan teknologi agar tetap sesuai dengan nilai budaya serta ideologi bangsa. Sebagai sistem nilai yang bersifat instrinsik, instrumental, dan praktis, Pancasila mengatur etika keilmuan, prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan nasional, sehingga berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh budaya asing dan potensi dehumanisasi akibat teknologi yang berkembang tanpa batas. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila sangat diperlukan sebagai fondasi moral—tidak hanya membentuk karakter mahasiswa, tetapi juga menjadi penyaring nilai dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi, sehingga perkembangan IPTEK dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan identitas serta kearifan lokal bangsa Indonesia.

A. Etika dalam dunia politik saat ini masih jauh dari kondisi yang ideal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tampak dari berbagai bentuk penyimpangan serta kelemahan dalam praktik politik dan birokrasi, seperti kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan dan maraknya korupsi akibat kurangnya independensi, baik dalam struktur maupun dalam sikap para pejabat. Selain itu, pelayanan publik sering kali tidak adil dan cenderung berpihak pada kelompok politik tertentu, menggambarkan kondisi politik yang tidak sehat. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, ketepatan, serta kecepatan dalam pelayanan kerap diabaikan, sehingga memunculkan birokrasi yang tidak profesional dan sulit dipercaya. Tantangan terbesar birokrasi Indonesia adalah ketidakmampuan aparat untuk benar-benar berperan sebagai pelayan masyarakat, ditambah rendahnya integritas dan kemandirian yang menyebabkan pelanggaran etika politik. Jika keadaan ini terus dibiarkan, nilai-nilai Pancasila akan stagnan dan kehilangan fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Karena itu, diperlukan komitmen kuat serta perubahan pola pikir yang menyeluruh agar birokrasi dapat kembali bekerja sesuai semangat reformasi dan prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

B. Dalam lingkungan saya, etika generasi muda menunjukkan sisi baik sekaligus sisi kurang baik.
• Dari sisi positif: Anak muda cenderung kreatif, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi (mencerminkan semangat inovatif), memiliki solidaritas tinggi di antara teman sebaya, dan peka terhadap isu-isu sosial, yang sejalan dengan nilai dalam Sila ke-3 dan ke-5.
• Dari sisi negatif: Sebagian dari mereka kurang menghormati orang yang lebih tua, sering menggunakan bahasa yang terlalu santai, menunjukkan sikap individualis, kurang tertarik pada musyawarah atau kegiatan bersama, serta mudah terpengaruh oleh informasi di media sosial—menandakan menurunnya etika dan nilai dalam Sila ke-4.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan moral saat ini antara lain:
1. Menyempurnakan kurikulum yang lebih menekankan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan kepedulian sosial, tidak hanya secara teori tetapi melalui kegiatan nyata di sekolah maupun masyarakat.
2. Keluarga dan tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam berperilaku etis, serta menghidupkan kembali kegiatan seperti karang taruna atau gotong royong untuk mengurangi sifat individualistis dan meningkatkan rasa kebersamaan.
3. Memberikan edukasi mengenai etika berinteraksi di dunia digital, mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, serta menumbuhkan sikap toleran dan penggunaan bahasa yang sopan untuk menghindari hoaks maupun perundungan daring.
4. Dalam konteks publik atau pekerjaan, perlu diterapkan sistem yang menuntut integritas, profesionalisme, dan kualitas kinerja, sehingga memberikan pesan bahwa perilaku tidak etis tidak akan memperoleh keuntungan.